<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/ram-BPRS-4-3868674580-1869094156.jpg" alt="Kantor BPRS Mojo Artho yang berada di Jalan Mojopahit. Perseroda milik Pemkot Mojokerto ini kini diserahkan pengelolaannya oleh OJK ke LPS. (Rizal Amrulloh/JPRM)" width="100%">
<figcaption>Kantor BPRS Mojo Artho yang berada di Jalan Mojopahit. Perseroda milik Pemkot Mojokerto ini kini diserahkan pengelolaannya oleh OJK ke LPS. (Rizal Amrulloh/JPRM)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com -&nbsp;Status perusahaan perseroan daerah (perseroda) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho, telah resmi dilikuidasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pasalnya, izin usaha BPRS Mojo Artho tersebut dikabarkan telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan itu dilakukan setelah sebelumnya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dilansir Radar Mojokerto (JawaPos Grup), pada Selasa (30/1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Mojokerto Ruby Hartoyo membenarkan bahwa OJK telah mencabut izin usaha BPRS Mojo Artho.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013664543/gelapkan-dana-rp-1-miliar-mantan-kasir-bpr-ditangkap-polres-blitar">Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Mantan Kasir BPR Ditangkap Polres Blitar</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tertanggal Jumat (26/1). &rsquo;&rsquo;Ya, pemkot sudah menerima putusan OJK itu,&rsquo;&rsquo; terangnya saat dikonfirmasi Radar Mojokerto (JawaPos Grup).</div> Keputusan tersebut dikeluarkan OJK usai LPS mengambil alih pengelolaan bank pelat merah yang berada di Jalan Mojopahit, Kota Mojokerto itu selama dua pekan, dimulai 12 Januari 2024 lalu. Keputusan OJK itu, membuat status BPRS Mojo Artho yang sebelumnya dinyatakan sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR), kini telah resmi dilikuidasi oleh OJK. &rsquo;&rsquo;Kemarin keluar hasilnya dilikuidasi,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013441334/izin-usaha-bpr-persada-guna-di-pasuruan-jawa-timur-dicabut-ojk-nasabah-diminta-tenang">Izin Usaha BPR Persada Guna di Pasuruan Jawa Timur Dicabut OJK, Nasabah Diminta Tenang</a> Untuk tahap-tahap selanjutnya, Ruby menyatakan Pemkot Mojokerto menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada LPS. &rsquo;&rsquo;Semua langsung ditangani sepenuhnya oleh LPS,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Diketahui, terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha, OJK tetap memberikan kewenangan kepada lembaga penjamin tersebut untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah. Sehingga, menurut Ruby, BPRS Mojo Artho masih tetap memberikan pelayanan kepada nasabah seperti biasa. Setidaknya, hingga dalam kurun 3 bulan ke depan atau 90 hari kerja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013215668/bos-lps-jamin-dua-bpr-bangkrut-di-jatim-dan-jabar-segini-total-simpanan-yang-sudah-diganti">Bos LPS Jamin Dua BPR Bangkrut di Jatim dan Jabar, Segini Total Simpanan yang Sudah Diganti</a> &rsquo;&rsquo;Jadi, pegawai BPRS untuk sementara masih tetap beroperasi sampai nanti ada pemberitahuan berikutnya,&rsquo;&rsquo; tambah Ruby. Ditanya soal dana deposan yang masih nyantol di BPRS, Ruby menyatakan LPS bakal mencari solusi atas permasalahan tersebut. Seperti misalanya dengan mengambil langkah untuk melelang aset. &rsquo;&rsquo;Yang (nominal) besar-besar bisa jadi nanti akan dihitung lagi sesuai dengan kemampuan. Mungkin nanti juga ada aset-aset yang bisa dijual atau dilelang,&rsquo;&rsquo; ungkap dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013172869/polemik-pencairan-dana-nasabah-pasca-bpr-kri-tutup-tuntas-pasca-diambil-alih-lps">Polemik Pencairan Dana Nasabah Pasca BPR KRI Tutup, Tuntas Pasca Diambil Alih LPS</a> Sebagai informasi, cash flow di BPRS Mojo Artho menjadi mandek akibat banyaknya kredit macet. Kondisi itu tentu berdampak pada nasabah yang kesulitan menarik dana deposito meski sudah jatuh tempo. Selain menghadapi likuidasi, dari informasi yang beredar, bank yang beralamat di Jalan Mojopahit ini juga kabarnya masih diusut oleh korps Adhyaksa atas dugaan kasus korupsi yang menyeret dua orang tersangka.

Perseroda milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho, telah resmi dilikuidasi.

BPR Syariah Milik Pemkot Mojokerto Resmi Dilikuidasi oleh OJK, Pelayanan Bank Tinggal 3 Bulan Lagi Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS (POJK BPRS). "POJK BPRS ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS yang menekankan pada penguatan kelembagaan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara efektif," kata Direktur Humas OJK Darmansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1). Selain itu, ia menjelaskan aturan tersebut dirilis untuk menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat. Sejumlah aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS yang disempurnakan, meliputi: pendirian BPRS; Perizinan pendirian BPRS; Kepemilikan dan perubahan modal. Lalu, direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif; Kegiatan usaha BPRS; Jaringan kantor; Sinergi BPRS; dan Cabut Izin Usaha (CIU) atas permintaan pemegang saham. Adapun penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS. "Penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS," jelasnya. Selanjutnya, ia mengatakan, dalam POJK diatur juga penyesuaian terhadap perizinan pendirian BPRS yang terdiri dari percepatan jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. Kemudian, penempatan modal disetor, penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon Pemegang Saham Pengendali BPRS, serta kewajiban BPRS untuk segera melakukan kegiatan usaha setelah izin diberikan. Tak hanya itu, terdapat penambahan pengaturan terkait kepemilikan, permodalan, kepengurusan dan kegiatan usaha BPRS. Hal ini dalam rangka penguatan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Peningkatan cakupan jaringan kantor dan penerapan sinergi BPRS di tengah era teknologi yang semakin masif saat ini juga diatur lebih lanjut dengan harapan BPRS dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan efisien kepada masyarakat. Terutama, dalam upaya perlindungan konsumen, mekanisme pencabutan izin usaha BPRS atas pemegang saham diatur untuk memberi kepastian bagi penyelesaian kewajiban nasabah dan masyarakat. "Implementasi POJK BPRS diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional. POJK BPRS ini sekaligus mencabut berlakunya POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah," tandasnya. &nbsp;

OJK Terbitkan POJK Terbaru Dorong Konsolidasi BPR Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ojk-catat-penyaluran-pinjaman-fintech-capai-rp-259-t-di-januari-2019_m_.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) di Jatim terus menurun. Dalam kurun waktu hampir dua tahun sejak 2017, jumlah BPR dan BPR syariah (BPRS) berkurang dari 341 menjadi 325. Pengurangan jumlah bank tersebut kebanyakan terjadi karena merger.  Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 4 dan Perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim Eka Gonda Sukmana mengungkapkan, sejak 2017 hingga 2019, ada dua grup BPR yang merger. Mereka adalah Grup Arta Swasembada dan Grup Lestari.  "Saat ini masih ada beberapa BPR yang juga sedang dalam proses merger," katanya akhir pekan lalu.  Kepala OJK Regional 4 Jatim Heru Cahyono menjelaskan, dorongan untuk merger dilakukan kepada bank-bank yang belum memenuhi syarat modal inti. Sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, BPR harus mempunyai modal inti minimal Rp 6 miliar pada 2024.  Pemenuhan modal itu dilakukan secara bertahap. BPR harus memiliki modal inti minimal Rp 3 miliar lebih dulu per 31 Desember 2019. Kemudian, modal inti tersebut harus terus ditingkatkan hingga menjadi Rp 6 miliar pada 2024 mendatang.  "Kita tawarkan mereka untuk merger. Atau, kalau tidak bisa merger, mungkin mereka kita tawarkan untuk jual saja ke investor," kata Heru.  Dorongan tersebut dilakukan untuk memperkuat BPR agar tidak terlalu berisiko jika modal intinya terlalu kecil. Aset BPR dan BPRS di Jatim naik 8,39 persen, dari Rp 15,5 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 16,6 triliun pada Agustus 2019.  Pertumbuhan kreditnya juga meningkat 8,98 persen, dari Rp 11,2 persen per Agustus 2018 menjadi 12,2 persen pada Agustus 2019. Untuk dana pihak ketiga (DPK), pertumbuhannya juga cukup baik. Yakni, dari Rp 10,1 triliun pada Agustus 2018 menjadi Rp 11,2 triliun pada Agustus 2019.  "Kita akan dorong terus supaya jumlah bank semakin sedikit, tapi modalnya kuat".

Penuhi Ketentuan OJK, Makin Banyak Bank Kecil Merger

BPR Syariah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPR Syariah

Berita Terkini

BPR Syariah Milik Pemkot Mojokerto Resmi Dilikuidasi oleh OJK, Pelayanan Bank Tinggal 3 Bulan Lagi Saja

OJK Terbitkan POJK Terbaru Dorong Konsolidasi BPR Syariah

Penuhi Ketentuan OJK, Makin Banyak Bank Kecil Merger

Download Aplikasi JawaPos.com