<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-kesepakatan-banggar-terkait-perubahan-asumsi-makro-apbn-2019_m_.jpg" alt="Rapat Banggar yang berlangsung selama tiga jam ini mengatakan, pembahasan APBN ini harus selesai sebelum akhir Oktober 2018." width="100%">
<figcaption>Rapat Banggar yang berlangsung selama tiga jam ini mengatakan, pembahasan APBN ini harus selesai sebelum akhir Oktober 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) tidak akan memperoleh dana penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 triliun di 2022, setelah pemerintah mengetok palu dan memutuskan untuk tidak memberikan dana PMN lagi ke IFG di 2022.  Artinya, pemerintah hanya membayarkan PMN kepada BPUI sebesar Rp 20 triliun di tahun ini. Sehingga BPUI perlu menanggung sisa dana kebutuhan IFG Life sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya.  Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, pihaknya akan mengusahakan usulan PMN Rp 2 triliun untuk bisa dibawa ke Badan Anggara (Banggar) DPR RI. "Itu agar bisa dirapatkan kembali bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi dalam rapat bersama Komisi VI, kami sudah terima usulannya, agar diteruskan ke Banggar," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (3/9).  Martin mengaku, memang IFG bisa mencari pendanaan lain untuk restrukturisasi Jiwasraya. Namun, dari sisi waktu itu akan memakan waktu yang lebih lama penyelesaiannya. "Itu lebih lama jika sumberna dari internal fund raising," imbuhnya.  Hingga saat ini, kata dia, dana PMN BPUI sebesar Rp 20 triliun belum dicairkan. "Jangan tanyakan apresiasi, karena memang sudah seharusnya seperti itu, pemerintah lewat BPUI (IFG) harus bisa menyelesaikan restrukturisasi Jiwasraya," ungkapnya.  Sebelumnya, Wakil Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pernah menyatakan, IFG akan mengambil utang dari bank sebesar Rp 2 triliun untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Pengambilan utang merupakan buntut dari dibatalkannya PMN 2022 senilai Rp 2 triliun yang sejatinya diberikan kepada IFG. Menurutnya, dibutuhkan sebesar Rp 26,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan di badan Jiwasraya.  Rencana awal, PMN total Rp 22 triliun akan dicairkan dalam dua tahun, yakni Rp 20 triliun tahun ini dan Rp 2 triliun pada 2022. Namun, lewat rapat terbatas dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Hexana mendapat kepastian tidak ada alokasi PMN tahun depan untuk IFG.  "Konsekuensi dari menambah PMN yang Rp 2 triliun itu maka kami raising fund yang berasal dari utang bank," kata dia.  Di sisi lain, ia menyebut juga perlu dilakukan relaksasi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena sebelumnya dasar penambahan modal perusahaan dilarang bersumber dari utang. Namun, dengan perubahan PMN, ia menyebut OJK perlu memberikan pengecualian untuk IFG.

DPR Komisi VI Usulkan PMN Rp 2 Triliun Milik BPUI ke Banggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah melakukan transformasi perusahaan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program penyelamatan polis atau program restrukturisasi. Transformasi perusahaan yang diimplementasikan melalui pembenahan seluruh lini perusahaan menjadi salah satu poin penting demi menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya.  "Selain menyiapkan sumber pendanaan yang menjadi solusi atas masalah fundamental Jiwasraya, tansformasi perusahaan ini juga menjadi poin penting di dalam program penyelamatan polis, hingga akhirnya seluruh polis Jiwasraya bisa diselamatkan dan dipindahkan ke IFG Life," kata Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya, R Mahelan Prabantarikso di Jakarta, Rabu (18/22).  Mahelan menjelaskan, sejak dipercaya pada Januari 2019 terdapat sejumlah transformasi atau pembenahan yang dilakukan manajemen baru Jiwasraya. Pertama, transformasi pada sisi bisnis model dengan menghentikan produk-produk lama Jiwasraya yang menjanjikan bunga tinggi.  Pada waktu bersamaan, transformasi perusahaan juga menyasar pada pembenahan bisnis proses Jiwasraya yang diimplementasikan dengan menekan beban penjualan produk dengan membentuk unit khusus Bisnis Korporasi. Kemudian juga melakukan revitalisasi penjualan produk asuransi ritel, serta penggunaan sistem kerja sama keagenanean yang saling menguntungkan.  Kedua, peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness. Transformasi perusahaan dilakukan pula dengan menerpakan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi anti gratifikasi, pengendalian informasi, hingga penerapan pedoman etika dan perilaku serta pembuatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).  "Transformasi perusahaan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penerapan prinsip GCG ini juga merupakan tugas dan amanah dari pemerintah, serta pengejawantahan dari program Akhlak yang menjadi Core Value Kementerian BUMN," imbuh Mahelan yang juga menjadi Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Jiwasraya.  Ketiga, manajemen baru Jiwasraya juga telah menciptakan dan menerapkan standarisasi penempatan portofolio investasi yang ideal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di samping itu, saat ini manajemen baru telah menerapkan manajemen risiko yang ketat pada saat pengelolaan investasi dalam proses bisnis investasi Jiwasraya.  "Manajemen baru juga telah melakukan reorganisasi struktur organisasi dalam rangka efisiensi biaya operasional dan optimalisasi SDM demi menunjang pelaksanaan program penyelamatan polis Jiwasraya," terang mantan Direktur Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini.  Seperti yang diketahui, dalam waktu dekat manajemen baru Jiwasraya bersama pemerintah akan mengumumkan program restrukturisasi, sebagai langkah konkret dalam menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya, menyusul masalah likuiditas yang terjadi sejak beberapa tahun ke belakang.  Demi meminimalisasi risiko dan kerugian yang akan dirasakan pemegang polis dan keuangan negara akibat adanya potensi likuidasi terhadap Jiwasraya, pemerintah pun menganggarkan dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 22 triliun yang nantinya akan disalurkan lebih dulu ke Indonesia Financial Group (IFG), yang dulu bernama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).  Nantinya, dana sebesar Rp 22 triliun itu akan dipakai IFG untuk mendirikan perusahaan asuransi baru yang bernama IFG Life. Adapun polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi akan dipindahkan ke IFG Life. Mahelan pun optimistis dengan adanya upaya transformasi dan pembiayaan ini dapat meyakinkan seluruh pihak terkait pelaksanaan program penyelamatan polis Jiwasraya.  "Semoga upaya transformasi dan pembenahan ini bisa dimaknai oleh seluruh pihak sebagai kerja keras manajemen baru dan pemerintah dalam menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya," pungkas Mahelan.  https://www.youtube.com/watch?v=Stx2-Dd8Vg4

Manajemen Baru Lanjutkan Program Penyelamatan Polis Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau (BPUI) berencana membentuk perusahaan asuransi jiwa untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Direktur Utama BPUI Robertus Bilitea mengatakan, rencana awalnya perusahaan tersebut diberi nama Nusantara Life. Tapi kini rencana berubah, namanya menjadi IFG Life.  "Dulu sempat kita memakai nama Nusantara Life tapi karena rupanya pernah dipakai dan perusahaan juga gagal kami memakai IFG Life," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (9/9).  Ia menyebut, IFG Life nantinya yang akan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 20 triliun melalui PT BPUI. Pendirian IFG Life juga didasarkan kebutuhan yang ada saat ini di industri asuransi.  Perusahaan tersebut dibuat untuk menyelamatkan para pemegang polis di Jiwasraya. "Asuransi jiwa ini nantinya akan mencoba atau menyelamatkan pemegang-pemegang polis yang direstrukturisasi di asuransi Jiwasraya," ucapnya.  Ia melanjutkan, mengenai skema penyelamatan Jiwasraya telah dilakukan pembahasan dengan Jiwasraya dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasilnya, terdapat tiga opsi penyelamatan Jiwasraya, pertama yakni bail out.  Kedua, restrukturisasi, transfer, dan bail in. Ketiga ialah likuidasi.  "Dari 3 opsi yang selama ini kami diskusikan dalam tim, kami memutuskan opsi untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan para pemegang polis di Jiwasraya lewat restrukturisasi, transfer dan, bail in," jelasnya.  Ia menyebut, opsi tersebut dipilih karena diyakini dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Selain itu, opsi tersebut dapat memberikan perlindungan dan mitigasi atas gugatan-gugatan hukum yang timbul di kemudian hari.  Sementara, Direktur Bisnis Pantro Pander Silitonga menjelaskan, dalam penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, nantinya perusahaan baru ini menampung portofolio Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi.  "Nanti portofolio Jiwasraya akan dilakukan restrukturisasi artinya produk-produk yang sebelumnya tidak sehat akan diubah term of condition. Sehingga menjadi lebih sehat dan dilakukan pemotongan manfaat, sehingga liabilitiesnya akan berkurang," imbuhnya.  Ia menambahkan, sumber dana IFG Life berasal dari PMN Rp 20 triliun. Kemudian dari melakukan fund rising menggunakan dividen anak perusahaan lainnya sebagai sumber pembayarannya.  "Fund rising dilakukan sekitar Rp 4,7 triliun. Saat ini juga ada rencana divestasi Jiwasraya Putra yang estimasinya menghasilkan Rp 2 triliun," terangnya.  Dia menambahkan, kalau sampai investasi tidak terjadi, artinya ada Rp 2 triliun yang harus dicari dari sumber pendanaan lainnya.  Dari tiga skenario yang dibahas Kementerian BUMN dan Kemenkeu, opsi terpilih adalah restrukturisasi dilakukan 100 persen dengan pengurangan manfaat sampai 40 persen. Dari situ, ada equity gap portofolio Jiwasraya sebesar Rp 24,2 triliun. Kemudian, dibutuhkan Rp 500 miliar membuat bisnis baru.  "Kalau kita lihat dari pendanaan yang dibutuhkan dari Rp 24,7 triliun itu, (sebesar) Rp 20 triliun dari PMN, Rp 4,7 triliun akan dari BPUI, akan melakukan fund rising, sehingga akan menutup Rp 24,7 triliun," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=XMpm3Q3rFKA

IFG Life Bakal jadi Perusahaan Penyelamat Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-BUMN-Erick-Tohir-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir saat Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Raker Panja Jiwasraya membahas penyelesaian sengkarut PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Foto: Dery Ridwansah/ JawaP" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir saat Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Raker Panja Jiwasraya membahas penyelesaian sengkarut PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Foto: Dery Ridwansah/ JawaP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, suntikan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI yang sekitar Rp 20 triliun pada 2021, salah satunya ditujukan untuk menyehatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tetapi, Erick menambahkan, Jiwasraya juga tengah mencari cara lain selain dari PMN, untuk menyelesaikan masalah kerugian nasabah.  "Rp 20 triliun salah satunya buat Jiwasraya. Tapi, Jiwasraya sedang pelajari bagaimana nasabah jangan sampai dirugikan," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/9).  Erick belum bisa memastikan apakah tambahan dari BPUI dapat memenuhi kebutuhan Jiwasraya. Sebab saat ini, PMN ini cuma bagian dari proses restrukturisasi.  Meski begitu, Erick berharap, pembayaran hak nasabah segera dilaksanakan. "Tentu kalau pembayarannya bisa cepet selesai lebih bagus. Tapi, tentu kontrak dan ini semuanya harus pelajari lebih dalam," katanya.  Sebagai informasi, dalam laporan keuangan perusahaan 2019 tercatat ekuitas Jiwasraya minus Rp 34,5 triliun. Angka ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang negatif Rp 30,2 triliun. Total liabilitas pada periode sama tercatat Rp 52,7 triliun, turun dibanding setahun sebelumnya Rp 53,4 triliun.  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo  &nbsp;

Suntikan BPUI Rp 20 Triliun, Sebagian untuk Sehatkan Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/menkeu-eca.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 17,73 triliun pada 2020. Ketujuh BUMN tersebut antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Hutama Karya (Persero), serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).  Kemudian, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, suntikan dana ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut bisa mendapatkan pendanaan lebih tinggi.  "Alokasi proyek bisa melebihi PMN tersebut. Ini menunjang proyek pembangunan prioritas presiden," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12).  Perusahaan setrum negara, PLN, akan mendapat injeksi terbesar yakni Rp 5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek ketenagalistrikan.  Proyek tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik termasuk dari EBT, transmisi, gardu induk, dan sebagainya. Setelah PLN, penerima suntikan terbesar kedua yakni PT PANN, senilai Rp 3,76 triliun.  Sri Mulyani menjelaskan, suntikan tersebut merupakan konversi utang pokok dari Subsidiary Loan Sgreement (SLA) menjadi PMN. Setelah itu, ada Hutama Karya yang akan disuntik Rp 3,5 triliun untuk menyelesaikan proyek tol trans-Sumatera, yaitu Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.  Adapun SMF akan mendapat Rp 2,5 triliun, yang akan digunakan salah satunya untuk dukungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara PNM akan mendapatkan suntikan Rp 1 triliun untuk mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).  "PT Geo Dipa Energi (Persero) akan mendapatkan Rp 700 miliar untuk pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Terakhir, PT BPUI (Persero) yang akan mendapatkan Rp 270 miliar dari konversi SLA. Dana ini rencananya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Pemerintah Siapkan Suntikan Rp 17,73 Triliun, Terbesar untuk PLN

BPUI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPUI

Berita Terkini

DPR Komisi VI Usulkan PMN Rp 2 Triliun Milik BPUI ke Banggar

Manajemen Baru Lanjutkan Program Penyelamatan Polis Jiwasraya

IFG Life Bakal jadi Perusahaan Penyelamat Jiwasraya

Suntikan BPUI Rp 20 Triliun, Sebagian untuk Sehatkan Jiwasraya

Pemerintah Siapkan Suntikan Rp 17,73 Triliun, Terbesar untuk PLN

Download Aplikasi JawaPos.com