<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Perbankan Syariah terus menggenjot pembiayaan perumahan. Bank Mega Syariah (BMS) mengandalkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sedangkan, pembiayaan unit usaha syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) tumbuh 17 persen Year-on-Year (YoY) sembari menanti merger dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Hingga 25 September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa total rumah subsidi yang telah disalurkan melalui skema FLPP mencapai 178 ribu unit. Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, telah menyalurkan 96 persen dari total kuota awal unit rumah FLPP yang diberikan oleh pemerintah di 2025. Hingga Agustus 2025, outstanding pembiayaan perumahan sebesar Rp 50 miliar. Tumbuh 78,6 persen dibandingkan Agustus 2024 senilai Rp 29 miliar. Sejak 2021, total pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah telah naik 1.409 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 97 persen. Bank Mega Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan FLPP sebesar 50 persen YoY pada 2025. Bank Mega Syariah memanfaatkan sinergi developer subsidi dengan mitra yang telah ber-payroll. Bahkan, turut serta dalam kegiatan akad masal 25 ribu penerima FLPP yang digelar serentak di 33 provinsi. &nbsp;"Kita bekerja sama dengan developer berpengalaman yang memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah siap huni melalui bangunan yang telah tersedia 100 persen, listrik, dan air yang sudah teraliri ke unit rumah tersebut serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)," terang Raksa, Senin (29/9). Jelang Proses Akhir Spin Off, Kinerja BTN Syariah Makin Kinclong Menjelang spin-off, BTN Syariah mencatatkan kinerja positif. Tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 18 persen YoY menjadi Rp 65,56 triliun hingga akhir Juni 2025. Ditopang oleh ekspansi pembiayaan dengan nilai Rp 48,46 triliun. Naik 17 persen secara tahunan. Begitu pula, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 19,8 persen YoY menjadi Rp 55,23 triliun. Alhasil, BTN Syariah mampu memperoleh laba bersih Rp 401 miliar pada akhir Juni 2025. Meningkat 8,3 persen YoY. &ldquo;BTN Syariah telah memasuki era baru seiring dengan proses akhir spin-off yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) melalui penggabungan dengan Bank Victoria Syariah sebagai perusahaan cangkang. Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas," terang Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Menurut dia, Indonesia memerlukan 3 hingga 4 bank syariah besar. Supaya kompetisi layanan terjadi. Sebab, jika terjadi monopoli, maka arahnya kapitalisme. &nbsp;"Jadi tidak ada single player. So kita jangan memberi kapitalisme ke industri syariah. Jadi mestinya industri syariah dilakukan oleh banyak bank," ujarnya. Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah. &nbsp;"Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," tandasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi.

BMS Andalkan FLPP, Kinerja BTN Syariah Solid Jelang Spin-Off

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/bank-syariah-nasional-3435849414.jpg" alt="Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) telah menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN)." width="100%">
<figcaption>Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) telah menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) telah menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dalam forum tersebut juga menyepakati susunan direksi baru. Aksi korporasi ini merupakan rangkaian dari proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) menjadi bank umum syariah (BUS) dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang. Corporate Secretary BSN Dody Agoeng mengatakan, jajaran pengurus baru yang telah disepakati bakal menjadi nahkoda transformasi perseroan ke depan. "Nama dan pengurus baru ini adalah identitas. Langkah ini akan meneguhkan jati diri baru BSN sebagai bank syariah yang lebih kokoh, lebih inklusif, dan lebih visioner serta menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya masyarakat luas," terang Dody, Sabtu (23/8). BSN ditargetkan menjadi bank syariah dengan fondasi finansial dan moral yang kokoh. Serta mampu menghadirkan layanan digital modern berprinsip syariah. "BSN akan menjadi bank yang solid, adaptif, dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia," imbuhnya. RUPSLB Bank Victoria Syariah menyetujui pemberhentian dengan hormat para pengurus perseroan berikut: -Direktur Utama: Dery Januar -Direktur Kepatuhan: Ruly Dwi Rahayu -Direktur: Andy Sundoro Efektif terhitung sejak disetujui keputusan ini. Pemegang saham juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus perseroan yang diberhentikan atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut. RUPSLB juga menyetujui pengangkatan nama-nama sebagai pengurus BSN dan perubahan nomenklatur jabatan: Direktur Utama: Alex Sofjan Noor Wakil Direktur Utama: Arga M. Nugraha Direktur Finance, Strategy and Treasury: Abdul Firman Direktur Consumer Banking: Mochamad Yut Penta Direktur Human Capital and Compliance: Anton Rijanto Direktur Risk Management: Beki Kanuwa Direktur Network and Retail Funding: Ari Kurniaman Jajaran pengurus baru akan efektif berlaku setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan. Serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPSLB menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan. Sejalan dengan perubahan nama dan tempat kedudukan perseroan. Begitu pula penyesuaian terhadap sejumlah peraturan dan perundang-undangan dari Menteri BUMN, OJK, dan rencana aksi pemulihan (Recovery Plan) perseroan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BVIS telah menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional.

Spin Off BTN Syariah, BVIS Ganti Nama jadi Bank Syariah Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/merger-BUS-BTN-90341507.jpg" alt="Kantor Menara 2 BTN Kuningan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kantor Menara 2 BTN Kuningan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Victoria Syariah (BVIS) memastikan proses penggabungan dengan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga mampu bertransformasi menjadi bank umum syariah (BUS) nomor dua terbesar di Indonesia. Aksi korporasi ini sejalan dengan amanah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mewajibkan spin-off digelar selambatnya pada 26 Februari 2026. Usai saham anak usaha Bank Victoria itu diambil alih oleh BTN. Direktur Utama Bank Victoria Syariah Dery Jauhari terus melakukan berbagai tindak lanjut untuk mengakselerasi UUS BTN (BTN Syariah) menjadi BUS dengan BVIS sebagai cangkangnya. Proses spin-off direncanakan berlangsung sekitar Oktober hingga November tahun ini. "Dengan nama baru, visi dan misi baru serta rencana bisnis bank yang baru, maka BVIS sebagai entitas Bank Umum Syariah dengan nama baru akan berubah sebagai bank syariah besar di Indonesia. Tentunya dengan bisnis yang lebih efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah," ungkap Dery, Rabu (6/8). Sebelum proses spin-off, lanjut dia, BVIS akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Yang dijadwalkan pada Agustus tahun ini. "RUPSLB inilah yang nanti akan mengantarkan pada proses spin-off tersebut. Jadi ini merupakan tonggak dimana proses spin-off itu akan terjadi," imbuhnya. Pihaknya telah melakukan seluruh proses untuk memuluskan pelaksanaan RUPSLB. Mulai proses izin dan persetujuan ke OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, maupun Danantara. "Seluruh proses on track. Kami ingin tetap memastikan proses RUPSLB ini governance dan memenuhi ketentuan dari seluruh regulator," ujar Dery. Menurut dia, proses perizinan merujuk kepada aturan dari pemegang saham pengendali. Memastikan langkah yang dilakukan sesuai aturan berlaku. Termasuk, mengikuti pemegang saham pengendali yakni BTN yang berbadan hukum BUMN. Sementara itu, proses spin-off UUS BTN telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN pada 26 Mei 2025. Dalam keputusan tersebut, Prabowo menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir atas rencana restrukturisasi BTN. Proses restrukturisasi BTN juga telah mendapat persetujuan RUPS BTN pada 26 Maret 2025.

Proses penggabungan PT Bank Victoria Syariah dan BTN Syariah menuju bank umum syariah terbesar di Indonesia.

Merger BVIS-BTN Syariah Tunggu RUPSLB, Bakal jadi BUS Kedua Terbesar Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/rujs0yk9IK6UUg7E8WdhdU1ZSC6zg04miFbJeGsz-2661826213.jpg" alt="Dirut BTN Nixon LP Napitupulu (dua dari kiri) usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS oleh BTN, Kamis (5/6). (BTN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirut BTN Nixon LP Napitupulu (dua dari kiri) usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS oleh BTN, Kamis (5/6). (BTN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Melalui corporate plan yang telah disiapkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) yang fokus pada digital selama dua sampai tiga tahun ke depan. Meski core business masih di sektor perumahan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, BTN Syariah dan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) akan saling mengintegrasikan teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), model bisnis, dan tata kelola. Berdasar road map menjadi bank syariah yang progresif dan mengedepankan digital sharia banking. Dengan basis digital yang kuat, harapannya akan lebih menguasai area consumer banking dan retail banking. "Business process&nbsp;akan digital, bahkan lebih digital dibanding induknya. Sehingga kami akan hire banyak orang IT (information technology) untuk menjadikan bank ini lebih kuat di digital sharia banking," kata Nixon usai Penandatanganan Akta Jual Beli dan Pengambilalihan Saham BVIS oleh BTN di kantornya, Kamis (5/6). Nixon menargetkan proses spin-off unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menjadi BUS rampung pada November 2025. Setelah akuisisi, perseroan akan langsung mengosongkan portofolio kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sesuai perjanjian. Lalu menyuntikkan UUS BTN ke dalam BVIS. Dalam dua tahun pertama setelah spin-off, akan ada infrastruktur BTN yang digunakan bersama dengan BUS baru hasil merger BTN Syariah dan BVIS itu. Terutama teknologi dan cabang. "Kami juga izin ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) ada infrastruktur yang kita sharing dulu sampai dua tahun ke depan setelah spin-off. Misalnya, BUS baru itu akan memiliki desk di setiap kantor cabang BTN," terang Nixon. BTN juga akan melakukan rights issue sebesar Rp 1 triliun dalam rangka spin-off UUS. Dana aksi korporasi itu akan menjadi bentuk penyertaan modal awal BUS hasil merger BTN Syariah dan BVIS. Sementara itu, modal awal saat ini masih berasal dari pendanaan internal BTN sebesar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun dan Rp 1,5 triliun dari nilai transaksi dari akuisisi BVIS. Dengan demikian, modal awal BUS baru itu akan berkisar Rp 6 triliun. Nixon memandang, nilai tersebut ideal untuk menjaga rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) sebesar 18-19 persen. Seperti kondisi CAR induknya, BTN saat ini. Nixon mengungkapkan, BUS gabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasar usul BTN dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang diharapkan bank baru ini akan diresmikan dan beroperasi setidaknya sebelum 2025 berakhir. "Namun kami tidak dapat menyebutkan calon namanya sekarang karena ada unsur legal. Nantinya perlu dilakukan rapat umum pemegang saham baik di BTN maupun Bank Victoria Syariah karena akan ada perubahan anggaran dasar, merek, dan lain-lainnya," beber Nixon. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan, fokus bisnis BTN Syariah akan menyasar dua segmen nasabah. Yaitu segmen masyarakat syariah yang konformis dan konservatif yang memiliki loyalitas cukup tinggi terhadap perbankan syariah. Yang dinilai memiliki preferensi syariah tinggi, namun tidak menuntut layanan keuangan syariah yang kompleks. &ldquo;Untuk bisa masuk ke dua segmen itu perlu perbaikan digital, teknologi, dan lain-lain sehingga produk dan layanan syariah yang ada dapat dilayani dengan proses digital," ujar Setiyo. Sementara itu, Direktur Utama Victoria Investama Aldo Jusuf Tjahaja optimistis bahwa BVIS di bawah naungan BTN akan menjadi lembaga keuangan syariah yang bertumbuh dan lebih kompetitif ke depan. Langkah strategis ini akan membuka peluang besar bagi para pemain lainnya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah Indonesia. "Harapan kami BVIS akan menjadi salah satu institusi pemain kuat di perbankan syariah Indonesia. Semoga kolaborasi ini dapat menjadi kemitraan strategis bersama dan mampu mendukung ekonomi masyarakat dan khususnya ekonomi nasional melalui sektor jasa keuangan syariah," ungkap Aldo Jusuf Tjahaja.&nbsp;

Merger BTN Syariah dan BVIS akan menciptakan bank syariah digital yang kompetitif dan progresif di Indonesia

Hasil Merger BTN Syariah dan BVIS Bakal Jadi Digital Sharia Banking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/Bos-BTN-3486477117.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat menjelaskan program untuk mendukung 3 juta rumah pemerintahan Prabowo-Gibran. (BTN for Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat menjelaskan program untuk mendukung 3 juta rumah pemerintahan Prabowo-Gibran. (BTN for Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BTN Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) di bawah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan melangkah menuju era baru sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pada 2025. Selama dua dekade beroperasi, BTN Syariah telah berkontribusi mendukung sektor perumahan nasional dengan membuka akses pembiayaan rumah berbasis syariah kepada masyarakat. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN Syariah telah menjadi pemain utama dalam sektor properti Indonesia dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional per Oktober 2024. Sedangkan di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah menguasai 90%. BTN Syariah juga menunjukkan potensinya untuk menjadi pesaing kuat di perbankan syariah Indonesia. &ldquo;Selama 20 tahun, BTN Syariah telah menjadi salah satu engine pertumbuhan bagi BTN dengan fokusnya melayani masyarakat yang membutuhkan pembiayaan rumah dengan basis syariah Islam,&rdquo; ujar Nixon dalam perayaan ulang tahun BTN Syariah ke-20 di Jakarta, Jumat (14/2). Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah bertumbuh double-digit dilihat dari pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR) seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Indonesia. Pembiayaan BTN Syariah tercatat sebesar Rp1,99 triliun pada 2009 dan telah mencapai Rp44 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 21,31%. Sedangkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah mencapai Rp50 triliun per akhir 2024, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,72% sejak tahun 2009 ketika nilai DPK tercatat sebesar Rp1,44 triliun. Nixon mengatakan, BTN Syariah juga memiliki tingkat profitabilitas yang baik dengan selalu mencatatkan perolehan laba setiap tahunnya sejak 2009. Pada akhir 2024, laba bersih BTN Syariah mencapai Rp911,42 miliar, bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,35% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp31,72 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015599962/bri-umkm-export-2025-serunya-pameran-umkm-dengan-pengunjung-mancanegara">BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Serunya Pameran UMKM dengan Pengunjung Mancanegara</a> Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah terus memantapkan posisinya sebagai mitra terpercaya pemerintah untuk perumahan rakyat dengan menyediakan pembiayaan Tapera BTN iB pada 2022, yang terdiri dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah Tapera BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah Tapera BTN iB, dan Pembiayaan Renovasi Rumah Tapera BTN iB. Pencapaian BTN Syariah yang terus berinovasi dan konsisten membiayai perumahan nasional turut berbuah apresiasi. Pada tahun 2024, BTN Syariah mendapatkan penghargaan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), salah satunya yaitu peringkat dua untuk kategori Bank Penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Kontribusi Penyaluran Tertinggi Tahun 2024. Berbagai pencapaian BTN Syariah selama dua dekade semakin memperkuat fondasi UUS ini untuk melangkah masuk ke babak baru menjadi bank umum syariah melalui inisiatif strategis berupa proses spin-off yang telah direncanakan rampung sebelum tahun 2025 berakhir. Hirwandi mengatakan, perubahan status menjadi bank umum syariah akan membantu BTN Syariah meningkatkan kapasitas bisnisnya, dengan produk dan layanan yang lebih terarah tidak hanya di sektor perumahan, namun juga berekspansi ke ekosistem halal.

BTN Syariah sektor properti Indonesia dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah nasional per Oktober 2024.

 20 Tahun Jadi UUS, Siap Menuju Bank Umum Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/Bos-BTN-3486477117.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat menjelaskan program untuk mendukung 3 juta rumah pemerintahan Prabowo-Gibran. (BTN for Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat menjelaskan program untuk mendukung 3 juta rumah pemerintahan Prabowo-Gibran. (BTN for Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri perbankan syariah terus bertumbuh. Sejalan dengan kebutuhan keuangan nasabah terhadap layanan syariah yang bervariasi. Terutama dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) fokus menggenjot bisnis wealth management syariahnya tahun ini. Yakni dengan menggandeng PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) untuk menghadirkan bancassurance Salam Berkah Amanah. Mengingat, permintaan masyarakat akan layanan keuangan syariah, termasuk asuransi, terus meningkat. "Asuransi ini menyediakan proteksi lengkap dan amanah mulai dari perlindungan untuk finansial, pendidikan anak, perencanaan pensiun, hingga ketika menjalankan ibadah haji," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, kemarin (2/1). Perseroan merespons tingginya permintaan dengan kemudahan proses pendaftaran tanpa pemeriksaan medis. Selain itu, juga memberikan perlindungan hingga 25 tahun dengan premi mulai dari Rp 10 ribu per hari. Ditambah, nasabah dapat menikmati manfaat tambahan saat ibadah haji dan perlindungan khusus selama Ramadhan. "Bancassurance ini memberikan potensi pengembalian kontribusi hingga 150 persen dari total kontribusi yang telah dibayarkan," kata Nixon. Dia berharap, layanan ekspansi di segmen wealth management syariah mampu mendongkrak aset UUS. Tercatat, total aset BTN Syariah mencapai Rp 55,5 triliun. Ditunjang dengan 110 jaringan kantor yang tersebar di Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga menatap 2025 dengan optimistis menargetkan 10 juta pengguna BYOND. Baik menjaring nasabah baru maupun mendorong migrasi nasabah existing. Per 9 November 2024, super apps tersebut sudah mencapai 2 juta pengguna. Direktur Utama BSI Hery Gunardi akan terus mendorong pengguna BSI Mobile serta nasabah BSI eksisting untuk bermigrasi ke aplikasi BYOND. "Masih ada 6 juta user BSI Mobile yang akan dikonversi ke BYOND by BSI dan masih ada 13 juta lagi customer kita yang juga harus kita ajak untuk menjadi user," tutur Hery. Untuk mendukung proses migrasi, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi BYOND by BSI dari Google Playstore atau Apple Appstore. Lalu mengikuti langkah aktivasi yang mencakup pengisian data rekening dan verifikasi wajah. Dokumen yang diperlukan hanya berupa e-KTP, kartu debit, dan nomor rekening. "Pencapaian 2 juta pengguna hanyalah awal dari perjalanan panjang. Saya yakin, dengan kerja keras dan komitmen, kita dapat membawa BYOND by BSI ke tingkat yang lebih tinggi. Tahun 2025, saya berharap kita jauh lebih baik dari tahun 2024," tandasnya.

Untuk mendukung proses migrasi, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi BYOND by BSI dari Google Playstore atau Apple Appstore.

BTN Syariah Genjot Wealth Management, BSI Akselerasi User BYOND

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/WhatsApp-Image-2024-06-28-at-151730-3961662052.jpeg" alt="BERLANGSUNG SUKSES: Hery Gunardi menyampaikan sambutan pada penitipan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convetion Center (JCC) Minggu (23/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BERLANGSUNG SUKSES: Hery Gunardi menyampaikan sambutan pada penitipan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convetion Center (JCC) Minggu (23/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi memandang, perlu tiga bank syariah dengan jumlah aset sebesar BSI untuk menjadi&nbsp;game changer&nbsp;bagi industri perbankan syariah di Indonesia. "Tiga saja seperti BSI. Jadi, asetnya masing-masing Rp 300 triliun, BSI (asetnya) Rp 400 di akhir tahun ini. Itu keren, jadi hampir Rp 1.000 triliun aset tiga bank itu akan menjadi&nbsp;game changer&nbsp;di&nbsp;market," kata Hery di Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/10). Hery menyebutkan, pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia masih di bawah 7 persen sebelum BSI berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi bank syariah pada saat itu belum terlihat. Kini setelah BSI hadir pada 2021, pangsa pasar bank syariah terus meningkat hingga di atas 7 persen. Pangsa pasar pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah terhadap bank nasional kini sudah menyentuh masing-masing di level 7,96 persen dan 7,91 pada 2023. "(Pangsa pasar bank syariah) sudah 7,31 persen (pada 2023). Memang susah di lokomotif cuma satu untuk mengerek. Kalau ada tiga (bank syariah) itu lebih cepat," ujar Hery. Pada semester I 2024, aset BSI tercatat tumbuh sebesar 15,10 persen (year on year/YoY) menjadi Rp 360,85 triliun. Pertumbuhan ini termasuk yang tinggi di antara 10 bank terbesar di Indonesia. Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp 257,39 triliun atau tumbuh 15,99 persen YoY. Adapun dana pihak ketiga (DPK) BSI tercatat tumbuh 17,50 persen YoY menjadi Rp 296,70 triliun per Juni 2024. Hery menyebutkan, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) masih jauh dibandingkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang berjumlah 92 atau hampir 7 kali lipat dari BUS. Di antara bank-bank syariah itu, tidak ada bank syariah yang masuk dalam kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV. BSI, yang menjadi lokomotif pertumbuhan di industri bank syariah, juga masih berada dalam KBMI III. Hery berharap, BSI nantinya bisa masuk KBMI IV pada dua tahun mendatang. Sebelumnya, wacana merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat diharapkan dapat melahirkan bank syariah yang mampu menjadi pesaing BSI. Namun, pada Juli lalu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta menyatakan pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat. Terbaru pada Selasa (15/10), Nixon menyebutkan pihaknya sudah menyepakati harga akuisisi dengan bank syariah lain. Ia tidak merinci calon pembeli BTN Syariah namun berharap Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Transaksi akuisisi bank syariah nantinya akan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengenai waktu pelaksanaan RUPSLB, Nixon menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kendali BTN, yaitu pemerintah. Namun, Nixon berharap akuisisi bank syariah tersebut bisa rampung pada awal tahun depan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan UUS melakukan&nbsp;spin off&nbsp;dalam dua tahun setelah asetnya mencapai minimal Rp 50 triliun atau 50 persen dari aset induknya, yang berarti tenggat bagi BTN adalah November 2025.

Hery menyebutkan, pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia masih di bawah 7 persen sebelum BSI berdiri.

Bos BSI Sebut Butuh Tiga Bank Syariah Agar Bisa jadi "Game Changer" di Market

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/DISKUSI-115094397.jpg" alt="Diskusi Pelaung dan Tantangan Konsolidasi Indonesia Perbankan Syariah di Jakarta, Jumat (23/8)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Pelaung dan Tantangan Konsolidasi Indonesia Perbankan Syariah di Jakarta, Jumat (23/8)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Informasi terkait rencana BTN menggandeng Muhammadiyah untuk ikut memiliki BTN Syariah hasil spin off&nbsp; menuai tanggapan banyak pihak. Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menilai kemitraan itu&nbsp;bisa memajukan industri keuangan syariah di tanah air. &ldquo;Benar atau tidaknya informasi tersebut, hanya BTN dan Muhammadiyah yang tahu. Apabila mereka bisa bersatu, dampaknya akan signifikan. Baik untuk BTN Syariah, Muhammadiyah maupun industri,&rdquo; kata intelektual Muhammadiyah ini seusai acara diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Daerah (Forwada) di Jakarta (23/8). Sutan Emir menjelaskan BTN punya kewajiban untuk segera melakukan pemisahan (spin off) unit usaha syariahnya. Menurut undang undang, mereka hanya punya tenggat waktu dua tahun terhitung sejak memenuhi syarat spin off. &ldquo;Nah, BTN Syariah ini diharapkan menjadi BUS yang kuat, memiliki skala bisnis yang besar dan fundamental yang kokoh. Bahkan diharapkan bisa menemani BSI dalam memajukan industri. Sangat wajar, jika BTN mengajak pihak lain untuk ikut membesarkan bank syariahnya. Apalagi jika pihak yang dimaksud itu dapat memberikan added value seperti memiliki ekosistem keuangan syariah yang sangat kuat dan teruji,&rdquo; katanya. Pada saat bersamaan, Muhammadiyah juga punya keinginan untuk memiliki bank syariah sendiri. Dengan kepemilikan saham, mereka bisa lebih leluasa untuk ikut memperjuangkan dan menjalankan visi dalam menggerakkan ekonomi syariah. &ldquo;Ekosistem ekonomi Muhammadiyah, melalui sejumlah lembaga Amal Usaha nya, luar biasa besar. Perputaran uangnya juga tinggi. Nah, selama ini, mereka hanya mengandalkan kemitraan dengan sejumlah bank, baik dalam bentuk penyimpanan dana, pembiayaan ataupun cash management,&rdquo; kata Emir. Dengan pola kemitraan semacam itu, posisi Muhammadiyah terbilang pasif. Bahkan tidak punya kesempatan untuk sekedar menempatkan wakilnya di jajaran komisaris ataupun direksi, sekalipun kuatnya dukungan Muhammadiyah terhadap bank tersebut. Padahal, Muhammadiyah punya visi dan misi sendiri dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warganya berdasarkan prinsip syariah. &ldquo;Pada titik inilah saya melihat Muhammadiyah mungkin berfikir tentang kemitraan strategis yang dibalut dengan ownership agar bisa ikut menentukan haluan bank ini ke depan,&rdquo; kata Emir. &nbsp; &nbsp;

BTN punya kewajiban untuk segera melakukan pemisahan (spin off) unit usaha syariahnya dengan mengembangkan BTN Syariah

BTN Dikabarkan Ajak Muhammadiyah Kembangkan BTN Syariah, Direktur KNEKS: Bagus Untuk Industri Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/erick-thohir-3780818617.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir.</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":1b7" class="ii gt"> <div id=":1b6" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan soal langkah merger antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), yakni BTN Syariah dan PT Bank Muamalat Tbk. Dia menargetkan, proses merger tersebut akan selesai sebelum bulan Oktober.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muamalat dan BTN Syariah kalo ini bisa digabungkan, ya targetnya Maret, April, Mei ini, sebelum Oktober," kata Erick Thohir kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, kata Erick, nantinya Indonesia akan memiliki dua bank syariah terbesar di Indonesia. Pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI yang tercatat terbesar nomor 5, kemudian akan disusul gabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah yang diprediksi akan tercatat sebagai bank terbesar ke-16.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014174411/resmi-tamat-episode-terakhir-drakor-honey-lee-knight-flower-capai-rating-18-persen">Resmi Tamat, Episode Terakhir Drakor Honey Lee &lsquo;Knight Flower&rsquo; Capai Rating 18 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Itu (jika BTN Syariah dan Muamalat merger) bisa menjadi bank nomor 16 terbesar di Indonesia. Artinya ada yang nomor 5 (yaitu BSI), ada yang nomor 16, kan bagus. Sehingga marketnya bisa berkompetisi dengan baik," ujar Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick juga mendorong pembangunan ekonomi syariah di Indonesia untuk terus diperlebar. Hal ini tak lain untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang membutuhkan akses finansial syariah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kebetulan sebagai ketua umum masyarakat ekonomi syariah juga, setelah kita sukses mendorong kebijakan bahwa lahirnya bank syariah terbesar sepanjang sejarah repbulik ini merdeka, masuk kepada 10 besar, yaitu BSI," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Erick juga menekankan kehadiran gabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah ini akan menepis anggapan bahwa BSI melakukan monopoli market karena tidak ada pesaing lain di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/014174403/cara-scan-dokumen-di-iphone-dan-ipad-dengan-mudah-dan-efisien-berikut-langkah-memindainya">Cara Scan Dokumen di iPhone dan iPad dengan Mudah dan Efisien, Berikut Langkah Memindainya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata dia, Indonesia sendiri menerapkan open market. Pasalnya, untuk industri perbankan yang masuk 10 besar, beragam asalnya, ada swasta hingga BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti BCA yang tercatat menjadi perbankan terbesar nomor pertama, kemudian disusul oleh BNI, Mandiri, BRI dan bank-bank asing lainnya. Oleh karena itu, Erick mengaku sudah pernah membicarakan rencana penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah kepada Direktur Utama BSI Hery Gunardi yang kemudian disambut baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah kita tidak mau, seakan-akan ada (anggapan) BSI itu memonopoli market, kan enggak sehat. Itulah kenapa saya ajak BSI, 'Pak Heri kita juga akan melakukan perbaikan Bank Muamalat dan BTN Syariah'. Pak Heri bilang, bagus. Biar kalo latihan olahraga ada yang namanya lawan tanding," tandasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Erick Thohir mengungkapkan soal langkah merger antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yakni BTN Syariah dan PT Bank Muamalat Tbk.

Erick Thohir Targetkan Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah Rampung Sebelum Oktober 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/BUS-24-1362250428.jpg" alt="Ilustrasi layanan nasabah BTN Syariah di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan nasabah BTN Syariah di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan rencana menjadikan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebagai bank syariah besar di Indonesia. Untuk menuju ke arah itu, kata Erick, pihaknya sedang melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menyinergikan Bank Muamalat dan BTN Syariah menjadi alternatif bank syariah yang besar. Erick Thohir berharap bahwa penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah bakal menjadi bank tersebut menjadi bank tersebut masuk ke dalam 16 besar bank syariah dunia dan mengikuti langkah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagaimana dilansir Antara Kamis (20/12), saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) menempati peringkat kelima sebagai bank syariah terbesar di dunia. Hal itu menandakan ada kemajuan signifikan setelah sebelumnya berada di urutan ketujuh. Prestasi itu diklaim menjadi cermin komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Menurut Erick Thohir yang juga ketua umum PSSI itu, bisnis finansial syariah saat ini menggugah minat yang tinggi. Bisnis finansial syariah menjadi suatu bidang yang menarik perhatian. Erick berharap penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah berhasil dan dapat selesai dengan lancar pada Maret 2024. Dalam konteks perubahan tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu memastikan bahwa unit usaha syariah (UUS) perseroan, setelah melalui aksi spin-off akan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Pernyataan ini menciptakan nuansa optimisme terkait peran strategis BUS dalam menggerakkan sektor keuangan syariah di Tanah Air. Saat ini BTN tengah mengajukan letter of interest (LOI) kepada dua bank syariah di Indonesia untuk dilibatkan dalam proses akuisisi. Meskipun rincian mengenai nama dan nilai asetnya belum diumumkan, tetapi target yang ditetapkan adalah menyelesaikan proses akuisisi pada semester II-2024. "Hal ini mencerminkan kehati-hatian dan langkah yang penuh ketelitian dalam melibatkan pihak-pihak terkait," ujarnya. Lebih lanjut Nixon menyampaikan, unit usaha syariah BTN yang sudah eksis akan digabungkan dengan bank syariah yang akan diakuisisi. Dan, proses integrasi diharapkan dapat selesai pada April atau Juni 2024. Rencana itu tidak hanya sekadar transformasi bisnis, tetapi juga mencirikan komitmen penuh pemerintah dalam memperkuat sektor keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan Indonesia, menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di negara ini.

Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan rencana menjadikan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebagai bank syariah besar di Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#btn syariah

Berita Terkini