<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/TERORIS_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menunjukkan foto dan senjata yang digunakan pelaku penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. MIFTAHULHAYAT /JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menunjukkan foto dan senjata yang digunakan pelaku penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. MIFTAHULHAYAT /JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Intelijen Negara (BIN) sebenarnya telah memantau Syahrial Alamsyah jauh sebelum dia menikam Menko Polhukam Wiranto Kamis lalu (10/10). Pengintaian bahkan berjalan sejak tiga bulan lalu. Namun, Densus 88 Antiteror waktu itu belum menangkap Syahrial. Sebab, bukti-bukti permulaan dianggap belum cukup.  Hal tersebut diungkapkan Kepala BIN Budi Gunawan saat menengok Wiranto kemarin. Dia mengatakan, BIN juga mengikuti pergerakan Syahrial alias Alam. Jejaknya sempat diketahui berada di Kediri, lalu pindah ke Bogor. Selanjutnya, anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi itu tinggal di Menes, Pandeglang.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo juga membenarkan bahwa gerak-gerik Syahrial telah terpantau Densus 88. ”Namun, belum dilakukan penangkapan selama masa itu,” paparnya. Sebab, untuk menangkap terduga teroris, dibutuhkan sejumlah bukti. ”Bukti itu didapatkan dari sejumlah tahapan kelompok teroris,” ujarnya.  Densus 88 baru bisa menangkap terduga teroris bila menempuh lima tahapan. Pertama, berjaga-jaga. Istilah itulah yang digunakan kelompok teror untuk masa membangun komunikasi dengan calon anggota, baik bertemu fisik maupun media sosial. ”Setelah berjaga-jaga, ada tahap taklik umum,” paparnya.  Untuk taklik umum, biasanya tokoh dari kelompok teror memberikan doktrin. Baik ajaran teroris maupun cara-cara jihad. ”Tahap ini dalam rangka mematangkan mental dan spiritual dari seorang calon anggota kelompok teror,” jelasnya. Tahap ketiga berupa taklim khusus. Bisa dilakukan secara tatap muka langsung atau melalui media sosial. ”Tahap keempat adalah penilaian dari tokoh senior terhadap kemauan yang kuat untuk bergabung dengan kelompok,” terangnya.  Tahap terakhir berupa i’dad, semacam latihan perang atau latihan lainnya. Dengan target lawan pemerintah atau kepolisian. ”Baru kemudian bisa melakukan perencanaan amaliah,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Densus baru bisa melakukan penangkapan dengan preventive strike atau serangan pencegahan bila barang bukti permulaan cukup saat anggota teroris itu setidaknya telah sampai tahap keempat atau kelima. ”Masalahnya, Syahrial belum sampai ke sana,” tuturnya.  Dedi menjelaskan, Syahrial baru sampai tahap ketiga, mendapatkan taklim khusus. Taklim khusus itu dilakukan Abu Zee, amir JAD Bekasi, yang telah tertangkap.  Saat Syahrial berada di Menes, Densus 88 juga belum menemukan bukti bahwa dia akan melakukan teror. ”Itulah mengapa belum bisa ditangkap,” papar dia di kantor Divhumas Polri kemarin (11/10). Apalagi, sesuai keterangan Syahrial, aksi penusukan itu dilakukan secara spontan. Awalnya dia hanya melihat helikopter yang diikuti berduyun-duyunnya warga menuju alun-alun. ”Kalau Syahrial menyebut helikopter itu kapal. Syahrial juga mengaku sedang khawatir dan stres karena pimpinannya, Abu Zee, tertangkap,” paparnya.

Alasan Densus 88 Belum Tangkap Abu Rara sebelum Penusukan Wiranto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/karopenmas-dedi.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri akhirnya menetapkan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith (AB) sebagai tersangka dalam kasus rencana kerusuhan. Peran AB cukup signifikan. Dia diduga merekrut dua orang, yakni S dan OS. ”Dua orang ini mencari orang yang memiliki kemampuan membuat bom molotov,” ujar Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.  OS bertugas menerima dana untuk pembuatan bom molotov. Dana tersebut akan diberikan kepada eksekutor yang rencananya memprovokasi dengan menggunakan bom molotov. ”OS dan S ini lalu menyuruh JAF, AL, NAD, dan SAM yang mampu membuat bom molotov.” ucapnya. Empat orang itu sekaligus menjadi eksekutor dalam rencana menunggangi aksi mujahid 212.  OS juga merekrut YF, AL, dan FEB. Ketiganya diberi uang untuk membeli keperluan material bom molotov. ”Saat ini masih didalami kembali,” katanya. Yang pasti, semua orang tersebut telah berstatus tersangka. ”Ada sepuluh orang tersangka,” ungkapnya.  Dedi menerangkan, kendati masih proses pendalaman, mastermind dan tiap layer kasus tersebut telah diketahui. ”Mastermind-nya masih AB, tapi dilihat lagi kemungkinan lainnya,” jelas dia.  Motif kelompok tersebut, imbuh Dedi, memang membuat aksi demonstrasi menjadi kerusuhan. Targetnya, kerusuhan itu bisa menggagalkan pelantikan anggota DPR.  Kementerian Agama (Kemenag) ikut merespons penangkapan dosen IPB. Sebab, kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin tersebut juga memiliki dosen PNS serta perguruan tinggi negeri.  Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Arskal Salim mengatakan, jumlah dosen PNS di Kemenag mencapai 13 ribuan orang. ”Kami berharap dosen PTKIN (perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, Red) tetap setia pada program Kemenag, yakni moderasi beragama,” ucapnya.

Polisi Tetapkan Sepuluh Tersangka Dugaan Kasus Rencana Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KARHUTLA_JOHANNYRADAR-TARAKAN_Radar-Tarakan.jpg" alt="KARHUTLA: JOHANNY/ RADAR TARAKAN" width="100%">
<figcaption>KARHUTLA: JOHANNY/ RADAR TARAKAN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga saat ini terdapat 249 tersangka kasus karhutla. Perinciannya, 243 tersangka individu dan 6 tersangka korporasi. Nah, Polri akan meneliti lagi tersangka individu untuk menemukan tersangka yang ternyata diperintah korporasi. ”Tentu kami tidak berhenti di sini. Perlu dilihat lagi tersangka individunya,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.  Dengan jumlah tersangka individu yang banyak, jelas Dedi, perlu didalami seberapa jauh sindikat karhutla atau peran korporasi. Untuk itu, Bareskrim Polri juga turun guna membantu penanganan perkara. ”Memberikan asistensi sekaligus mengecek semuanya,” ucap dia.  Saat ini diketahui, 80 persen hutan dan lahan yang terbakar bukan milik individu atau perusahaan. Namun, perlu dilakukan pengawasan setelah lahan tersebut terbakar. Kalau setelah lahan itu terbuka ternyata ditanami pohon sawit atau sebagainya, proses hukum bisa kembali dimulai. ”Ini instruksi pimpinan Polri. Kalau tahun depan berubah jadi kebun perusahaan, proses penyelidikan dilakukan,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/karopenmas-dedi-640x326.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Sementara itu, pelaku usaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung pemerintah melakukan penegakan hukum kasus karhutla. Juru Bicara Gapki Tofan Mahdi menyatakan, seluruh anggota asosiasi memahami dan taat pada regulasi pemerintah dengan semangat untuk membangun sawit berkelanjutan melalui Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO).  ”Anggota Gapki juga memahami bahwa tidak satu pun regulasi di Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi pemerintah lain yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Tofan di Jakarta kemarin (21/9).  Dengan jelasnya aturan tersebut, kata Tofan, Gapki berupaya objektif. Artinya, jika memang terbukti ada perusahaan yang melanggar, Gapki mendukung langkah penegakan hukum. ”Kalau ada korporasi yang sengaja membakar lahan, itu tindakan konyol, sama dengan bunuh diri. Karena itu, semua pihak harus objektif melihat persoalan ini,” tuturnya.  Selain litigasi, Gapki mendukung mitigasi pemerintah menuntaskan karhutla yang terjadi selama hampir 22 tahun. Yakni dengan menerapkan kebijakan membuka lahan tanpa membakar (zero burning policy), membentuk divisi fire protection di perusahaan perkebunan, serta bekerja sama dengan masyarakat membangun 560 desa siaga api.

Polri Dalami Tersangka Karhutla yang Diperintah Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_RILIS-TERORIS_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="TERORIS: Mabes Polri mengungkap penangkapan tersangka terduga terorisme olehDensus 88, beberapa waktu lalu. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERORIS: Mabes Polri mengungkap penangkapan tersangka terduga terorisme olehDensus 88, beberapa waktu lalu. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Densus 88 Antiteror membeber penangkapan seorang terduga teroris di Bogor kemarin. Polisi menyebutkan, yang bersangkutan bukan terduga teroris biasa. Pria berinisial E alias Pak Jenggot itu bahkan memiliki laboratorium untuk pembuatan bom.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, berawal dari pengakuan terduga teroris yang berinisial TH di Jawa Tengah, semua terungkap. Dalam penyidikan, TH mengatakan, terdapat kelompok teroris pimpinan Virgie Abu Hamzah di sekitar Bogor. "TH ditangkap 13 April, Pak Jenggot ditangkap pekan ini," terang Dedi.  Dari sanalah penyidikan dikembangkan hingga akhirnya Pak Jenggot bisa diringkus. Saat ditangkap di rumahnya di Cibinong, Bogor, Pak Jenggot ternyata memiliki laboratorium uji coba bahan peledak atau bom. Dari laboratorium itu, disita enam bom high explosive atau berdaya ledak tinggi. "Ada yang dari bahan TATP (triaseton triperoksida) dan bahan lain," tutur dia.  TATP adalah bahan bom yang mudah meledak. TATP juga memiliki daya ledak tinggi. Bahkan, dampak ledakannya mencapai radius 300 meter. Menurut dia, bahan peledak itu diracik dengan bahan dasar yang Pak Jenggot dapatkan dari membeli secara online. Saat ini polisi sedang memburu penjual bahan peledak tersebut. Kemampuan Pak Jenggot meracik dan merakit bom tidak sembarangan. Dedi menjelaskan, Pak Jenggot merupakan alumnus ISIS di Syria. "Beberapa tahun lalu dia diketahui balik dari Syria," terang dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_-Dedi-Prasetyo_MIFTAHULHAYAT-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Bagaimana penangkapan terduga teroris di Gresik? Dedi menjelaskan, penangkapan di Gresik masih dikembangkan. Terduga teroris Agus Suparnoto masih diperiksa untuk mengetahui hubungannya dengan kelompok teroris lain. "Bagaimana perannya dan keterlibatannya," katanya.  Sementara itu, Nur Ilam, ibu lima anak, tidak menduga bahwa suaminya, Agus Suparnoto, 44, terlibat jaringan teroris. Agus diduga masuk jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Kemarin (18/5) lelaki yang bekerja sebagai tukang servis komputer dan sopir panggilan tersebut ditangkap tim Densus 88.  Agus Suparnoto alias Krisna dibekuk ketika hendak pulang seusai salat Subuh berjamaah di Musala Ridho Allah, sekitar 100 meter dari rumah kontrakannya di Blok F Perumahan Griya Suci Permai (GSP), Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gresik. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 04.30. "Tadi pagi suami saya dibawa orang. Lalu, rumah saya digeledah banyak polisi. Tapi, mereka sopan-sopan," kata Nur.  Dalam penggeledahan itu, tambah dia, sejumlah barang bukti dibawa petugas. Antara lain, laptop, handphone, dan dompet.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_-Dedi-Prasetyo_MIFTAHULHAYAT-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dari Laboratorium Pak Jenggot Polisi Sita 6 Bom Berdaya Ledak Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hacker-Koko.jpeg" alt="Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan MAA, pemuda asal Payakumbuh, Sumatera Barat, mendapat sorotan dari Ethical Hacker Indonesia. Walaupun menerobos sistem keamanan website KPU, tindakan pemuda asal Payakumbuh itu diklaim berniat baik.  Founder &amp; Contributor di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/04/2019/polisi-tangkap-penerobos-sistem-keamanan-website-kpu/">Ethical Hacker Indonesia</a> Teguh Aprianto yang mengetahui kasus tersebut langsung menemui pemuda yang diketahui bernama Arik Alfiki itu.  Dari pertemuannya dengan Arik, Teguh Aprianto menyampaikan sejumlah hal. Dia menceritakan, kasus itu bermula pada 2 April 2019, ketika Arik Alfiki menemukan Bug Open Redirection di website KPU. Lantas Arik melaporkan persoala itu ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  "3 April 2019 balasan pertama dari BSSN mengucapkan terima kasih," ujar Teguh berdasar keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Rabu (24/4).  Tak hanya mengucapkan terima kasih, pada 4 April pihak BSSN melalui e-mail pun meminta informasi pribadi Arik seperti KTP dan lain-lain. Lalu tepatnya 11 April 2019, pemuda itu dihubungi salah satu anggota BSSN bernama Adria untuk memberikan informasi bahwa bug tersebut sudah diperbaiki.  Pada 18 April 2019 Arik lantas memeriksa kembali web KPU apakah bug tersebut sudah ditutup dan melakukan penetration testing untuk menemukan bug yang lain. Ketika itu dia tidak menemukan bug dan mendapatkan akses apa pun ke website KPU.  Mirisnya, upaya niat baik dari Arik itu malah mendapat perlakuan bertolak belakang. Dia malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 19 April 2019.  Laporan tersebut pun diteruskan dan ditindaklanjuti dengan penangkapan Arik pada 21 April 2019. Penangkapan itu berdasar laporan yang dibuat oleh KPU.Penyelenggara Pemilu itu menganggap perbuatan Arik itu adalah illegal access. "23 April 2019, digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut," beber Teguh.  Saat ini, kata dia, Arik sudah tidak ditahan dan tinggal di rumah pamannya. Namun, pemuda itu masih belum boleh meninggalkan Jakarta selama beberapa hari ke depan.  Teguh mengaku mengenal Arik dan melihatnya sebagai pemuda yang sangat aktif melakukan aktivitas penetration testing dengan tujuan mendapatkan reward dari program bug bounty. Apabila menemukan sebuah bug atau pun celah, sudah pasti akan dilaporkan ke pihak terkait. "Tujuannya baik, sama sekali tidak ada bermaksud mengganggu atau pun merusak," jelasnya.  Untuk itu, pihaknya akan diberikan pendampingan dan bantuan hukum dari Ethical Hacker Indonesia yang bekerja sama dengan Tordillas. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa #ArikBukanKriminal," tegas Teguh.  Sementara itu, Teguh menyarankan kepada para pentester dan bug bounty hunter untuk menghindari melakukan penetrasi testing ke website ataupun aplikasi milik KPU. Sebab saat ini masih dalam situasi Pilpres dan KPU masih melakukan penghitungan suara.  Sebelumnya Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo sudah membenarkan ada penangkapan terhadap seorang yang menerobos sistem keamanan website KPU. Namun Dedi belum bisa menjelaskan secara rinci terhadap kasus itu. Rencananya, kepolisian akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat terkait penangkapan ini.  “Betul (ada penangkapan). Tunggu ekposenya dari Dit Siber. Nanti akan kita prescon bersama KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo,” katanya kepada JawaPos.com, Rabu (24/4).

Ethical Hacker Indonesia Dampingi Penerobos Website KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/calon-istri-teroris-sibolga-tewas-bunuh-diri_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemuda asal Payakumbuh, Sumatera Barat kabarnya diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Senin (22/4). Dia diduga mengakses secara ilegal website KPU RI, Kpu.go.id.  Dari informasi yang diterima JawaPos.com, pemuda berinisial MAA itu mengakses secara ilegal website KPU pada Kamis (19/4) atau sehari setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2019. Dia disebut-sebut menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dana atau melakukan tindakan berakibat terganggunya sistem elektronik terhadap website KPU.  AMM kabarnya menerobos sistem KPU dngan menggunakan komputer di salah satu warung internet di Payakumbuh pada siang hari. Dia melakukan penetrasi tes ke website KPU melalui tools accunetix untuk Web Crawler dan scan folder SQL Map untuk injeksi SQL dan payload.  Selama melakukan aksi itu, MAA menemukan celah “open redirect” di situs KPU namun tidak mendapatkan celah pada SQL Injeksi.  Sebelumnya, pemuda itu sempat mengirimkan e-mail ke pusat bantuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di bantuan70@bssn.go.id pada 1 April 2019. Dalam e-Mailnya itu, MAA menyampaikan bahwa dirinya menemukan celah kelemahan di website KPU.  Karopenmas Brigjen Dedi Prasetyo ketika dikonfirmasi membenarkan ada penangkapan yang dilakukan pihaknya terhadap seorang yang menerobos sistem keamanan website KPU. Namun dia belum bisa menjelaskan secara rinci terhadap kasus ini.  Rencananya, kepolisian akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat terkait penangkapan ini. "Betul (ada penangkapan). Tunggu ekposenya dari Dit Siber. Nanti akan kita prescon bersama KPU, Bawaslu dan Kemenkominfo," katanya kepada JawaPos.com, Rabu (24/4).

Polisi Tangkap Penerobos Sistem Keamanan Website KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cegah-aksi-teror-pembelian-bahan-peledak-didata_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahan peledak yang dimiliki kelompok Abu Hamzah mencapai 300 kg. Hal tersebut menjadi tanda tanya besar dari mana kelompok itu bisa mendapatkan bahan peledak tersebut. Karena itu, Polri diminta mendorong peningkatan pengawasan jual beli bahan peledak. Mulai bahan peledak siap pakai hingga berbagai bahan campurannya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, Densus 88 Antiteror masih mendalami asal muasal bahan peledak tersebut. Bisa jadi ada pemasok bahan peledak untuk kelompok Abu Hamzah. "Tidak menutup kemungkinan," ujarnya. Menurut dia, peningkatan pengawasan terhadap jual beli bahan peledak sangat penting. Apabila pembelian bahan peledak terdeteksi sejak awal, tentu upaya pencegahan lebih cepat dilakukan. "Makanya kami kaji untuk mengetahui apa solusinya," ucapnya. Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar menjelaskan, selama ini bahan peledak atau zat kimia yang bisa diracik untuk menjadi bahan peledak memang dijual bebas. "Sebenarnya bukan bahan peledak, tapi bisa digunakan untuk menjadi bahan peledak," paparnya. Karena itu, lanjut dia, menjadi penting untuk mendata setiap orang yang membeli bahan peledak atau bahan yang bisa diracik menjadi bahan peledak. "Setiap pembelian perlu untuk menyertakan identitas sehingga dapat diawasi," jelasnya. Sementara itu, kasus peledakan bom di Kabupaten Sibolga tidak menghalangi rencana Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi wilayah tersebut. Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Sibolga pagi ini (17/3).&nbsp;

Cegah Aksi Teror, Pembelian Bahan Peledak Didata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pileg-di-daerah-paling-rawan_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerawanan pemilu menjadi atensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sampai saat ini mereka terus berusaha mengantisipasinya dengan melakukan sejumlah persiapan. Mabes Polri sudah meminta seluruh jajaran polda maupun polres bersiap diri. Khususnya di daerah yang sudah terdata dalam peta kerawanan pemilu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, ada perbedaan signifikan antara Pemilu 2014 dan pemilu tahun ini. Sebab, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat secara serentak pada hari yang sama. Baik level DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun anggota DPR dan DPD di pusat. Untuk itu, dibutuhkan persiapan matang agar pemilu (pilpres dan pileg) serentak berjalan lancar. Dedi menyebutkan beberapa hal yang diantisipasi instansinya sebagai kerawanan. Di antaranya protes atau unjuk rasa. "Paling rawan pileg yang ada di daerah. Di antara pendukung caleg itu memiliki militansi tinggi," ungkap dia. Hal tersebut sangat mungkin terjadi lantaran antarcaleg dalam satu partai pun berebut kursi. Belum lagi aturan terkait ambang batas minimal yang jadi target setiap partai. Dalam kondisi demikian, beber Dedi, praktik kampanye hitam, politik uang, sabotase, dan kemudian manipulasi hasil pemungutan suara rawan terjadi. Berdasar data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedikitnya terdapat 15 daerah yang dinilai masuk kategori rawan. Di antaranya adalah Aceh, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jogjakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Dedi juga menjelaskan bahwa instansinya sudah memetakan daerah rawan berdasar perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kerawanan tinggi adalah Maluku Utara, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah," papar jenderal polisi dengan bintang satu itu. Di level kabupaten/kota, beberapa daerah rawan juga sudah dipetakan Polri. Antara lain Boven Digul, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Sarangi, dan Jaya Wijaya. Ada juga Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Banjar, Kepulauan Tidore, Bengkulu, dan Jogjakarta yang termasuk daerah yang ditandai Polri sebagai kabupaten/kota rawan. Dari daerah-daerah tersebut, beberapa daerah di Papua termasuk yang dianggap rawan lantaran ada berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi di sana. Dedi memastikan bahwa seluruh polda maupun polres sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, antara lain menggelar beberapa operasi.&nbsp;

Pileg di Daerah Paling Rawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beda-argo-dan-dedi-soal-pemanggilan-plt-ketum-pssi_m_.jpg" alt="Kepala Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kepala Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Kepala Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono berbanding terbalik dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Hal itu terkait pemanggilan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Saat ditanya kapan Joko akan tetap diperiksa Satgas Antimafia Bola, Argo mengetakan belum diagendakan. "Belum ada agenda," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (21/1). Sementara itu, Dedi mengatakan bahwa Joko harusnya diperiksa pekan lalu. Sebagai Wakil Ketua Umum PSSI minggu lalu, Joko mengaku siap memberikan keterangan. Namun, karena harus menghadiri kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), yang bersangkutan minta diundur pada Kamis, 24 Januari 2019. "Selesai kongkres, dia akan memberikan keterangan. PSSI mendukung full mendukung kinerja Satgas Antimafia Bola dalam menuntaskan match fixing atau pengaturan skor di Indonesia," tutur Dedi di Kompleks Mabes Polri hari ini. Sekadar informasi, tak hanya Joko, Komite Eksekutif (Exco) PSSI Papat Yunisal pekan lalu juga mangkir dari panggilang penyidik. Seluruh pejabat PSSI yang dipanggil meminta pengaturan jadwal ulang pekan ini.&nbsp;

Beda Argo dan Dedi Soal Pemanggilan Plt Ketum PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-naik-ke-penyidikan-tersangka-match-fixing-akan-bertambah_m_-1.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa kemungkinan besar naiknya status kasus match fixing akan dilakukan pekan depan" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa kemungkinan besar naiknya status kasus match fixing akan dilakukan pekan depan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus match fixing bakal menjerat banyak orang. Pasalnya, Polri mengisyaratkan akan semakin banyak kasus match fixing yang naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa kemungkinan besar naiknya status kasus match fixing akan dilakukan pekan depan. Setelah gelar perkara memutuskan bahwa alat bukti yang dimiliki cukup. "Kita tunggu saja," paparnya. Bila statusnya naik, konstruksi kasus tersebut sudah lebih jelas. Peristiwa pidananya dalam pertandingan apa dan siapa yang menjadi tersangka. &rdquo;Karena itu tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus match fixing akan bertambah,&rdquo; terangnya. Menurutnya, kasus match fixing yang ditangani tersebut akan membongkar tuntas bagaimana modus mafia bola. Dari pejabat yang memiliki kewenangan hingga ke pelaku teknis di lapangan. &rdquo;Yang paling penting ini tidak hanya di Liga 3 dan 2,&rdquo; paparnya. Bila ada pidana yang terjadi dalam Liga 1 tentu Polri akan bekerja serius membongkarnya. Hingga tidak ada lagi mafia bola yang bisa bernafas lega. &rdquo;Yang terlibat, pasti dimintai pertanggungjawaban,&rdquo; ujarnya. Kemungkinan besar salah satu kasus match fixing yang akan naik status adalah pengaturan skor pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC, baik di babak kedua dan babak delapan besar. Dittipidkor Bareskrim Brigjen Erwanto Kurniadi sempat memberikan isyarat naik statusnya kasus tersebut. Menurutnya, setiap saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan nantinya akan bisa dilakukan upaya paksa. &rdquo;Saat statusnya sudah penyidikan,&rdquo; tegasnya. Kasus yang ditanganinya tidak akan berjalan di tempat. Melainkan akan tetap berjalan hingga bisa mengungkap perbuatan pidana yang terjadi. &rdquo;Tidak ada yang bisa menghambat,&rdquo; jelasnya.

Selain Naik ke Penyidikan, Tersangka Match Fixing Akan Bertambah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#brigjen dedi prasetyo

Berita Terkini