<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/ripple-998316085.jpg" alt="CEO Ripple Brad Garlinghouse. (IQ.wiki)" width="100%">
<figcaption>CEO Ripple Brad Garlinghouse. (IQ.wiki)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; CEO Ripple Brad Garlinghouse mengungkap adanya lonjakan minat dari lembaga keuangan Amerika Serikat terhadap teknologi Ripple dan aset digital XRP. Ini terjadi setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara resmi mengakhiri penyelidikannya terhadap Ripple, yang selama ini membayangi masa depan perusahaan berbasis blockchain itu di pasar AS. Dalam wawancara eksklusif bersama FOX Business, Senin (24/3), Garlinghouse menyebut keputusan SEC sebagai kemenangan besar untuk industri kripto secara keseluruhan, bukan hanya Ripple. Ia menegaskan bahwa Ripple adalah salah satu perusahaan kripto pertama yang digugat oleh SEC, dan sejak awal mereka percaya bahwa SEC berada di pihak yang salah secara hukum dan sejarah. &ldquo;Butuh waktu lebih lama dari yang kami harapkan&mdash;lebih dari USD 150 juta atau sekitar Rp 2,43 triliun untuk biaya hukum. Tapi kami sangat puas dengan hasil akhirnya. Ini membuka kembali pasar AS untuk kami,&rdquo; ujar Garlinghouse. Selama masa ketidakpastian regulasi, Ripple lebih fokus ke pasar global. Sekitar 95 persen klien Ripple saat ini berasal dari luar AS, termasuk institusi finansial besar seperti HSBC dan BBVA. Namun setelah keputusan SEC dan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden, Ripple mencatat lonjakan aktivitas domestik yang signifikan. &ldquo;Dalam enam minggu setelah Trump terpilih, kami menandatangani lebih banyak kesepakatan di AS dibandingkan enam bulan sebelumnya,&rdquo; ungkap Garlinghouse. Ia menyebut bahwa teknologi Ripple bukan hanya akan mengubah sistem pembayaran, tetapi juga bisa diterapkan untuk penyelesaian transaksi properti hingga sekuritas. Lonjakan minat ini juga dipicu oleh dua perintah eksekutif baru dari Trump dalam agenda pro-kripto-nya, termasuk inisiatif pembentukan Cadangan Strategis Bitcoin dan stok aset digital nasional. Dalam pidatonya di Digital Asset Summit pekan lalu, Trump menyebut bahwa stablecoin berbasis dolar AS akan memperkuat dominasi dolar secara global. Garlinghouse menyebut perubahan ini sebagai &ldquo;pembuka kunci besar&rdquo; bagi industri keuangan AS. &ldquo;Bank-bank yang tadinya ragu untuk menyentuh teknologi kripto, sekarang mulai tertarik dan mau terlibat. Itu penting, bukan hanya untuk Ripple, tapi untuk seluruh industri,&rdquo; katanya. Ia juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang jelas dari Kongres, tidak hanya dari perintah eksekutif presiden. Garlinghouse memuji peran legislator seperti Senator Cynthia Lummis dan Anggota Kongres French Hill, yang tengah memperjuangkan regulasi stablecoin dan struktur pasar kripto agar industri ini bisa berkembang dengan kepastian hukum. Garlinghouse menegaskan bahwa status hukum XRP juga telah dikukuhkan oleh pengadilan federal. &ldquo;XRP dinyatakan sebagai komoditas dan bukan sekuritas oleh hakim federal, bertolak belakang dari klaim awal SEC,&rdquo; tegasnya. Dengan sistem pembayaran global seperti SWIFT yang telah berusia lebih dari 50 tahun, Garlinghouse melihat peluang besar untuk modernisasi. &ldquo;AS akhirnya terbuka untuk kripto, dan saya pikir orang-orang belum benar-benar memahami seberapa besar perubahan ini.&rdquo; Ripple berharap bahwa dengan kepastian hukum, adopsi teknologi blockchain akan semakin meluas di sektor keuangan arus utama, dari pembayaran lintas negara hingga penyelesaian transaksi keuangan. &ldquo;Itu akan menciptakan lapangan kerja baru, inovasi baru, dan pembentukan modal baru di Amerika Serikat,&rdquo; pungkas Garlinghouse.

CEO Ripple Brad Garlinghouse ungkap lonjakan kesepakatan kripto di AS usai Trump terpilih dan SEC akhiri penyelidikan terhadap Ripple.

Ripple Punya Banyak Kesepakatan Usai Trump Dukung Kripto, Garlinghouse: Ini Titik Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/brad-1171723916.jpg" alt="CEO Ripple Brad Garlinghouse. (Bloomberg)" width="100%">
<figcaption>CEO Ripple Brad Garlinghouse. (Bloomberg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; CEO Ripple, Brad Garlinghouse, mengungkapkan bahwa kasus hukum panjang antara Ripple dan SEC kini telah berakhir, dengan SEC resmi mencabut bandingnya. Keputusan ini membawa angin segar bagi XRP, yang kini memiliki potensi lebih besar di pasar keuangan global. Garlinghouse menegaskan bahwa hakim telah menyatakan XRP bukan sekuritas, sehingga perdebatan mengenai status regulasinya telah selesai. Namun, Ripple masih memiliki dana escrow senilai USD 125 juta (Rp 2,02 triliun) yang masih dalam tahap diskusi terkait sanksi yang diberikan pengadilan sebelumnya. Selain menyelesaikan perselisihan hukum, Garlinghouse juga membahas potensi XRP menjadi bagian dari Crypto Stockpile yang digagas pemerintahan Trump. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS, ia yakin bahwa XRP bisa masuk ke dalam program tersebut bersama aset kripto lain yang telah disita oleh otoritas AS. Dengan regulasi yang lebih jelas, Ripple kini melihat peluang besar untuk meluncurkan ETF XRP. Garlinghouse menyebutkan bahwa 11 perusahaan investasi besar, termasuk Bitwise dan Franklin Templeton, telah mengajukan proposal ETF XRP ke SEC. Ia optimis bahwa produk ini akan mendapatkan persetujuan dalam paruh kedua 2025, memberikan akses lebih luas bagi investor institusional untuk berinvestasi di XRP. Ia juga menyoroti bahwa meskipun beberapa produk kripto mengalami outflows, produk berbasis XRP tetap mencatat inflows positif, menandakan permintaan yang terus meningkat meski sebelumnya menghadapi tekanan dari kasus SEC. <h3>IPO Ripple dan Ekspansi Pasar</h3> Spekulasi mengenai IPO Ripple telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, Garlinghouse menegaskan bahwa IPO bukan prioritas utama Ripple saat ini karena perusahaan mampu berkembang secara organik tanpa perlu tambahan modal besar. Sebaliknya, Ripple lebih fokus pada akuisisi perusahaan blockchain lain untuk memperkuat posisinya di industri. "Kami lebih tertarik untuk melakukan akuisisi dibandingkan IPO dalam waktu dekat," kata Garlinghouse. Menurutnya, tahun 2025 akan menjadi periode konsolidasi besar di industri kripto, dengan banyak perusahaan mencari kemitraan strategis untuk memperluas cakupan bisnis mereka. <h3>Stablecoin RLUSD: Proyek Baru Ripple yang Berpotensi Besar</h3> Selain fokus pada XRP, Ripple juga telah meluncurkan stablecoin baru, RLUSD, pada akhir 2024. Garlinghouse mengungkapkan bahwa RLUSD telah melampaui ekspektasi awal perusahaan dan memiliki potensi untuk masuk ke dalam lima besar stablecoin teratas di pasar sebelum akhir tahun. Dengan semakin banyaknya adopsi stablecoin di berbagai sektor, termasuk dalam sistem perdagangan 24 jam seperti yang diterapkan Robinhood, Ripple yakin bahwa stablecoin akan menjadi bagian penting dari masa depan keuangan digital. Dengan dukungan regulasi yang semakin jelas di AS, Ripple berencana mempercepat pengembangan ekosistem RLUSD dalam lima tahun ke depan. <h3>Kesimpulan: Masa Depan Cerah untuk Ripple dan XRP?</h3> Dengan berakhirnya kasus SEC, Ripple kini memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam ekspansi global dan inovasi produknya. Potensi ETF XRP, masuknya XRP ke dalam strategi Crypto Stockpile AS, serta pertumbuhan stablecoin RLUSD menjadi indikator kuat bahwa Ripple sedang berada di jalur pertumbuhan positif. Jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, XRP bisa menjadi salah satu aset digital paling berpengaruh di pasar kripto dalam beberapa tahun ke depan.

CEO Ripple Brad Garlinghouse membahas akhir kasus SEC, rencana IPO, ETF XRP, dan kemungkinan masuknya XRP ke dalam Crypto Stockpile AS.

Ripple vs SEC Berakhir! CEO Brad Garlinghouse Beberkan Rencana Besar XRP di Pasar Global

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/brad-1305053155.jpg" alt="CEO Ripple Brad Garlinghouse. (Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)" width="100%">
<figcaption>CEO Ripple Brad Garlinghouse. (Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyoroti pekan bersejarah bagi industri cryptocurrency di Amerika Serikat. Ia mengapresiasi langkah pemerintahan Donald Trump dalam mendukung regulasi kripto yang lebih jelas dan terbuka. Pernyataan ini muncul setelah kehadirannya dalam KTT Kripto, Sabtu (7/3). Sebuah pertemuan penting yang membahas arah kebijakan kripto di AS. Dalam unggahan di platform X pada 7 Maret, Garlinghouse mengungkapkan kegembiraannya atas perkembangan pesat di industri kripto, terutama dalam aspek kebijakan dan regulasi. Ia menyoroti peran penting Gedung Putih dalam memberikan kejelasan regulasi melalui tindakan Kongres serta inisiatif lain, termasuk cadangan Bitcoin (BTC) dan dukungan terhadap stablecoin yang didukung oleh obligasi pemerintah AS. "Saya sangat senang melihat dukungan luar biasa dari pemerintahan ini," ujar Garlinghouse, seperti dikutip dari news.bitcoin.com. Ia juga menekankan perbedaan mencolok antara pendekatan Trump dan sikap pemerintahan Joe Biden, yang menurutnya lebih bersifat konfrontatif terhadap industri kripto. Garlinghouse secara khusus mengapresiasi sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi kebijakan kripto pekan lalu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Donald Trump yang telah membuka pintu bagi para pemimpin industri kripto untuk berdiskusi di Gedung Putih. Selain itu, ia juga mengapresiasi David Sacks, yang menjabat sebagai White House AI and Crypto Czar, serta Bo Hines, Direktur Eksekutif President&rsquo;s Council of Advisers on Digital Assets, atas upaya mereka dalam menyelenggarakan KTT Kripto. Dukungan serupa juga datang dari Caroline Pham, Komisioner Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang turut memfasilitasi diskusi di institusinya. Garlinghouse menyebut keterlibatan berbagai pihak ini sebagai titik balik penting dalam hubungan antara industri kripto dan pembuat kebijakan di AS. Lebih lanjut, CEO Ripple ini menyerukan agar komunitas kripto lebih fokus pada tujuan besar, yakni memperjuangkan regulasi yang adil, dibandingkan sibuk berseteru dalam konflik internal antar-token dan blockchain. Ia menegaskan komitmen Ripple untuk terus memperjuangkan regulasi yang memberikan "level playing field" bagi seluruh ekosistem kripto. "Kami akan terus memperjuangkan perlunya aturan yang adil bagi semua pihak. Senang sekali mendengar bahwa banyak orang dalam diskusi ini juga menginginkan hal yang sama," ungkap Garlinghouse. Pernyataan ini mencerminkan optimisme di kalangan pelaku industri kripto terhadap perubahan kebijakan yang lebih ramah di era pemerintahan Trump. Sementara itu, sikap Biden yang cenderung lebih skeptis terhadap kripto dinilai sebagai penghambat inovasi di sektor ini. Dari pernyataan Garlinghouse, tampak jelas bahwa peran pemerintah dalam mendukung atau menghambat perkembangan kripto sangat signifikan. Dengan semakin terbukanya pintu diskusi di Gedung Putih, banyak pihak berharap regulasi kripto di AS dapat segera memiliki kejelasan yang lebih baik.

CEO Ripple, Brad Garlinghouse, memuji dukungan Trump terhadap crypto, menilai lebih baik dibandingkan kebijakan Biden.

CEO Ripple: Dukungan Trump untuk Crypto Lebih Baik Dibandingkan Biden