<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/ANTREAN-BSU_NUR-CHAMIM-10-3113267650.jpg" alt="Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Indonesia tengah bersiap diterpa kabar bahagia. Pasalnya sejumlah bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan akan cair pada awal tahun ini. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu yang ramai dikabarkan berpotensi cair pada awal Januari 2026. Banyak kalangan pekerja berharap program ini pun kembali dilanjutkan. Tujuannya untuk membantu meringankan beban ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil. Prioritas Penerima BSU 2026 Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/017022292/jawaban-ridwan-kamil-soal-arka-dituding-sebagai-anaknya-bersama-aura-kasih">Jawaban Ridwan Kamil Soal Arka Dituding Sebagai Anaknya Bersama Aura Kasih</a> Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada periode mendatang masih akan difokuskan pada kelompok pekerja tertentu. Salah satu sektor yang disebut menjadi perhatian adalah tenaga pendidik. Pengajar di Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), serta satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis disebut-sebut sebagai kelompok yang berpeluang masuk dalam skema prioritas penerima bantuan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penetapan penerima BSU hanya akan diumumkan melalui saluran resmi. Masyarakat diimbau tidak menjadikan informasi dari media sosial maupun pesan berantai sebagai acuan. Kriteria Umum Penerima BSU Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017022291/sebanyak-19188-sppg-siap-beroperasi-serentak-mulai-8-januari-2026">Sebanyak 19.188 SPPG Siap Beroperasi Serentak Mulai 8 Januari 2026</a> Berdasarkan persyaratan pada penyaluran BSU sebelumnya yang merujuk pada informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sejumlah kriteria umum bagi calon penerima bantuan, antara lain: &bull; Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah &bull; Terdaftar dan masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan &bull; Menerima upah atau gaji di bawah batas maksimum yang ditetapkan pemerintah &bull; Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (PNS), anggota TNI, maupun Polri &bull; Tidak sedang memperoleh bantuan sosial lain dalam periode yang sama, seperti program Kartu Prakerja &bull; Ketentuan rinci dapat mengalami penyesuaian sesuai kebijakan terbaru yang nantinya diumumkan oleh pemerintah Jadwal Resmi Penyaluran BSU Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terakhir dilakukan pada Agustus 2025. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan informasi lanjutan terkait kemungkinan penyaluran tahap berikutnya, termasuk pada Januari 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, BSU pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk menopang daya beli pekerja sekaligus menekan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai, bantuan subsidi upah memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Namun demikian, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi terhadap kondisi fiskal serta perkembangan ekonomi nasional. Sampai awal Januari 2026, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat tetap menunggu serta mengikuti informasi terbaru dari sumber resmi. Selain itu, pemerintah mengimbau publik agar lebih waspada dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi, terutama yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Cara Cek Status Penerima BSU Berikut cara mengecek status penerima BSU! 1. Cek BSU Melalui website Kemnaker &bull; Kunjungi bsu.kemnaker.go.id &bull; Masukkan data lengkap seperti NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan email &bull; Isi kode keamanan &bull; Klik tombol &lsquo;Cek Status&rsquo; Jika memang lolos verifikasi, sistem akan segera menampilkan notifikasi status penerima dan informasi mengenai pencairan dana. 2. Cek BSU Melalui Aplikasi JMO &bull; Unduh aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) &bull; Daftar atau login dengan akun BPJS Ketenagakerjaan &bull; Klik menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) &bull; Status kepesertaan dan penyaluran akan ditampilkan secara otomatis. Apabila memang tak terdaftar, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa pengguna tak memenuhi syarat. Apabila tidak terdaftar, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa pengguna belum memenuhi syarat.

BSU Rp 600 ribu berpotensi cair Januari 2026. Simak prioritas penerima, kriteria, dan cara cek bantuannya dari Kemnaker.

BSU Rp 600 Ribu Januari Akan Segera Cair? Berikut Prioritas dan Kriteria Umum Penerimanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/KEMNAKER-29-A-2677584727.jpg" alt="Menaker Yassierli dalam Media Briefing di Kantor Kemnaker, Selasa (28/10)./(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli dalam Media Briefing di Kantor Kemnaker, Selasa (28/10)./(Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Masyarakat Indonesia diterpa kabar bahagia pada awal 2026. Pasalnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan percepatan sejumlah bantuan sosial yang sangat amat dinantikan. Salah satu yang dirumorkan akan hadir adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu pada awal Januari 2026. Banyak pekerja yang mengharapkan pemerintah terus menggulirkan bantuan ini untuk membantu masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Patut diketahui bahwa hingga saat ini pemerintah memang belum mengumumkan jadwal resmi penyaluran BSU. Jadwal Resmi Penyaluran BSU Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terakhir dilakukan pada Agustus 2025. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan informasi lanjutan terkait kemungkinan penyaluran tahap berikutnya, termasuk pada Januari 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, BSU pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk menopang daya beli pekerja sekaligus menekan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai, bantuan subsidi upah memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Namun demikian, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi terhadap kondisi fiskal serta perkembangan ekonomi nasional. Sampai awal Januari 2026, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat tetap menunggu serta mengikuti informasi terbaru dari sumber resmi. Selain itu, pemerintah mengimbau publik agar lebih waspada dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi, terutama yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-13-3075825955.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> &nbsp; Mekanisme Pencairan BSU Apabila ditetapkan sebagai penerima, dana Bantuan Subsidi Upah umumnya disalurkan melalui beberapa jalur, yakni bank-bank yang tergabung dalam Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Pada saat pengambilan bantuan, penerima cukup menunjukkan identitas diri sesuai persyaratan yang berlaku. &nbsp; Prioritas Penerima BSU 2026 Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada periode mendatang masih akan difokuskan pada kelompok pekerja tertentu. Salah satu sektor yang disebut menjadi perhatian adalah tenaga pendidik. Pengajar di Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), serta satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis disebut-sebut sebagai kelompok yang berpeluang masuk dalam skema prioritas penerima bantuan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penetapan penerima BSU hanya akan diumumkan melalui saluran resmi. Masyarakat diimbau tidak menjadikan informasi dari media sosial maupun pesan berantai sebagai acuan. (*) &nbsp;

BSU Rp 600 ribu 2026 segera cair di awal tahun. Simak jadwal, mekanisme pencairan, dan prioritas penerima BSU dari Kemensos serta Kemenaker

BSU Rp 600 Ribu segera Cair! SimakJadwal Penyaluran, Mekanisme Pencairan, hingga Prioritas Penerimanya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Mata-Uang-Rupiah-_-MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Karyawan menghitung uang rupiah di tempat Penukaran uang Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pasar spot hari ini, setelah stagnan kemarin. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Karyawan menghitung uang rupiah di tempat Penukaran uang Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pasar spot hari ini, setelah stagnan kemarin. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 3 akan cair mulai Selasa (27/9). Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Menaker Dita Indah Sari dalam pernyataan tertulis dikutip Senin (26/9).  "Maksimal Selasa (26/9) sudah cair BSU Tahap 3," kata Dita.  Dita tidak menyebut pasti berapa jumlah pekerja yang akan menerima BSU Tahap 3. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penyaluran BSU Tahap 2 kepada 2,4 juta pekerja.  "BSU tahap II sudah cair (seluruhnya kepada pekerja) Minggu lalu," ujarnya.  Sebelumnya, Kemnaker mengungkapkan bahwa penerima BSU 2022 merupakan pekerja yang telah sesuai dengan kriteria penerima seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.  Adapun syarat penerima BSU ini antara lain, pertama merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kedua, peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.  Ketiga, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Polri dan tidak sedang menerima bantuan pemerintah dalam periode yang sama. Seperti kartu prakerja dan program keluarga harapan (PKH).  Selain itu, merupakan pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Meski demikian, pekerja yang mendapatkan gaji di atas Rp 3,5 juta masih bisa memperoleh BSU dengan ketentuan besaran gaji yang diterimanya masih senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.  Sebelum cair di rekening masing-masing pekerja, Kemnaker lebih dulu akan mengikuti tahap demi tahap proses penyaluran BSU. Pertama, Kantor BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi persyaratan kepada Kemnaker.  Kedua, Kemnaker melakukan pengecekan dan pemadanan data calon penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, apabila terdapat data anomali maka Kemnaker akan mengembalikan data untuk diperbaiki BPSJ Ketenagakerjaan.  Keempat, hasil pengecekan dan pemadanan data calon penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan proses pencairan dana BSU melalui kantor KPPN.  Kelima, dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Khusus untuk provinsi Aceh BSU disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia dan PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara.

Siap-siap Cek Rekening, BSU Tahap 3 Cair Mulai 27 September 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunjangan-guru-belum-cair-muhadjir-sabar_m_212000.jpeg" alt="Ilustrasi: Para guru honorer sedang melaksanakan upacara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Para guru honorer sedang melaksanakan upacara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu kepada pegawai swasta non BUMN yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah pun berencana untuk memberikan subsidi tersebut kepada guru honorer.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan bahwa jangan semua guru honorer diberikan bantuan. Pemerintah harus memilah mana yang pantas atau tidak diberikan bantuan. Pasalnya, dibandingkan guru honorer yang datang ke rumah siswa untuk mengajar di tengah pandemi, tidak sedikit juga guru honorer yang hanya bersantai-santai.  "Ngga ngapa-ngapain dengan berbagai macam alasan, ngga punya gawai lah, bukan cuma (keseluruhan) guru honorernya aja, tapi lebih fokus (salurkan bantuan) guru honorer yang mati-matian ini yang harus kita support," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (31/8).  Dia pun meminta agar pemerintah berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah untuk mengetahui siapa saja yang layak mendapatkan BSU. Menurutnya, ini merupakan bentuk keadilan sosial.  "Jadi ya namanya adil itu ya mereka yang bekerja dan berjuang kita support, mereka yang tidur dan males ngapain di support. Semua itu bisa didapatkan kalau pemerintah pusat mau koordinasi dan berbicara dengan yang ada di lapangan. Kalau modelnya seperti ini (kurang koordinasi) akan selalu salah sasaran (penyaluran bantuan)," tambahnya.  Menurut Indra, ini juga merupakan waktu tepat untuk memetakan potensi guru yang bisa membawa peserta didik menuju revolusi industri 4.0. "Ini waktu untuk mapping, ngga harus kita angkat jadi PNS dan UMR. APBN kita ngga cukup. Menurut data Bank Dunia, guru kita kebanyakan, jadi ini malah bisa dijadikan mapping," pungkasnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berencana membuka kemungkinan perluasan pemberian subsidi gaji kepada para guru honorer. Meski belum memerinci, pemerintah melakukan proses penyempurnaan data guru honorer, baik di Kemendikbud maupun di Kemen PAN-RB.  ”Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di dalam BPJamsostek, dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun Kemen PAN-RB,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Pengamat Minta Jangan Semua Guru Honorer Dapat Bantuan Rp 600 Ribu

BSU Rp 600 ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BSU Rp 600 ribu

Berita Terkini

BSU Rp 600 Ribu Januari Akan Segera Cair? Berikut Prioritas dan Kriteria Umum Penerimanya

BSU Rp 600 Ribu segera Cair! SimakJadwal Penyaluran, Mekanisme Pencairan, hingga Prioritas Penerimanya

Siap-siap Cek Rekening, BSU Tahap 3 Cair Mulai 27 September 2022

Pengamat Minta Jangan Semua Guru Honorer Dapat Bantuan Rp 600 Ribu

Download Aplikasi JawaPos.com