<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/Konfrens-Polda-Sumut-4042478508.jpg" alt="Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simajuntak memaparkan hasil penyelidikan kematian Bripka AS." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simajuntak memaparkan hasil penyelidikan kematian Bripka AS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil penyelidikan tim gabungan Polda Sumatera Utara (Sumut) terhadap kematian Bripka Arfan Saragih alias AS, menyimpulkan murni bunuh diri dengan mengonsumsi sianida. Hal ini disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simajuntak, dalam keterangan pers di Mako Polda Sumut, Selasa (4/4) malam. Paparan hasil penyelidikan kematian Bripka AS juga dihadiri oleh dua komisioner Kompolnas yakni Benny Mamoto dan Poengky Indarti. &ldquo;Saya menyampaikan kesimpulan, hari ini. Ada dua kesimpulan yang ingin saya sampaikan,&rdquo; ujar Panca dalam pemaparannya, yang juga dihadiri oleh istri Bripka AS, Jenni Irene Br Simorangkir dan kuasa hukumnya. Panca menjelaskan kesimpulan penyelidikan tersebut, berdasarkan cek ulang TKP dan memeriksa ratusan saksi-saksi dan sejumlah ahli. Disimpulkan Bripka AS kuat dugaan tewas karena bunuh diri. &ldquo;Yang pertama, dengan penemuan mayat, atau dugaan pembunuhan. Dari hasil dilakukan oleh tim, dukungan keterangan ahli, penyebab kematian korban disimpulkan mati lemas, akibat masuknya Sianida masuk kedalam ke rongkongan hingga ke lambung dan salur pernafasan,&rdquo; jelas Panca seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Kemudian, dari hasil penyelidikan lainnya. Panca mengungkapkan tidak ada unsur ditemukan Bripka AS mengalami penganiayaan sebelum ditemukan tewas bunuh diri. Karena, tidak ada luka di bagian kulit luarnya. &ldquo;Tidak ada luka di bagian kulit luar korban. Yang terjadi benturan, diikuti kondisi di TKP,&rdquo; tutur jenderal bintang dua itu. Berdasar itu, Panca menjelaskan bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan terhadap Bripka AS, sebelum ditemukan tewas. Juga tidak ada ditemukan unsur paksaan untuk meminum sianida kepada korban. &ldquo;Yang kedua, tidak ada ditemukan tanda, kekerasan yang disengaja, disebabkan kematian korban Bripka AS. Masuknya, sianida tidak ada tanda paksaan. Itu keterangan dari teman-teman ahli,&rdquo; kata Panca. Diberitakan sebelumnya, seorang oknum polisi di Polres Samosir, berinisial Bripka AS bunuh diri dengan meminum racun sianida. Aksi tersebut dilakukan, diduga karena tak sanggup meghadapi permasalahan atas kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor dilakukannya, yang mencapai Rp 2,5 miliar. Bripka AS merupakan personil Satlantas Polres Samosir. Ia ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Senin, 6 Februari 2023, lalu. Kematian Bripka AS ini, membuka tabir penggelapan pajak yang diduga dilakukannya di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir, berlangsung sejak 2018 hingga akhir 2022. Kasus ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polda Sumut.

Hasil penyelidikan tim gabungan Polda Sumatera Utara (Sumut) terhadap kematian Bripka Arfan Saragih alias AS, menyimpulkan murni bunuh diri.

Misteri Kematian Bripka AS, Polda Sumut Simpulkan Murni Bunuh Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-18.26.46-2.jpeg" alt="Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak (tengah). Humas Polda Sumut/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak (tengah). Humas Polda Sumut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menjamin penyelidikan kasus kematian Bripka Arfan Saragih dilakukan secara transparan dan profesional.  ”Saya berbela sungkawa atas meninggalnya anggota Polres Samosir Bripka Arfan Saragih (AS), yang diduga bunuh diri,” kata Panca seperti dilansir dari Antara di Medan.  Dia mengaku telah bertemu dengan istri mendiang Arfan Saragih, yang didampingi kuasa hukumnya, untuk mendengar langsung keluhan terkait kematian sang suami yang dinilai ada kejanggalan. Polda Sumut telah mengambil alih kasus kematian Bripka Arfan dari Polres Samosir pada 24 Maret.  ”Dalam kasus kematian Bripka AS yang dinilai janggal itu, pihak keluarga telah membuat laporan ke Mapolda Sumut,” terang Panca Putra Simanjuntak.  Setelah kasus itu ditarik, kata dia, pihaknya langsung memerintahkan tim gabungan dari Bidpropam, Forensik, Ditreskrimum, Ditreskrimsus Polda Sumut untuk kembali memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di mana Bripka Arfan ditemukan telah meninggal dunia.  Kapolda mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, Bripka Arfan meninggal dunia karena bunuh diri dengan meminum racun sianida. Namun, hasil pemeriksaan atas kematian mendiang masih terus didalami penyidik.  ”Sejauh ini tim masih bekerja. Semua yang menjadi kegusaran dan keluhan pihak keluarga atas kematian Bripka AS sudah saya terima. Oleh karena itu, kepada masyarakat untuk bersabar dan mohon doa agar kasus ini benar-benar tuntas diselidiki sehingga nantinya dapat disampaikan secara utuh,” ucap Panca.  Bripka Arfan ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di pinggir jalan Dusun Simullop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada 6 Februari. Saat ditemukan, dia hanya menggunakan kaus cokelat dan celana kedinasan, lengkap dengan kopelnya.  Di sekitar jenazah korban, ditemukan motor Yamaha RX King berpelat nomor BK 6185 UC warna hijau yang biasa dia gunakan untuk pergi berdinas.

Kapolda Sumut Jamin Penyelidikan Kematian Bripka Arfan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-26-at-19.07.39-1.jpeg" alt="Polda Sumatera Utara kembali melakukan pengecekan TKP untuk mendalami penyebab kematian Bripka Arfan Saragih di Desa Siogung-ogung, Kabupaten Samosir. Humas Polda Sumut/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Sumatera Utara kembali melakukan pengecekan TKP untuk mendalami penyebab kematian Bripka Arfan Saragih di Desa Siogung-ogung, Kabupaten Samosir. Humas Polda Sumut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara kembali mengecek tempat kejadian perkara untuk dalami penyebab kematian Bripka Arfan Saragih.  Polda Sumut melibatkan Tim Labfor, Inafis, kedokteran, bersama Direktorat Reskrimum.  ”Pengecekan juga didampingi pengacara almarhum Bripka AS.Ini sebagai tindak lanjut perintah Kapolda Sumut karena penanganan penyidikan dilimpahkan ke Ditreskrimum sehingga penyidik perlu melihat kembali kondisi awal TKP,” kata Kabidhumas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Medan.  Hadi menyebutkan, dalam kegiatan itu, penyidik Polda Sumut mendapat gambaran jelas terkait TKP awal yang ditangani penyidik Polres Samosir. Selain itu, Tim Kedokteran Forensik menganalisis dengan hasil visum penyebab kematian Bripka AS yang telah dikeluarkan. Agar pihak Kedokteran Forensik tidak ragu dan yakin akan hasil visum yang sudah dikeluarkan sebelumnya.  ”Tim Labfor juga telah melakukan penelitian di TKP, apakah ada petunjuk yang masih dapat dilakukan pemeriksaan forensik, seperti bercak darah, sisa barang bukti, baik padat ataupun cairan,” ucap Hadi Wahyudi.  Hadi menambahkan, tim juga turut melakukan pendalaman TKP terkait gambaran kejadian dan posisi korban dari awal sampai posisi akhir ditemukan. Selain itu, melakukan perhitungan jarak antarbenda dengan korban maupun derajat kemiringan medan di lokasi TKP.  ”Dari hasil pengecekan kembali TKP, Tim Inafis Polda Sumut menemukan satu orang saksi yang tinggal di sekitar TKP dan saksi itu menjelaskan melihat motor korban Bripka AS sudah lebih dua hari, namun tidak ada orangnya. Saksi juga tidak curiga karena perkiraan motor itu milik anak muda yang pacaran,” papar Hadi Wahyudi.  Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mengambil alih penanganan kasus kematian Bripka Arfan Saragih yang sebelumnya ditangani Polres Samosir. Keluarga Bripka Arfan Saragih menyampaikan keluh kesah mereka ke Mapolda Sumut, Jumat (24/3). Pihak keluarga keberatan dengan kematian Arfan yang dinyatakan bunuh diri pada 6 Februari.  ”Saat ini perkara tersebut sudah ditangani Polda Sumut,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Sabtu (25/3).  Kapolda Sumut telah mendengarkan langsung keluhan istri dan keluarga almarhum. Kapolda telah membentuk tim terdiri atas Satuan Reserse Kriminal Khusus, Satuan Reserse Kriminal Umum dan Bidang Propam.  ​​​​​​​Bripka Arfan Saragih ditemukan meninggal dunia usai dituduh menggelapkan uang wajib pajak sekitar Rp 2,5 miliar di Samsat Samosir UPT Pangururan. Jasad Bripka Arfan Saragih ditemukan di tebing curam Dusun Simullop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, oleh sesama rekan polisi pada 6 Februari.  Menurut keterangan polisi, di dekat jasad Bripka Arfan ditemukan botol minuman bersoda berwarna keruh yang diduga telah dicampur dengan racun sianida dan botol yang diduga berisi serbuk racun. Selain itu, tidak jauh dari tubuh korban ditemukan tas hitam yang di dalamnya terdapat 19 buku BPKB dan 25 lembar STNK kendaraan bermotor.

Polda Sumut Kembali Cek TKP Dalami Penyebab Kematian Bripka Arfan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ilustrasi-polisi.png" alt="ILUSTRASI: RIZKY JANU/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: RIZKY JANU/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pengecekan kembali tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami penyebab kematian Bripka Arfan Saragih (AS). Jasadnya ditemukan di Desa Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.  Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, untuk menentukan penyebab pasti kematian Bripka AS perlu otopsi fisik dan otopsi psikologis. Namun menurut dia, kecil kemungkinan faktor alami (natural), faktor kecelakaan (accident), dan faktor bunuh diri (suicide).  ”Jadi tinggal satu kemungkinan. Yakni pembunuhan (homicide),” ucap Reza.  Dia menjelaskan, jika masalah penyimpangan pajak Samsat dikunci sebagai masalah Bripka AS semata (bad apple theory). Seberapa relevan hal itu ditautkan dengan situasi sistemik, penyimpangan struktural, pidana terorganisasi (rotten barrel theory) sebagai unsur yang menyebabkan masalah pajak tersebut?  ”Untuk memutuskan teori yang tepat, mari kita bernalar seberapa kuat seorang bripka melakukan police misconduct sendirian?” tutur Reza.  Dia mengatakan, ketika ada personel polisi yang melakukan penyimpangan, patut diduga ada sejawatnya yang tahu bahkan ikut serta dalam penyimpangan itu. Tapi selama 2023, hanya ada satu laporan yang masuk ke dalam whistleblowing system Polri.  ”Padahal, Bripka AS meninggal dunia pada 6 Februari. Itu artinya, hingga sebulan lebih sejak Bripka AS meninggal dunia, tetap belum ada laporan yang Polri terima dari sistem tersebut,” terang Reza.  Dengan kata lain, lanjut dia, tidak ada satu pun personel Polri terutama di satwil Samosir dan Sumut, yang terpanggil untuk menjadi peniup pluit.  Menurut Reza, karena mendorong personel untuk memanfaatkan whistleblowing system (WBS) tampaknya tidak ampuh, Mabes Polri perlu mengeluarkan bahasa ancaman. Misalnya, Mabes Polri akan menjamin perlindungan bahkan penghapusan hukuman bagi personel yang memberikan informasi tentang kematian Bripka AS dan penyimpangan pajak di Samsat Samosir selambatnya 30 Maret.  ”Tapi jika selepas tanggal itu tetap tidak ada personel yang meniup pluit, dan nanti diketahui terlibat atau tutup mulut, sanksi dengan pemberatan akan dijatuhkan,” tandas Reza.

Pakar Sebut Kematian Bripka AS Kemungkinan Pembunuhan