<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sepeda-brompton.jpg" alt="GOWES: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah), Country Manager of Brompton Bicycle Kevin Wijaya (dua dari kiri), serta Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste (Rob Fenn (dua dari kanan) pada saat peringatan Hari Sepeda Sedunia di Taman S" width="100%">
<figcaption>GOWES: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah), Country Manager of Brompton Bicycle Kevin Wijaya (dua dari kiri), serta Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste (Rob Fenn (dua dari kanan) pada saat peringatan Hari Sepeda Sedunia di Taman S</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ’’Nggak biasa nggawe sepeda larang. Bingung kabeh. Wedi lugur,’’ celetuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah bersepeda mengitari balai kota Selasa (28/6) sore. ’’Tapi, sepedanya nyaman sekali,’’ sambung Eri. Kemarin Eri memang menjajal keseruan bersepeda bersama Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn. Mereka menggunakan sepeda Brompton. Sekitar 50 orang yang tergabung dalam 031 Brompton Community Surabaya ikut menyertai keseruan bersepeda sore itu. Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Sepeda Sedunia. Diplomasi dengan Brompton bagian dari diplomasi untuk memperkuat sister city antara Kota Surabaya dan Liverpool. Hubungan sister city antara Surabaya dan Liverpool pun semakin kuat terjalin. Kerja sama kedua kota berlangsung di berbagai bidang. Mulai sepak bola, ekonomi, kebudayaan, hingga bidang pendidikan. Penguatan hubungan tersebut menjadi misi kunjungan Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn. Eri Cahyadi menyampaikan, kerja sama Surabaya-Liverpool akan terus berlanjut. Sebab, kerja sama yang sudah terjalin membawa dampak positif bagi warga Surabaya. ”Bidang kerja sama akan diperluas,’’ ujar Eri. Salah satunya, memperkuat sekolah inklusi. Saat ini, kata dia, terdapat 135 SD dan SMP yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Jumlahnya akan terus bertambah. Kemarin, misalnya, dilangsungkan metode pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Pembicaranya langsung dari Liverpool. Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn merasa senang datang ke Surabaya. Kemarin menjadi kunjungannya yang ketiga ke Kota Pahlawan. ”Inggris mencintai Jawa Timur dan Surabaya,’’ kata Rob.

Diplomasi Brompton Perkuat Sister City Surabaya-Liverpool

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211118_184329.jpg" alt="H. Faisal, ayah Bibi yang juga mertua mendiang Vanessa Angel saat ditemui di bilangan Kembangan Jakarta Barat Kamis (18/11)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>H. Faisal, ayah Bibi yang juga mertua mendiang Vanessa Angel saat ditemui di bilangan Kembangan Jakarta Barat Kamis (18/11)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - H. Faisal, ayah mendiang Febri Ardiansyah alias Bibi, memastikakan tidak ada satu pun barang peninggalan Vanessa Angel-Bibi yang dijual oleh dirinya ataupun keluarganya. Semua barang tersebut masih lengkap berada di rumah yang terletak di bilangan Kembangan, Jakarta Barat.  Keluargnyaa sampai saat ini belum melakukan langkah apapun terkait barang-barang peninggalan Bibi-Vanessa. Mereka masih menunggu adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.  "Setelah itu baru kita bisa bertindak. Saya sekarang terus terang takut untuk bertindak. Mau memegang barangnya saja saya takut," tutur H. Faisal dalam jumpa pers di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/11).  Terkait sepeda lipat merk Brompton milik Vanessa Angel, H. Faisal mengakui sepeda tersebut memang sudah dijual. Namun penjualan sepeda itu dilakukan sebelum almarhum dan almarhumah meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Jombang Jawa Timur, Kamis (4/11). ”Sebelum almarhum nggak ada, sepeda itu sudah nggak ada, dijual. Butuh uang, ya makanya dijual," katanya.  Ayah mendiang Bibi menegaskan dirinya tidak akan mengambil sedikit pun harta peninggalan anak dan menantunya. Semua itu akan dialokasikannya untuk Gala Sky Aridansyah, anak semata wayang Vanessa-Bibi yang kini menjadi yatim piatu.  "Pesan dari orang tua saya dulu, jangan makan harta anak yatim. Anak ini yatim piatu saya sangat berhati-hati. Saya dagang Alhamdulillah masih membiayai kebutuhan keluarga saya," ungkapnya.  Seperti diketahui, Vanessa Angel bersama suaminya, Febri Andriansyah mengalami kecelakaan di KM 672+400A Tol Jombang Jawa Timur arah Surabaya, Kamis (4/11) siang, sekitar pukul 12.36 WIB. Akibat insiden ini, Vanessa dan Febri meninggal dunia. (*)

Sepeda Brompton Vanessa Angel telah Dijual, Begini Kata Ayah Bibi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Agustri-Yogasmara-serahkan-sepeda-Brompton-ke-KPK_MUHAMAD-ALIJAWAPOS_Jawa-Pos-111.jpg" alt="Agustri Yogasmara (kanan) bersama Tersangka Harry Sidabukke (kiri) memasukan sepeda Brompton di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Agustri Yogasmara, adalah perantara anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus, yang menyerahkan dua unit sepeda mere" width="100%">
<figcaption>Agustri Yogasmara (kanan) bersama Tersangka Harry Sidabukke (kiri) memasukan sepeda Brompton di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Agustri Yogasmara, adalah perantara anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus, yang menyerahkan dua unit sepeda mere</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Hartono Laras menyerahkan satu unit sepeda bermerek Brompton kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3). Sepeda mewah tersebut diterima Hartono Laras dari mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono (AW) yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.  "Sekjen Kemensos Hartono Laras hadir di KPK menghadap penyidik dalam rangka penyitaan satu unit sepeda Brompton yang diberikan oleh tersangka AW," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  KPK menduga, dana yang digunakan untuk membeli sepeda tersebut berasal dari mantan PPK Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), yang kini menjadi tersangka. Uang tersebut diduga bersumber dari fee vendor pengadaan bantuan sosial (bansos).  "Uang pembelian sepeda dimaksud diduga berasal dari tersangka MJS yang bersumber dari kumpulan para vendor yang mendapatkan proyek pengadaan Bansos TA 2020," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap, diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  https://youtu.be/e7RzSuJEaxQ

Anak Buah Risma Serahkan Sepeda Brompton ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Hartono Laras menyerahkan satu unit sepeda bermerek Brompton kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3). Sepeda mewah tersebut diterima Hartono Laras dari mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono (AW) yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.  ’’Sekjen Kemensos Hartono Laras hadir di KPK menghadap penyidik dalam rangka penyitaan satu unit sepeda Brompton yang diberikan oleh tersangka AW,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  KPK menduga, dana yang digunakan untuk membeli sepeda tersebut berasal dari mantan PPK Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), yang kini menjadi tersangka. Uang tersebut diduga bersumber dari fee vendor pengadaan bantuan sosial (bansos). ’’Uang pembelian sepeda dimaksud diduga berasal dari tersangka MJS yang bersumber dari kumpulan para vendor yang mendapatkan proyek pengadaan Bansos TA 2020,’’ papar Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/kTVb4t-97YE

Anak Buah Mensos Risma Serahkan Sepeda Brompton kepada KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/bromptom-KPK-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operator anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara alias Yogas  menyerahkan dua unit sepeda merk Brompton ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan dua unit sepeda mewah ini setelah terungkap dalam rekonstruksi perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) pada Senin (1/2) lalu.  Dalam rekonstruksi tersebut, Yogas yang merupakan orang kepercayaan Ihsan Yunus itu menerima dua unit sepeda bermerk Brompton dan senilai Rp1.532.044.000 dari tersangka penyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Harry Sidabuke.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri memebenarkan Agustri Yogasmara menyerahkan dua unit sepeda bermerk Brompton. Penyerahan dua unit sepeda itu diterima KPK sekitar pukul 14.00 WIB.  ’’Berdasarkan informasi yang kami terima, benar hari ini saksi Agustri Yogasmara hadir menyerahkan dua unit sepeda Brompton kepada tim penyidik KPK,’’ ujar Ali dikonfirmasi, Rabu (10/2).  Ali menyampaikan, sepeda tersebut akan disita sebagai barang bukti oleh KPK. Karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 ’’Berikutnya tentu akan dilakukan analisa lebih lanjut terkait barang tersebut,’’ tandas Ali.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, pihaknya akan mengembangkan perkara dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Karena diduga, Ihsan Yunus melalui orang kepercayaannya menerima dua unit sepeda dan uang Rp 1.532.044.000 dari tersangka Harry Sidabuke.  ’’Semuanya tergantung dihasil penyidikan, kalau penyidikannya kemudian menunjukan ada keterlibatan pihak-pihak lain dalam pengembangan kasus suap pengadaan bansos memungkinkan kepada pihak tersebut,’’ kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).  Ghufron menyebut, pihaknya akan mengumpulkan alat bukti untuk mengembangkan atau menetapkan tersangka kepada pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.  ’’Kalau ternyata alat buktinya mencukupi, tidak hanya suap tetapi pada pasal-pasal yang lain, tentu sekali lagi kami secara normatif, secara alat bukti berkembang terhadap temuan alat bukti tersebut,’’ tegasnya.  KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D-VmxfIAs2M

Orang Kepercayaan Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rekonstruksi-korup-bansos-covid-ridwan.jpg" alt="Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se" width="100%">
<figcaption>Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekonstruksi perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 mengungkap fakta baru. Rekonstruksi tersebut digelar di Gedung KPK Kavling C1, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/2).  Dalam rekonstruksi bagian akhir, tersangka sekaligus pihak swasta Harry Van Sidabuke menyerahkan uang senilai Rp Rp 1.532.044.000 kepada Agustri Yogaswara alias Yogas yang merupakan operator dari politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.Penyerahan uang miliaran rupiah itu dilakukan di dalam mobil, dengan simulasi yang berlokasi di Jalan Salemba Raya pada Juni 2020.  Selain itu, Harry kembali melakukan pertemuannya dengan orang kepercayaan Ihsan Yunus pada November 2020 di kantor PT Mandala Hamonangan Sude. Pada saat itu, Harry memberikan dua sepeda mewah bermerk Brompton kepada Yogas.  Nama Ihsan Yunus juga sempat ditampilkan penyidik KPK pada reka adegan rekonstruksi pertama kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19. Ihsan Yunus yang diperagakan tim penyidik KPK mendatangi ruangan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos) Syafii Nasution.  Pertemuan yang berlangsung pada Februari 2020 itu juga dihadiri oleh mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso yang telah menjadi tersangka dalam perkara ini.  KPK sempat mengagendakan pemeriksaan sebagai saksi untuk mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ihsan Yunus pada Rabu (27/1) lalu. Namun surat pemanggilan tersebut belum tersampaikan langsung, sehingga KPK akan menjadwalkan ulang terhadap Ihsan Yunus.  KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos. Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NLUANrkGWUc  &nbsp;

Peragakan Penyerahan Uang Rp 1,5 M dan Dua Unit Sepeda Bromptom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/JK-Brompton.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar acara lelang sosial bagi para penghobi sepeda. Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua PMI Jusuf Kalla.  Sepeda yang dielang adalah Brompton yang khusus ditandatangani mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla dan Sandi Uno. Sepeda pabrikan Inggris itu pun terjual seharga Rp 200 Juta oleh Nur Asia Uno yang merupakan istri dari pengusaha nasional, Sandiaga Uno, di Jakarta, (11/8).  Lelang dibuka oleh panitia dengan harga Rp 150 juta atau lima kali lipat dari harga awalnya. Dalam proses lelang tersebut, Mpok Nur (sapaan akrab istri Sandiaga Uno) tiba-tiba menelepon Sandiaga lalu menyatakan siap membeli dengan harga Rp 200 juta. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/08/2020/sandiaga-uno-resesi-sebentar-lagi-masuk-ke-indonesia/">Sandiaga Uno: Resesi Sebentar Lagi Masuk ke Indonesia</a></li> </ul> "Penelepon misterius yang menawar Rp 200 juta dan penelepon itu adalah Mama Online Nur Asia," kata Sandiaga.  "Alhamdulillah uang yang ditabung dari suaminya dipakai untuk beramal. Makin cinta deh sama first lope-ku," tulis Sandiaga lewat Instagram.  Seperti yang diketahui, jika sepeda jenis brompton ini memang banyak digemari oleh para pecinta sepeda. Berdasarkan foto yang diunggah, terlihat Brompton dengan body jingga tersebut adalah tipe S2L yang ditaksir memiliki harga sekitar Rp30 juta-an.  Sementara itu, dilansir dari laman @palangmerah_indonesia Uang tersebut nantinya akan disalurkan untuk bantuan kemanusian oleh PMI Jakarta. "Hasil lelang sepeda tersebut tembus hingga Rp200 juta, yang dimenangkan oleh Nur Sandiaga Uno, di mana hasilnya akan didonasikan untuk giat kemanusiaan melalui @pmi_dkijakarta," katanya.

Gelontorkan Rp 200 Juta, Istri Sandi Uno Menang Lelang Brompton PMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/MOGE-SELUNDUPAN-haritsah-almudatsir10-8.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) melihat barang bukti motor Harley Davidson saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) melihat barang bukti motor Harley Davidson saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bersih-bersih Meneg BUMN Erick Thohir dengan memberhentikan Direktur Garuda Indonesia Ari Askhara mendapat dukungan banyak kalangan. Salah satunya adalah Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).  "Kami di DPP KNPI mengapresiasi langkah tegas pak Erick Thohir berhentikan Ari Askhara atas pelanggaran penyulundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton," ujar Ketua Umum DPP KNPI Haris dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (13/12).  Haris menduga, kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Bromptom adalah bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Ari Askhara.  "Saya yakin itu bukan yang pertama kali, perlu tinjau jauh kebelakang selama Dia (Ari) menjabat, agar tidak terus berulang pelanggaran yang sama," ujar Haris.  Karena itu, dirinya berharap penegakan hukum harus diterapkan dalam kasus ini, dan lembaga penegak hukum harus turun tangan agar permasalahan dapat diselesaikan secara hukum.  "KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus turun tangan. Jangan hanya berhenti dikasus penyelundupan ataupun mal administrasi saja, harus diusut tuntas," paparnya.

Dukung Erick Thohir, KNPI Minta KPK dan Polri Usut Kasus Ari Askhara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-9-1-1.jpg" alt="Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Je" width="100%">
<figcaption>Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Je</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberhentikan sementara sejumlah direktur yang terlibat dalam penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Selain Ari Askhara, tiga direktur lain yang diberhentikan sementara yakni Iwan Joeniarto selaku Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia, Mohammad Iqbal sebagai Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, dan Heri Akhyar sebagai Direktur Human Capital.  "Akan memberhentikan sementara semua anggota direksi yang terindikasi terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus Harley Davidson," kata Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol di Jakarta, Sabtu (7/12).  Menurutnya, seluruh Dewan Komisaris telah sepakat memberhentikan seluruh jajaran Direksi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelundupan tersebut. Namun sayangnya, dia tidak merinci siapa saja direksi yang akan diberhentikan permanen.  "Sesuai denan ketentuan yang berlaku. Artinya, PT Garuda Indonesia perusahaan Tbk. Seluruh governance akan kami ikuti dalam penetapannya," tuturnya.  Sebagai informasi, saat ini Dewan Komisaris menunjuk Direktur Keuangan Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama Garuda hingga penunjukan jajaran direksi baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). "Sesegera mungkin (tidak menunggu RUPS buat tunjuk Plt Direksi). Pemberhentian sementara dilakukan Dewan Komisaris dan pemberhentian permanen dalam RUPSLB," pungkasnya.

Terkait Harley Selundupan, 3 Direktur Garuda Diberhentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menhub-Budi-Karya-soal-Garuda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Ari Askhara dipecat dari jabatannya. Itu karena si bos yang bernama asli I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra itu terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di dalam maskapainya.  Menanggapi itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam melakukan seleksi terhadap jajaran direksi di sebuah perusahaan plat merah. Pasalnya, bukan sekali atau dua kali perseroan terlibat masalah pidana.  "Harus lebih tangguh, lebih GCG (Good Corporate Governance) dan harus ada hati-hati (menyeleksi), saya pikir ini kita pakai momen untuk instrospeksi dan menata ulang bagaimana memilih direksi yang track recordnya bagus," kata Budi Karya Sumadi di Gerbang Tol Parigi, Banten, Jumat (6/12).  Menurutnya, direksi yang dipilih haruslah orang yang memiliki kemampuan, kinerja baik dan berkompeten dalam bidangnya. Bukan orang yang hanya memiliki kemampuan dalam mengasuh perusahaan saja.  "Harus dilihat dulu kompetensinya, setelah dilihat baru disesuaikan dengan industrinya apa," tuturnya.  Pada lokasi yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir juga menyebutkan tidak masalah apabila harus mengganti semua jajaran direksi Garuda. Hal ini tentunya untuk membenahi dan membangun kembali Garuda menjadi sebuah perusahaan yang memiliki integritas tinggi.  "Saya rasa enggak ada masalah kalau ganti total, kalau memang itikad tidak baik ya ganti semua. Masih banyak figur-figur yang bagus," tegasnya.  Bahkan, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik keputusan Erick untuk memberhentikan Ari. “Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah itu tegas sekali. Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” ungkap dia.

Usai Kasus Harley dan Brompton, Menhub Soroti Seleksi Direksi Garuda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Brompton

Berita Terkini