<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/IMG_0080-2581174203.jpeg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh organisasi otonom (ORTOM) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera mengalihkan dana tabungan dan transaksi keuangan kelembagaan mereka ke Bank Syariah Matahari (BSM). Imbauan ini disampaikan dalam surat Imbauan PP Muhammadiyah Nomor 124/HIM/1.0/C/2025 tentang Dukungan Kepada Bank Syariah Matahari. Edaran itu juga diterbitkan sebagai bentuk dukungan atas terbitnya izin operasional BSM oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juni 2025. &ldquo;Sehubungan dengan keluarnya Izin Operasional Bank Syariah Matahari oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor: KEP-39/D.03/2025 Tanggal 18 Juni 2025, kami sampaikan bahwa Bank Syariah Matahari merupakan lembaga keuangan milik Persyarikatan yang bertujuan mendukung penguatan ekonomi umat melalui prinsip syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan,&rdquo; kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas dalam keterangannya, Rabu (16/7). Anwar menekankan, Bank Syariah Matahari merupakan bagian dari strategi jangka panjang Muhammadiyah dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, seluruh unsur Persyarikatan diminta memberikan dukungan konkret terhadap lembaga keuangan tersebut. &ldquo;Dengan ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat mendukung pertumbuhan atas berdirinya Bank Syariah Matahari dan menghimbau kepada seluruh unsur Persyarikatan di semua tingkatan, termasuk ORTOM serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lainnya,&rdquo; ucap Anwar. Ia juga menegaskan pentingnya penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BSM sebagai langkah awal mendukung stabilitas dan pertumbuhan bank tersebut. &nbsp;&ldquo;Menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, dan deposito di Bank Syariah Matahari,&rdquo; tegasnya. Selain itu, lanjut Anwar, Muhammadiyah mengajak setiap elemen organisasi untuk aktif memanfaatkan layanan perbankan syariah ini dalam kegiatan operasional mereka.&nbsp; &ldquo;Menggunakan aktivitas keuangan di Bank Syariah Matahari dan mengelola transaksi keuangan kelembagaan melalui layanan perbankan Bank Syariah Matahari,&rdquo; ucap Anwar. Anwar Abbas juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dalam pengembangan BSM di berbagai wilayah.&nbsp; &ldquo;Kami juga mengimbau seluruh pihak untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi aktif dalam pengembangan Bank Syariah Matahari di wilayah masing-masing,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Anwar Abbas menekankan partisipasi aktif warga Muhammadiyah bukan hanya akan menguatkan posisi Bank Syariah Matahari secara kelembagaan, tetapi juga membawa dampak ekonomi luas bagi masyarakat dan umat.&nbsp; &ldquo;Langkah ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi Persyarikatan, masyarakat sekitar, serta pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yang inklusif,&rdquo; pungkasnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau organisasi otonom untuk alihkan dana ke Bank Syariah Matahari.

Muhammadiyah Imbau Organisasi Sayap Segera Alihkan Tabungannya ke BSM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bni-syariah-bukukan-laba-bersih-rp-306-miliar-di-2017_m_192115.jpeg" alt="Ilustrasi petugas teller BNI Syariah tengah melayani nasabah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas teller BNI Syariah tengah melayani nasabah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paparan hasil kinerja bank syariah pelat merah kuartal III tahun ini menunjukkan pertumbuhan. Dari tiga bank, hanya PT Bank BNI Syariah yang melaporkan penurunan laba. PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) dan PT Bank BRI Syariah Tbk menunjukkan performa sebaliknya.  Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menyatakan, pihaknya memperoleh laba bersih Rp 387 miliar. Perolehan tersebut turun 16,05 persen secara year-on-year (YoY). Meski demikian, raihan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 21,76 persen YoY menjadi Rp 45,65 triliun. Itu mengerek total aset BNI Syariah menjadi Rp 52,39 triliun.  "Tahun ini BNI Syariah menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan DPK. Di antaranya, optimalisasi penghimpunan dana murah melalui layanan digital banking Hasanah Mobile," beber Abdullah Rabu (11/11).  Sementara itu, Mandiri Syariah mampu mencatat laba hingga Rp 1,07 triliun. Itu meningkat 22,66 persen YoY pada September 2020.  Meningkatnya laba didorong perbaikan cost of fund akibat peningkatan rasio dana murah (current account and saving account/CASA). Juga ditopang peningkatan fee based income layanan digital, produk berbasis emas, dan pendapatan margin pembiayaan konsumer.  Direktur Finance, Strategy, dan Treasury Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho menuturkan, capaian tersebut menjadi pijakan positif menjelang merger dengan dua bank syariah BUMN (badan usaha milik negara) tahun depan. Pihaknya juga mencatat DPK Rp 106,12 triliun. Angka tersebut meningkat 17,26 persen YoY.  "Tabungan yang menjadi kontributor dan produk andalan tumbuh 19,12 persen YoY menjadi Rp 44,77 triliun. Itu menjadikan porsi CASA mencapai 59,22 persen dari total DPK," papar Cahyo. Peningkatan DPK tersebut, lanjut dia, menjadikan nilai aset Mandiri Syariah naik 16,19 persen mencapai Rp 119,43 triliun.  Sementara itu, Direktur Utama BRI Syariah Ngatari mengatakan bahwa perseroan mencatat lonjakan laba bersih 238 persen. Yakni, 190,5 miliar. Peningkatan laba didukung optimalisasi fungsi intermediasi yang diikuti pengendalian beban biaya dana. Hingga kuartal III 2020, BRI Syariah telah menyalurkan pembiayaan Rp 40 triliun.  "Tumbuh mencapai 57,90 persen YoY. Pertumbuhan yang signifikan itu ditopang oleh segmen ritel untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal," tutur Ngatari.  https://www.youtube.com/watch?v=lGsdYKWbOOs&ab_channel=jawapostvofficial

Kinerja Bank Syariah BUMN Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/BSM-KEN.jpg" alt="Direktur Mandiri Syariah Putu Rahwidhiyasa (kedua kiri), Direktur Mandiri Syariah Achmad Syafii (kedua kanan), Oni Sahroni (tengah), Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza (kanan) dan Region Head 2 Mandiri Syariah Dedy Suryadi (kiri) berbincang di" width="100%">
<figcaption>Direktur Mandiri Syariah Putu Rahwidhiyasa (kedua kiri), Direktur Mandiri Syariah Achmad Syafii (kedua kanan), Oni Sahroni (tengah), Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza (kanan) dan Region Head 2 Mandiri Syariah Dedy Suryadi (kiri) berbincang di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan digital banking di Indonesia tumbuh cukup pesat. Hampir seluruh perbankan konvensional di tanah air, telah merambah ranah digital, di antaranya melalui aplikasi mobile banking. Dari ranah perbankan syariah, sebagai market leader, Bank Mandiri Syariah ( BSM) juga telah memiliki layanan serupa, yakni Mandiri Syariah Mobile (MSM).  Dalam upaya penyempurnaan layanan MMS, BSM telah menyiapkan anggaran Rp 270 miliar untuk tahun ini. Menurut Direktur IT dan Operation BSM Achmad Syafii, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja infrastruktur teknologi informasi (TI), pengembangan aplikasi mobile banking serta digitalisasi back office.  "Jadi, depan belakang kami siapkan. Karena optimis kita Insya Allah bakal banyak yang pakai," jelasnya di Aie Angek Cottage, Jumat (25/10).  Syafii mengungkapkan, saat ini sebagian besar nasabah BSM sudah memanfaatkan layanan digital banking, di antaranya mobile banking dan ATM. Hanya sekitar lima persen dari total nasabah yang masih memanfaatkan layanan konvensional di sejumlah kantor cabang BSM.  Namun, dia menekankan bahwa sosialisasi penggunaan mobile banking masih belum cukup luas. Padahal fitur-fitur MSM sudah selevel dengan fitur mobile banking bank-bank besar konvensional.  "MSM juga memiliki kelebihan-kelebihan itu. Kita juta menawarkan produk yang aman terlindungi. Tapi tantangannya digital banking BSM adalah awareness calon nasabah masih kurang," ungkapnya.  Head of Digital Banking BSM Riko Wardhana menambahkan, ada sejumlah kelebihan MSM jika dibandingkan dengan aplikasi mobile banking pada umumnya. Aplikasi MMS tidak hanya menawarkan fitur layanan digital banking tapi juga fitur-fitur yang memudahkan nasabah menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Di antaranya fitur zakat, qurban, pencarian lokasi masjid, jadwal shalat sampai arah kiblat.  "Harapan kita adalah adanya engagement dengan nasabah. Terbukti dari yang awalnya hanya 300 ribu penggunan MSM, sekarang sudah tembus 1 juta," tambahnya.  Ke depan, lanjut Riko, BSM juga berencana menambah fitur travel. Fitur ini untuk mempermudah nasabah membeli paket umroh dan paket wisata halal.  "Kami sudah ada beberapa travel yang mau kerja sama dan menjual paket itu. Karena kita targetkan pengguna MSM ini bisa tembus dua juta," imbuhnya.

BSM Rogoh Rp 270 Miliar untuk Sempurnakan Layanan Digital Banking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sidang-phpu-der-selasa-18.jpg" alt="Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan pihak terkait tidak mampu memberikan jawaban atas tuduhan yang disampaikan pihaknya dalam pokok permohonan. Dalam perkara ini, pemohon ialah Prabowo-Sandi.  "Narasi yang disimpulkan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait itu tidak mampu meng-counter fakta yang terjadi," kata pria yang akrab disapa BW itu, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6).  BW menilai termohon dan pihak terkait bukan hanya tak mampu menjawab, tetapi juga gagal membangun narasi untuk membantah tuduhan yang dialamatkan.  "Pihak termohon menurut kami gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan," imbuh dia.  Kegagalan termohon dalam hal ini KPU, dalam menjawab dalil yang disampaikan 02 ialah terkait jabatan cawapres 01 KH Ma'ruf Amin di bank syariah anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  BW menyebut, anak perusahaan BUMN adalah tetap merupakan BUMN. Dasarnya ialah Putusan MK Nomor 21 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta UU Antikorupsi.  "Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 277 P UU Nomor 7 Tahun 2017," jelas BW.  Sebelumnya, dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019, Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin menyatakan, posisi Ma'ruf Amin di dua bank syariah yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tak melanggar aturan.  "Jabatan Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN," kata Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di gedung MK, Selasa (18/6).  Ali menyampaikan, posisi Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di BSM dan BNI Syariah tidak melanggar ketentuan dalam UU Pemilu. Pasalnya, kedua bank tersebut tidak masuk dalam BUMN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN.  Dalam beleid itu, diatur pengertian bahwa BUMN adalah yang seluruh atau sebagian mendapatkan penyertaan secara langsung dari kekayaan negara.  "Dalam kasus ini kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan pernyataan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN," tukas Ali.

BW Sebut KPU dan Yusril Tak Mampu Bantah soal Posisi Ma'ruf di Bank

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bsm

Berita Terkini

Muhammadiyah Imbau Organisasi Sayap Segera Alihkan Tabungannya ke BSM

Kinerja Bank Syariah BUMN Positif

BSM Rogoh Rp 270 Miliar untuk Sempurnakan Layanan Digital Banking

BW Sebut KPU dan Yusril Tak Mampu Bantah soal Posisi Ma'ruf di Bank

Download Aplikasi JawaPos.com