<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pencairan bantuan sosial tunai (BST) tahap ke-14 dan 15, sudah dilakukan sejak pertengahan Juli. Namun, hingga kini masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum mengambil uang Rp 300 ribu tersebut. Kantor Pos Surabaya mengembalikan bantuan tunai yang tak diambil ke Kementerian Sosial (Kemensos).  Sebelumnya, Kantor Pos Surabaya memberikan toleransi pengambilan BST hingga 30 September 2021. Namun, hingga batas waktu tersebut, masih ada sebanyak 5.992 KPM yang belum mengambil bantuan. Karena itu, BST pun dikembalikan ke pemerintah pusat.  Kepala Kantor Pos Surabaya Imanuel Agung menjelaskan bahwa kondisi KPM yang tak mengambil bantuan sudah dicek. Rumahnya telah didatangi petugas. ’’Terkait nasib bantuan, kami sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan pengurus RT/RW,” kata Imanuel.  Menurut dia, ada berbagai penyebab KPM tak mengambil bantuan. Tidak saja karena meninggal dunia. Sebagian KPM sudah tak tinggal di rumah bersangkutan. Ada pula yang telah berganti alamat. Dia menjelaskan, sosialisasi terkait pembagian BST sudah dilakukan secara maksimal. Seluruh undangan telah disebar. Sosialisasi juga dilakukan via petugas di kelurahan masing-masing.  Dengan dikembalikan ke Kemensos, Imanuel menegaskan bahwa instansinya telah menutup layanan pengambilan BST. Otomatis KPM tak bisa lagi mengambil bantuan di kantor pos. ’’Tetap ada layanan terkait informasi. Kami terus berkoordinasi dengan dinsos,” katanya.  Imanuel menegaskan, BST tahap ke-14 dan 15 merupakan bantuan tunai terakhir Kemensos. Bulan depan tak ada lagi. Sebab, pemerintah pusat telah menyerahkan kebijakan bantuan tunai kepada pemerintah daerah masing-masing.  BST tahap ke-14 dan 15 itu dicairkan pertengahan Juli. Berbeda dengan sebelumnya, BST kali ini diberikan petugas pos dari rumah ke rumah serta melalui pihak kelurahan. Total penerima manfaat BST di Kota Surabaya mencapai 150 ribu orang.  &nbsp;

Ribuan Warga Surabaya Tidak Ambil Bansos Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BST-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 14 dan 15 senilai Rp600 ribu di Kota Surabaya, Jatim, hingga 14 Agustus 2021 mencapai sekitar 165.976 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 96,01 persen dari total alokasi.  "Kami terkendala karena masih ada yang belum mengambil BST, mereka ada yang sudah meninggal, berpindah dan masih di luar kota," kata Kepala Kantor Pos Surabaya Imanuel Agung di Surabaya, Minggu (15/8).  Selama ini, kata dia, petugas Kantor Pos mempercepat penyaluran BST dengan mendatangi satu per satu rumah warga. Kantor Pos juga bekerja sama dengan Pemkot Surabaya agar penyaluran BST bisa dilakukan di masing-masing balai kelurahan.  "Kami membatasi pergerakan warga. Kantor Pos yang mendekatkan diri ke masyarakat. Kami juga menyalurkan BST secara door-to-door untuk masyarakat yang berhalangan hadir, manula dan difabel," ujarnya.  Tidak hanya itu, lanjut dia, petugas menyampaikan kepada warga yang ingin mengakses informasi mengenai BST ataupun meminta BST untuk diantarkan langsung ke rumah dapat menghubungi layanan call center yang telah disediakan oleh Kantor Pos yakni, 081234343300.  Kemudian, warga cukup menuliskan pesan dengan format #Nama KPM#No Handphone#No BST*. Layanan Call Center BST Kantor Pos beroperasi dari Senin hingga Sabtu pukul 08.00-17.00 WIB.  "Layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat, semisal mereka ingin pengantaran BST secara door-to-door untuk yang lansia, difabel, atau sakit kita bisa fasilitasi itu. Kemudian mereka juga bisa bertanya terkait informasi BST lainnya," ujarnya.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan bansos hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya sudah melakukan verifikasi kepada warga Surabaya yang berhak untuk menerima bansos dari Kemensos.  Tentunya, kata dia, ini sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. "Yang menerima bantuan adalah MBR. jadi, kami melakukan verifikasi MBR untuk mendapatkan bansos dari Kemensos," katanya.  Ia menambahkan, untuk BST tahap 14 dan 15 disalurkan sekaligus melalui Kantor Pos. Per bulannya, masing-masing KPM mendapatkan BST sebesar Rp 300 ribu. Total, mereka mendapatkan Rp600 ribu untuk BST tahap 14 dan 15. "Untuk bantuan sosial tunai itu melalui kantor pos jumlahnya itu Rp300 ribu per bulan. Ini diberikan selama dua bulan termasuk di tahap 14 dan 15 sehingga mereka mendapatkan Rp 600 ribu," katanya. (*)

Penyaluran BST Tahap 14-15 di Surabaya capai 96 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/BST-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sri Yuliwati kebingungan ketika beberapa tetangganya menerima bantuan sosial tunai (BST). Padahal, pengajuannya dilakukan bersamaan. Karena tak kunjung menerima bantuan, warga Pacar Kembang Gang XII/32, Surabaya, itu mengadukan masalah tersebut ke DPRD Surabaya, Selasa (3/8).  Yuli ditemui anggota Fraksi PDI Perjuangan Anas Karno di ruang fraksi. Didampingi Wahono, suaminya, Yuli menceritakan semua keluh kesahnya. ”Sampai sekarang belum mendapatkan apa-apa. Padahal, sudah berkali-kali mengajukan,” ujarnya.  Kondisi ekonomi Yuli memang tergolong tidak mampu. Sehari-hari dia mencari nafkah dengan berjualan gorengan. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pendapatannya menurun drastis. Yang sebelumnya bisa mendapat Rp 100 ribu–Rp 150 ribu per hari, selama PPKM pendapatan kotornya hanya Rp 50 ribu per hari.  Sang suami pun demikian. Selama bertahun-tahun, Wahono bekerja sebagai tukang becak. Selama pandemi Covid-19 satu tahun terakhir ini, penghasilannya benar-benar tidak menentu. Kadang ada penumpang, kadang tidak ada sama sekali. Hasil kerja keras suami istri itu dipakai untuk menghidupi empat anaknya.  Beberapa kali Yuli mengaku sudah mendatangi kantor kelurahan. Juga, dinas sosial (dinsos) untuk mempertanyakan kelanjutan pengajuan bantuan yang sudah dikirim. Namun, pihak kelurahan maupun dinas hanya meminta Yuli bersabar. Dia berharap bantuan dari pemerintah bisa segera turun untuk meringankan bebannya. ”Saya sudah bolak-balik ke kelurahan dan dinsos untuk mempertanyakan pengajuan saya, tapi belum ada hasil,” ucapnya.  Sementara itu, Anas berterima kasih lantaran Yuli sudah mau jauh-jauh datang ke kantor DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso untuk menyampaikan keluhannya. Anas memastikan keluhan tersebut akan ditampung dan diteruskan ke dinas terkait. ’’Harapan kami ada perhatian lebih dari dinas. Sakno, mereka ini benar-benar butuh bantuan,” kata Anas.  Wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya itu mengatakan, kasus serupa tidak hanya dialami Yuli. Anas mengaku hampir setiap hari selalu ada warga yang mengeluh masalah bantuan. ’’Akan kami upayakan karena ini memang sudah menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat,” tuturnya.  Dalam kesempatan tersebut, Anas memberikan satu paket sembako yang memang sudah disiapkan untuk warga yang membutuhkan. Dia juga memberikan sedikit uang tunai kepada Yuli. Air mata perempuan paro baya itu langsung meleleh begitu menerima bantuan dari Anas. ’’Ya, ini ada sedikit rezeki dan semoga bisa meringankan beban njenengan,” ucapnya.

Tak Dapat Bansos, Penjual Gorengan Ini Datangi Gedung DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BANSOS-TUNAI-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) terus dipercepat. Selasa (20/7) PT Pos Indonesia mendistribusikan langsung bantuan tunai tersebut kepada warga di Jalan Kalibokor, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Layanan penyaluran BST door-to-door itu menyasar para lansia yang mobilitasnya terbatas.  Kamilah tampak tersenyum ketika petugas PT Pos Indonesia menyerahkan uang tunai Rp 600 ribu. Bantuan itu sangat berarti bagi dia. Apalagi, pada usianya yang menginjak 78 tahun, dia tidak mampu lagi melakukan banyak aktivitas. ”Untuk makan,” katanya lirih saat ditemui Jawa Pos.  Kamilah merupakan salah seorang warga yang mendapat BST Rp 300 ribu selama enam bulan (Mei–Oktober). Penyerahan BST itu dirapel untuk Mei dan Juni. Pembagian bantuan itu dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dia melihat pendistribusian sekaligus mengevaluasi kendala di lapangan. ”Pendistribusian yang dilakukan Pos Indonesia sudah cepat. Berlangsung sejak pekan lalu,” ujar Risma.  Dalam kesempatan tersebut, Risma membeberkan paket bantuan lain yang bakal diterima Kamilah dan warga. Yakni, 10 kilogram beras. Pendistribusian akan dilakukan Bulog. Dia meminta warga melapor bila tidak memperoleh bantuan tersebut. ”Nanti ibu dapat beras 10 kilogram ya. Kalau tidak dapat, lapor ke pak RT dan pak RT lapor ke lurah,” jelas Risma saat meninjau pelaksanaan penyaluran BST door-to-door.  Dalam penyaluran itu, memang ada sejumlah kendala. Misalnya, salah eja pada nama. Dalam penyaluran bantuan yang melalui perbankan, hal seperti itu bisa bermasalah. Risma mencontohkan, ada warga yang namanya beda satu huruf atau nama gandeng sehingga bantuan bakal nyantol. ”Kalau BST, sebagian besar jalan. Lain dengan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT), masih ada kendala oleh bank. Jadi, memang lebih ribet. Tapi, PT Pos Indonesia ini cepat,” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.  Terkait dengan pendistribusian beras, Risma juga meminta ada integrasi antara PT Pos Indonesia dan Bulog. Dengan begitu, Bulog tidak perlu mencari alamat penerima. Sebab, data sudah berada di PT Pos Indonesia.  Sementara itu, Kepala Regional 7 Jatim PT Pos Indonesia Kiagus Muhammad Amran menyatakan bahwa distribusi BST yang dilakukan kemarin merupakan tahap ke-14 dan 15. Dia menargetkan penyaluran bantuan di Surabaya bisa rampung pekan depan. ”Untuk datanya, tidak banyak perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kami terima itu dari Kementerian Sosial,” ujarnya.  Berdasar data tahun lalu, di Jawa Timur total ada 1.351.000 penerima. Namun, dia menuturkan bahwa data yang diterima sekarang masih terus di-update. Artinya, ada perubahan dan penambahan oleh Kementerian Sosial. Sementara, untuk Surabaya, hingga sekarang jumlah data yang sudah masuk mencapai 281 ribu penerima.  Layanan door-to-door ini menyasar warga yang mobilitasnya terbatas. Misalnya, lansia yang tidak mampu berjalan. ”Bahkan, warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) turut difasilitasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tandasnya.

PT Pos Indonesia Percepat Distribusi BST Selama PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JAK-ONE-3.jpg" alt="Ilustrasi aplikasi mobile banking" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aplikasi mobile banking</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen Bank DKI menghimbau kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) memanfaatkan layanan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile yang disediakan oleh Bank DKI. Langkah ini dinilai sangat penting guna menghindari kerumuman yang berisiko penyebaran Covid-19.  Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, pihaknya menganjurkan kepada penerima BST agar dapat memanfaatkan layanan non tunai yang telah kami sediakan melalui JakOne Mobile. "Jadi nggak perlu ke ATM dan berkerumun yang dapat memicu penyebaran Covid-19,” ujar Herry dalam keterangannya, Selasa (20/7).  Aplikasi JakOne Mobile merupakan layanan keuangan yang terdiri dari berbagai fitur seperti mobile banking dan mobile wallet serta fitur scan to pay yang dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran kebutuhan sehari-hari melalui QR Code dengan lebih dari ribuan merchant yang telah bekerja sama.  “Silahkan gunakan JakOne Mobile untuk mempermudah berbagai keperluan transaksi perbankan Anda mulai dari transfer antar rekening, pembayaran tagihan, belanja online, maupun pembelian e-wallet yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja”, tambah Herry.  Sebagaimana diketahui, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Bank DKI bersama Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1 juta Keluarga Penerima Manfaat pada Senin, 19 Juli 2021.  Sebanyak 1 juta Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta akan memperoleh dana BST sebesar Rp600 ribu. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama PPKM darurat.  "Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu," pungkas Herry.

Bank DKI Himbau Penerima BST Manfaatkan JakOne Mobile

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BANSOS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam rangka meringankan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat. Bantuan yang berasal dari APBD Pemprov DKI Jakarta tersebut hingga saat ini masih terus dibagikan kepada masyarakat hingga dijadwalkan selesai pada akhir bulan Januari 2021.  Terkait dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Bank DKI memberikan apresiasi kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah mematuhi protokol Kesehatan di lokasi penyaluran distribusi BST.  Penerima BST juga kooperatif dalam mengikuti jadwal yang telah disampaikan untuk menghindari kerumunan. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/1).  Pelaksanaan penyaluran BST kepada 1.055.216 penerima manfaat dilakukan mulai Januari tahun 2021 secara bertahap dan bergiliran dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya.  Lokasi penyaluran terdapat di 160 titik lokasi dari masing-masing wilayah kota administrasi DKI Jakarta. BST tersebut disalurkan melalui rekening dan diberikan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI.  Penerima BST yang datang ke lokasi wajib membawa undangan, KTP dan Kartu Keluarga (Asli &amp; Fotocopy) sebagai syarat pengambilan bantuan. Penerima BST diharapkan agar datang sesuai dengan jadwal untuk menghindari kerumunan. Bagi penerima BST yang berhalangan hadir sesuai jadwal pendistribusian, maka penerima akan diundang kembali pada undangan kedua hingga undangan yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai pada 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.  Distribusi BST yang dilakukan Bank DKI bersama Dinsos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari. Setiap penerima bantuan sosial akan menerima undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi dan undangan disampaikan oleh Kasatpel sosial hingga RT RW untuk selanjutnya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  Setelah sampai di lokasi distribusi BST, penerima manfaat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh dan menjaga jarak di dalam maupun di luar ruangan distribusi BST.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/k8x88ZCxfec

Lebih 1 Juta Penduduk Jakarta Bakal Terima Bantuan Sosial Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/BANK-DKI113.jpg" alt="Ilustrasi warga tengah mengurus Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui Bank DKI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga tengah mengurus Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui Bank DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna meringankan dampak pandemi Covid-19 di masyarakat, Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI muulai Selasa (12/1) mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemprov DKI Jakarta secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, besaran BST DKI Jakarta sebesar Rp300 ribu per bulannya yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April tahun 2021.  "BST disalurkan melalui rekening dan diberikan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI," ujar Herry.  Pelaksanaan penyaluran BST kepada 1.056.216 penerima manfaat dilakukan mulai Januari tahun 2021 secara bertahap dan bergiliran dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya. Lokasi penyaluran terdapat di 160 titik lokasi dari masing-masing wilayah kota administrasi DKI Jakarta.  Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, distribusi BST yang dilakukan Bank DKI bersama Dinsos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari.  Setiap penerima bantuan sosial akan menerima undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi dan undangan disampaikan oleh kasatpel sosial hingga RT RW untuk selanjutnya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setelah sampai di lokasi distribusi BST, penerima manfaat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh dan menjaga jarak di dalam maupun di luar ruangan distribusi BST.  Herry menambahkan, “penerima BST wajib membawa Undangan, KTP dan Kartu Keluarga (Asli &amp; Fotocopy). Jika Penerima BST berhalangan hadir sesuai dengan jadwal pendistribusian, maka Penerima akan diundang kembali pada undangan kedua hingga undangan ketiga yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai pada 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu”.  Herry juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses persiapan penyaluran Bantuan Sosial Tunai termasuk Jakarta Propertindo yang telah menyediakan fasilitas ruangan di Jakarta International Equestrian Park Pulomas atas koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai DKI ini. “Bentuk dukungan ini merupakan wujud nyata atas sinergi BUMD DKI Jakarta” ujar Herry.

Dinsos DKI Jakarta dan Bank DKI Mulai Salurkan Bantuan Sosial Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/BST-bank-DKI-antara.jpeg" alt="ANTARA/Humas Bank DKI." width="100%">
<figcaption>ANTARA/Humas Bank DKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank DKI menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Jakarta secara bertahap di 160 titik dengan total penerima sebesar 1.055.216 orang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat.  ’’Besaran BST DKI Jakarta sebesar Rp300 ribu per bulannya yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April tahun 2021. Lokasi penyaluran terdapat di 160 titik lokasi dari masing-masing wilayah kota administrasi DKI Jakarta,’’ kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini, di Jakarta, Selasa (12/1), seperti dikutip dari Antara.  Ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Sosial DKI Jakarta per Selasa 12 Januari 2021, mulai menyalurkan BST yang rencananya akan diberikan secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Herry menyampaikan bahwa BST tersebut akan disalurkan kepada 1.056.922 penerima manfaat yang dilakukan mulai Januari 2021 secara bertahap dan bergiliran dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya melalui sistem perbankan. ’’BST tersebut disalurkan melalui rekening dan diberikan dalam bentuk buku tabungan dan Kartu ATM Bank DKI,’’ ujarnya.  Lebih lanjut, Herry menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, distribusi BST yang dilakukan Bank DKI bersama Dinsos DKI Jakarta per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari.  Kemudian, setiap penerima bantuan sosial akan menerima undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi dan undangan disampaikan oleh kepala satuan pelaksana (kasatpel) sosial hingga RT dan RW untuk selanjutnya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  Setelah sampai di lokasi distribusi BST, penerima manfaat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh dan menjaga jarak di dalam maupun di luar ruangan distribusi BST. ’’Penerima BST juga wajib membawa undangan, KTP dan Kartu Keluarga (Asli dan fotokopi). Jika Penerima BST berhalangan hadir sesuai dengan jadwal pendistribusian, maka penerima akan diundang kembali pada undangan kedua hingga undangan ketiga yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai pada lima wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu,’’ ucap Herry menambahkan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/uMWw5wyXZV0  &nbsp;

Bank DKI Salurkan Bansos Tunai Bertahap di 160 Titik di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200820-WA0044-1.jpg" alt="Wali Kota Risma mengikuti video conference bersama UCLG pada Kamis (20/8). Humas Pemkot Surabaya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Risma mengikuti video conference bersama UCLG pada Kamis (20/8). Humas Pemkot Surabaya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) untuk bisa digunakan sebaik-baiknya.  Risma melarang, bantuan pemerintah berupa uang tunai Rp 300 ribu tersebut digunakan masyarakat untuk membeli rokok ataupun minuman keras (miras).  "Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan miras," tegas Risma dalam peluncuran program bantuan tunai se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).  Oleh sebab itu, Risma mengaku akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya BST tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.  Wali Kota Surabaya nonaktif tersebut mengatakan bansos tunai tersebut akan diberikan tiap tiga bulan sekali. Mulai dari Januari, April, Juli dan Oktober.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/01/2021/luncurkan-bantuan-tunai-jokowi-jangan-dibuat-beli-rokok/">Luncurkan Bantuan Tunai, Jokowi: Jangan Dibuat Beli Rokok</a>  "Manfaatnya bisa digunakan agar bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, modal dasar usaha dan sebagian untuk ditabung," katanya.  Risma menjelaskan dalam BST tersebut pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Nantinya PT Pos Indonesia akan mengantarkan langsung bansos tunai tersebut kepada masyarakat yang menerimanya.  "PT Pos juga akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarga penerima," ungkapnya.  Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus Korona (Covid-19).  Adapun tiga bansos yang mulai dicairkan pada hari ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST). Total, ada sekitar 38,8 juta penerima untuk ketiga bantuan itu.

Risma Minta Bansos Tunai Jangan Dibelikan Rokok dan Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/mensos-risma_1.jpg" alt="Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) untuk bisa menggunakan uang bansos sebaik-baiknya. Risma melarang masyarakat menggunakan uang bansos senilaiRp 300 ribu tersebut untuk membeli rokok ataupun minuman keras (miras).  "Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan miras," tegas Risma dalam peluncuran program bantuan tunai se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).  Oleh sebab itu, Risma mengaku akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya BST tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Wali Kota Surabaya (nonaktif) tersebut mengatakan, bansos tunai tersebut akan diberikan tiap tiga bulan sekali. Mulai dari Januari, April, Juli dan Oktober.  "Manfaatnya agar bisa digunakan bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, modal dasar usaha, dan sebagian untuk ditabung," katanya.  Risma menjelaskan dalam penyaluran BST tersebut pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Nantinya PT Pos Indonesia (Persero) akan mengantarkan langsung bansos tunai tersebut kepada masyarakat yang menerimanya.  "PT Pos juga akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarga penerima," ungkapnya.  Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus korona (Covid-19). Adapun tiga bansos yang mulai dicairkan pada hari ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST). Total, ada sekitar 38,8 juta penerima untuk ketiga bantuan itu.  https://www.youtube.com/watch?v=gyO5pVea6mU

Risma Larang Semua Bansos Tunai Dibelikan Rokok dan Miras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bst

Berita Terkini