<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1GgXuylLbaudI6iNk0n0Hc3sxkG6LQzhdDt4VWaC-3135842611.jpg" alt="Ilustrasi rumah layak masih menjadi kebutuhan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. (JPRM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah layak masih menjadi kebutuhan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. (JPRM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bagi Ibu Sumarliyah, warga Bekasi, memiliki rumah yang kokoh dan nyaman dulu hanya angan-angan. Bersama almarhum suaminya, seorang pensiunan pegawai negeri, dia tinggal di rumah yang dari tahun ke tahun makin rapuh.&nbsp; Dindingnya lembap, atap bocor, dan ruang yang sempit menjadi saksi masa tuanya yang sederhana, bahkan nyaris tak layak huni. Ketika akhirnya bantuan datang dalam bentuk program renovasi rumah, bukan dari pemerintah, melainkan dari pihak swasta, dia tak bisa menahan air mata. &ldquo;Kami sangat bersyukur. Rumah kami jadi lebih layak dan nyaman,&rdquo; ucap Sumarliyah, pelan. Kisah Ibu Sumarliyah bukan satu-satunya. Di Indonesia, memiliki rumah yang layak masih menjadi mimpi panjang bagi jutaan warga, terutama mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas.&nbsp; Ironisnya, di tengah jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tempat tinggal yang aman dan sehat masih menjadi kemewahan bagi banyak orang. Laporan dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa jutaan rumah di Indonesia masuk kategori tidak layak huni, atapnya rapuh, tanpa ventilasi, tanpa sanitasi, bahkan berdiri di tanah yang tidak aman.&nbsp; Dan realita pahitnya negara belum benar-benar hadir secara signifikan dalam menyelesaikan krisis ini. Pemerintah punya program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau skema subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun akses terhadap program ini tidak merata, prosesnya rumit, dan cakupannya jauh dari cukup.&nbsp; Di banyak wilayah, warga hanya bisa berharap kepada inisiatif komunitas, lembaga swasta, atau donasi pribadi bukan pada negara yang seharusnya menjamin hak dasar atas tempat tinggal. Sementara itu, kebutuhan rumah terus meningkat. Harga tanah melonjak, pembangunan properti lebih banyak menyasar segmen menengah atas, dan kawasan urban makin sulit dijangkau oleh warga kecil.&nbsp; Rumah bukan hanya makin mahal, tapi juga makin tidak adil. Kesenjangan antara mereka yang mampu dan yang tidak semakin terasa bahkan dalam urusan tempat tidur. Di tengah situasi seperti itu, bantuan renovasi rumah dari perusahaan seperti seperti yang diterima Sumarliyah menjadi oase kecil di padang kering.&nbsp; Tapi juga sekaligus menjadi pengingat keras bahwa ada kekosongan besar dalam sistem. Bahwa hak atas rumah layak, yang seharusnya dijamin negara, malah diserahkan ke tangan pihak lain, seolah nasib warganya tergantung pada siapa yang kebetulan peduli. Selama pemerintah masih lambat dan tidak serius menyelesaikan masalah ini secara struktural, selama rumah layak masih bergantung pada keberuntungan, maka selama itu pula krisis ini akan terus menjadi luka yang dibiarkan terbuka. Karena rumah bukan hadiah, rumah adalah hak. Dan hak seharusnya tidak perlu dimenangkan lewat undian bantuan atau belas kasih.

memiliki rumah yang layak masih menjadi mimpi panjang bagi jutaan warga, terutama mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas

Bantuan Renovasi Rumah, Harapan di Tengah Krisis Hunian di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/1000739543-142061803.jpg" alt="Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Heri Jerman. (Ilham Wancoko/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Heri Jerman. (Ilham Wancoko/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Heri Jerman mendapatkan setidaknya 18 temuan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS). Ada dugaan korupsi tersebut terorganisir. Ada kemungkinan kepala desa diarahkan aktor intelektual.&nbsp; <div dir="auto">Irjen Kementerian PKP Heri Jerman menuturkan bahwa tidak menutup kemungkinan temuan-temuan di Sumenep ini terorganisir. Kendati memiliki modus-modus yang berbeda. "Ada yang uang tukang senilai Rp 2,5 juta tidak diberikan," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Memang bantuan ini senilai Rp 17,5 juta dalam bentuk material. Lalu, Rp 2,5 juta dalam bentuk uang tunai untuk membayar tukang. "Nah, untuk material itu penerima bantuan tidak diberikan nota, tidak diberitahukan berapa nilainya, tidak ada hitung-hitungan material harganya berapa," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015936368/irjen-kementerian-pkp-laporkan-dugaan-korupsi-bsps">Irjen Kementerian PKP Laporkan Dugaan Korupsi BSPS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sejumlah pengakuan penerima bantuan, para korban menduga material yang diberikan tidak sesuai Rp 17,5 juta. "Ini temuan-temuan tersebut yang membuat masyarakat dan negara merugi," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan temuan ini akam ditindaklanjuti menjadi proses hukum sekaligus evaluasi program BSPS pada 2025. "Ini kami sebagai pengawas di Kementerian PKP akan meminta Dirjen melakukan perbaikan," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, sumber Jawa Pos menyebut bahwa ada indikasi penyelewengan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dimainkan anggota dewan. "Ini mengarah ke DPR," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015937466/inspektur-jenderal-kementerian-pkp-temukan-18-penyimpangan-dana-bsps">Inspektur Jenderal Kementerian PKP Temukan 18 Penyimpangan Dana BSPS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, temuan tersebut dilaporkan ke Kejari Sumenep. Diharapkan penegak hukum bisa membongkar lebih jauh aktor intelektual kasus tersebut. "Ya itu kewenangan penegak hukum," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep Sigit Waseso mengatakan, segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini. "Kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah berikutnya baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejari Sumenep akan mempelajari sejumlah temuan tersebut dan akan mengecek kembali berbagai laporan. "Memang ada beberapa laporan lain terkait program yang sama," urainya. (idr)</div>

Kementerian PKP temukan 18 kasus penyalahgunaan BSPS di Sumenep, diduga terorganisir dan melibatkan aktor intelektual, termasuk anggota DPR.

Kejari Sumenep Selidiki Dugaan Korupsi BSPS, Disinyalir Ada Keterlibatan Oknum Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/Image-2023-10-13-at-175301_7d8644bf-231439054.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah layak huni dari program BSPS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah layak huni dari program BSPS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan program rutilahu ini dianggap dapat menumbuhkan semangat masyarakat. Sebagaimana semangat itu ditunjukkan dengan saling bergotong royong serta saling bekerjasama untuk membangun rumah layak huni. Melalui program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan demi meningkatkan kualitas rumah yang dapat dihuni sehingga kesejahteraan lebih meningkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013072163/dakwaan-tidak-lengkap-mantan-letkol-bebas-dari-dakwaan-korupsi-proyek-perumahan-prajurit">Dakwaan Tidak Lengkap, Mantan Letkol Bebas dari Dakwaan Korupsi Proyek Perumahan Prajurit</a> Salah satu diantara penerima bantuan BSPS tersebut, yakni seorang warga Jatimulya, Abdul Latip (38) yang mengatakan sangat terbantu, rumah yang dibangun pun menjadi lebih bermanfaat. &ldquo;Beryukur bangeet terpilih sebagai penerima BSPS, keluarga dirumah senang dan terbantu banget, apalagi keadaan ekonomi saya yang terbilang belum mencukupi untuk bangun rumah&rdquo; kata Latip, Jumat (13/10). &ldquo;Rumah yang dibangun berkat bantuan BSPS juga lebih bermanfaat karena tempat yang ditinggali jadi luas dan nyaman, soalnya kan keluarga saya banyak,&rdquo; sambungnya di depan rumahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013026121/warga-perumahan-pesona-permata-ungu-sidoarjo-diteror-maling-dalam-semalam-empat-rumah-jadi-korban">Warga Perumahan Pesona Permata Ungu Sidoarjo Diteror Maling, Dalam Semalam Empat Rumah Jadi Korban</a> Latip juga menjelaskan bagaimana Ia mendapatkan program BSPS itu dari pihak Kelurahan Jatimulya. Tanpa berpikir panjang, Latip mendaftarkan dirinya beserta syarat yang diajukan kepada petugas yang akan mendampingi terkait program tersebut. Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen), Iwan Suprijanto berharap dengan skema Padat karya Tunai (PKT), program BSPS&nbsp; dapat memberikan manfaat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013024026/rugikan-negara-rp-12-miliar-letkol-tni-tawarkan-proyek-perumahan-fiktif">Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Letkol TNI Tawarkan Proyek Perumahan Fiktif</a> Manfaatnya yakni memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. "Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah," kata Iwan Suprijanto. Menurut Iwan, setidaknya ada 3 fokus penanganan rumah swadaya pada tahun 2023, yakni: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendukung percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penanganan kawasan perumahan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Permukiman kumuh terintegrasi dan perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012953968/gelar-pameran-perumahan-demi-bantu-kebutuhan-masyarakat-untuk-akses-kpr">Gelar Pameran Perumahan demi Bantu Kebutuhan Masyarakat untuk Akses KPR</a> Lalu Siapakah yang Berhak Mendapatkan BSPS? Jawa Pos melansir dari Modul BSPS terkait syarat dan kriteria penerima dana BSPS, diantaranya: <ol> <li style="font-weight: 400;">Warga Negara Indonesia (WNI)</li> <li style="font-weight: 400;">Sudah berkeluarga</li> <li style="font-weight: 400;">Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> <li style="font-weight: 400;">Bersedia membentuk kelompok</li> <li style="font-weight: 400;">Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah</li> <li style="font-weight: 400;">Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya</li> </ol> Syarat Bagi Penerima BSPS <ol> <li style="font-weight: 400;">Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni</li> <li style="font-weight: 400;">Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding</li> <li style="font-weight: 400;">Ada kelengkapan komponen struktural bangunan</li> <li style="font-weight: 400;">Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun</li> <li style="font-weight: 400;">Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang</li> </ol>

Melalui program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan demi meningkatkan kualitas rumah yang dapat dihuni.

Bantuan Bedah Rumah Pemerintah (BSPS): Berikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat, Cek Juga Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201130-WA0007_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyalurkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun. Hal itu guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kualitas rumah.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tercatat hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp 4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang. Adapun program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.  "Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujarnya dalam keterangannya, Senin (30/11).  Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Mulya Permana mengatakan, di Provinsi Jogjakarta, Kementerian PUPR mengalokasikan penerima bantuan Program BSPS sebanyak 5.000 rumah tidak layak huni. Dari angka tersebut, sekitar 3.555 unit rumah sudah selesai dibangun.  "Kami terus berupaya melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Provinsi DI Jogjakarta dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan," tuturnya  Ia menyatakan, masih ada 1.445 unit rumah di DI Jogjakarta yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan. "Tapi kami optimistis dengan dukungan masyarakat yang bergotong royong serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pembangunan rumah tersebut bisa selesai tepat waktu," ucapnya.  Mulya menambahkan, BP2P Wilayah Jawa III akan menerjunkan petugas dari Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Apalagi saat ini pekerjaan fisik untuk pembangunan berjalan efektif tersisa sekitar satu bulan saja.  Selain itu, pihaknya juga meminta para tukang bangunan untuk mempercepat pembangunan rumah swadaya agar tidak terhambat dengan kendala cuaca seperti turunnya hujan serta hal lain yang bersifat teknis. Sedangkan untuk mempercepat konstruksi Rusun, para kontraktor dan pekerja serta mandor dan Manajemen Konstruksi untuk bekerja dengan baik di lapangan.  "Pekerjaan fisik pembangunan sebisa mungkin harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun yang harus diperhatikan adalah para pekerja juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan guna menghindari terjangkit Covid-19," harapnya.  Bentuk bantuan BSPS yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.  Selain BSPS, Mulya mengungkapkan terdapat empat tower Rusun yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi DI Jogjakarta yakni di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Rusun Santri Ponpes Ali Maksum dan Rusun ASN Kementerian PUPR. "Dari empat Rusun yang ada masih ada dua Rusun yang masih dalam tahap proses penyelesaian akhir," pungkasnya.

Serap 287.007 Tenaker, Program Bedah Rumah PUPR Terealisasi Rp 4,47 T

BSPS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BSPS

Berita Terkini

Bantuan Renovasi Rumah, Harapan di Tengah Krisis Hunian di Indonesia

Kejari Sumenep Selidiki Dugaan Korupsi BSPS, Disinyalir Ada Keterlibatan Oknum Anggota DPR

Bantuan Bedah Rumah Pemerintah (BSPS): Berikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat, Cek Juga Syaratnya

Serap 287.007 Tenaker, Program Bedah Rumah PUPR Terealisasi Rp 4,47 T

Download Aplikasi JawaPos.com