<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ujian-sekolah.jpg" alt="BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lulusan SMA di Indonesia diragukan kualitasnya dan kampus di Belanda ogah terima lantaran tidak ada Ujian Nasional. Kurang lebih demikianlah wacana yang sempat menghebohkan sosial media beberapa waktu lalu. Tidak sepenuhnya salah, karena memang untuk universitas berbasis riset di luar negeri termasuk Belanda tidak bisa langsung menerima siswa lulusan SMA dari Indonesia tanpa adanya ujian nasional. Dirangkum dari berbagai sumber, sebetulnya aturan tersebut sudah berlaku sejak bertahun-tahun lalu dan tidak sepenuhnya hanya dipengaruhi ujian nasional saja. Ujian Nasional yang dilaksanakan suatu negara memang jamak digunakan sebagai salah satu standar atau acuan kualitas pendidikan di negara tersebut. Meski demikian, beberapa negara maju justru memilih untuk tidak melaksanakannya, sebutlah Finlandia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, juga Amerika Serikat. Masing-masing negara tentu memiliki pertimbangan sendiri, begitu juga dengan Indonesia. Dalam banyak rilis yang beredar di dunia maya, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BSKAP Kemendikbud Ristek), Anindito Aditomo, telah membantah jika penghapusan Ujian Nasional akan menutup peluang siswa lulusan SMA Indonesia melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ujian Nasional dihapus sebagai ujian kelulusan. Meski begitu, evaluasi kegiatan belajar siswa tetap harus dilakukan untuk tetap menjaga standar dan kualitas pendidikan Indonesia. Bahkan pelaksanaannya kini dilakukan secara digital menggunakan Learning Management System (LMS) seperti Pijar Sekolah. Evaluasi melalui Penilaian Akhir Semester (PAS) berperan juga dalam memastikan keberhasilan proses pendidikan di setiap jenjang. Pemerintah merancang PAS untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan selama satu semester ke belakang. Lewat PAS, guru dapat mengukur tingkat kompetensi dasar yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi apa saja yang perlu ditingkatkan. PAS juga membantu guru mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang diberikan. Jika banyak siswa yang mengalami kesulitan, bisa jadi hal ini menjadi sinyal bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan perlu diperbaiki. Sementara itu, secara strategis PAS juga akan membantu sekolah dalam mengevaluasi kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sayangnya, pelaksanaan PAS memiliki tantangan yang tidak sepele! Proses pelaksanaan PAS yang dilakukan secara manual membuat banyak sekolah merasakan inefisiensi. Setidaknya, hal ini diakui oleh Bidang Kurikulum SMAN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung, Ratih. Y. S, "Menjelang akhir semester seperti ini kami harus membuat jadwal ujian, merekap nilai, merekap absen, yang membuat kami bekerja hingga larut malam," katanya. Memang, penyusunan soal hingga pengoreksian jawaban secara manual membuat guru harus mencetak soal dalam jumlah besar, memastikan distribusinya, dan mengoreksi hasil ujian secara individu. Bukan hanya sekadar menyita waktu, juga berpotensi terhadap risiko kesalahan dalam penilaian. Selain itu, tantangan juga akan muncul dari sisi keamanan dan kerahasiaan soal ujian, logistik, termasuk sarana ruang ujian, alat tulis, dan peralatan lain yang bisa saja menjadi kendala bagi sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas. Tantangan-tantangan semacam inilah yang membuat pemerintah memutuskan PAS dilakukan secara digital menggunakan Computer Test Based (CBT). Ratih dan rekan-rekannya di SMAN 1 Cisarua merasakan betul bagaimana perubahan terjadi berkat peralihan ke digital. Setelah dihadapkan pada tantangan ujian manual hingga menggunakan aplikasi ujian sekolah online, mereka begitu bersemangat menjalani transformasi ini. "Sekolah kami sangat mendukung transformasi di dunia pendidikan, karena peralihan ini terbukti mampu membuat guru-guru kami bekerja lebih efektif dan efisien. Terutama dalam persiapan, pelaksanaan, hingga PAS dilaksanakan," ungkap Kepala Sekolah SMAN 1 Cisarua Kabupaten Bandung, Neneng Titin Suryati. Lebih lanjut, Neneng juga mengatakan bahwa dirinya merasa lega sekarang, lantaran guru-guru sudah jarang yang membawa pekerjaan ke rumah, "Happy banget karena sekarang guru-guru bisa bekerja lebih efektif dan sudah jarang membawa pekerjaan ke rumah karena semua sudah terbantu secara otomatis dalam aplikasi Pijar Sekolah yang kami pakai," katanya. Masih dengan suara senada dari sekolah di Bandung, Titi Latifah sebagai Kepala Sekolah SMPN 15 Bandung juga mengungkapkan hal yang sama. Pihaknya yang semula selalu berhadapan dengan berbagai tantangan akibat pelaksanaan PAS manual, sekarang bisa bernafas lega berkat hadirnya aplikasi ujian sekolah. "Kami beruntung segera menemukan Pijar Sekolah saat kami tengah menghadapi tantangan untuk beralih ke digital. Alhamdulillah, sekarang semua menjadi mudah berkat Pijar Sekolah, koreksi hasil ujian sudah langsung otomatis dari sistem dan kami sudah tidak perlu membawa berkas ke mana-mana lagi. Paling penting, guru-guru bisa istirahat cukup," kelakarnya. Pijar Sekolah adalah platform digital yang dikembangkan Telkom untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Masih menurut Titi, Pijar Sekolah juga sudah menyematkan remote block yang dapat membantu sekolah meminimalkan indikasi kecurangan saat ujian berlangsung, "Fitur remote block yang ada di Pijar Sekolah menjaga anak didik kami dari kecurangan seperti menyontek misalnya, karena ketika mereka membuka tab selain ujian, maka akan terblokir secara otomatis," imbuhnya. Selain itu, fitur aplikasi ujian sekolah online ini juga sudah dilengkapi dengan analisis butir soal yang dapat membantu guru memonitor hasil ujian siswa per soal dan memilah soal mana yang bisa menjadi evaluasi pasca ujian. "Ujian sekarang lebih praktis, membaca dan menelaah soalnya juga lebih gampang karena menggunakan smartphone selama ujian. Trus, hasilnya juga nggak perlu nunggu lama karena bisa langsung terupdate di aplikasi," kata Chikal, siswa SMPN 15 Bandung. Sampai Agustus 2024, pengguna fitur CBT Pijar Sekolah di provinsi Jawa Barat sudah lebih dari 200 sekolah dengan jumlah pengguna baik guru dan siswa hampir 100 ribu orang. Keberhasilan pelaksanaan PAS menggunakan aplikasi ujian sekolah tahun ini menjadi cerminan betapa digitalisasi membantu kinerja sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Ke depannya, tentu kita berharap mutu pendidikan di negara kita tetap terjaga bahkan terus meningkat. Sehingga tidak akan kita dengar lagi keraguan-raguan terhadap kualitas pendidikan siswa lulusan SMA Indonesia dari luar negeri.

UN dihapus sebagai ujian kelulusan, tapi evaluasi kegiatan belajar siswa tetap harus dilakukan untuk tetap menjaga standar dan kualitas.

Ratusan Ribu Siswa di Jawa Barat Masa Depannya Bergantung pada Penilaian Akhir Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/pasted-image-0-46-1356368121.jpg" alt="Sekolah tingkat SD dan SMP di Jepara tak memiliki kepala sekolah, izin yang panjang jadi kendala pengisian jabatan/ sumber: Radar Kudus" width="100%">
<figcaption>Sekolah tingkat SD dan SMP di Jepara tak memiliki kepala sekolah, izin yang panjang jadi kendala pengisian jabatan/ sumber: Radar Kudus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini membuat langkah inovatif dengan memasukkan sastra ke dalam Kurikulum Merdeka. Langkah ini&nbsp;diharapkan dapat meningkatkan literasi, memperkaya pengetahuan budaya, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, Sastra Masuk Kurikulum menyediakan daftar karya sastra Indonesia yang bisa digunakan di mata pelajaran dan pendidikan karakter. Mulai SD sampai SMA dan SMK. "Karya sastra menjadi bahan ajar yang berharga karena bisa mengundang pembaca untuk menghayati dunia batin tokoh-tokoh yang merasakan dan memahami sesuatu dengan caranya masing-masing," Kata Anindito dikutip dari akun Instagramnya @ninoaditomo, Rabu (29/5). Karya sastra juga mengupas isu kompleks dan menyajikan perdebatan moral yang mendorong pembaca keluar dari pemikiran hitam-putih dan memikirkan ulang opini serta prasangka yang mungkin tak disadari sebelumnya. Tentu saja tidaklah cukup hanya meminta murid membaca karya sastra. Murid perlu berdiskusi dan berdebat tentang beragam tafsir terhadap sebuah karya. Mereka perlu dipandu mengubah tafsir yang mereka pilih ke wahana yang berbeda: dari prosa ke puisi atau sebaliknya; dari teks menjadi gambar, drama, atau film; dan dari fiksi menjadi kritik sastra atau karya ilmiah. Dengan kata lain pembelajaran sastra tidak terbatas pada menghafal buku dan siapa penulisnya, berasal dari aliran atau periode apa, dan sebagainya. Tetapi lebih jauh menggali nilai-nilai yang ada dalam sebuah karya sastra. Bahkan memberi kesempatan untuk mengembangkan dengan kreativitasnya masing-masing. Dia mencontohkan penerapannya sudah ditampilkan saat peluncuran oleh SDN Banyuripan yang membuat pentas wayang dari adaptasi buku 'Mata dan Rahasia Pulau Gapi' yang ditulis Okky Madasari. SMP Sekolah Alam Bogor menampilkan musikalisasi puisi 'Hatiku Selembar Daun' yang ditulis Sapardi Djoko Damono. Sementara SMA Kolese Gonzaga Jakarta yang membuat monolog dari novel 'Laut Bercerita' karya Leila S. Chudori. "Bagi sebagian guru, pemanfaatan karya sastra dalam pembelajaran mungkin hal baru. Karena itu kami menyusun modul-modul ajar yang bisa menjadi inspirasi atau diadaptasi oleh guru," tambahnya. Anindito menambahkan jika ada pihak yang punya contoh praktik dan modul yang bisa digunakan guru lain dipersilahkan untuk dikirim. Ini bisa melengkapi modul yang ada di Platform Merdeka Mengajar. Beragam Tanggapan Publik Peluncuran Sastra Masuk Kurikulum dibarengi dengan Buku Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra, hal tersebut ditanggapi beragam oleh publik. Buku yang disusun dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini mencakup 177 judul buku fiksi. Daftar ini direkomendasikan para kurator yang terdiri dari para akademisi, sastrawan terkenal dan para pendidik. Dari jumlah itu 43 karya untuk SD sederajat, 29 judul untuk jenjang SMP, dan 105 untuk SMA/SMK/MA. Anindito juga mengakui sejak diluncurkan Sastra Masuk Kurikulum mendapat banyak tanggapan positif dan masukan kritis. Ini menggembirakan karena menunjukkan antusiasme dan kepedulian berbagai pihak. "Semua masukan sedang kami olah sebagai bahan perbaikan. Ada beberapa pertanyaan dan masukan yang ingin saya tanggapi," katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu. Pertama soal tujuan program. Menurutnya, Sastra Masuk Kurikulum adalah program pendukung Kurikulum Merdeka. Ini bukan kanonisasi sastra, melainkan upaya membantu guru memanfaatkan sastra dalam pembelajaran. Karena itu salah satu kriteria utama yang digunakan tim kurator adalah kecocokan sebagai bahan ajar kurikulum. "Tentu akan ada karya-karya yang dipandang adiluhung, namun tidak masuk dalam daftar. Meski begitu, daftar karya ini akan terus kita perbarui secara berkala. Silakan kirim usulan kepada Pusat Perbukuan Kemendikbudristek," katanya. Yang kedua, terkait masuknya karya kurator dalam daftar rekomendasi. Anindito menyebutkan yang perlu diketahui adalah proses kurasi dilakukan secara terpisah antara jenjang SD, SMP, dan SMA - dengan tim kurator yang berbeda. Tim kurator SMA bisa mengusulkan karya dari kurator SD atau SMP, dan sebaliknya. Tapi tidak ada kurator yang mengusulkan dan menilai karyanya sendiri. Yang ketiga tentang panduan pembelajaran. Anindito mengaku sudah meminta tim panduan untuk mengumpulkan semua masukan, menyunting ulang, dan jika perlu mengubah konsep panduannya. Tim ini terpisah dari kurator. "Prinsipnya, panduan ini tidak menginterpretasi atau mengkritik karya terpilih, melainkan memberi informasi yang membantu guru untuk mempertimbangkan karya tersebut dan mempunyai bayangan cara menggunakannya di kelas," tambahnya. Terakhir juga mengenai beban bagi guru dan murid. Menurut Kepala BSKAP Kemendikbudristek ini, sebagai alat bantu penerapan kurikulum, program ini tentu mengikuti prinsip Kurikulum Merdeka yang memberi fleksibilitas bagi guru. Daftar ini diibaratkan sebagai menu yang membantu guru meracik masakan yang cocok untuk muridnya. Tidak ada kewajiban murid untuk membaca semua, atau bahkan sebagian, karya yang direkomendasikan. "Jadi, tidak ada beban tambahan. Justru ini membantu penerapan Kurikulum Merdeka yang memang memberi banyak ruang bagi beragam bahan belajar - termasuk karya sastra," terangnya. Meningkatkan Literasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat peluncuran Program Sastra Masuk Kurikulum&nbsp;mengatakan, masuknya sastra menjadi bagian pembelajaran sekolah menjadi sebuah jalan dalam upaya mencerdaskan bangsa. "Masuknya sastra dalam kurikulum menjadi bentuk keseriusan kami dalam menguatkan literasi dan minat baca peserta didik," kata Nadiem,&nbsp;Senin (20/5), di Jakarta. Nadiem juga menegaskan, dengan telah hadirnya sastra dalam pembelajaran di kelas, maka dorongan terhadap guru untuk memanfaatkan karya sastra sebagai fasilitas belajar pun digalakkan. Literasi merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi perkembangan akademis dan profesional siswa. Programme for International Student Assessment (PISA) adalah alat ukur global yang mengevaluasi kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun. Penilaian dilakukan setiap tiga tahun terakhir. Skor literasi membaca PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah. Indonesia sendiri masih tertahan di peringkat 10 terbawah dengan menempati peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca 359. Indonesia tertinggal dengan negara Asia Tenggara lain yakni Thailand di posisi 63 dengan skor 379 dan Malaysia di posisi 60 dengan skor 388, serta Brunei Darussalam di posisi 44 dengan skor 429. Bahkan menjadi skor 2022 menjadi terendah sejak Indonesia berpartisipasi dalam tes tersebut di tahun 2000. Ini menandakan adanya tantangan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Masuknya Sastra dalam kurikulum diharapkan mampu menggenjot literasi membaca tersebut.

Tentu saja tidaklah cukup hanya meminta murid membaca karya sastra. Murid perlu berdiskusi dan berdebat tentang beragam tafsir sebuah karya.

Soal Polemik Sastra Masuk Kurikulum, Kepala BSKAP Anindito Aditomo Beri Sejumlah Jawaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/sekolah-sma.jpg" alt="KONSENTRASI: Siswa SMA Labschool Unesa mengikuti pembelajaran tatap muka di Jalan Citra Raya, Lakarsantri, Kamis (24/12). Sekolah diharapkan siap menerapkan kurikulum baru. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Siswa SMA Labschool Unesa mengikuti pembelajaran tatap muka di Jalan Citra Raya, Lakarsantri, Kamis (24/12). Sekolah diharapkan siap menerapkan kurikulum baru. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mempersiapkan Kurikulum Prototipe untuk mengejar ketertinggalan masa pembelajaran selama pandemi Covid-19. Kurikulum ini bersifat opsional untuk diterapkan oleh satuan pendidikan.  Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo meyakini, komponen penting dalam proses pendidikan adalah ketika materi pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi kerangka pemikiran dalam melakukan penyesuaian kurikulum.  "(Saat ini) antara apa yang dipelajari (konteks) dengan penerapannya sangat berbeda. Kenapa kita sesuaikan kurikulum adalah untuk mengatasi learning crisis," tutur dia dikutip, Minggu (16/1).  Merujuk data PISA, ia menyampaikan, hanya sedikit peserta didik di Indonesia yang menguasai keterampilan dasar pada literasi dan numerasi hingga tingkat SMP dan sederajat. Kesenjangan di bidang pendidikan dan ekonomi ini katanya, akan menjadi ‘bom waktu’ bagi generasi yang akan merambah ke sektor lain, yakni sosial dan politik.  Kurikulum yang relevan menurutnya merupakan instrumen yang sangat berpengaruh untuk mencegah kesenjangan, terutama bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun geografis.  “Tidak cukup hanya dengan (penyesuaian) kurikulum, tapi juga kita rancang program Merdeka Belajar sebagai prioritas dalam menangani krisis belajar,” ujarnya.  Ia yakin, kurikulum akan berkontribusi dalam mengoptimalisasikan pola ajar para pendidik. Terbukti, dengan penerapan Kurikulum Darurat ada dampak positif yang signifikan dalam capaian belajar siswa.  “Kita terapkan Kurikulum Prototipe ini terbatas pada Sekolah Penggerak agar bisa mendapat umpan balik dulu. Tidak ada seleksi bagi sekolah lain yang ingin menjalankan Kurikulum Prototipe, kita dukung. Yang ada hanya pendaftaran dan pendataan,” tegas pria yang akrab disapa Nino ini.  Adapun, Sekretaris BSKAP, Suhadi menyebut bahwa pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan agar acuan pembelajaran dapat selaras dengan karakter peserta didik dan sesuai perkembangan zaman.  “Kegiatan sosialisasi ini adalah upaya kami agar kebijakan kurikulum bisa dipahami dengan baik oleh ekosistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, untuk menerima umpan balik agar Kurikulum Prototipe bisa diimplementasikan dengan baik,” pungkasnya.

Kepala BSKAP Yakini Kurikulum Prototipe Dapat Cegah Kesenjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pembelajaran-Tatap-Muka-Tangerang-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Guru saat memberikan materi kepada siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secar" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi kepada siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengundang akademisi, pegiat pendidikan, dan perwakilan organisasi guru dalam diskusi mengenai kebijakan Kurikulum Prototipe yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang.  Sebagaimana diketahui, secara nasional sekolah/madrasah di Indonesia sudah menggunakan Kurikulum 2013. Sementara itu karena pandemi, Kemdikbudristek membuat kebijakan Kurikulum Darurat sejak Agustus 2020 yang berisi penyederhanaan dan pemangkasan materi pelajaran, sehingga lebih adaptif di masa krisis dan tidak membebani siswa termasuk guru.  Dalam perkembangannya, Kemendikbudristek merencanakan disain Kurikulum Prototipe yang diterapkan secara opsional bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Sebagai tahap awal, Kurikulum Prototipe mulai dipraktikkan sejak Juli 2021 terhadap 2.500 sekolah, yang kemudian dikenal sebagai Program Sekolah Penggerak.  Tujuan utama Kurikulum Prototipe ini adalah memperbaiki kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, termasuk di dalamnya pemulihan pendidilkan yang mengalami distraksi karena pandemi. Paradigma Merdeka Belajar menjadi spirit dalam pengembangan kurikulum nasional tersebut.  Atas pembahasan tersebut, Koordinator Nasinal Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan bahwa sangat mengapresasi hal tersebut. Sebab, mendapat wadah untuk memberikan masukan dan kritik yang mendukung bagi Kurikulum Prototipe.  "Kami P2G sangat apresiasi forum penting ini. Mas Nino selaku Kepala BSKAP membuka ruang bagi kami pegiat pendidikan, organisasi guru, para guru yang berada di level pelaksana kebijakan kurikulum, memberikan masukan, kritik, saran. Menjadi energi positif, bersama memperbaiki ekosistem pendidikan nasional," ungkap dia dikutip, Minggu (9/1).  Guru SMA ini melanjutkan, dibukanya ruang komunikasi antara pejabat Kemendikbudristek dengan pegiat pendidikan terlebih organisasi guru, akan menciptakan transparansi, sinergitas dan gotong-rotong dalam memulihkan pendidikan pasca pandemi, terkhusus bagaimana Kurikulum Prototipe yang akan dilaksanakan ke depan.  "Mas Nino menyimak betul semua yang kami utarakan, beliau mencatatnya. Evaluasi, kritik, dan masukan bagaimana program Sekolah Penggerak enam bulan dijalankan, apa kendalanya. Termasuk antisipasi tantangan implementasi Kurikulum Prototipe nanti. Ruang dialog terbuka begini hendaknya dirawat terus. Dan Mas Nino sudah memulainya," lanjut Satriwan.  BSKAP juga berkomitmen akan melanjutkan forum dialog dengan pemangku kepentingan di bidang kurikulum, agar informasi kurikulum yang diberikan betul-betul utuh dan responsif terhadap kondisi ril di lapangan. Sehingga perubahan kebijakan pendidikan lebih tersampaikan, terlepas nantinya pasti akan ada pro atau kontra.  "Tentu sebagai konsekuensi logis negara demokrasi. Dan setiap masukan, kritik, saran terhadap Kurikulum Prototipe sama-sama berharganya, demi perbaikan pendidikan nasional," tandasnya.  Turut hadir dalam Diskusi Terpumpun, antara lain Imam Prasodjo (UI), Haidar Bagir (Cendekiawan Muslim), Iwan Pranoto (ITB), Cecep Darmawan (UPI), Anita Lie, Inggriani Liem, Satria Dharma, Satriwan Salim (P2G), Danang Hidayatullah (IGI), Heru Purnomo (FSGI), Bukik Setiawan (YGB) dan beberapa pegiat pendidikan lainnya.

P2G Apresiasi BSKAP Buka Ruang Dialog Soal Kurikulum Prototipe

BSKAP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BSKAP

Berita Terkini

Ratusan Ribu Siswa di Jawa Barat Masa Depannya Bergantung pada Penilaian Akhir Sekolah

Soal Polemik Sastra Masuk Kurikulum, Kepala BSKAP Anindito Aditomo Beri Sejumlah Jawaban

Kepala BSKAP Yakini Kurikulum Prototipe Dapat Cegah Kesenjangan

P2G Apresiasi BSKAP Buka Ruang Dialog Soal Kurikulum Prototipe

Download Aplikasi JawaPos.com