<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerhati Pendidikan Universitas Parahyangan, Bernadette Waluyo menyayangkan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 20 tahun dari sekarang, dampaknya pun akan dirasakan.  "Jangan sampai karena ini kita mengadapi kesulitan 20 tahun mendatang," sebut Bernadette dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip, Selasa (21/9).  Pembubaran BSNP ini juga dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Pembubaran BSNP sama saja dengan menghilangkan standar pendidikan Indonesia.  "Justru itu nantinya tidak memajukan bangsa ini," kata dia.  Sebelumnya, Irjen Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menilai tak ada yang salah dengan pembubaran BSNP. Sebab, keberadaan BSNP tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  “Jadi kita lihat secara eksplisit di dalam UU Sisdiknas tidak menyebut nomenklatur BSNP atau nomenklatur Badan Standar Nasional Pendidikan. Tetapi hanya menyebut badan standardisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk kita pahami bersama BSNP tidak pernah diatur di dalam UU Sisdiknas,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9).  Dia juga menanggapi kritikan dari berbagai penjuru yang mengatakan BSNP berkaitan dengan standarisasi pendidikan itu bersifat mandiri. Kata dia, hal tersebut tidak sepenuhnya benar.  Mengacu pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 76, institusi yang melakukan pengembangan SNP baru bisa efektif dan mengikat semua satuan pendidikan setelah ditetapkan dengan Permendikbud, bukan dengan peraturan BSNP. Jadi artinya yang menetapkan SNP adalah Permendikbud.  "BSNP ketika menunjuk tim ahli yang diatur di dalam Pasal 75, tim ahli tersebut juga harus berdasarkan rekomendasi instansi pemerintah. Jadi memang secara kelembagaan kalau kita lihat mulai dari pembentukannya, keanggotaan, anggaran, dan tusinya, BSNP secara kelembagaan tidak bersifat mandiri secara mutlak,” imbuhnya.

Dampak Bubarnya BSNP Baru Akan Dirasakan Setelah 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah dibubarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mendikbudristek Nadiem Makarim pun menyampaikan bahwa ada dua prinsip dalam menjaga sistem penjaminan mutu usai pembubaran BSNP.  "Prinsip pertama adalah independensi antara fungsi yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah partisipasi publik. Ini adalah dua prinsip dasar penjaminan mutu," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9).  Tentunya dalam prinsip independen, lanjut Nadiem, akan ada pemisahan fungsi. Ada tiga fungsi yang dapat dibagi guna pemenuhan standar pendidikan.  "Yang pertama fungsi penyusunan standar. Jadi, siapa yang membuat standar tersebut. Fungsi kedua adalah penyelenggaraan pendidikannya tersebut, dan fungsi ketiga adalah evaluasinya. Siapa yang melihat, bagaimana pencapaian tersebut tercapai atau tidak," imbuhnya.  Kata Nadiem, ketiga fungsi tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, sebab jika hanya dilakukan satu pihak maka hasilnya tidak akan objektif. Adapun, fungsi penyusunan standar akan dijalankan oleh Kemendikbudristek.  Lalu, fungsi penyelenggaraan pendidikan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi. Kemudian, fungsi evaluasi ada yang namanya Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk memastikan bahwa standar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.  "Jadi tiga fungsi ini sudah teprenuhi dialam sistem yang ada sekarang ini," pungkas dia.

Begini Cara Nadiem Jamin Mutu Pendidikan Pasca BSNP Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kini, tugas badan standarisasi digantikan oleh Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan (DPSNP). Mendikbudristek Nadiem Makarim pun memberitahukan fungsi serta tugas dari DPSNP tersebut. Salah satu fungsinya adalah menjalankan fungsi partisipasi dalam penyusunan standar dunia pendidikan. "Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan yang mewakili berbagai pemangku kepentingan tersebut. Anggota dewan pakar ini diharapkan menyampaikan aspriasi tentang mutu pendidikan dan memberikan masukan kritis kepada saya dan tim di Kemendikbudristek untuk membantu dan memandu kita dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang ada," ungkap dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9). Lembaga ini diharapkan dapat memegang kendali untuk sistem check and balance dunia pendidikan yang disusun Kemendikbudristek dan dijalankan oleh pemerintah daerah, masyarakat, kampus yang dievaluasi oleh badan akreditasi. "Kemendikbud memegang standar daripada mutu, penyelenggara dipegang oleh pemda dan daerah kepada sekolah, dan fungsi evaluasi oleh BAN. Jadinya kita dalam era reformasi birokrasi sekarang kita ingin memastikan bahwa tidak adanya tumpang tindih," ujar dia. Menurut Nadiem, formasi tersebut adalah yang paling ideal untuk saat ini. Kata dia, dunia pendidikan akan berjalan lebih efesien dengan cara tersebut. "Bahwa ada keefisienan dalam pengelolaan mutu pendidikan ini. Dan itu adalah suatu arahan langsung dari Pak Presiden (Jokowi) untuk melakukan reformasi birokrasi dan juga menurut kami cara terbaik untuk memastikan tidak adanya kebingungan atau tumpang tindih daripada peran-peran tersebut," tandas dia.

BSNP Digantikan DPSNP, Nadiem Beberkan Tugasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membubarkan Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP). Hal itu pun menuai polemik di tengah masyarakat.  Meskipun begitu, Irjen Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menilai tak ada yang salah dengan pembubaran BSNP. Sebab, keberadaan BSNP tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  "Jadi kita lihat secara eksplisit di dalam UU Sisdiknas tidak menyebut nomenklatur BSNP atau nomenklatur Badan Standar Nasional Pendidikan. Tetapi hanya menyebut badan standardisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk kita pahami bersama BSNP tidak pernah diatur di dalam UU Sisdiknas," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/9).  Dia juga menanggapi kritikan dari berbagai penjuru yang mengatakan BSNP berkaitan dengan stadarisasi pendidikan itu bersifat mandiri. Kata dia, hal tersebut tidak sepenuhnya benar.  Mengacu pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 76, institusi yang melakukan pengembangan SNP baru bisa efektif dan mengikat semua satuan pendidikan setelah ditetapkan dengan Permendikbud, bukan dengan peraturan BSNP. Jadi artinya yang menetapkan SNP adalah Permendikbud.  "BSNP ketika menunjuk tim ahli yang diatur di dalam Pasal 75, tim ahli tersebut juga harus berdasarkan rekomendasi instansi pemerintah. Jadi memang secara kelembagaan kalau kita lihat mulai dari pembentukannya, keanggotaan, anggaran, dan tusinya, BSNP secara kelembagaan tidak bersifat mandiri secara mutlak," imbuhnya.  Adapun sebelumnya, Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema menuturkan bahwa ada beberapa dampak buruk dari pembubaran BSNP. Salah satunya pengembangan dan evaluasi keterlaksanaan standar pendidikan sebagai jaminan hak pendidikan rakyat sulit diukur objektivitasnya dan akan merugikan layanan pendidikan.  Kemudian, juga tidak ada lagi badan mandiri yang menetapkan standar pendidikan. Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan sebagai pengganti BSNP, dinilai tidak mandiri karena ada di bawah kewenangan Kemendikbudristek.  "Salah satunya adalah pengembangan dan evaluasi keterlaksanaan standar sebagai jaminan hak pendidikan rakyat sulit diukur objektivitasnya dan akan merugikan layanan pendidikan," jelas dia, Jumat (3/9).

Kemendikbudristek Kekeh Pembubaran BSNP Tidak Melanggar Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan bahwa pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dinilai cacat hukum. Pasalnya proses pembubarannya tidak tertib hukum.  "Pembubaran BSNP itu batal demi hukum. Dari sisi tertib hukum, hukumnya tidak dilakukan. Tidak konsisten antar peraturan, kemudian bermasalah karena tidak merujuk Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)," kata Cecep dalam YouTube Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (7/9).  Atas pembubaran BSNP ini, dia menyampaikan telah merugikan banyak pihak, terutama sekolah. Sebab, sekolah selama ini mengikuti standar aturan dari BSNP.  "Sekolah jadinya kan repot karena dia ada pada tatanan implementasi. Jadi misal dengan BSNP dicabut, terus peraturan dan keputusan BSNP jadi hilang misalnya," ucapnya.  Jika masyarakat merasa janggal dan tidak sepakat dengan pemerintah, maka permasalahan ini bisa diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Masyarakat bisa meminta judicial review atau uji materi.  "Kalau pemerintah merasa benar, dan masyarakat mengangap ini bermasalah, penyelesaiannya dialog kalau engga ya ke pengadilan coba judisial review ke MA silahkan saja," tutur Cecep.  Intinya, BSNP harus ada sebagai badan mandiri yang bebas dari intervensi pihak manapun. Menjadi satu badan mandiri yang fokus menentukan standar pendidikan.  "Karena itu dia tidak boleh menjadi bagian dari instruktur. Harus dipisah juga daru Badan Akreditasi Nasional (BAN), karena BAN yang menilai, dari sisi manajerial kan jeruk makan jeruk, kedua abuse of power," tandasnya.

Masyarakat Dapat Ajukan Judicial Review untuk Batalkan Pembubaran BSNP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pembelajaran-Tatap-Muka-Tangerang-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Universitas Parahyangan (Unpar) Johannes Gunawan menangis setelah mendengar pernyataan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) perihal tugas penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah badan akreditasi dan bukan standardisasi.  Padahal, sudah jelas bahwa dalam Pasal 35 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  "Saya terus terang menangis melihat bahwa pejabat di Kemendikbudristek tidak memahami betul bedanya antara standar dan akreditasi," ungkap dia dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (7/9).  Johannes pun memberi pemahaman terkait bedanya badan standarisasi dan badan akreditasi. Badan akreditasi adalah lembaga untuk mengevaluasi pelaksanaan atau implementasi dari standar yang sudah ditentukan.  "Implementasi itu dievaluasi dengan instrumen. Dari situ nampak itu sudah, belum, sedang atau menyimpang tentang standar yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi atau program studi," ujarnya.  Sementara badan standardisasi adalah yang merumuskan standar pendidikan, kemudian diusulkan kepada menteri dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Jadi jelas bahwa semua punya tugas masing-masing.  "Tidak boleh badan akreditasi ini menetapkan standar, karena dia (badan akreditasi) ini menggunakan standar yang dirumuskan oleh pihak lain untuk dinilai kelayakan dari perguruan tinggi dan prodi," pungkasnya.  Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menuturkan bahwa penggabungan badan standardisasi pendidikan yang kini berada dibawah Kemendikbudristek tidak menyalahi aturan.  Amanat kemandirian yang tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3, kata dia bukan di maksudkan untuk badan standarisasi pendidikan, namun lebih kepada badan akreditasi pendidikan.  "Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana di maksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi," tutur dia, Rabu (1/9) lalu.

Guru Besar Unpar Nangis Dengar Penjelasan Soal BSNP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan akan menggantikan tugas dan fungsi daripada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sudah tidak beroperasi. Lembaga ini pun akan berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Padahal untuk pemantauan kebijakan pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dikatakan yang melakukannya adalah lembaga mandiri. Hal ini pun menjadi pertanyaan, kenapa BSNP dihapuskan.  "Kalau kita melihat Menteri ini tidak mau dipantau oleh badan independen, kenapa tidak mau dipantau oleh badan independen, ini tanda tanya," ungkap Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji kepada JawaPos.com, Jumat (3/9).  Kata dia, Nadiem tidak memahami konsep dari manusia yang seperti Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, tidak ada pemberitahuan mengenai penghapusan ini.  "Ikutin dong hukumnya, kalau dianggap sudah kadaluwarsa ya diganti aturannya, bukan malah bikin semena-mena ini berhubungan dengan masa bangsa kita," tegasnya.  Adapun Kemendikbudristek juga sebelumnya mengatakan bahwa lembaga mandiri yang di maksud dalam UU Sisdiknas Pasal 35 adalah badan akreditasi, bukan badan standarisasi. Indra pun menyampaikan pemahaman tersebut keliru.  Adapun, dengan dihapusnya BSNP, saat ini tidak ada lembaga independen yang mengawasi kebijakan pendidikan dari pemerintah. Padahal jelas dikatakan di UU yang sama, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.  "Jangan-jangan mendikbud ini nggak bisa baca (hukum) juga, jangan-jangan betul functionally illiterate (buta aksara fungsional) ini sampai kementerian, bisa baca tapi tidak ngerti artinya," tuturnya.  "Kayaknya memang punya niat standarisasi pendidikan tidak mau dipantau. Kita kayak dibodoh-bodohi. Ini kementerian paradoks," tandas Indra.  Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menuturkan bahwa penggabungan badan standarisasi pendidikan yang kini berada dibawah Kemendikbudristek tidak menyalahi aturan.  Amanat kemandirian yang tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3, kata dia bukan di maksudkan untuk badan standarisasi pendidikan, namun lebih kepada badan akreditasi pendidikan.  "Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana di maksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi," tutur dia, Rabu (1/9).

Hapus BSNP, Mendikbud Dipertanyakan Pemahaman Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dede-Yusuf-Eca.jpg" alt="Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi X DPR RI angkat bicara mengenai pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Effendi, mengatakan akan memanggil Nadiem untuk dimintai penjelasan dasar dari pembubaran BSNP. Pasalnya, komisi pendidikan belum dapat gambaran besar mengenai alasan pembubaran dari lembaga independen pengatur standar pendidikan tersebut.  "Iya, kita panggil Menteri dulu (Nadiem Makarim) untuk dengar alasannya. Itulah yang jadi pertanyaannya. Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya," kata Dede kepada wartawan dikutip, Jumat (3/9).  Lebih lanjut, Dede mengaku dirinya mendapat informasi jika BSNP itu sangat aktif dan berjalan baik di daerah. Bahkan, banyak aktivis pendidikan yang berdialog terkait masalah pendidikan nasional tersebut.  "Yang jelas kalau di daerah sih aktif dan menjadi tempat berdialog para aktivis pendidikan juga," kata politikus Partgai Demokrat tersebut.  Sebelumnya, Pemerintah resmi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal itu tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kemendikbudristek.  Dalam Pasal 334 disebutkan "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

DPR Bakal Panggil Nadiem Makarim Terkait Pembubaran BSNP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dialihfungsikan menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan. Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun mempertanyakan hal tersebut.  Kata dia, untuk apa BSNP dihapuskan apabila hanya berganti nama saja. Menurutnya, tindakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya menghamburkan uang rakyat.  "Buang-buang duit, untuk apa dibubarin, kalau cuma urusan ganti nama, ganti aja (tanpa hapus). Itu (ganti nama) kan kesannya kecil (mengganti), tapi mahal dengan kondisi sekarang sedang sulit, masa duit rakyat yang untuk melatih guru-guru, malah buat ganti plang dan kop surat," jelas dia kepada JawaPos.com, Jumat (3/9).  Sebelumnya Kemendikbudristek mengatakan, akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan. Hal inin guna memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan. Dewan tersebut akan bertugas memberi pertimbangan kepada Mendikbudristek mengenai standar nasional pendidikan.  "Dibubarin dulu dan dibikin baru dengan anggota BSNP mau dimasukin ke situ, untuk apa, ini kita bertanya-tanya, ini Kemendikbud pake kajian nggak sih atau suka-suka aja," ucapnya.  Kata dia, kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbudistek seolah-olah seperti perusahaan pribadi. Penghapusan BSNP ini pun terjadi tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan publik.  "Ini kan negara bukan perusahaan dia, semua perlu ada kajian akademis, BSNP dibubarkan itu kan perlu penjelasan yang jelas. Kalau ada kajian dan diterima masyarakat itu kan tidak langsung serta merta membubarkan BSNP," tegasnya.  "Itu juga kan muncul di UU Sisdiknas, kalau ada kajian dan diterima masyarakat dan DPR setuju ya UU diganti, katanya Pelajar Pancasila, katanya manusia yang adil dan beradab, ini jadi manusia yang biadab," tandas Indra.  Sebagai informasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menuturkan bahwa penggabungan badan standarisasi pendidikan yang kini berada dibawah Kemendikbudristek tidak menyalahi aturan.  Amanat kemandirian yang tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3, kata dia bukan di maksudkan untuk badan standarisasi pendidikan, namun lebih kepada badan akreditasi pendidikan.  "Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana di maksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi," tutur dia, Rabu (1/9).

Penghapusan BSNP Seolah-olah Kemendikbudristek Perusahaan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se" width="100%">
<figcaption>Suasana belajar mengajar Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sebanyak 610 sekolah di Jakarta memulai sekolah tatap muka setelah status PPKM Jakarta turun ke level 3. Daftar 610 sekolah yang menggelar se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalihfungsikan tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sudah dihapus menjadi Dewan Pakar Standar Nasional (DPSN). Mengomentari hal itu, Pengamat Pendidikan serta mantan Anggota BSNP Doni Koesoema menyampaikan bahwa DPSN berbeda fungsi dengan BSNP.  Pasalnya, DPSN bukan lembaga mandiri, melainkan dibawah Kemendikbudristek.  "Dewan pakar fungsinya beda dengan badan standardisasi, jadi tidak menjawab amanah pasal 35 UU Sisdiknas (Standar Pendidikan Nasional) sebagai lembaga mandiri," jelas dia kepada wartawan, Kamis (2/9).  Sebelumnya, disebutkan Kemendikbudristek bahwa UU Sisdiknas tidak diperuntukan untuk badan standarisasi, melainkan badan akreditasi. Hal ini pun dikritisi oleh Doni.  Ia mengatakan, Kemendikbudristek tidak memahami maksud dari UU Sisdiknas.  "Ini menghilangkan sebagian dari maksud pasal 35 karena badan yang mandiri itu bukan saja badan akreditasi, melainkan juga badan standardisasi. Kemendikbudristek tidak utuh mengutip UU Sisdiknas Pasal 35 dan penjelasannya," tutur dia.  Selain itu, ia juga menyinggung ada kekeliruan pemahaman Kemendikbudristek soal norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dikatakan perumusannya merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian. Dalam Pasal 16 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa pemerintah pusat tidak merumuskan, hanya menetapkan NSPK.  "Ada kekeliruan karena terkait standar nasional pendidikan, wewenang pusat adalah menetapkan standar, bukan merumuskan. Kemendikbudristek dapat merumuskan NSPK lain, selain terkait Standar Nasional Pendidikan, seperti PPDB, tapi terkait SNP, tugas pusat adalah menetapkan. Menetapkan berbeda dengan merumuskan," pungkasnya.  Sebeagai informasi, polemik ini terjadi setelah terbitnya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kemendikbudristek yang menyampaikan dalam Pasal 334, kebijakan yang mengatur berdirinya BSNP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Adapun, tugas BSNP adalah mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.  Wewenang BSNP lainnya adalah menyelenggarakan ujian secara nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Lalu, merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, kemudian menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pelajaran.

Mantan Anggota BSNP Nilai Mendikbudristek Keliru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bsnp

Berita Terkini