<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-13-3075825955.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak sedikit pekerja yang merasa sudah memenuhi semua persyaratan BSU Ketenagakerjaan 2025, namun kenyataannya bantuan tidak kunjung masuk ke rekening. Banyak yang tidak menyadari bahwa ada sejumlah faktor teknis maupun administratif yang bisa membuat nama mereka otomatis gugur dari daftar penerima. Mulai dari masalah data, keaktifan kepesertaan, hingga kesalahan rekening bank, semuanya dapat menjadi penghalang meskipun pekerja sebenarnya berhak. Memahami penyebab ini penting agar pekerja dapat mengecek kembali kelengkapan datanya dan memastikan tidak ada kekeliruan di sistem. 5 Alasan Pekerja Gagal Menerima BSU 2025 1. Data Gaji Tidak Memenuhi Kriteria Alasan pertama berasal dari data gaji yang tidak sesuai ketentuan pemerintah. Perusahaan kadang melaporkan upah karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai yang melebihi batas maksimal atau tidak mengikuti standar UMR/UMP wilayah tempat bekerja. Dalam aturan BSU 2025, hanya pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan yang berhak menerima bantuan. Jika sistem BPJS mencatat nominal lebih tinggi, maka pekerja langsung tereliminasi dari daftar penerima. 2. Status BPJS Tidak Aktif Alasan kedua adalah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tidak aktif. Ada pekerja yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif per April 2025, yaitu batas waktu yang digunakan untuk verifikasi penerima BSU. Ketidakaktifan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti resign, PHK, atau perusahaan yang terlambat melanjutkan pembayaran iuran. Jika status kepesertaan berhenti, data pekerja otomatis tidak diikutsertakan dalam proses penyaluran. Agar terhindar dari masalah ini, pekerja perlu memastikan BPJS mereka tetap aktif dan melakukan koordinasi dengan HRD untuk memastikan iuran benar-benar dibayar setiap bulan. 3. Kendala pada Rekening Bank Penerima Selanjutnya adalah masalah pada rekening bank yang didaftarkan. Kesalahan nomor rekening, rekening yang sudah tidak aktif, atau penggunaan bank di luar daftar bank penyalur bisa menghentikan proses pencairan. Pemerintah hanya menyalurkan BSU 2025 melalui bank-bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Jika rekening yang dimiliki pekerja bukan dari salah satu bank tersebut, maka dana tidak dapat masuk. Kesalahan kecil seperti digit rekening yang salah atau rekening yang diblokir pun sudah cukup untuk membuat pencairan gagal. 4. Menerima Bantuan Sosial Lain secara Bersamaan Alasan keempat adalah adanya tumpang tindih dengan bansos lain. Pekerja yang sedang menerima bantuan seperti PKH, BPNT, atau BPUM pada periode yang sama tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pemerataan bantuan sehingga tidak ada individu yang menerima dua program sekaligus. Pemerintah memprioritaskan agar lebih banyak masyarakat dengan tingkat kebutuhan tinggi bisa mendapatkan bantuan. 5. Perubahan Status menjadi ASN, TNI, atau Polri Alasan kelima adalah perubahan status pekerjaan. Jika pekerja berpindah menjadi ASN, anggota TNI, atau Polri, maka ia secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2025. Perubahan status ini bisa terjadi sebelum proses verifikasi selesai. Contohnya, pekerja swasta yang lolos seleksi CPNS pada awal 2025 akan langsung dikeluarkan dari daftar penerima, meskipun sebelumnya memenuhi seluruh kriteria. ASN, TNI, dan Polri memiliki sistem penghasilan dan tunjangan tersendiri sehingga tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU sesuai regulasi yang berlaku. &nbsp; Kriteria Penerima BSU yang Telah Ditetapkan oleh Kemenaker 1. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga April 2025 Syarat ini menegaskan bahwa calon penerima harus tercatat sebagai pekerja yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan tempat bekerja. Status kepesertaan harus masih aktif setidaknya sampai bulan April 2025, sehingga memastikan bahwa pekerja benar-benar sedang bekerja dan terlindungi dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada periode tersebut. 2. Memiliki penghasilan maksimal Rp 3.500.000 per bulan Batasan ini ditetapkan agar bantuan tepat sasaran kepada pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Jika gaji pokok atau total upah bulanan melebihi Rp 3.500.000, pekerja tidak termasuk dalam kategori penerima. Ketentuan ini dibuat untuk memprioritaskan karyawan dengan daya beli yang lebih rendah dan kemungkinan lebih terdampak terhadap situasi ekonomi. 3. Tak sedang menerima bantuan lain pada periode penyaluran Untuk menghindari tumpang tindih bantuan sosial, pekerja yang sedang mendapatkan program perlindungan sosial lain, misalnya PKH, BPNT, atau bantuan tunai lainnya, tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Tujuannya agar distribusi bantuan lebih merata dan tidak menumpuk pada individu yang sama, sehingga pekerja lain yang belum menerima bantuan dapat ikut terbantu. 4. Tak Termasuk ASN, anggota TNI, atau Polri Kategori ini mengecualikan pegawai pemerintah, prajurit TNI, dan anggota Polri karena mereka sudah memperoleh gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN. BSU hanya ditujukan untuk pekerja sektor swasta dan umum yang menggantungkan pendapatannya pada perusahaan dan tidak memiliki fasilitas penghasilan tambahan dari negara.

Pekerja yang memenuhi syarat BSU Ketenagakerjaan 2025 seringkali gagal menerima bantuan. Ini adalah 5 penyebabnya.

Hati-hati! Ini 5 Penyebab Utama BSU Ketenagakerjaan 2025 Gagal Cair Meski Sudah Terdaftar BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-9-934275725.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengecekan status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya dapat dilakukan melalui situs resmi. Imbauan ini kembali disampaikan menyusul maraknya tautan palsu yang mengatasnamakan BSU. Di sisi lain beredar juga informasi pencairan BSU Desember 2025 ini. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengungkapkan adanya temuan tautan mencurigakan seperti layanan-bsu2.kem-naker.com yang diduga digunakan untuk phishing dan mencuri data pribadi masyarakat. &ldquo;Informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, dipastikan palsu atau penipuan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Senin (14/7) lalu. Sunardi menegaskan bahwa situs palsu tersebut dibuat pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat. Ia meminta warga yang terlanjur memasukkan data ke situs mencurigakan segera melapor ke polisi karena tindakan tersebut masuk ranah pidana. Masyarakat juga diminta memeriksa setiap informasi, terutama setelah beredarnya kabar tak jelas yang menyebut bahwa ada pencairan BSU lanjutan pada November dan Desember 2025. Padahal, pemerintah belum memberikan pernyataan apapun terkait hal itu. Penyaluran BSU 2025: Hanya Juni&ndash;Juli Pada tahun ini, pemerintah menyalurkan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan sehingga totalnya Rp 600.000 dan diberikan sekali pencairan. Prosesnya diawali verifikasi dan validasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum disalurkan melalui bank-bank HIMBARA&mdash;BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja tanpa rekening aktif, penyaluran dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia. Peringatan mengenai link palsu ini sejalan dengan klarifikasi Menaker Yassierli yang sebelumnya yang menyatakan tidak ada BSU tahap kedua untuk triwulan III dan IV. Dengan demikian, segala tautan atau pesan yang menawarkan pengecekan &ldquo;BSU gelombang baru&rdquo; atau &ldquo;BSU Desember 2025&rdquo; dipastikan menyesatkan. Hati-hati Penipuan atas Nama BSU Sunardi mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan data pribadi kepada platform yang tidak resmi. &ldquo;Pastikan selalu memeriksa informasi melalui bsu.kemnaker.go.id,&rdquo; tegasnya. Pemerintah mengharapkan BSU 2025 dapat membantu pekerja berpendapatan maksimal Rp 3,5 juta per bulan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa bantuan ini diberikan tanpa potongan sepeser pun dan harus sampai kepada yang berhak, tanpa gangguan oknum yang memanfaatkan kondisi. Informasi mengenai pencairan tambahan BSU, jika memang ada di masa mendatang, hanya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Hingga saat ini, sebagaimana disampaikan pada berita sebelumnya, tidak ada pencairan BSU lanjutan untuk Oktober, November, maupun Desember 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tautan palsu terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Link Resmi Cek Penerima BSU Ketenagakerjaan 2025, Kemnaker Minta Waspadai Link Palsu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-12-2794324581.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Beredar informasi di jagat maya bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan akan cair pada Desember 2025. Tentunya informasi ini menimbulkan sejumlah harapan bagi para pekerja. Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan sejatinya telah disalurkan pemerintah pada Juni-Juli 2025 kemarin. Adapun penyaluran BSU memiliki jadwal yang fleksibel, sehingga sebenarnya memiliki waktu yang tak pasti. Bantuan ini sendiri memiliki besaran Rp 300 ribu perbulan yang diberikan sekaligus sebagaimana tertera pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Jadi, para penerima bantuan akan diberikan Rp 600 ribu dalam sekali pencairan. Meski begitu, tentu baik untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan ini, berikut sejumlah kriterianya yang telah ditetapkan oleh Kemnaker! 1. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga April 2025 Syarat ini menegaskan bahwa calon penerima harus tercatat sebagai pekerja yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan tempat bekerja. Status kepesertaan harus masih aktif setidaknya sampai bulan April 2025, sehingga memastikan bahwa pekerja benar-benar sedang bekerja dan terlindungi dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada periode tersebut. 2. Memiliki penghasilan maksimal Rp 3.500.000 per bulan Batasan ini ditetapkan agar bantuan tepat sasaran kepada pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Jika gaji pokok atau total upah bulanan melebihi Rp 3.500.000, pekerja tidak termasuk dalam kategori penerima. Ketentuan ini dibuat untuk memprioritaskan karyawan dengan daya beli yang lebih rendah dan kemungkinan lebih terdampak terhadap situasi ekonomi. 3. Tak sedang menerima bantuan lain pada periode penyaluran Untuk menghindari tumpang tindih bantuan sosial, pekerja yang sedang mendapatkan program perlindungan sosial lain, misalnya PKH, BPNT, atau bantuan tunai lainnya, tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Tujuannya agar distribusi bantuan lebih merata dan tidak menumpuk pada individu yang sama, sehingga pekerja lain yang belum menerima bantuan dapat ikut terbantu. 4. Tak Termasuk ASN, anggota TNI, atau Polri Kategori ini mengecualikan pegawai pemerintah, prajurit TNI, dan anggota Polri karena mereka sudah memperoleh gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN. BSU hanya ditujukan untuk pekerja sektor swasta dan umum yang menggantungkan pendapatannya pada perusahaan dan tidak memiliki fasilitas penghasilan tambahan dari negara. &nbsp; BSU akan Cair lagi pada Desember 2025? Pada Agustus 2025 kemarin sempat beredar kabar bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok rencana BSU tahap 2. Hal ini disampaikan langsung oleh Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Keuangan, Riznaldi Akbar. Dia mengungkapkan bahwa BSU akan dilanjut pada triwulan III dan triwulan IV. Jika rencana tersebut jadi dilakukan, maka BSU seharusnya sudah cair untuk triwulan III yang mencakup Juli-September. Hanya saja, hingga Minggu, (7/12) hari ini, penyaluran BSU urung dilakukan. Hal ini berkemungkinan bahwa BSU lanjutan tak akan ada sehingga masyarakat diharuskan hati-hati dengan oknum yang memanfaatkan link-link palsu.

Kementerian Ketenagakerjaan tetapkan syarat penerima BSU, penting bagi pekerja untuk memahami kriteria dan informasi terbaru.

Kriteria Penerima BSU Ketenagakerjaan Rp 300 Ribu per Bulan, Cair Bulan ini?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-3-124377830.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak masyarakat yang masih percaya bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih akan cair di bulan lain setelah Agustus. Beredarnya informasi hoaks yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat membuat banyak masyarakat percaya. Padahal, informasi resmi dari pemerintah hingga kini belum ada ketegasan terkait pencairan lanjutan dari BSU pada Desember 2025 ini. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan memastikan tidak ada kebijakan baru terkait pencairan BSU untuk periode Oktober, November, maupun Desember, sehingga isu penyaluran tahap kedua dipastikan keliru. Mari ingat lagi ucapan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli beberapa bulan lalu ini; Ia menuturkan bahwa program BSU 2025 hanya diberikan sekali, yakni untuk periode Juni dan Juli dengan nilai bantuan Rp 600 ribu. &ldquo;Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap II,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10) lalu. Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada instruksi dari Presiden untuk membuka pencairan baru. Menurut Yassierli, penyaluran BSU telah selesai dilakukan berdasarkan data valid milik Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menepis kabar yang menyebut BSU akan kembali cair pada November atau Desember 2025. Pemerintah meminta masyarakat berhati-hati terhadap informasi atau tautan palsu terkait BSU. Isu BSU Lanjutan: Beredar Tapi Tidak Terwujud Kabar mengenai BSU tahap kedua sempat mencuat setelah analis Kemenkeu Riznaldi Akbar pada Agustus 2025 menyebut program tersebut &ldquo;kemungkinan besar berlanjut hingga triwulan III dan IV&rdquo;. Namun hingga awal Desember 2025, tidak ada realisasi penyaluran untuk dua triwulan tersebut. Menaker Yassierli bahkan sudah memberi pernyataan tegas pada 28 Oktober 2025: &ldquo;BSU tahap dua tidak ada.&rdquo; Dengan demikian, bila nantinya ada BSU tambahan, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi. Untuk saat ini, tidak ada pencairan BSU lanjutan Desember 2025. Cara Cek Status BSU Pekerja bisa memeriksa status penerimaan melalui tiga kanal resmi, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pospay. Penerima BSU adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak Semua Pekerja Memenuhi Syarat Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2025, BSU hanya diberikan kepada pekerja WNI yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran biasanya dilakukan oleh perusahaan, dengan kewajiban melampirkan data lengkap jumlah karyawan dan upah. Meski jutaan pekerja masih berharap ada pencairan ulang pada November&ndash;Desember 2025, pemerintah hingga kini tidak mengeluarkan kebijakan lanjutan. Kesimpulannya: BSU BPJS Ketenagakerjaan Desember 2025 tidak cair. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap informasi menyesatkan dan hanya mengikuti pengumuman dari kanal resmi pemerintah.

Kemnaker mengonfirmasi tidak ada pencairan BSU lanjutan pada Desember 2025, masyarakat diimbau waspada terhadap hoaks.