<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bripka Madih melaporkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Div Propam Polri. Laporan ini dibuat karena Madih tak terima disebut telah meminta maaf kepada eks penyidik berinisial TG dalam kasus pemerasan Rp 100 juta.  Laporan itu diterima Div Propam Polri dengan nomor pengaduan SPSP2/1026/II/2023 /Bagyanduan tertanggal 17 Februari 2023. Selain Trunoyudo, Madih juga melaporkan penyidik yang menangani kasus tanah orang tuanya.  "Kita cukup kecewa atas stetment Kabid Humas Polda Metro Jaya, sebagaimana rekan-rekan media ketahui, jadi Kabid Humas adalah salah satu pihak yang kami laporkan," kata Pengacara Madih, Charles Situmorang di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (17/2).  Charles mengatakan, kliennya tidak pernah meminta maaf kepada TG saat proses konfrontir. Madih tetap kukuh mendapat pemerasaan Rp 100 juta agar laporan polisi orang tuanya diproses.  "Jadi Bripka Madih menyampaikan permohonan maaf itu adalah sebagai kebiasaan-kebiasaannya menyampaikan untuk sebelum menyampaikan pendapat atau lisan dia biasa, saya mohon maaf nih pak, saya mohon maaf ya pak bukan berarti permohonan maaf itu untuk pernyataan dugaan pemerasan Rp 100 juta oleh TG," jelasnya.  Pihak Madih menilai pernyataan Trunoyudo bersifat tendensius. Apalagi sempat dibahas pula kasus kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Madih kepada istrinya.  "Nah itu kita Anggap sebagai pelanggaran kode etik. Termasuk kesalahan dalam menyampaikan pernyataan di media yang mendeskriditkan klien kami, dan tidak sesuai dengan fakta," pungkas Charles.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, ke Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengakui, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya. “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2).  “Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih.

Bripka Madih Laporkan Kabid Humas Polda Metro Jaya ke Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berharap kasus sengketa tanah Bripka Madih dengan warga bisa segera selesai. Pemda mendukung Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan untuk mendapat fakta hukum yang sebenarnya.  "Kami mendukung langkah langkah Polda Metro Jaya, dalam menangani kasus lahan yang terus ramai di media masa maupun sosial. Dan keresahan warga atas alas hak tanah yang diakui Madih," kata Plh Sekda Kota Bekasi Junaedi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/2).  Sementara itu Camat Pondok Melati, Heni Setiowati berharap persoalan itu cepat rampung. Sehingga mayarakat tidak lagi dirugikan. Mengingat warga setempat sudah mengadu ke kelurahan hingga tingkat kecamatan dan kini sampai ke pemerintah kota.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, kepada Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengatakan, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya. “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2). ‘’Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp 100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih. (*)  &nbsp;

Plh Sekda Kota Bekasi Berharap Sengketa Tanah Bripka Madih Cepat Beres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri memanggil Bripka Madih. Pemanggilan Madih untuk dimintai klarifikasi terkait aduan masyarakat yang dilayangkannya, perihal penyerobotan tanah.  “Yang bersangkutan membuat aduan dan rencana akan kami klarifikasi tentang pengaduannya hari ini,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandani Rahardjo Puro, di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (10.2).  Dalam dokumen surat yang diterima media di Bareskrim Polri perihal undangan klarifikasi dari Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri, surat tersebut dilayangkan pada tanggal 8 Februari 2023 ditujukan kepada Bripka Madih.  Surat undangan klarifikasi tersebut salah satunya merujuk pada surat pengaduan Bripka Madih perihal adanya dugaan penyerobotan tanah pada tanggal 24 Januari 2023.  Atas adanya surat tersebut, Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan masyarakat dari Bripka Madih yang menerangkan adanya dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Mulih dkk terhadap H Tonge Nyimin (orang tua Bripka Madih) yang memiliki alas hak berupa Surat Girik Nomor 191 yang terletak di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.  Dihubungi terpisah, Yasin Hasan, pengacara Bripka Mahdi menyatakan kliennya akan hadir untuk memenuhi panggilan Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri pada Jumat ini pukul 10.00 WIB.  “Rencananya kami akan hadir, Pak Madih didampingi penasehat hukumnya akan hadir,” kata Yasin.  Menurut Yasin, setelah memberikan klarifikasi kepada penyidik, pihaknya juga akan melayangkan pengaduan kepada Propam Polri terkait pernyataan seorang pejabat dan penyidik di Polda Metro Jaya.  “Iya, laporan kepada propam terkait dengan statment pejabat daripada Polda Metro Jaya dan penyidik lah,” ujar Yasin.  Kasus Bripka Madih, anggota Provos Polsek Jatinegara menjadi sorotan publik, hingga memunculkan tanda pagar "polisi peras polisi". Kasus ini bermula dari sengketa lahan milik Bripka Mahdi, namun ia mengaku diperas oleh sesama penyidik polisi jika laporan kasus sengketa lahannya mau diurus.  Kasus sengketa lahan Bripka Mahdi itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2011.

Bripka Madih Dipanggil Satgas Anti Mafia Tanah Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyebut Bripka Madih telah meminta maaf kepada eks penyidik berinisial TG terkait kasus tanah yang dilaporkannya. Terkait itu, Madih meresponnya dengan tertawa.  "Ketawa aja, udah ketawa aja," kata Madih sambil tertawa saat dihubungi, Rabu (8/2).  Meski begitu, Madih juga tak membantah secara pasti telah meminta maaf. Termasuk saat ditanya mengenai foto bersama Madih dengan TG pun tidak direspons.  "Ketawain aja ketawain, masa minta maaf," ucap Madih sambil tertawa.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, ke Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengakui, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya. “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2).  “Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp 100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih.

Usai Dimintain Penyidik Rp 100 Juta, Bripka Madih: Ketawain Ajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi membantah pernyataan Bripka Madih yang mengaku masih membayar pajak girik C 191 untuk tanah seluas 1600 meter persegi. Pihak kelurahan memastikan girik sudah tidak berlaku lagi, sehingga pembayaran pajak menggunakan sistem pajak bumi dan bangunan (PBB).  "Tidak betul, karena sudah pakai sistem PBB itu sudah pakai girik. Kalau 191 adalah girik itu tidak bisa dibayarkan pajaknya, karena sudah berubah sistem," kata Sekretaris Lurah Jatiwarna, Kustara saat dihubungi, Rabu (8/2).  Berdasarkan catatan kelurahan, Bripka Madih hanya membayar untuk tanah seluas 500 meter persegi, dengan biaya Rp 1.396.500. Luas tanah tersebut pun sudah berbeda dengan yang diperkarakan oleh Madih yakni 1600 meter persegi.  "Ini membayar pajak dasar SPPT PBB yang luasnya 500 meter persegi pada tahun 2022 yang tahun ini belum bayar. Kemudian Pak Madih ini dikenakan pajaknya per tahun Rp 1.396.500 itu sudah bayar sampai tahun 2022 tinggal yang belum bayar 2023," jelas Kustara.  Menurut Kustara, pembayaran PBB kini langsung masuk ke rekening pemerintah daerah. Sehingga ketika dilakukan pembayaran bisa dideteksi langsung oleh sistem.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, ke Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengakui, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya. “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2).  “Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih.

Bripka Madih Disebut Hanya Bayar Pajak untuk 500 M² Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230126_155855.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko /SABIK" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko /SABIK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bripka Madih disebut meminta maaf usai mengaku mengalami pemerasan Rp 100 juta ke media massa. Permintaan maaf ini terlontar saat Madih dipertemukan langsung dengan penyidik Polda Metro Jaya yang telah pensiun berinisial TG. Keduanya dipertemukan untuk menjalani konfrontasi.  "Yang kami salut, gentle juga dari Pak Bripka Madih langsung mendatangi TG, memeluk, dan minta maaf. 'Maaf, Pak Haji. Saya mohon maaf'," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menirukan ucapan Madih di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/2).  Dalam konfrontasi ini, Madih tidak membantah keterangan TG. Yakni bahwa tanah yang dilaporkan seluas 1600 meter persegi, bukan 3600 meter persegi. Lalu, tidak ada ruang khusus penyidik yang tertutup.  "Artinya ada persamaan dalam waktu dan tempat. Tidak ada bantahan," jelas Trunoyudo.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, ke Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengakui, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya. “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2).  “Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp 100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih.

Dikonfrontasi Soal Pemerasaan Rp 100 Juta, Bripka Madih Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/dirkrimum-PMJ-ist.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penanganan kasus Bripka Madih, polisi yang mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) saat melaporkan kasus penyerobotan lahan, menjadi sorotan. Kemarin (5/2) PMJ menghadirkan Mahdi, pembeli tanah, pengurus RW, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantor Ditkrimum PMJ.  Semua mengonfrontasi masalah jual beli tanah itu satu per satu. Namun, persoalan tanah tersebut belum tuntas. Yang muncul justru pengurus RW yang memberikan informasi yang menyudutkan Madih.  Begitu pula pihak kepolisian. Dirkrimum PMJ Kombespol Hengky Haryadi menyebutkan bahwa sebenarnya kasus itu telah dituntaskan pada 2011. Dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya tindakan pidana. Selain itu, disebutkan bahwa Madih membuat inkonsistensi dalam data tanah yang dilaporkan pada 2011 dengan luas 1.600 meter persegi. Sementara, kini tanah yang dipermasalahkan mencapai 3.500 meter persegi.  Namun, belum dapat dipastikan bagaimana kelanjutan dugaan pemerasan oleh mantan penyidik terhadap Bripka Madih. Hengky menyatakan, dugaan tersebut akan ditangani propam. ”Tapi, dugaan permintaan uang itu sudah lama, 2011. Penyidiknya sudah purnawirawan,” urainya.  Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan, ada tiga perkara yang perlu diselesaikan. Soal kepemilikan tanah, dugaan permintaan uang oleh oknum, dan kasus KDRT.

Propam Tangani Dugaan Pemerasan Bripka Madih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bripka Madih mengaku pernah mendapat intimidasi dan penganiayaan akibat kisruh sengketa tanah keluarganya. Menurutnya, pada 1991, keluarganya pernah ditahan di kantor polisi. "Kami laporkan ke Polsek Pondok Gede itu malah enyak (ibu, Red) ditahan, babeh (bapak, Red) ditahan, abang paling tua ditahan semingguan, disuruh menyerahkan tanda tangan untuk menyerahkan tanah itu kepada calo-calo," kata Madih kepada wartawan, Senin (6/2). Selain itu, Madih mengaku pernah dikeroyok oleh 12 orang pada 2011 lalu. Akibatnya, dia sempat mendapat beberapa jahitan. "Yang ketiganya kemarin 2023 masuk lahan terus dia bertengger di situ, si NS, sudah laporan ke Polres Bekasi tapi belum diproses, kenapa belum diproses, tolong tegakkan keadilan yang seadil-adilnya, tolong lah, Ya Allah bantulah," pintanya. Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan dugaan penyerobotan tanah orang tuanya kepada Polda Metro Jaya. Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengatakan, penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. ’’Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2). ’’Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih. (*) &nbsp;

Bripka Madih Sebut Keluarganya Ditahan dan Diperas Sesama Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Polda Metro Jaya mempertanyakan sikap Bripka Madih yang baru berkoar-koar mengenai kasus dugaan pemerasaan sebesar Rp 100 juta terhadap dirinya oleh penyidik. Padahal kasus yang dilaporkan oleh orang tua Madih sudah dilakukan sejak 2011 lalu.  "Pertanyaannya, mengapa baru sekarang, dan itupun tidak terealisasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (6/2).  Trunoyudo mengatakan, penyidik yang menangani kasus tanah orang tua Madih pun telah pensiun. Selain itu, fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik tidak sesuai dengan yang disampaikan Madih.  "Penyidik TG ini sudah purna dan disampaikan itu sekira tahun 2011," jelasnya.  Oleh karena itu, penyidik tetap berencana melakukan konfrontir antara Madih dengan TG. Dengan begitu, kasus bisa diungkap secara terang benderang. "Tetapi, tetap kami konfrontasi," pungkas Trunoyudo.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, ke Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengakui, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya. “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2).  “Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih.

Polda Metro Heran Bripka Madih Baru Berkoar Soal Pemerasan Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anggota-Polisi-1024x597-1.jpg" alt="Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bripka Madih, anggota polisi yang mengaku diperas oknum penyidik di Polda Metro Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca viral mengaku diperas Rp 100 juta oleh penyidik Polda Metro Jaya, Bripka Madih kini menyatakan telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota polisi. Anggota Provost Polsek Jatinegara itu merasa kecewa atas perlakuan yang didapatnya sehingga memilih mundur.  "Iya, sudah lama itu, semenjak sakit nih, sakit hati, semenjak kecewa," kata Madih kepada wartawan, Senin (6/2).  Madih mengatakan, pengunduran dirinya sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Dia mengaku sudah menghadap langsung Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono untuk menyampaikan pengunduran diri tersebut  "Pengunduran dirinya itu kemarin kita sudah ketemu dengan Timur 1, beliau menanyakan, apa benar kamu mengundurkan diri? tapi jangan dijawab sekarang, saya nanya tapi jangan dijawab sekarang. Kata Timur 1, Kapolres. Beliau mau ke tanah suci dulu, nanti biar saya doakan biar urusan kamu sukses, biar pengunduran diri kamu dibatalkan," kata Madih.  "Saya berharap kamu jangan sampai lah, dibatalin lah, Bapak Kombes Budi Sartono, dia orang baik itu. Alhamdulillah," tandasnya.  Sebelumnya, sebuah video seorang anggota polisi mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya, terkait pelaporan kasus penyerobotan tanah, viral di media sosial.  Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripka Madih, mengungkapkan kekecewaannya saat melaporkan atas dugaan penyerobotan tanah orang tuanya, ke Polda Metro Jaya.  Bripka Madih yang merupakan anggota Provos Polsek Jatinegera itu, mengakui, jika penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan di wilayah Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.  Bripka Madih mengungkapkan, jika dirinya kecewa karena sebagai pelapor atas peneyerobotan tanah malahan dimintai uang oleh oknum Polda Metro Jaya.  “Saya kecewa, sebagai pelapor dan bukan orang yang melakukan pidana. Saya yang juga seorang anggota Polisi dimintai uang oleh oknum penyidik,” terang Bripka Madih, Jumat (3/2).  “Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp 100 juta. Saya kecewa,” ungkap Bripka Madih.

Usai Diperas Penyidik Polda Metro Jaya, Bripka Madih Pilih Mundur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bripka madih

Berita Terkini