<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-beberkan-alasan-mata-uang-virtual-masih-perlu-dikaji_m_229814.jpg" alt="Ilustrasi OJK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima di Medan, Sumatera Utara. Pencabutan ini sebagaimana telah sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/D.03/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima. "Mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima (BPRS Gebu Prima) yang beralamat di Jalan AR Hakim/Jalan Bakti Nomor 139, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara," kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien dalam keterangannya, Jumat (18/4). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha BPRS Gebu Prima merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen. Sebelum izinnya dicabut, OJK memastikan pada 6 Mei 2024, pihaknya telah menetapkan BPRS Gebu Prima dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan BPRS tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan sebagaimana ketentuan. Selanjutnya pada 20 Maret 2025, OJK menetapkan BPRS Gebu Prima dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi BPRS Gebu Prima untuk melakukan upaya penyehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. "Namun demikian, Pemegang Saham dan Pengurus BPRS Gebu Prima tidak dapat melakukan penyehatan BPR Syariah dimaksud," jelasnya. Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 21/ADK3/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPRS Gebu Prima, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan Bank Dalam Resolusi BPRS Gebu Prima dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPRS Gebu Prima. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha BPRS Gebu Prima. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meski saat ini BPRS Gebu Prima telah dicabut, OJK meminta seluruh nasabah untuk tetap tenang dan tidak khawatir mengenai nasib tabungannya. Pasalnya, LPS akan menjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "OJK mengimbau kepada nasabah BPRS Gebu Prima agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR Syariah dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutupnya.

OJK mencabut izin usaha BPRS Gebu Prima Medan, Sumut, nasabah diminta tenang karena tabungan dijamin LPS.

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Gebu Prima di Medan, Nasabah Diminta Tetap Tenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/lps-3350456892.jpg" alt="ILUSTRASI Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Lembaga Umum Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum sebesar 4,25 persen untuk periode 1 Februari-31 Mei 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, LPS juga mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 6,75 persen. Lalu, suku bunga penjaminan untuk valas di bank umum juga tetap 2,25 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Umum dan BPR," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purbaya menjelaskan, keputusan untuk mempertahankannya karena melihat penurunan suku bunga simpanan masih terbatas hingga memperkuat stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015537254/inflasi-domestik-rendah-dan-arah-kebijakan-as-mulai-terlihat-jelas-bi-waktu-tepat-pangkas-suku-bunga">Inflasi Domestik Rendah dan Arah Kebijakan AS Mulai Terlihat Jelas, BI: Waktu Tepat Pangkas Suku Bunga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, mencermati dinamika kinerja perekonomian, perbankan dan pasar keuangan, serta mempertimbangkan hal-hal respon penurunan suku bunga simpanan yang masih terbatas, kondisi likuiditas dan upaya memberikan ruang pengelolaan suku bunga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain, tingkat perlindungan penjaminan simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening), serta memperkuat Stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan," jelas Purbaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam menetapkan tingkat bunga penjaminan, LPS antara lain memperhatikan arah pergerakan suku bunga simpanan di industri perbankan, ruang untuk intensitas persaingan yang sehat antar bank dalam menghimpun dana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015530380/bank-indonesia-pangkas-suku-bunga-acuan-25-bps-jadi-575-persen">Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps jadi 5,75 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta mempertimbangkan faktor-faktor ke depan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. "Kami mengimbau kepada bank agar secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah calon dan nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini," tutur Purbaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga memastikan bahwa tingkat bunga penjaminan ini akan dievaluasi secara berkala, dan dapat diubah sewaktu-waktu. "Dalam hal terdapat perubahan atas suku bunga pasar, kelinian diperbankan, dan kondisi perekonomian yang signifikan," pungkasnya.</div>

LPS juga mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 6,75 persen.

LPS Resmi Pertahankan Suku Bunga Penjaminan Simpanan di Bank Umum di Level 4,25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/JKT_-Rupiah-Melemah-Ke-Level-Terendah-Sejak-2020_MIFTAHUL-HAYAT-15-2388121180.jpeg" alt="Karyawan menunjukan uang dolar Amerika Serikat (AS) dan Rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa (18/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Karyawan menunjukan uang dolar Amerika Serikat (AS) dan Rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa (18/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tantangan dari dinamika perekonomian di Tanah Air sepanjang 2024 tidak hanya dirasakan oleh sektor riil. Sejumlah isu di sektor jasa keuangan juga mewarnai perjalanan masyarakat tahun ini. Beberapa diantaranya yaitu konsolidasi perbankan yang semakin massif, ditandai dengan aksi merger dan akuisisi sejumlah bank, penghapusan kredit macet atau pemutihan bagi UMKM, petani, dan nelayan, hingga gulung tikarnya belasan BPR/BPRS. Berikut JawaPos.com rangkumkan, lima isu di sektor keuangan yang menarik keingintahuan public sepanjang 2024. 1. Konsolidasi Perbankan: Merger dan Akuisisi Sejumlah bank baik swasta nasional maupun asing berbondong-bondong melakukan konsolidasi lewat aksi merger maupun akuisisi. Penguatan bisnis perusahaan hingga pelepasan saham oleh shareholder menjadi pertimbangan aksi korporasi tersebut. Sepanjang 2024, sejumlah bank swasta asing pamit dari Tanah Air. Beberapa diantaranya melakukan merger, misalnya PT Bank Commonwealth (PTBC), asal Singapura yang pamit, dan kemudian disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergabung menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk. Penggabungan kedua bank efektif mulai 1 September 2024. Dan kini, kedua entitas bersatu di bawah OCBC Indonesia. Sementara itu, hingga kini masih terus berjalan proses merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik taipan James Riady dan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo. Sebelumnya, PT Bank Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. (BTPN) yang sudah resmi merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada 1 Februari 2019, dalam RUPSLB yang digelar 2 Oktober 2024 resmi berganti nama menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Adapun unit usaha syariah BTN dikabarkan tengah melakukan spin off, yang melibatkan akusisi bank syariah kecil. Beredar kabar, Bank Victoria Syariah menjadi kandidat akuisisi tersebut. 2. Kurs Rupiah Terjungkal Berkali-kali Nilai tukar Rupiah sepanjang 2024 mengalami pasang-surut yang cukup drastis. Beberapa kali mata uang Garuda itu terdepresiasi atas dolar AS, hampir menyentuh level 16.000. Tengok saja pada 22 Mei 2024, saat itu kurs Rupiah sudah di level 15.995 per dolar AS. Roller coaster nilai tukar berlanjut hingga pemilihan Presiden AS. Bahkan hanya beberapa pekan usai Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS, Rupiah amblas di level 16.300-16.400 per dolar AS. Analis pasar menyebut, hal itu terjadi setelah Presiden terpilih AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif perdagangan tambahan pada Tiongkok dan negara-negara lain. Sehingga meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang baru. Analis pasar juga memperkirakan depresiasi berlanjut hingga akhir tahun, yang dipicu oleh keputusan The Fed yang memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin (bps) ke 4,35-4,50 persen sesuai dengan ekspektasi pasar, pada Kamis (19/12). Di sisi lain, imbal hasil obligasi acuan AS 10 tahun naik 6,1 basis point menjadi 4,446 persen mencapai level tertinggi dalam empat minggu. 3. Mobil dan Motor Wajib Asuransi, Dibayarkan Bareng Perpanjang STNK Topik ini juga santer dibincangkan masyarakat pada pertengahan tahun. Adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang menyampaikan usulan agar kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor memiliki asuransi pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL). Adapun pembayarannya dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, kebijakan ini mulai diberlakukan Januari 2025. Menurut Ketua AAUI, Budi Herawan, skema pembayaran tersebut serupa dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat memperpanjang STNK setiap tahun atau oleh penumpang kendaraan umum setiap kali membeli tiket perjalanan. 4. Belasan BPR/BPRS Gulung Tikar Sementara perbankan besar melakukan upaya konsolidasi di tengah perkembangan industri jasa keuangan dengan kemunculan fintech maupun pindar (pinjaman daring), belasan perbankan rakyat konvensional (BPR/BPRS) gulung tikar. Hingga 24 Desember 2024, sudah 19 bank dinyatakan bangkrut dan izin usaha yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah tersebut melonjak dibandingkan periode sebelumnya yang mencatatkan paling banyak 9 BPR/BPRS tutup dalam setahun. 5. Pemutihan Kredit Macet Petani, Nelayan, dan UMKM Setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto langsung merealisasikan satu per satu janji kampanyenya. Salah satunya yakni penghapusan atau pemutihan kredit macet milik petani, nelayan, dan UMKM. Kebijakan cukup populis ini dinilai positif oleh beberapa pihak, dan diyakini mampu membantu kegiatan para pelaku usaha kecil. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat realisasi hapus tagih kredit macet mencapai Rp 2,4 triliun dari 6.700 UMKM. Masih ada potensi hapus tagih utang lebih dari sejuta pelaku UMKM dengan kisaran nilai Rp 15 triliun. Piutang macet itu mayoritas berada di bank-bank Himbara. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, pemutihan hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sebelumnya sudah masuk daftar hapus buku. Dia pun berharap RUPS di perbankan bisa lebih cepat, sehingga segera dapat diketahui kuota debitur yang akan dihapus tagih kredit macetnya. Implementasinya, akan dibagi dalam dua tahap. Yakni, pada Januari 2025 dan Maret 2025. Estimasi jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan utang kurang lebih 1.097.000 pelaku usaha.

Hingga 24 Desember 2024, sudah 19 bank dinyatakan bangkrut dan izin usaha yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kaleidoskop 2024: 5 Topik Terhangat Sektor Keuangan, Pemutihan Kredit Macet hingga Belasan BPR/BPRS Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Seleksi alam di industri bank perekonomian rakyat konvensional maupun syariah (BPR/BPRS) terus berlanjut. Hingga 24 Desember 2024, sudah 19 bank dinyatakan bangkrut dan izin usaha yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah tersebut melonjak dibandingkan periode sebelumnya yang mencatatkan paling banyak 9 BPR/BPRS tutup dalam setahun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, saat ini hampir seluruh BPR/BPRS di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal. Fokus pengawasan yang dilakukan OJK bertujuan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan tepercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata. Terutama pada daerah atau wilayahnya. "Dalam upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan yang makin kompleks dan beragam, diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi BPR atau BPR syariah yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya," terangnya. Menurut dia, pencabutan izin usaha pada BPR/BPRS tidak serta merta dilakukan. Pengawas terus memantau realisasi rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. Upaya korektif seperti penambahan setoran modal, aksi korporasi, hingga konsolidasi dilakukan selama status dalam penyehatan. Realisasi dari rencana tindak BPR/BPRS dan pemegang saham pengendali yang berpengaruh terhadap penetapan nantinya. Bisa kembali normal atau menjadi status bank dalam resolusi. Pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pelaksanaan tugas OJK dalam menjaga dan memperkuat industri perbankan. "Serta melindungi kepentingan konsumen setelah pemegang saham dan pengurus BPR/BPRS tidak mampu melakukan upaya penyehatan. OJK saat ini terikat kepada aturan dalam UU P2SK dimana status BDP (bank dalam pengawasan) tidak boleh melampaui 1 tahun," jelas Dian. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana pada 16 Desember 2024. Sebelumnya, BPR yang beralamat di jalan Jendral H. Amir Machmud nomor 271, Cimahi, itu telah ditetapkan dalam status pengawasan bank dalam resolusi (BDR) pada 26 November 2024. Berselang 13 hari kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kencana pada 9 Desember 2024. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, jumlah BPR/BPRS melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan, berkaitan dengan program OJK untuk mengonsolidasikan sejumlah BPR. "Jadi saya belum bisa membedakan apakah ini betul-betul perburukan BPR secara keseluruhan atau karena memang dampak dari program OJK," ungkapnya. Menurut dia, kinerja industri BPR/BPRS akan cenderung stagnan bila tidak ada perbaikan kondisi ekonomi ke depan. Apalagi, juga dibarengi daya beli masyarakat yang sedang lesu. Butuh peran penting kebijakan fiskal maupun moneter. "Kita tidak bisa mengharapkan masa gemilang setahun ke depan. Kecuali ada perubahan arah ekonomi," ujar Purbaya. Mengingat, peran LPS terbatas. Hanya menjaga tingkat penjaminan simpanan masyarakat. Anggaran yang disiapkan untuk&nbsp;membayar klaim penjaminan simpanan&nbsp;dari nasabah BPR yang gagal atau mengalami pencabutan izin usaha sebesar Rp 1 triliun. "Kalau kurang pun dana kita masih banyak, ada Rp 240 triliun, jadi ada nggak usah takut," celetuk Purbaya. 19 BPR/BPRS yang Tutup di 2024 -BPR Sumber Artha Waru Agung -BPR Lubuk Raya Mandiri -BPR Bank Jepara Artha -BPR Dananta -BPRS Saka Dana Mulia -BPR Bali Artha Anugrah -BPR Sembilan Mutiara -BPR Aceh Utara -BPR EDC Cash -BPR Purworejo -BPR Pasar Bhakti Sidoarjo -BPR Usaha Madani Karya Mulia -BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto -BPR Wijaya Kusuma -BPR Nature Primadana Capital -BPRS Kota Juang Perseroda -BPR Duta Niaga -BPR Pakan Rabaa Solok Selatan -BPR Kencana Cimahi Sumber: OJK, LPS

Menurut dia, kinerja industri BPR/BPRS akan cenderung stagnan bila tidak ada perbaikan kondisi ekonomi ke depan.

Sebanyak 19 BPR/BPRS Gulung Tikar pada 2024, Berikut Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/JKT-KOMUNAL-BPR-FAIR-FED-3JPG-2654000034.jpg" alt="Suasana BPR FAIR di Central Park, Jakarta, Kamis (26/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana BPR FAIR di Central Park, Jakarta, Kamis (26/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan teknologi, pergeseran preferensi nasabah, persaingan dengan bank dan fintech, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi bank perekonomian rakyat konvensional maupun syariah (BPR/BPRS). Transformasi digital menjadi keharusan. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin bakal gulung tikar. OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan Industri BPR/BPRS. Di dalamnya terdiri dari empat pilar utama, yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, penguatan peran BPR/BPRS di wilayahnya, serta pengaturan, perizinan dan pengawasan. Mengingat, mereka memiliki peran krusial pertumbuhan ekonomi di daerah. Jalin Pembayaran Nusantara yang merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa menawarkan solusi digital untuk membuat operasional BPR/BPRS lebih efisien. Serta memperkuat integritas pelaporan melalui pemanfaatan konsep sharing platform dalam ekosistem jaringan switching Link. Sehingga memungkinkan BPR/BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan. "Transformasi digital kini menjadi keharusan untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis. Melalui solusi terintegrasi, mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ucap Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji,&nbsp;Jumat (25/10). Untuk memastikan kemudahan layanan, lanjut dia, penting memperluas titik cash point di berbagai daerah. Sehingga lebih inklusif yang terhubung dalam jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) dan cash recycling machine (CRM) Link. "Dengan demikian BPR/BPRS akan lebih digital dan terhubung," ucap Ario. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit BPR/BPRS hingga semester I 2024 masih tercatat positif. Masing-masing tumbuh 6,19 persen; 7,01 persen; dan 6,96 persen secara year-on-year (YoY). Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK) yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp 6 miliar. "Sehingga rasio CAR BPR/BPRS posisi semester I 2024 tercatat 28,11 persen. Dengan demikian memiliki ketahanan permodalan yang memadai," terang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Menurut dia, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang ketat, utamanya dalam penyaluran kredit UMKM. Akselerasi digitalisasi BPR/BPRS sebagai salah satu upaya memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional. Diharapkan dapat memberikan peningkatan ketahanan dan daya saing bagi industri BPR/BPRS untuk menghadapi tantangan bisnis. Namun demikian, nyatanya industri BPR di Indonesia mulai kewalahan. Satu per satu bank mulai gulung tikar. Sepanjang 2024, tercatat 15 BPR dinyatakan tutup, dengan rincian 13 BPR dan 2 BPRS. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital per 13 September 2024. "Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ungkapnya. Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan, terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/BPRS dengan status pengawasan bank dalam penyehatan. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/BPRS terus memburuk maka akan menetapkan statusnya sebagai bank dalam resolusi dan berkoordinasi dengan LPS. Dian juga melarang pemimpin daerah untuk menguasai BPR/BPRS. Dengan begitu, pengelolaannya diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). "BPR harus single present policy. Artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten, contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati. Selanjutnya akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah daerah di bawah pengendalian BPD," jelasnya. Pengendalian BPR oleh BPD, lanjut dia, diharapkan penyelamatan yang lebih cepat apabila terjadi masalah. Tanpa harus bergantung pada proses politik. Meski, pemerintah daerah tetap diberi ruang. "BPD akan menyuntik modal jika diperlukan, karena mereka diasumsikan lebih kuat dalam permodalan dan governance," terang Dian. Dia menilai, proses politik di daerah merupakan salah satu biang kerok modal BPR menjadi seret. Sejalan dengan proses penambahan modal yang lambat. Harus melalui berbagai persetujuan berbagai stakeholder, termasuk DPRD. 15 BPR yang Tutup di 2024 -BPR Sumber Artha Waru Agung -BPR Lubuk Raya Mandiri -BPR Bank Jepara Artha -BPR Dananta -PT BPRS Saka Dana Mulia -BPR Bali Artha Anugrah -BPR Sembilan Mutiara -BPR Aceh Utara -BPR EDC Cash -BPR Purworejo -BPR Pasar Bhakti Sidoarjo -BPR Usaha Madani Karya Mulia -BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto -BPR Wijaya Kusuma -BPR Nature Primadana Capital Sumber: OJK, LPS

Menurut Dian Ediana Rae, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang ketat, utamanya dalam penyaluran kredit UMKM.

Optimalisasi Digitalisasi dan Penguatan Struktur Kunci BPR/BPRS Makin Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang 10 bulan do 2024 guna memperkuat industri perbankan nasional dan melindungi konsumen. &ldquo;Sebagai salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen, selama tahun 2024 telah dilakukan cabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS,&rdquo; kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin. Pencabutan izin usaha BPR dan BPRS tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR. Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR atau BPRS terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi. Selanjutnya, OJK akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR atau BPRS tersebut. 15 BPR dan BPRS yang telah dicabut izinnya tersebut adalah PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, PT BPR Dananta, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, dan PT BPR Sembilan Mutiara. Kemudian, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma. &nbsp;

OJK mencabut izin usaha sejumlah BPR dan BPRS karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan.

OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRS, Ini Nama-namanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/ram-BPRS-4-3868674580-1869094156.jpg" alt="Kantor BPRS Mojo Artho yang berada di Jalan Mojopahit. Perseroda milik Pemkot Mojokerto ini kini diserahkan pengelolaannya oleh OJK ke LPS. (Rizal Amrulloh/JPRM)" width="100%">
<figcaption>Kantor BPRS Mojo Artho yang berada di Jalan Mojopahit. Perseroda milik Pemkot Mojokerto ini kini diserahkan pengelolaannya oleh OJK ke LPS. (Rizal Amrulloh/JPRM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR. &ldquo;OJK terus memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS),&rdquo; kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa di Jakarta, Sabtu (3/2). Aturan yang pertama, yakni POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dikeluarkan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam. Aman menjelaskan, POJK 28/2023 merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019. POJK tersebut memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPRS, tugas pengawasan OJK, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). POJK 28/2023 mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian aturan baru yang kedua, POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing tinggi dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha, khususnya pengelolaan aset. "Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," ujar Aman. POJK 1/2024 juga merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu, pertama penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan UU P2SK. Kedua, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025. Ketiga, hasil evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pascapandemi COVID-19. Keempat, penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip. Aman melanjutkan, pokok pengaturan POJK 1/2024 terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, serta kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan.

"Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK," katanya.

OJK Akhirnya Rilis Dua Aturan Baru untuk Perkuat Industri BPR/BPRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/IMG_1062-1733795803.jpeg" alt="Petugas LPS saat melakukan sosialisas." width="100%">
<figcaption>Petugas LPS saat melakukan sosialisas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi lembaga keuangan terdepan menjangkau masyarakat, terutama di daerah perdesaan yang lebih memilih lokasi terdekat dan bisa menabung uang. Di Kabupaten Cianjur, pedagang pasar dan masyarakat kecamatan Cipanas memilih membuka tabungan di BPR Bumi Pendawa Raharja. Pertimbangannya karena lokasi yang tak jauh dari Bazar UMKM Cipendawa dan Pasar Cipanas. Selain itu, adanya logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di muka kantor BPR membuat nasabah yakin bahwa tabungan mereka aman dan terjamin. Komisaris BPR Bumi Pendawa Raharja Triyogo Sumaryo menuturkan, peran LPS sangat signifikan, sebagai lembaga yang bertugas untuk menjamin simpanan dan mengatur batas bunga yang diberikan oleh bank untuk menjaga stabilitas keuangan. Dengan begitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, khususnya BPR, juga naik. "LPS membuat branding BPR jadi lebih bagus dan terpercaya," ungkap Triyogo kepada Jawa Pos saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (31/8) pagi. Hal itu tecermin dari kenaikan 10 persen dana pihak ketiga (DPK) per bulan di BPR Bumi Pendawa Raharja. Di sisi lain, menabung di BPR bisa menjaga nilai uang agar tak tergerus inflasi. Sebagai informasi, tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS di BPR sebesar 6,75 persen. Jauh lebih tinggi dibanding tingkat bunga jaminan bank umum senilai &nbsp;4,25 persen. "Sekarang inflasi 3,08 persen (Year-on-Year) per Juli 2023. Suku bunga LPS yang buat BPR pun 6,75 persen dipotong pajak masih ok lah di atas inflasi," ujarnya. Dari Banyuwangi, pertimbangan Siti Nuryatimah menyimpan uang hasil jualan sate di BPR Bagong Inti Marga tak rumit. Lokasinya yang persis di seberang depan rumahnya. Sedangkan untuk menabung di bank umum, jaraknya cukup jauh dan memakan waktu. "Jadi nggak perlu ninggal warung. Pelayanan terhadap nasabah juga bagus dan cepat," ujar perempuan 45 tahun itu. Siti sudah 10 tahun menabung di BPR Bagong Inti Marga. Setiap hari menyisihkan uang hasil usahanya Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu untuk tabungan masa depan keluarga dan modal usaha. Tak ayal, simpanan miliknya mencapai ratusan juta. Hingga pada 2 Februari 2023 lalu, dia mengetahui bahwa BPR Bagong Inti Marga tiba-tiba diputuskan bangkrut. Saat itu, dia hendak menarik uang tunai dari BPR Bagong. Namun manajemen BPR mengaku tidak dapat mencairkan saat itu juga. Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto berkomitmen akan tetap fokus pada upaya mendukung dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui penjaminan dan resolusi. "LPS juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi LPS di bidang penjaminan dan resolusi bank," ucapnya. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, LPS memang dibutuhkan untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam menjamin simpanan masyarakat. Teranyar, total pendapatan LPS dalam enam bulan terakhir mencapai sekitar Rp 13,3 triliun. Jika pendapatan tumbuh rata-rata mencapai 15 persen per tahun, maka kekayaan LPS diproyeksikan bisa mencapai Rp 215 triliun pada 2023.&nbsp;"Saat ini LPS boleh dibilang tajir melintir. Karena itu, jangan ragu menyimpan dana di bank. Jika terjadi krisis uang, Anda aman, kami yang jamin," tandas Purbaya.

Adanya logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di muka kantor BPR membuat nasabah yakin bahwa tabungan mereka aman dan terjamin.

Penjaminan LPS Tingkatkan Branding BPR, Nasabah Tak Perlu Khawatir Bank Bangkrut, Simpanan Terjamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/cbi-1962296934.jpeg" alt="Seminar CBI tentang pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seminar CBI tentang pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perkembangan kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jakarta dan Banten mencatatkan rasio kredit bermasalah melebihi threshold 5 persen sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Karenanya, BPR/BPRS dituntut agar semakin efisien dalam menjalankan proses bisnis. "Digitalisasi menjadi salah satu fokus OJK KR01 dalam pengembangan industri BPR/BPRS yang terus dihadapkan pada peningkatan persaingan usaha. Penerapan Artificial Intelligence (AI) dan pemanfaatan Credit Scoring untuk analisis pengajuan kredit dari CBI yang merupakan Lembaga Prngelola Informasi Perkreditan (LPIP)," ujar&nbsp;Kepala OJK KR01&nbsp;Roberto Akyuwen dalam keterangan tertulisnya. Hal itu disampaikan Roberto dalam seminar bertajuk &ldquo;Pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS&rdquo;&nbsp;yang diadakan&nbsp;Credit Bureau Indonesia (CBI). Roberto melanjutkan, peneapan teknologi AI san pemanfaatan Credit Scoring diharapkan dapat mengakselerasi digitalisasi kegiatan usaha BPR/BPRS sebagaimana tertuang secara khusus dalam Pilar 2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. Sementara itu, dalam sosialisasi Market Conduct untuk BPR/BPRS Regional 1, Kepala Departemen Market Conduct OJK Bernard Widjaja&nbsp;menambahkan bahwa penggunaan teknologi dibutuhkan dalam melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan mengingat data dan informasi mengenai perilaku kurang efisien dan optimal apabila dianalisis secara manual. "Misalnya penggunaan teknologi AI dan atau machine learning dalam memantau penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui media (iklan)," katanya. Sejalan dengan program akselerasi transformasi digital BPR/BPRS yang diupayakan OJK,&nbsp;Direktur Utama CBI Agus Subekti&nbsp;menambahkan, optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi sudah urgent bagi BPR/BPRS. Optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi telah terbukti berdampak pada peningkatan efisiensi, akurasi, objektivitas, konsistensi dan&nbsp; layanan penyaluran kredit. &ldquo;Kami telah mengidentifikasi beberapa kendala (pain point) yang dialami BPR/BPRS pada saat melaksanakan transformasi, maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang infrastruktur teknologi dan informasi perkreditan yang kami bangun khusus untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPR/BPRS selama ini&rdquo; tutup&nbsp;Agus.&nbsp;

Digitalisasi menjadi salah satu fokus OJK KR01 dalam pengembangan industri BPR/BPRS yang terus dihadapkan pada peningkatan persaingan usaha.

Berdayakan Credit Scoring dan AI Technology  untuk Wujudkan Pembiayaan Berkelanjutan BPR dan BPRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/PERBARINDO-3406920628.jpg" alt="Foto: Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menyampaikan keterangan pers. Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menyampaikan keterangan pers. Credit: istimewa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar acara Seminar Nasional dengan para pengurus serta praktisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Kegiatan ini membahas terkait perubahan zaman yang mengarah ke digitalisasi. Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah mengatakan, tantangan mendasar yang dihadapi oleh industri BPR-BPRS untuk menerapkan digitalisasi dimulai dari pola pikir (mind set). Karena keterbatasan yang dimiliki yaitu keterbatasan modal, infrastruktur dan SDM yang belum memiliki pengetahuan yang memadai. &ldquo;Pola pikir ini yang akhirnya membelenggu dan mempengaruhi upaya transformasi digital. Untuk itu, forum seperti ini bagi Perbarindo sangat penting dan strategis guna meningkatkan kapabailitas serta kompetensi SDM BPR-BPRS, pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industry,&rdquo; ujar Tedy. Tedy menyampaikan, industri BPR-BPRS harus mampu memenuhi preferensi nasabah terhadap layanan perbankan ke depan. Layanan yang lebih mengutamakan kecepatan, kemudahan, keamanan dan dapat bertransaksi tanpa dibatasi ruang serta waktu. &ldquo;Kami sadari, kebutuhan masyarakat semakin berkembang, di sisi lain kami juga terus berupaya mencari solusi yang efektif, efisien, dan aman dalam penyediaan teknologi bagi BPR-BPRS, salah satu upayanya yaitu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak," ucapnya. "Tentunya dengan model bisnis yang saling melengkapi, menguntungkan dan mendorong tumbuh bersama. Sehingga dampak akhirnya, masyarakat yang dilayani lebih mudah, cepat, dan aman,&rdquo; imbuh Tedy. Upaya memenuhi kebutuhan konsumen membutuhkan penguatan pengelolaan terhadap data, model bisnis, regulasi, dan teknologi. Keempat bidang ini tidak bisa dikuasai dalam jangka waktu singkat. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk dan layanan, perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pemenuhan ketentuan, penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen. Dalam upaya penguatan SDM, khususnya peningkatan kapasitas dan kompetensi digital SDM, menjadi agenda besar Perbarindo. Salah satu program BPR-BPRS sendiri yakni pengembangan aplikasi BPR e-Cash dan pengembangan core banking system (CBS) melalui kerja sama dengan pihak ketiga. "Pengembangan SDM juga diperkuat dengan menuntaskan penyusunan modul untuk sertifikasi Staf Supervisor dan Pelaksana, sehingga akan mempermudah BPR-BPRS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan wawasan. Kami berharap seluruh program tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh pelaku industri yang hadir di sini,&rdquo; pungkas Tedy. &nbsp;

Industri BPR-BPRS didorong memperkuat transformasi digital sehingga mampu memenuhi preferensi nasabah terhadap layanan perbankan ke depan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPRS

Berita Terkini