<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/1000000606-3726227623.jpg" alt="Politisi PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Rakernas V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Rakernas V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masuk bursa Pilkada Jakarta muncul dari akar rumput. Said mengklaim bahwa elektabilitas Ahok berada di urutan kedua setelah Anies Baswedan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ahok yang kembali dipopulerkan untuk maju di Pilkada Jakarta bersaing dengan Anies adalah isu yang muncul dari keinginan publik di akar rumput," kata Said kepada wartawan, Jumat (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sebagaimana yang ditunjukkan salah satu lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon potensial untuk Pilkada Jakarta. Ahok ada di urutan nomor dua setelah Anies," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menuturkan, Ahok memang layak untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Ia menyebut, ada kerinduan publik agar Ahok kembali memimpin Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sebagai sejawat Ahok di PDIP merasa memang Ahok layak memperoleh hasil elektabilitas tersebut. Sepertinya ada kerinduan publik Jakarta pada tipe pemimpin yang punya ketegasan," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, warisan Ahok di Jakarta tak dipungkiri masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta. "Apa yang pernah dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta tidak bisa kita nafikan manfaatnya. Bagaimana dia bekerja dengan sangat baik. Terlebih, dia punya integritas yang, saya kira semua masyarakat sangat mengerti itu," ungkap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Said menekankan bahwa munculnya nama Ahok pada bursa Pilkada Jakarta merupakan murni dari akar rumput. "Mungkin itulah yang menyebabkan namanya kembali muncul. Jadi ini murni suara yang berasal dari bawah," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, jika nama Ahok muncul di wilayah lain seperti Pilkada Sumatera Utara bukan dari PDIP, melainkan dari luar partai politik. Meski demikian, Said belum bisa memastikan Ahok akan maju kontestasi pemilihan kepala daerah di wilayah Jakarta atau lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami belum pada posisi mengambil keputusan untuk Ahok maju di Pilkada Jakarta atau tidak. Keputusan itu masih harus menunggu rapat DPP yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri nanti," papar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di situlah akan memutuskan siapa yang akan diutus untuk Pilkada Jakarta. Tetapi yang pasti kami di DPP memperhatikan betul bagaimana pertarungan kontestasi di Jakarta yang terjadi menjelang Pilkada ini," imbuhnya.</div>

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menuturkan, Ahok memang layak untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Nama Ahok Muncul untuk Maju Lagi di Pilkada Jakarta, PDIP: Sepertinya Ada Kerinduan Publik

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/imagepsd-11-886233393.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (Dok. Pemko Medan)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (Dok. Pemko Medan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan dirinya sangat siap jika harus berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024. Menurutnya, siapapun lawannya, ia menekankan memiliki komitmen dalam membangun Sumut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tadi saya sudah sampaikan tadi ya siapapun calonnya siapapun orangnya, bukan personalnya orangnya siapa dan siapa tapi komitmen membangun Sumutnya saja," kata Bobby di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (4/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menegaskan, siapapun yang akan menjadi calon gubernur Sumut, harus memiliki gagasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014726235/ilustrasi-orang-yang-kesehatan-mentalnya-sedang-tidak-baik-baik-saja-sumber-foto-freepik">Ilustrasi orang yang kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja Sumber foto: freepik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gagasannya ya, bukan personalnya," tegas dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nama Basuki Tjahaja Purnama, BTP atau Ahok, belakangan mencuat untuk diusung pada Pilkada Sumut. Jika diusung PDIP, Ahok kemungkinan akan bertarung memperebutkan krusi Gubernur Sumut dan bersaing dengan salah satu di antaranya, Bobby Nasution.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua DPW Sumatera Utara, Jafar Sukhairi Nasution memberikan sinyal untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumut 2024. Hal ini setelah, Bobby mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan (UKK) bacagub di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014726265/kemenag-bakal-beri-sanksi-tegas-kepada-biro-perjalanan-haji-yang-gunakan-visa-tidak-resmi">Kemenag Bakal Beri Sanksi Tegas kepada Biro Perjalanan Haji yang Gunakan Visa Tidak Resmi</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ujian kepatutan Pak Bobby laksanakan silaturahmi dengan Ketum. Alhamdulillah sinyalnya sangat kuat, mudah-mudahan kehadiran beliau hari ini membawa keberkahan," ucap Jafar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kata Jafar, keputusan finalnya akan ditentukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Jafar optimistis Cak Imin memberikan rekomendasi dukungan kepada Bobby Nasution.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan bisa ketum Cak Imin meresmikan tapi dari bahasanya, dari gesturnya sudah tinggal kita sabar menunggu, mudah-mudahan Sumatera Utara mampu lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan selalu dalam lindungi yang maha kuasa," pungkas Jafar.</div> </div>

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan dirinya sangat siap jika harus berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bobby Nasution Tak Takut jika Harus Lawan Ahok di Pilkada Sumut 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/IMG-20240203-WA0131-110114634.jpg" alt="Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir dalam acara Konser Metal atau Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2)." width="100%">
<figcaption>Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir dalam acara Konser Metal atau Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, dirinya akan menyesal jika tidak memperjuangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada pilpres 2024. Karena itu, dirinya mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan, dirinya tak pernah menyesali keputusan mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, saya kira ini kesempatan saya seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, kita akan menyesal seumur hidup nanti," kata Ahok usai menghadiri Konser Metal atau Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahok menegaskan, Ganjar Pranowo merupakan calon presiden yang paling pantas menjadi presiden 2024. Karena itu, Ahok memilih mundur agar bisa ikut memperjuangkan Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, jika tidak mundur ia tak bisa ikut kampanye. Konstitusi menegaskan, semua pejabat BUMN wajib mundur jika mendukung pasangan calon tertentu dan ikut kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita selalu diajari untuk taat konstitusi. Konstitusi mengatur siapapun yang ikut kampanye dan dia anggota BUMN wajib mundur. Saya taat pada konstitusi, saya memutuskan keluar untuk memperjuangkan Mas Ganjar," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahok mengutarakan, semua pejabat negara seharusnya taat konstitusi jika berpihak dan ingin mengampanyekan calon tertentu pada Pemilu 2024. Namun, ia enggan berkomentar terkait menteri dan kepala daerah yang saat ini ikut kontestasi pada Pilpres 2024, apakah sebaiknya mundur atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau menteri dan kepala daerah kan katanya nggak perlu mundur. Meskipun Pak Mahfud MD memilih mundur," pungkas Ahok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan, dirinya tak pernah menyesali keputusan mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.

Ahok Sebut Dirinya akan Menyesal jika Tak Perjuangkan Ganjar di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tppi-ahok-jokowi.jpg" alt="PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP" width="100%">
<figcaption>PAPARKAN TARGET: Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),  Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TP</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.<br /> <br /> “Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada <em>JawaPos.com</em>, Rabu (16/9).<br /> <br /> Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.<br /> <br /> “Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.<br /> <br /> Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.<br /> <br /> “Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ahok-bumn.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati  dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati  dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama hadir saat pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). PT Pertamina (Persero) menggela</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membongkar aib Pertamina. Mulai dari melobi menteri BUMN hingga soal gaji direksi.<br /> <br /> Seperti dikutip<em> Fajar.co (Jawa Pos Group)</em>, Ahok mengatakan, perubahan posisi direksi tidak diketahuinya selaku Komisaris Utama, sebab direksi Pertamina langsung melobi keada menteri BUMN.<br /> <br /> “Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri,” ujarnya dikutip dari<em> YouTube, POIN,</em> selasa (15/9)<br /> <br /> Ahok juga mengungkap bahwa direksi, komisaris di Pertamina rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait.<br /> <br /> Ahok bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding. “Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” pungkasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Sekertaris (Wasekjen), Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar mencopot Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Andre menilai, selama menjabat Ahok tidak memperlihatkan kinerja yang baik. Sebaliknya hanya membuat kegaduhan.<br /> <br /> “Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Basuki Tjahja Purnama sebagai Komut Pertamina, saya usulkan ke pak Jokowi dan pak Menteri Erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa sajam,” ujar Andre Rosiade dikutip akun Twitternya, Rabu (16/9).

Ahok Marah dan Bongkar Aib Pertamina, Ini Respons Anak Buah Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/fadli-zon-tantang-kubu-01-hadirkan-massa-lebih-banyak-di-gbk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengklaim pihaknya telah menghadirkan lebih dari satu juta orang pada kampanye akbar kali ini. Pekan depan, giliran paslon Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengklaim pihaknya telah menghadirkan lebih dari satu juta orang pada kampanye akbar kali ini. Pekan depan, giliran paslon Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Umum Partai Gerndra, Fadli Zon mengatakan bahwa jabatan Komisaris Utama PT. Pertamina tidak pantas disandang oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fadli punya sederet alasan soal pernyataannya itu.<br /> <br /> Salah satu poin Fadli adalah masalah RS Sumber Waras. ‎"Masih ada PR terkait RS Sumber Waras, dan itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/11).<br /> <br /> Fadli juga berujar, Ahok pernah membuat keributan di Indonesia. Contoh paling jelas adalah ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadikan tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara terkait kasus penodaan agama.<br /> <br /> "Dia (Ahok) orang yang bermasalah. Orang yang menimbulkan kegaduhan beberapa waktu lalu," katanya.<br /> <br /> Menurut Fadli, Menteri BUMN Erick Thohir semestinya bisa memilih orang yang lebih baik untuk menduduki jabatan yang kini dipegang Ahok. Hal ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas.<br /> <br /> "Harusnya cari yang terbaik untuk memperbaiki BUMN kita," ungkapnya.

Fadli Zon Sebut Ahok Tidak Pantas jadi Komisaris Utama Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/anak-ahok.jpg" alt="Nicholas Sean putra sulung Basuki Tjahaja Purnama. (Rieska/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nicholas Sean putra sulung Basuki Tjahaja Purnama. (Rieska/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berulang tahun ke-53 pada 29 Juni lalu. Putra sulungnya, Nicholas Sean, sudah mempersiapkan kado untuk ayahnya sejak lama. Namun kado itu belum sempat diberikannya lantaran ayahnya masih berlibur ke luar negeri bersama Puput Nastiti Devi.<br /> <br /> Sean sudah mengucapkan ucapan selamat ulang tahun lewat media sosial saat hari ulang tahun Ahok. Unggahan selamat yang disertai foto Ahok pun dibanjiri ucapan selamat dari para warganet.<br /> <br /> "Saya sudah siapkan sepatu olahraga untuk Papa," kata Sean kepada wartawan baru-baru ini di Jakarta.<br /> <br /> Alasan dia memberikan <em>sneakers</em> untuk ayahnya, karena menurut Sean saat ini Ahok ingin tampil lebih muda. Dari sisi<em> fashion</em>, Ahok kini ingin lebih kekinian tak lagi konservatif seperti sebelumnya. Untuk itu, kado yang berikan Sean adalah <em>sneakers Nike Air Max</em> berwarna abu-abu.<br /> <br /> "Papa sekarang kan <em>fashion</em>-nya lebih mau kekinian, mau muda lagi. Makanya saya beli sepatu Air Max," jelas Sean.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ahok-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Nicholas Sean memberikan sneakers karena Ahok ingin terluhat lebih muda. (Instagram Nicholas Sean)<br /> <br /> Sepulangnya dari liburan ke luar negeri, kemarin hadiah itu langsung diberikan Sean kepada Ahok. Perayaan kecil diunggah oleh Sean pada <em>Insta Story</em> miliknya dengan menyebut akun ayahnya. Sean terlihat mengenakan setelan jas rapi untuk memberikan hadiah kepada ayahnya yang mengenakan busana kemeja putih.<br /> <br /> Ahok pun sumringah ketika menerima hadiah dari Sean. Ahok membuka sepatu tersebut dan menunjukkan reaksi sangat suka saat melihat sneakers tersebut.<br /> <br /> "Wah supaya kelihatan papanya lebih muda, Thanks Nic," ujar Ahok tertawa.

Hadiahkan Sneakers Pada Ahok, Nicholas Sean: Papa Mau Muda Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jubir-prabowo-sandi-ahok-gabung-tkn-jokowi-jadi-lebih-cepat-kalah_m_.jpg" alt="Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, bergabungnya Ahok ke TKN dapat menurunkan perolehan suara Jokowi." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan, bergabungnya Ahok ke TKN dapat menurunkan perolehan suara Jokowi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan&nbsp;Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang melarang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergabung tim kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menuai reaksi. Salah satunya dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.</p><br /> <p>Mereka menilai, bergabungnya Ahok ke dalam struktur TKN akan semakin memudahkan langkah Prabowo-Sandi memenangkan pilpres. Apalagi ditambah capres Jokowi yang kerap melakukan blunder dalam beberapa waktu terakhir.</p><br /> <p>"Jokowi akan kalah, ditambah Ahok, jelas makin cepat kalah," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean saat dihubungi, Rabu (13/2).</p><br /> <p>Sejak awal, pihaknya mengaku tidak peduli akan&nbsp;gabung-tidaknya Ahok pada kubu rivalnya. Bagi Ferdinand, pria yang kini&nbsp;lebih senang disapa BTP itu tidak memberikan tambahan elektoral berarti untuk paslon 01.</p><br /> <p>"Saya sejak awal menyampaikan bahwa Ahok ini tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi siapapun. Tetapi dia sedang mengusung ambisi politiknya," tuturnya.</p><br /> <p>Senada dengan JK, dia mengatakan, Ahok justru akan memberikan dampak negatif bagi Jokowi. Salah satunya, ancaman untuk ditinggalkan oleh kelompok Islam.</p><br /> <p>"Karena sudah hampir pasti Ahok ini akan menggerus kelompok Islam di Jokowi. Kami pastikan bahwa stigma PDIP yang saat ini dituduh sebagai pendukung penista agama kemudian akan terkonfirmasi kalau sampai Ahok betul-betul di sana. Jokowi pun dirugikan," terangnya.</p><br /> <p>"Saya lihat Ahok ini akan membawa konflik di dalam TKN dan juga akan membawa konflik di internal PDIP. Tunggu saja waktunya," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, kepada awak media, JK menegaskan Ahok tak perlu bergabung dengan TKN. Namun hal itu diungkapkan berdasarkan pendapat pribadinya sebagai bagian dari struktur TKN.</p><br /> <p>"Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN)," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).</p><br /> <p>Menurut, bergabungnya Ahok ke TKN akan mengingatkan masyarakat terkait kasus penistaan agama. Dia tak mau nantinya ada persepsi dari masyarakat bahwa Jokowi tengah&nbsp;mendukung&nbsp;penista agama.</p><br /> <p>"Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa 'Oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama'. Kan bahaya itu, bisa mengurangi suara," tuturnya.</p>

Jubir Prabowo-Sandi: Ahok Gabung TKN, Jokowi jadi Lebih Cepat Kalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/respons-penolakan-jk-ketum-hanura-apa-benar-ahok-itu-penista-agama_m_.jpg" alt="Pernyataan Jusuf Kalla menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Ma" width="100%">
<figcaption>Pernyataan Jusuf Kalla menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Ma</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan Jusuf Kalla (JK) menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin menuai pro-kontra.&nbsp; Penolakan tersebut lantaran JK merasa bergabungnya Ahok membuat paslon&nbsp;nomor urut 01 itu akan dicap sebagai pendukung penista agama.</p><br /> <p>Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesma Sapta Oedang (OSO) tak sepakat dengan penolakan JK terkait bergabungnya Ahok dengan TKN. Bagi dia, pria yang akrab ingin disapa BTP itu tidak bisa dilabeli dengan penista agama.</p><br /> <p>"Apa benar Ahok itu penista agama? Itu kan menjadi tanda tanya. Jadi, sebetulnya dia (Ahok) sudah melakukan kewajibannya (dipenjara), ya sudah dong," kata OSO di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/2).</p><br /> <p>Lagi pula, menurut OSO, Ahok telah secara otomatis bergabung dengan TKN dengan sendirinya walaupun ditolak oleh JK. Pasalnya, Ahok telah memilih bergabung dengan PDIP yang notabene parati utama pengusung Jokowi-Ma'ruf.</p><br /> <p>"Nggak usah disuruh bergabung juga dia udah bergabung kan. Karena dia bergabung dengan PDIP. PDIP kan pendukung 01," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, kepada awak media, JK menegaskan Ahok tak perlu bergabung dengan TKN. Namun hal itu diungkapkan berdasarkan pendapat pribadi yang juga merupakan bagian dari struktur TKN.</p><br /> <p>"Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN)," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).</p><br /> <p>Menurut, bergabungnya Ahok ke TKN akan mengingatkan masyarakat terkait kasus penistaan agama. Dia tak mau nantinya ada persepsi dari masyarakat bahwa Jokowi tengah didukung penista agama.</p><br /> <p>"Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa 'Oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama'. Kan bahaya itu. Bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan, juga efeknya tidak akan banyak," tuturnya.</p>

Respons Penolakan JK, Ketum Hanura: Apa Benar Ahok Itu Penista Agama?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ahok-kembali-ke-gelanggang-politik-remisi-nyoman-susrama-dicabut_m_.jpg" alt="Setelah lama dikabarkan bakal merapat ke PDIP, akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bergabung, pada 26 Januari 2019." width="100%">
<figcaption>Setelah lama dikabarkan bakal merapat ke PDIP, akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bergabung, pada 26 Januari 2019.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah lama dikabarkan bakal merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bergabung dengan partai berlogo banteng moncong putih. Bergabungnya Ahok ke PDIP cukup menyita perhatian, karena itu berarti ia akan kembali satu gerbong dengan Joko Widodo (Jokowi), atasannya ketika dulu menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta.</p><br /> <p>Posisi Ahok kini semakin menegaskan polarisasi bahwa pendukung Ahok atau Ahokers adalah juga pendukung Jokowi di pilpres 2019. Setidaknya itulah yang menjadi pandangan dari kubu penantang, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.</p><br /> <p>"Kok takut, memangnya siapa Ahok? Bukannya memang Ahokers sudah di kubu Jokowi? Ya, sekalian saja biar makin terang benderang kaum sana dan kaum sininya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono kepada <em>JawaPos.com</em>, Jumat (8/2) lalu.</p><br /> <p>Bergabungnya Ahok dengan partai yang membesarkan nama Presiden RI itu terkuak saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Bali beberapa waktu lalu. Ahok atau yang sekarang lebih senang disapa BTP tiba di kantor DPD PDIP Bali sekitar pukul 15.58. Sekitar satu jam kemudian, BTP pun keluar ruangan dengan mengenakan jaket PDIP berwarna merah.</p><br /> <p>Untuk lebih menegaskan lagi keanggotaannya di PDIP, Ahok lantas merogoh Kartu Tanda Anggota (KTA) yang terselip di sakunya, dan memamerkannya ke media. Rupanya, mantan suami Veronica Tan itu sudah menjadi kader PDIP sejak akhir Januari.</p><br /> <p>"Kami menyampaikan bahwa Bapak Ahok sudah resmi di PDIP. Bergabung dengan kami satu wadah, sejak 26 Januari lalu. Dan beliau saat ini silaturahmi ke sekretariat kami, sambil jalan-jalan di Bali," kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama, dikutip dari <em>Bali Express (Jawa Pos Group)</em>, Jumat (8/2).</p><br /> <p>Sementara itu, sebagai tokoh yang turut berperan melabeli Ahok 'penista agama', Ma'ruf Amin yang didapuk sebagai cawapres Jokowi kini berharap banyak pada mantan Bupati Belitung Timur itu. "Ya mudah-mudahan saja ya (menambah elektabilitas, Red). Insya Allah itu kan PDIP pendukungnya Pak Jokowi," kata Ma'ruf.</p><br /> <p><strong>Remisi Susrama Dicabut</strong><br />Selain kabar bergabungnya Ahok ke PDIP, pekan ini publik juga disibukkan dengan polemik mengenai pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama. Susrama merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.</p><br /> <p>Setelah mendapat kritik dan masukan dari berbagai pihak, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan pemberian remisi terhadap Susrama. Pembatalan remisi itu dikatakan Jokowi usai menghadiri puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Grand City, Surabaya, Sabtu (9/2).</p><br /> <p>Momen itu terjadi di sela-sela Presiden Jokowi bersalaman dengan para peserta yang hadir dalam perhelatan tersebut. Saat itu Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran, Abdul Rokhim menanyakan ke Presiden Jokowi mengenai remisi yang didapat oleh Susrama.&lrm;</p><br /> <p>"Pak Jokowi, kami masih menagih revisi remisi pembunuh Prabangsa, Pak," tanya Abdul Rokhim ke Presiden Jokowi&lrm; di lokasi.</p><br /> <p>Dengan senyuman Presiden Jokowi pun menimpali pertanyaan dari Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran, Abdul Rokhim, bahwa dirinya telah meneken Keppres pembatalan remisi yang didapat Susrama.</p><br /> <p>"Sudah, sudah saya tanda tangani," timpal Jokowi sambil tersenyum kecil.</p><br /> <p>Mendengar kabar bahagia ini, istri Prabangsa (Alm), Sagung Mas Prihantini merasa sangat bersyukur. "Sangat bersyukur, berkat Tuhan bagi kami," kata Prihantini.</p><br /> <p>Prihantini sebelumnya memang sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Surat tersebut berisikan isi hatinya yang tulus meminta agar Presiden mencabut remisi Susrama yang pada awalnya seumur hidup menjadi hanya 20 tahun.</p><br /> <p>"Terlalu berat bagi kami mengetahui bagaimana suami saya dibunuh dengan cukup sadis oleh pelaku Susrama. Demikian bapak Jokowi harapan kami semua," tulisnya dalam surat itu.</p><br /> <p>Kasus pembunuhan berencana itu terjadi pada 11 Februari 2009 silam di kediaman Susrama yang berlokasi di Banjar Petak, Bangli. Eksekusi pembunuhan diperkirakan dilakukan pada sekitar pukul 16.30 hingga 22.30 WITA&lrm;.</p><br /> <p>Diketahui, Susrama bukan pelaku langsung, melainkan aktor intelektual yang mendalangi aksi keji itu. Selain Susrama, polisi juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes.</p><br /> <p>Adapun kronologinya adalah, Komang Gede berperan sebagai penjemput korban. Nyoman Rencana dan Mangde menjadi eksekutor pembunuhan dan membawa mayat korban untuk dibuang ke laut di Perairan Padangbai, Karangasem. Sedangkan Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes, bertugas membersihkan darah korban.</p><br /> <p>Kasus ini mulai terkuak setelah mayat korban ditemukan mengambang di pesisir Klungkung pada 16 Februari 2009 dalam kondisi mengenaskan. Hasil penyelidikan mengarah kepada Nyoman Susrama yang terbukti sebagai otak dari aksi pembunuhan berencana ini.</p><br /> <p>Motif pembunuhan ini bermula dari kekesalan Susrama terhadap Prabangsa karena pemberitaan wartawan Radar Bali Jawa Pos Group tersebut. Prabangsa diketahui menulis berita terkait dugaan korupsi yang dilakukan Susrama, yakni proyek-proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli sejak awal Desember 2008 hingga Januari 2009.</p><br /> <p>Salah satu proyek yang disorot dalam pemberitaan Prabangsa adalah proyek pembangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar internasional di Bangli. Susrama kala itu menjadi pemimpin proyek tersebut. Inilah yang kemudian membuat Susrama merancang rencana untuk membunuh Prabangsa.</p><br /> <p>Susrama adalah adik Bupati Bangli yang menjabat sejak 2000 hingga 2010, I Nengah Arnawa. Ketika kasus pembunuhan itu terjadi, Susrama baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Bangli dari PDIP, namun belum dilantik.</p><br /> <p>Susrama merupakan calon anggota legislatif (caleg) PDIP yang terpilih sebagai anggota DPRD Bangli periode 2009-2014. Caleg dengan nomor urut 10 di PDIP ini meraih suara terbanyak, yakni 4.800 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.&lrm;</p>

Ahok Kembali ke Gelanggang Politik, Remisi Nyoman Susrama Dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#btp

Berita Terkini