<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memotong alias menyunat hukuman Brigjen Prasetijo Utomo dari 3 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Prasetijo merupakan terpidana kasus pemalsuan sejumlah surat untuk kepentingan buronan kasus korupsi Djoko Tjandra.  Sebelumnya, Brigjen Prasetijo Utomo mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan PK terhadap Prasetijo Utomo dikabulkan oleh MK.  "Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan," ujar Andi Samsan saat dikonfirmasi, Senin (25/4).  Menurut Andi, Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena telah melakukan pemalsuan surat agar Djoko Tjandra bisa dengan bebas masuk ke Indonesia.  "Karena melakukan pemalsuan surat secara berlanjut dan setelah melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupinya. Menghancurkan benda-benda dengan mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama," katanya.  Sementara itu, merujuk dari situs kepaniteraan MA, sebagai Majelis Hakim Ketua PK adalah Eddy Army, kemudian anggota adalah Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi. "Amar putusan kabul," demikian dikutip dari situs kepaniteraan MA.  Sebelumnya pada 10 Maret 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun kurungan penjara terhadap Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo dinilai terbukti bersalah menurut hukum karena telah menyuruh, melakukan surat-surat yang dimaksud dalam kasus ini adalah mengenai surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan. Prasetijo dinilai melanggar hukum karena memfasilitasi Djoko Tjandra yang menjadi buronan atas kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

MA Sunat Hukuman Brigjen Prasetijo Utomo di Kasus Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya pun dijatuhi vonis berbeda.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, Polri menghormati penuh proses peradilan tersebut. Hal itu menjadi kewenangan penuh pengadilan.  "Ya tentunya kta wajib hargai keputusan pengadilan. Pada sisi lain pun yang bersangkutan masih memiliki upaya hukum lain. Ini pun perlu kita hargai," kata Rusdi kepada wartawan, Kamis (11/3).  Saat ini Polri masih menunggu kasus Napoleon dan Prasetijo memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah itu, baru bisa ditentukan nasib keanggotaan keduanya di Polri.  "Kita ikuti saja proses, tentunya ada upaya-upaya lain dari yang bersangkutan untuk mencapai pada keputusan yang inkracht mendapat kepastian hukum," jelas Rusdi.  Sebelumnya, Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia juga dijatuhkan hukuman denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.  “Mengadili, menyatakan terdakwa Brigjen Pol Prasetijo Utomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama tiga tahun dan enam bulan pidana dengan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3).  Majelis Hakim meyakini, Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah bersalah menerima uang suap sebesar USD 100.000. Uang suap itu diterima dari pengusaha Tommy Sumardi untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).  Sementara itu, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte divonis empat tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Napoleon juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama enam bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta.  Hakim meyakini, Irjen Napoleon terbukti secara sah bersalah menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 370 ribu. Suap itu bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari red notice interpol Polri, karena saat itu Djoko Tjandra masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus hak tagih bank Bali.

2 Jenderalnya Divonis Bersalah Kasus Djoko Tjandra, Ini Kata Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia juga dijatuhkan hukuman denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Brigjen Pol Prasetijo Utomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama tiga tahun dan enam bulan pidana dengan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3).  Majelis Hakim meyakini, Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah bersalah menerima uang suap sebesar USD 100.000. Uang suap itu diterima dari pengusaha Tommy Sumardi untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).  Dalam menjatuhkan amar putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Prasetijo dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam meberantas tindak pidana korupsi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.  Sementara itu untuk yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengabdi sebagai anggota Polri selama 30 tahun dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga."Mengakui menerima uang meski hanya USD 20 ribu," ujar Hakim Damis.  Prasetijo divonis melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Vonis terhadap Prasetijo lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Prasetijo hukuman dua tahun dan enam bulan penjara. Prasetijo juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan.  Mendengar vonis hakim, Prasetijo secara tegas menerima hukuman tersebut. Tetapi dia diberikan waktu selama tujuh hari untuk berpiki-pikir vonis hakim tersebut. "Saya terima yang mulia," pungkas Prasetijo.

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Brigjen Prasetijo: Saya Terima Yang Mulia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/trio-tersangka.jpg" alt="TRIO TERSANGKA: Dari kiri, Brigjen Prasetijo Utomo, serta Tommy Sumardi, dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TRIO TERSANGKA: Dari kiri, Brigjen Prasetijo Utomo, serta Tommy Sumardi, dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan atas kasus dugaan suap penghapusan red notice interpol Polri, untuk kepentingan Djoko Tjandra. Kedua jenderal polisi itu yakni, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.  "Insya Allah hari ini Rabu, 10 Februari 2021, pada kira-kira pukul 10.00 WIB atau 10.30 WIB akan diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Yang Mulia Bapak Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Damis, yaitu terdakwa Brigjen Prasetijo terlebih dahulu, dan setelah selesai salat zuhur dilanjutkan terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte," kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyo dalam keterangannya, Rabu (10/3).  Bambang menyampaikan, sidang putusan untuk kedua terdakwa penghapusan red notice itu akan digelar di ruangan sidang Prof.DR. Hatta Ali. Dia memastikan, persidangan digelar mematuhi protokol kesehatan yang ketat.  Terpisah, kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Santrawan Paparang menyampaikan, pembacaan putusan terhadap kliennya diagendakan sekitar pukul 13.00 WIB. Dia mengharapkan, Napoleon Bonaparte divonis bebas dari segala dakwaan oleh majelis hakim.  "Jam satu siang putusan Irjen Napoleon Bonaparte. Harapan kami penasehat hukum, bahwasanya majelis hakim membebaskan segala dakwaan klien kami Irjen Pol Napoleon. Karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana terurai di dalam pleidoi kami setebal 843 halaman," ucap Santrawan.  Senada juga disampaikan kuasa hukum Prasetijo Utomo, Rolas Sitinjak. Tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya putusan kepada majelis hakim.  "Iya benar sidang putusan (Brigjen Prasetijo Utomo). Kita percayakan majelis hakim akan memutuskan dengan adil. Mohon doanya," pungkas Rolas.  Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/12/2020/kasus-surat-jalan-palsu-djoko-tjandra-divonis-25-tahun-penjara/">Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara</a>  Jaksa meyakini, Irjen Napoleon Bonaparte menerima suap sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu. Suap itu bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari red notice interpol Polri, karena saat itu Djoko Tjandra masih berstatus DPO dalam kasus hak tagih bank Bali.  Sementara itu, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara. Prasetijo juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.  Jaksa meyakini Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah bersalah menerima uang suap sebesar USD 100.000. Uang itu berkaitan dengan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

Dua Jenderal Polisi Hadapi Vonis Dugaan Suap dari Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/prasetijo-utomo.jpg" alt="Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Sumut Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Brigjen Prasetijo Utomo telah dijatuhi vonis bersalah dalam kasus Surat Jalan palsu untuk terpidana kasus korupsi Djoko Tjandra. Meski demikian, proses hukum kepadanya belum selesai.  Kali ini Prasetijo harus menghadapi Sidang Kode Etik Polri. Tahapan ini guna menentukan status keanggotaannya di Korps Bhayangkara. Sebab, sampai dengan hakim menjatuhkan vonis, Prasetijo masih berstatus anggota Polri.  "Brigjen PU akan ditindaklanjuti dengan Sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Perkap 14/2011," kata Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Kamis (24/12).  Sambo mengatakan, tindak lanjut putusan hakim terhadap anggota kepolisian dalam suatu perkara merujuk pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003. Dalam aturan itu dijelaskan, anggota Polri dapat diberhentikan secara tidak hormat dari masa dinasnya usai dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.  "Propam Polri menunggu putusan inkracht," jelas Mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/terawan-diganti-budi-dekan-fk-ui-dunia-kesehatan-butuh-sosok-ceo/">Baca Juga: Terawan Diganti Budi, Dekan FK UI: Dunia Kesehatan Butuh Sosok CEO</a> Sebelumnya, terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan pengacaranya Anita Kolopaking divonis dua tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Djoko Tjandra terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana pemalsuan surat.  "Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara dua tahun dan enam bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad membacakan amar putusan di PN Jaktim, Selasa (22/12).  Majelis Hakim meyakini, Djoko Tjandra mengetahui pembuatan surat jalan palsu dan surat keterangan kesehatan Covid-19. Hakim meyakini, pembuatan surat kesehatan Covid-19 yang dibuat oleh Brigjen Prasetijo Utomo tidak sah.  Sedangkan Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo divonis tiga tahun penjara dalam kasus yang sama. Prasetijo terbukti melakukan surat jalan palsu terhadap terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.  "Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana tiga tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad membacakan amar putusan di PN Jakarta Timur, Selasa (22/12).

Bantu Buronan, Polri Segera Gelar Sidang Pemecatan Brigjen Prasetijo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo divonis tiga tahun penjara dalam kasus surat jalan palsu. Prasetijo terbukti melakukan surat jalan palsu terhadap terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.  "Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana tiga tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad membacakan amar putusan di PN Jakarta Timur, Selasa (22/12).  Majelis Hakim meyakini, Prasetijo menyalahgunakan kewenangannya untuk membuat surat jalan, surat kesehatan Covid-19 dan surat rekomendasi. Padahal, Prasetijo merupakan seorang polisi yang bisa menangkap Djoko Tjandra.  Sebab saat itu Djoko Tjandra merupakan DPO kasus hak tagih Bank Bali. Dia masuk ke Indonesia berupaya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas vonis dua tahun penjara terkait kasus tersebut.  "Berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan pembuktian, maka unsur dengan sengaja membuatkan, melepaskan orang telah terpenuhi," ujar Hakim Sirad.  Hakim menyebut, pembuatan surat jalan, surat kesehatan Covid-19 dan surat rekomendasi telah merugikan Mabes Polri. Mengingat Djoko Tjandra merupakan DPO kasus hak tagih Bank Bali.  Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Prasetijo dinilai membammyakan masyarakat, karena tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/12/2020/brigjen-prasetijo-utomo-dituntut-25-tahun-penjara/">Brigjen Prasetijo Utomo Dituntut 2,5 Tahun Penjara</a>  "Hal yang meringankan, terdakwa sopan dalam persidangan dan 30 tahun mengabdi sebagai anggota Polri," cetus Hakim Sirad.  Prasetijo Utomo terbukti melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1, dan Pasal 426 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP ayat 1, serta Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.  Vonis tiga tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Karena Jaksa hanya menuntut hukuman 2,5 tahun penjara terhadap Prasetijo.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uGTfLRRkdI4

Brigjen Prasetijo Utomo Divonis 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo dituntut hukuman dua tahun dan enam bulan, dalam kasus pengurusan surat jalan palsu. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini, Brigjen Prasetijo bersalah telah memerintahkan membuat dokumen-dokumen palsu.  "Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana terhadap Prasetijo Utomo dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Jaksa Yeni Trimulyani membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12).  Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Prasetijo berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.  Selain itu, sebagai pejabat negara atau penegak hukum, Prasetijo telah melanggar kewajiban jabatan atau melalukan tindak pidana menggunakan kesempatannya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.  "Hal meringankan terdakwa, belum pernah dihukum," ujar Jaksa Yeni.  Jaksa meyakini, jenderal polisi bintang satu itu bersalah lantaran telah memerintahkan untuk dibuatkan surat jalan, surat keterangan bebas Covid-19 dan surat kesehatan palsu untuk Djoko Tjandra. Padahal, saat terjadinya perkara, Djoko Tjandra berstatus sebagai terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dan buron sejak 2009.  Sebagai anggota Polri, seharusnya Prasetijo ikut membantu menangkap buronan negara. Prasetijo juga dinilai terbukti menghilangkan barang bukti dengan menyuruh anak buahnya membakar semua surat jalan palsu tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/12/2020/djoko-tjandra-dituntut-2-tahun-penjara-dalam-kasus-surat-jalan-palsu/">Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Surat Jalan Palsu</a>  "Melakukan tindak pidana secra berlanjut membiarkan orang yang dirampas kemerdekaan melarikan diri dan bersama-bersama melakukan tindak pidana menghalangi-halangi penyidikan menghancurkan barang bukti," cetu Jaksa Yeni.  Prasetijo dituntut melanggar Pasal tiga pasal sekaligus yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gEERRGWkiOk

Brigjen Prasetijo Utomo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri, <a href="https://www.jawapos.com/tag/brigjen-prasetijo-utomo/">Brigjen Prasetijo Utomo</a> mengakui menerima uang dari Tommy Sumardi senilai USD 20 ribu. Tommy merupakan terdakwa perantara suap penghapusan red notice <a href="https://www.jawapos.com/tag/djoko-tjandra/">Djoko Tjandra</a>.  Hal ini terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Prasetijo dalam sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/tommy-sumardi/">Tommy Sumardi</a> di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (1/12).  "BAP saudara poin E, pertemuan ketiga pada 4 Mei 2020 Haji Tommy datang ke ruangan saya dengan katakan ke saya 'tolong temani saya bertemu Pak Kadiv. Karena Pak Kadiv cari-cari saya, saya takut sendirian menghadap beliau', kemudian saya tanya 'kenapa' dijawab Haji Tommy 'tahu rese dia, gue dibilang nggak komitmen' dan kemudian saya dampingi Pak Haji Tommy ke ruangan Pak Kadivhubinter ke lantai 11 di Gedung TNCC," kata Jaksa membacakan BAP di ruang persidangan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2020/anak-buah-djoko-tjandra-akui-serahkan-uang-dolar-ke-tommy-sumardi/">Anak Buah Djoko Tjandra Akui Serahkan Uang Dolar ke Tommy Sumardi</a></li> </ul> "Sesampai di sana, bertemu Sespri dan disampaikan bahwa Pak Kadiv belum ada, sambil menunggu Pak Kadiv saya diajak ke restoran Merah Delima untuk temui teman Haji Tommy, setelah beberapa saat saya bersama Haji Tommy, kemudian ketika saya akan masuk gedung TNCC Haji Tommy menuju ke mobil di parkiran, kemudian Haji Tommy naik mobil Alphard warna putih jemput saya dan mengatakan 'bro masuk dulu', dan Haji Tommy memperlihatkan uang 10 ikat mata uang dolar Amerika ke saya," sambung Jaksa.  "Kemudian saya mengatakan 'wih ji uang lo banyak banget', kemudian dijawab Haji Tommy 'udah lu mau tahu aja', 'ini buat lo' dengan spontan Haji Tommy memberikan ke saya dua ikat (uang), masing-masing USD 10 ribu. Total USD 20 ribu, saya tanya 'nggak apa ini ji?' dia jawab 'kan lu temen gua masa nggak boleh ngasih temen'," beber Jaksa.  "Setelah itu kami cari parkiran, dan saya turun dari mobil Haji Tommy, kemudian turun saat itu kita naik ke lantai 11 ruangan Kadivhubinter, saat itu Pak Haji Tommy bawa paper bag warna hitam atau cokelat, kemudian saya tanya, katanya 'lo mau tahu aja', sesampainya di Kadivhubinter kami tidak ketemu (Irjen Napoleon). Ini gimana BAP saudara?" tanya Jaksa usai membacakan BAP.  Mendengar BAP yang dibacakan Jaksa, Prasetijo tidak membantahnya. Dia mengakui, menerima uang senilai USD 20 ribu dari Tommy Sumardi.  "Di dalam mobil tersebut tiba-tiba dia ambil, terus kemudian dia ambil uang serahkan ke saya 'ini bro untuk lo', 'Ji ini apaan?' 'udah ambil aja, 'ini uang untuk lo, uang persahabatan, udah kan lo sering bantu saya'," akui Prasetijo.  Kendati demikian, Prasetijo mengakui hanya menerima uang senilai USD 20 ribu. Dia menampik ada pemberian lain dari Tommy yang merupakan rekan dekat Djoko Tjandra.  "Nggak ada (penerimaan lain), hanya itu aja," tegas Prasetijo.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.  Tommy Sumardi didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LP6qnT470Dw

Brigjen Prasetijo Akui Terima Uang USD 20 Ribu dari Tommy Sumardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Sub Bagian Kejahatan Umum Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigadir Junjungan Fortes mengaku dijanjikan imbalan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus surat terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Namun tidak diungkapkan apa imbalan yang dijanjikan.  "Brigjen Prasetijo mengatakan, nanti kamu dapatlah, Kadivmu itu terima banyak," kata Fortes saat bersaksi untuk terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (26/11).  Kadiv yang dimaksud Prasetijo merupakan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Saat itu, Napoleon masih menjabat sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Internasional Polri. Fortes mengungkapkan, pada 9 April 2020 Brigen Prasetijo meminta dirinya untuk membuat konsep surat terkait dengan Djoko Tjandra. Perintah itu disampaikan Prasetijo melalui pesan aplikasi WhatsApp.  "Brigjen Prasetijo memerintahkan untuk membuat surat dari sipil ke Kadiv Hubinter Polri menyatakan Djoko Tjandra adalah orang yang tidak bersalah berdasarkan putusan PK, saat itu perintahnya melalui Whatsapp," ujar Fortes.  Dalam dakwaan Djoko Tjandra, Tommy Sumardi yang merupakan perantara suap dari Djoko Tjandra, pada 9 April 2020 mengirimkan pesan melalui WhatsApp berisi file surat dari istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran. Brigjen Prasetijo Utomo kemudian meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes yang memerintahkan untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan red notice sesuai konsep Divhubinter Polri.  Setelah mendapat perintah dari Prasetijo, Fortes melaporkan ke Kabag Kejahatan Umum Divhubinter Polri Tommy Dwi Hariyanto. Tak berbelit, dia pun menjalankan arahan dari Brigjen Prasetijo. "Setelah itu saya tidak tanya lagi, saya kembali ke ruang kerja karena disampaikan Pak Tommy 'Laksanakan saja perintah jenderal'," cetus Fortes.  Setelah mengedit surat yang diperintahkan Prasetijo, Fortes lantas melakukan pertemuan pada 4 Mei 2020. Dalam pertemuan itu, Prasetijo meminta Fortes untuk mengedit surat Anna Boentara tersebut. Lantas dalam pertemuan itu, Prasetijo menjanjikan Fortes akan mendapat imbalan. "Nanti kamu dapatlah kadivmu itu terima banyak," pungkas Fortes.  Dalam perkara ini, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra didakwa menyuap dua jenderal polisi senilai SGD 200 ribu dan USD 420 ribu. Pemberian suap itu bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM.  Dua jenderal Polri yang diduga menerima suap yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu. Selain itu kepada mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Djoko Tjandra diduga menyuap dua jenderal polisi untuk mengupayakan namanya dihapus dari DPO yang dicatatkan pada Ditjen Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.  Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Saksi: Pak Tommy Sampaikan Laksanakan Saja Perintah Jenderal!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/djoko-tjandra.jpg" alt="HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Setyo Wasisto ditelisik mengenai red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Setyo pernah menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol pada 2013-2015.  Setyo mengaku pernah mengingatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM maupun Kejaksaan Agung terkait kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Karena, pada 2015 ada kabar orang tua Djoko Tjandra meninggal dunia.  "Saya menyurat ke Ditjen Imigrasi tanggal 12 Februari 2015. Alasan saya membuat surat karena mendapat laporan dari anggota, orang tua dari Djoko Tjandra meninggal dan disemayamkan di rumah duka di Jakarta. Kami menyurat berdasar referensi red notice," kata Setyo saat bersaksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/11).  "Kami menjelaskan bahwa Djoko Tjandra adalah buronan DPO Kejagung. Kami juga mencantumkan ada dua identitas, karena kami mendapat ada adendum dari red notice, adanya identitas baru dari, nomor paspor dari negara Papua Nugini," sambungnya.  Setyo mengaku tidak mendapat surat balasan dari Imigrasi saat itu. Kendati demikian, saat itu ada tim yang berjaga di tempat prediksi Djoko Tjandra akan datang.  "Tidak ada surat balasan, tetapi kami langsung bergerak. Ada tim Interpol, Bareskrim, Jejagung dan Imigrasi. Kami ingat betul mendapat laporan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, baik di rumah duka, pemakaman, maupun di Bandara Halim. Ternyata nihil tidak diketemukan," ujar Setyo.  Purnawirawan polisi jenderal bintang tiga ini tidak mengetahui apakah nama Djoko Tjandra masuk ke dalam sistem pencekalan Imigrasi atau tidak. Karena sifat NCB Interpol hanya mengingatkan, adanya prediksi DPO akan masuk ke Indonesia.  "Tetapi harapan kami mengingatkan, karena ada potensi Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Karena orang tuanya meninggal," tandasnya.  Dalam perkara ini, mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas Penyidik PNS Polri, Brigjen Prasetijo Utomo didakwa menerima suap sebesar USD 150 ribu atau setara Rp 2 miliar. Penerimaan suap tersebut dilakukan untuk menghapus nama terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra dalam red notice Interpol Polri.  Prasetijo didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qf-0sFMBdFk

Mantan Kadiv Humas Polri Bersaksi, Ingatkan Kedatangan Djoko Tjandra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Brigjen Prasetijo Utomo

Berita Terkini