<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/IMG_20230808_201949-514181285.jpg" alt="Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor masih mendalami motif dari kasus penembakan Brigadir Polisi Dua Ignatius Dwi Frisco Sirage atau Bripda IDF. Polisi setempat sudah menggelar rekonstruksi kasus itu. &rdquo;Kami masih dalami untuk motivasi, yang pasti kami hukum pidana adalah hukum materiil,&rdquo; kata Kasatreskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bogor. Dia menyebutkan, pihaknya lebih mengutamakan pada pembuktian peristiwa pidana tersebut. Caranya yaitu melalui rekonstruksi untuk memperjelas materiil maupun peristiwa pidana yang terjadi. Mengenai ada atau tidaknya unsur kesengajaan, menurut dia, akan dibuktikan di persidangan. &rdquo;Namun di dalam fakta-fakta penyidikan hingga saat ini berdasar keterangan saksi juga tersangka, juga rekonstruksi, sampai saat ini kami belum menemukan permasalahan antara tersangka dan korban,&rdquo; ungkap Yohanes Redhoi Sigiro. Sigiro memastikan, Polres Bogor masih dipercaya untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. &rdquo;Kami rasa sampai saat ini insya Allah, kami amanah dan akan melaksanakan penyidikan ini secara profesional berdasar SCI atau secara ilmiah, tidak berdasar asumsi,&rdquo; ujar Sigiro. Polres Bogor melakukan rekonstruksi sebanyak 75 adegan kasus penembakan Bripda IDF di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sigiro, menjelaskan, proses rekonstruksi yang dilakukan secara tertutup pada Senin (7/8) siang hingga malam hari itu diperagakan dua tersangka, Bripda IMS dan Bripka IG. &rdquo;Ada dua tersangka yang hadir dan tidak digantikan. Kemudian juga saksi-saksi asli, tidak ada yang diperankan peran pengganti. Hanya korban yang memang diperankan oleh peran pengganti,&rdquo; ungkap Sigiro. Menurut dia, 75 adegan itu diperagakan secara rinci, mulai dari menuangkan minuman yang diminum secara bergilir, hingga tersangka yang hendak melarikan diri dari rusun usai penembakan. Sebelumnya, Bripda IDF tewas tertembak senjata api rakitan ilegal pada Minggu (23/7) di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua anggota Polri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bripda IMS dan Bripka IG. Keduanya dinyatakan melanggar kode etik kategori pelanggaran berat serta tindak pidana pasal 338. Bripda IMS dikenakan pasal 338 atau pasal 359 KUHP dan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Sedangkan untuk tersangka Bripka IG dikenakan pasal 338 juncto pasal 56 dan atau pasal 359 KUHP juncto pasal 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Keduanya terancam pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Polres Bogor dalami motif kasus penembakan Brigadir Polisi Dua Ignatius Dwi Frisco Sirage atau Bripda IDF. Polisi sudah gelar rekonstruksi

Sudah Gelar Rekonstruksi, Polres Bogor Masih Dalami Motif Penembakan Bripda IDF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Konferensi-Pers-Polisi-Tembak-Polisi-Fedrik-Tarigan-4JPG-553659356.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait kasus polisi tertembak di Rusun Polri Cikeas Minggu (23/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait kasus polisi tertembak di Rusun Polri Cikeas Minggu (23/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polri menjatuhkan sanksi etik maksimal terhadap Bripda IMS. Anggota Densus 88 pelaku penembakan Bripda Ignatius Dwi Frisco (IDF) itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keluarga Bripda Ignatius juga melaporkan Bripda IMS atas dugaan pembunuhan berencana. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Bripda IMS digelar Kamis (3/8). Terduga pelanggar hadir langsung dalam sidang di ruang Divpropam Polri, Gedung TNCC. "Dalam sidang KKEP yang diketuai Brigjen Agus Wijayanto diputuskan Bripda IMS di-PTDH," tegasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin (4/8). Dalam sidang tersebut juga diputuskan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selanjutnya, sanksi administratif penempatan khusus (patsus) selama tujuh hari terhitung sejak 28 Juli 2023. "Dengan putusan itu, pelanggar menyatakan banding," ujarnya. Dalam sidang KKEP itu, diyakini Bripda IMS menggunakan senjata api yang diperoleh dari Bripka IGD. "Yang pada prosesnya mengakibatkan Bripda IDF meninggal dunia," terangnya. Berikutnya, dalam sidang KKEP yang digelar kemarin, Bripka IGD diputuskan bersalah karena menguasai senjata api yang tidak sah. "Diputuskan memberikan sanksi PTDH," paparnya. Tindakan Bripka IGD juga dinyatakan sebagai perilaku tercela serta disanksi patsus selama tujuh hari di Divpropam Polri. Seperti IMS, IGD juga menyatakan banding. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/keluarga-korban-polri_pecat-3629799133.jpg" alt="SEDIH: Y Pandi, ayah Bripda IDF, bersama istri Inosensia Antonia Tarigas didampingi tim kuasa hukum seusai membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri, jakarta, Kamis (4/8), malam." width="100%">
<figcaption>SEDIH: Y Pandi, ayah Bripda IDF, bersama istri Inosensia Antonia Tarigas didampingi tim kuasa hukum seusai membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri, jakarta, Kamis (4/8), malam.</figcaption>
</figure> Kemarin keluarga Bripda Ignatius mendatangi Bareskrim untuk melaporkan IMS dan IGD dengan dugaan pembunuhan berencana. Jajang selaku kuasa hukum keluarga Bripda Ignatius ikut mendampingi. "Keluarga melihat kejanggalan saat proses gelar perkara," ujarnya. Menurut dia, Bripda Ignatius sengaja ditembak oleh kedua pelaku. Ada bukti yang cukup untuk melaporkan kedua pelaku. "Dengan dasar itu, kami melapor ke Bareskrim. Ada pasal 340, pasal pembunuhan berencana," jelasnya. Salah satu kejanggalan itu terkait dengan keterangan kepolisian yang menyebut senjatanya rakitan. Dia mengatakan, masih ada bukti lainnya yang bisa menentang statement kepolisian. "Tapi, nanti saja," ujarnya. Dalam kronologi yang disampaikan kepolisian, Bripda Ignatius tertembak setelah Bripda IMS mengeluarkan senjata dari tas. Senjata tersebut merupakan senjata rakitan yang dimiliki Bripka IGD. Belakangan diketahui, sebelum kejadian, pelaku penembakan menenggak minuman keras. (idr/c6/bay)

Polri menjatuhkan sanksi etik maksimal terhadap Bripda IMS. Anggota Densus 88 pelaku penembakan Bripda Ignatius Dwi Frisco (IDF).

Kasus Anggota Densus 88 Ditembak Senior, Polri Pecat Bripda IMS-Bripka IGD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/polisi-tewas-ditembak-3230835495.jpg" alt="DALAM KENANGAN: Foto mendiang Bripda Frisco di rumah keluarganya di Melawi." width="100%">
<figcaption>DALAM KENANGAN: Foto mendiang Bripda Frisco di rumah keluarganya di Melawi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepadanya, Densus 88 Polri hanya mengatakan bahwa sang anak, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage (IDF), sakit keras. Karena itu, dari rumahnya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Y. Pandi diminta segera berangkat ke Jakarta. "Awalnya saya tidak curiga. Mereka bilang anak saya sakit keras. Tapi, selama ini, anak saya tidak punya riwayat sakit,&rsquo;&rsquo; kata Pandi kepada Pontianak Post. Setiba di Jakarta, barulah apa yang sebenarnya terjadi disampaikan kepada Pandi. &rsquo;&rsquo;Tim Densus 88 Mabes Polri menjelaskan jika seorang anggota mengeluarkan senpi dari tas, dan senpi itu meledak mengenai anak saya,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada Kamis (27/7). Dia merasa kecewa dengan ketidakjelasan informasi itu. Membuatnya bertanya-tanya sepanjang perjalanan berjam-jam dari Melawi menuju ke Jakarta untuk menemui sang buah hati yang ternyata telah terenggut nyawanya. Dan, kemarin (28/7) setelah menganalisis CCTV di tempat kejadian perkara di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Polres Bogor mengungkapkan bahwa tragedi berdarah itu diawali dari Bripda IMS yang menenggak minuman keras (miras) bersama dua rekannya sesama anggota Polri, AN dan AY, pada Sabtu (22/7) pukul 20.40 WIB. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, saat itu Bripda IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut dalam keadaan magasin tidak terpasang. Setelah itu, IMS memasukkan senpi dan magasin ke dalam tas. Rekaman CCTV menunjukkan, pukul 01.39 WIB di hari berikutnya (23/7), korban IDF memasuki kamar saksi AN. Waktu itu, IMS kembali menunjukkan senjata api kepada korban. &rsquo;&rsquo;Saat tersangka menunjukkan senjata api itu kepada korban, tiba-tiba senpi tersebut meletus dan mengenai leher korban IDF. Terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tengkuk belakang sebelah kiri,&rsquo;&rsquo; jelas Rio, seperti dilansir Radar Bogor. Akibat kejadian itu, korban IDF meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Hingga kemarin, Polres Bogor telah memeriksa delapan saksi. Barang bukti yang telah disita, antara lain, rekaman CCTV, satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan nonorganik, satu selongsong peluru kaliber 45 ACP, dan satu proyektil serta handphone milik korban, tersangka, dan saksi. Polres Bogor juga menetapkan Bripda IMS dan Bripka IGD selaku pemilik senjata api sebagai tersangka. Kepada tersangka IMS, polisi menerapkan Pasal 338 dan atau 359 KUHP, dan atau UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara itu, tersangka IGD dikenai Pasal 338 juncto 56 dan atau 359 juncto 56 KUHP, dan atau UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. &rsquo;&rsquo;Ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun,&rsquo;&rsquo; tandas Rio. Pandi meminta pelaku dihukum dengan seadil-adilnya dan diproses secara terang benderang. Sementara itu, ibunda IDF, Inosensia Antonia Tarigas, mengungkapkan bahwa anaknya merupakan sosok yang sangat baik. &rsquo;&rsquo;Dia anak yang baik, tak pernah menyusahkan orang tua. Bahkan untuk meminta ini-itu sangat jarang. Memang ada kalanya dia ngotot minta sesuatu, tapi masih dalam batas kewajaran. Namanya juga anak-anak,&rsquo;&rsquo; ceritanya. Jenazah Frisco telah dimakamkan pada Rabu (26/7) di Melawi. Upacara pemakamannya dilakukan Polres Melawi dan disambut tangis haru keluarga besar di Nanga Pinoh Melawi. Sementara itu, Jelani Christo, pengacara keluarga korban, menyebut ada kejanggalan-kejanggalan dan keterangan-keterangan yang kurang tepat atas tewasnya Bripda Frisco. Karena itu, dia bersama tim pengacara akan mengungkap sejelas-jelasnya. Dia berpendapat jika Bripda Frisco bukan tertembak, melainkan ditembak. &rsquo;&rsquo;Kami bersama Lembaga Bantuan Hukum Mandau Borneo Keadilan, Aliansi Advokat Borneo Bersatu, serta Hotman Paris 911 akan menindak proses hukum ini untuk mendapat keadilan dan mengungkap sejelas-jelasnya,&rsquo;&rsquo; ucapnya, seperti dilansir Pontianak Post kemarin. Dia memastikan Front Borneo Internasional akan mengawal kasus tersebut. &rsquo;&rsquo;Begitu juga masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Dia mengatakan, selain hukum negara dijalankan, begitu pula hukum adat. &rsquo;&rsquo;Karena pihak keluarga juga sudah memberikan mandat kepada kami untuk mengungkap dan mengawal kasus ini,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (cok/c/var/c18/ttg)

Kepadanya, Densus 88 Polri hanya mengatakan bahwa sang anak, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage (IDF), sakit keras.

Peluru Tembus dari Leher sampai ke Tengkuk Kiri, Keluarga Yakin Bripda Frisco Ditembak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629363859697_copy_800x459.jpeg" alt="Ilustrasi penembakan anggota polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan anggota polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pengusutan kasus tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage (IDF) dilakukan secara transparan. Sejauh ini, tidak dijelaskan secara rinci mengenai kronologi tertembaknya korban. &rdquo;Kronologis serta penyebab tertembaknya Bripda IDF belum jelas hingga kini. Perlu ada proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dari Polri untuk mengungkap kasus ini,&rdquo; kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7). Bagus menjelaskan, peristiwa penembakan di internal Polri sudah terjadi berulang kali. Salah satu yang sudah terbongkar yakni pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.&nbsp; Berdasar pemantauan KontraS sepanjang Juli 2022 sampai Juni 2023 telah terjadi 29 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan anggota Polri.&nbsp; &rdquo;Kasus tewasnya Bripda IDF merupakan bukti bahwa extrajudicial killing masih terus terjadi hingga kini dan bahkan menelan korban dari institusi Polri itu sendiri,&rdquo; jelas Bagus. Sebelumnya, Anggota&nbsp;Densus&nbsp;88 Antiteror Polri Bripda&nbsp;IDF&nbsp;diduga tewas ditembak seniornya sesama anggota Polri Bripka IG dan Bripda IMS. Peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor pada Minggu (23/7) Pukul 01.40 WIB. &rdquo;Telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu atas nama Bripda&nbsp;IDF,&rdquo; kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (26/7). Kasus itu kini ditangani Tim Gabungan Propram dan Reskrim. Penyidik akan mendalami pelanggaran disiplin, kode etik, ataupun pidana yang dilakukan pelaku. &rdquo;Terhadap tersangka yaitu Bripda IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut,&rdquo; imbuh Ahmad Ramadhan.

KontraS minta pengusutan kasus tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage (IDF) dilakukan secara transparan

KontraS Desak Penembakan Bripda IDF Dibuka Transparan, Ungkit Kasus Pembunuhan Brigadir J