<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Iklan-merdeka-belajar-2845605739.jpeg" alt="Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), Puslapdik, Kemendikbudristek menyelenggarakan Pembekalan Kepulangan Program Beasiswa Darmasiswa RI." width="100%">
<figcaption>Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), Puslapdik, Kemendikbudristek menyelenggarakan Pembekalan Kepulangan Program Beasiswa Darmasiswa RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) menyelenggarakan Pembekalan Kepulangan Program Beasiswa Darmasiswa RI Tahun Akademik 2023/2024 di Jakarta, Kamis (27/6). Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, mengucapkan selamat kepada 281 mahasiswa Darmasiswa RI dari 67 negara yang melaksanakan studi pada 63 lembaga perguruan tinggi di Indonesia selama hampir 10 bulan. Program Darmasiswa merupakan program beasiswa non gelar yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negara asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa internasional untuk belajar Bahasa Indonesia, seni, musik, kerajinan, dan subjek-subjek spesifik lainnya di berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar, program ini juga menjadi sarana untuk membangun hubungan persahabatan dan pengertian antarbangsa. Melalui Darmasiswa, peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang negara Indonesia melalui first-hand experience, berkumpul, dan berbaur dengan masyarakat untuk belajar tentang Indonesia. Suharti berpesan kepada para alumni untuk terus menjaga keberlanjutan dampak baik dari program ini. &ldquo;Jagalah komunikasi dengan teman-teman yang kalian temui selama program. Pastikan untuk bergabung dan berpartisipasi dengan komunitas alumni. Perkuat jaringan dan dampak positif dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan lupa ikut mempromosikan pengetahuan dan seni budaya Indonesia. Tak kalah penting, dukunglah dan ikut serta dalam kegiatan dan gerakan yang mendorong perdamaian dan kerja sama internasional,&rdquo; ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Fungsi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan Dialog Lintas Agama, Kementerian Luar Negeri, Ghofar Ismail, berpesan untuk membawa dan menyampaikan berbagai hal positif dari Indonesia kepada kerabat di negara asal. &ldquo;Program ini adalah permulaan. Setelah mengenal bahasa dan budaya Indonesia, ke depannya, kalian akan menjadi agen penghubung Indonesia dengan negara masing-masing dalam berbagai bidang. Gunakan pengalaman yang didapatkan di sini untuk terus membangun hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara Anda,&rdquo; ujar Ghofar. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Anton Rahmadi, menyampaikan apresiasi kepada lembaga perguruan tinggi atas kerja sama dan dukungannya untuk program ini. &ldquo;Dalam menjalankan program ini, kami selalu berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi untuk melakukan monitoring evaluasi. Berbagai kendala yang terjadi, kita hadapi bersama sampai terselesaikan dengan baik,&rdquo; ucap Anton. Rangkaian kegiatan ini meliputi berbagai penampilan pentas seni seperti Tari Pendet, Rampak Kendang, dan Randai; paparan terkait program Darmasiswa untuk memberikan pemahaman mendalam tentang capaian dan dampak dari program yang telah diikuti; pembekalan kepulangan untuk memberikan panduan lengkap mengenai prosedur kepulangan, administrasi, dan langkah-langkah yang harus diambil setelah kembali ke negara asal; serta strategi untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di negara masing-masing.

Selamat kepada 281 mahasiswa Darmasiswa RI dari 67 negara yang melaksanakan studi pada 63 lembaga perguruan tinggi di Indonesia.

Kemendikbudristek Lepas 281 Mahasiswa Internasional Program Darmasiswa RI 2023/2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-kepala-lipi-handoko-diminta-jokowi-lakukan-3-misi-ini_m_216994.jpeg" alt="Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tepat 23 Agustus lalu adalah Hari Ulang Tahun Ke-43 LIPI sekaligus yang terakhir. Begitu pun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).  Empat lembaga penelitian berstatus lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) itu dilebur jadi organisasi riset (OR) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Batan menjadi OR Tenaga Nuklir. Lapan menjadi OR Penerbangan dan Antariksa.  BPPT jadi OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian, LIPI menjadi beberapa OR, antara lain OR Ilmu Pengetahuan Hayati dan OR Ilmu Pengetahuan Kebumian.  Seremoni peleburan lembaga-lembaga penelitian tersebut berlangsung pada Senin (6/9) lalu. Kepala-kepala lembaga riset dicopot, kemudian dilantik sebagai pejabat fungsional. Kemudian ditunjuk penggantinya, yaitu pelaksana tugas (Plt) kepala OR. ”Semua sudah dilebur ke BRIN,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kemarin (7/9).  Mantan kepala LIPI itu menyatakan, bukan hanya empat LPNK riset tersebut yang dilebur ke BRIN. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga dilebur ke BRIN. Handoko mengatakan, untuk berikutnya menyusul peleburan unit atau badan penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga.  Di dalam struktur organisasi BRIN ada sejumlah OR yang terkait dengan kementerian atau lembaga lain. Misalnya OR Agama dan Keagamaan yang selama ini ada di Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, ada OR Kesehatan dari Kemenkes, OR Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta OR Pertanian dan Peternakan dari Kementerian Pertanian (Kementan).  Dengan meleburnya lembaga riset, litbang di kementerian, bahkan sampai Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah (Brida), struktur BRIN jadi sangat gemuk. Sebab, mereka memiliki kaki sampai di tingkat kabupaten dan kota. Mantan Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi mengatakan, yang terpenting dari BRIN adalah inovasinya. ”Bukan badannya, risetnya, atau nasionalnya,” tutur dia.  Bambang menjelaskan, tugas utama BRIN adalah membuat inovasi yang bisa dijual. Hasil penjualan itu akan masuk dalam produk domestik bruto (PDB). Seperti yang dilakukan di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia. Dia menegaskan, ke depan arah BRIN harus bisa berbisnis juga. Tidak semata menjalankan riset serta menghasilkan inovasi. Perlu dipikirkan saat ini BRIN mau memproduksi inovasi apa yang nanti laku dijual dan meningkatkan perekonomian nasional.  Menurut Bambang, selama ini hasil riset dan inovasi tidak maksimal. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan dana riset yang ditotal mencapai Rp 24,9 triliun itu. BRIN, kata Bambang, harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hanya, dia menyayangkan, seiring dibentuknya BRIN, pemerintah membubarkan DRN. Padahal, di negara maju, pemerintahannya memiliki DRN. Indonesia sama seperti Sri Lanka yang tidak mempunyai DRN.  Anggota Komisi VII DPR (membidangi riset dan teknologi) Ridwan Hisjam menyatakan, peleburan lembaga riset ke BRIN merupakan amanat dari UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Dengan peleburan tersebut, saat ini tidak bisa lagi ada riset sejenis di lembaga penelitian yang berbeda.  Ketika sudah menjadi satu di bawah BRIN, kegiatan riset dan inovasi bisa langsung diawasi. Sehingga tidak ada lagi duplikasi kegiatan riset. ”Kegiatan riset yang diulang-ulang dan menghabiskan anggaran tidak akan bisa lagi,” tandasnya.  Ridwan membenarkan bahwa nanti lembaga riset di kementerian juga dilebur ke BRIN. Dia mencontohkan lembaga riset di Kementerian ESDM yang tahun ini memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar. Karena sekarang masih masa transisi, anggaran tersebut tetap bisa digunakan. Tetapi untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada. Begitu juga unit atau badan penelitian di kementerian lainnya, semua akan ditarik ke BRIN.  Politikus Partai Golkar itu menerangkan, BRIN dibentuk sebagai lompatan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. ”BRIN menjadi motor kemajuan Indonesia. BRIN harus bisa melakukan riset yang benar dan tidak sekadar menghabiskan anggaran,” pungkasnya.

LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan Resmi Dilebur ke BRIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/HAMMAM.jpg" alt="Kepala BPPT Hammam Riza." width="100%">
<figcaption>Kepala BPPT Hammam Riza.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkomitmen terus menghasilkan inovasi teknologi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK).  Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan UU tersebut merupakan sebuah dukungan kepada seluruh Kelembagaan IPTEK di Indonesia, termasuk BPPT, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini berdiri, IPTEK di tempatkan sebagai landasan ilmiah pembangunan.  Pada tahun 2021, lanjut Hammam, BPPT memfokuskan diri untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa pada delapan fokus bidang teknologi, diantaranya kebencanaan, kemaritiman, kesehatan &amp; pangan, pertahanan &amp; keamanan, rekayasa keteknikan, transportasi, energi, dan teknologi informasi &amp; elektronika.  Dalam fokus bidang kebencanaan, BPPT telah men-deploy lima InaBuoy di beberapa lokasi, diantaranya Gunung Anak Krakatau (28 Juli 2021), Selatan Malang (8 Maret 2021), Selatan Selat Sunda (21 Maret 2021), Selatan Bali (12 April 2021), dan Perairan Selatan Cilacap (21 Juli 2021). Kelima Inabuoy tersebut merupakan bagian dari sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) dengan proyeksi deploy InaBuoy di 13 lokasi, tujuh lokasi InaCBT (cable based tsunameter), dan tiga lokasi untuk InaCAT (Coastal Acoustic Tomography) yang ditargetkan rampung pada tahun 2024.  Semua sensor tersebut akan mengirim sinyal secara simultan dan real time ke Indonesia Tsunami Observation Center (InaTOC) yang berlokasi di Kantor BPPT, Jakarta. Sinyal tersebut pun akan dikirimkan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memverifikasi apakah benar terjadi tsunami di lokasi terdekat sensor tersebut.  Program mitigasi tsunami tersebut saat ini telah dilengkapi dengan teknologi kecerdasan artifisial (KA) di dalam sebuah sistem terintegrasi yang dinamakan PEKA-Tsunami. "Teknologi ini juga turut diaplikasikan pada upaya pencegahan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan melalui program PEKA-API, sehingga dapat segera dilakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC)," kata Hammam saat memperingati HUT ke-43 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Senin (23/8).  Pada fokus bidang kemaritiman, BPPT telah melakukan desain kapal mini liquefied natural gas (LNG) carrier yang telah di-approved/sertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Desain kapal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan PT Pertamina dalam mengakomodir kapal pengangkut LNG di daerah yang membutuhkan.  Selanjutnya fokus bidang pertahanan dan keamanan diisi dengan kegiatan pengembangan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Elang Hitam. Bersama dengan konsorsium, BPPT akan melanjutkan pengembangan ke tingkatan kombatan sesuai dengan arahan Presiden RI dalam menjaga teritorial Indonesia di area perbatasan. Akhir tahun ini BPPT akan melaksanakan integrasi dan uji terbang Elang Hitam tipe 1, serta dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan desain, analisis, manufaktur wahana Elang Hitam tipe 2 dan 3.  Untuk fokus bidang rekayasa keteknikan, BPPT fokus pada penanganan lingkungan dengan menghasilkan inovasi teknologi dalam penyediaan air bersih, penanganan sampah serta limbah terintegrasi yang ramah lingkungan.  Fokus bidang transportasi dibagi menjadi dua kegiatan utama, yakni isu transportasi massal serta ekosistem kendaraan listrik. Transportasi massal akan diisi oleh kegiatan desain kereta api cepat serta membangun laboratorium sistem propulsi untuk melengkapi roadmap kereta api cepat Indonesia. BPPT juga mendampingi LAPAN dalam pengembangan floater pesawat N219 Amphibi, pesawat yang mampu lepas landas di perairan.  Sementara untuk fokus bidang energi, BPPT meningkatkan kapasitas biodiesel hingga mencapai B-50. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan uji jalan serta pembangunan pilot plant fluid catalytic cracking 300L/hari. Inovasi biodiesel B-30 BPPT yang telah diterapkan PT Pertamina dalam produk Biosolar-nya mampu menghemat devisa negara hingga Rp 63 triliun. BPPT juga fokus pada tahap akhir PLTP Kamojang dan binary cycle di Lahendong, Jawa Barat, dalam pemanfaatan energi panas bumi.  Fokus bidang terakhir, teknologi informasi dan elektronika, diisi dengan pengembangan kecerdasan artifisial (KA). Pembentukan PIKA BPPT dan pengembangan big data melalui NeoNet dan NODC merupakan salah satu upaya dalam mendukung dokumen Strategi Nasional KA tahun 2020-2045.

Tingkatkan Kemandirian, BPPT Fokus Kembangkan 8 Bidang Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/fast-charging.jpg" alt="LEBIH CEPAT: Petugas mengisi daya mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LEBIH CEPAT: Petugas mengisi daya mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Fasilitas pengisian daya bagi pemilik kendaraan listrik di ibu kota terus bertambah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Pertamina kemarin (5/8) meluncurkan fast charging station untuk mobil dan motor listrik. Stasiun pengisian energi listrik itu diklaim memiliki keunggulan pada kecepatan pengisian setrum.  Dua unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) itu berada di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Jalan Lenteng Agung dan Jalan M.T. Haryono, Jakarta. Unit SPKLU yang diresmikan memiliki fasilitas fast charging 50 kw.  Dilengkapi berbagai jenis colokan atau plug charger standar Eropa dan Jepang. Misalnya, SCS2 gun (standar Eropa), chademo (standar Jepang). Juga arus listrik AC tipe 2 dengan daya 43 kw. ’’Jika di-breakdown, banyak komponen dari SPKLU yang bisa dibuat secara lokal,’’ kata Kepala BPPT Hammam Riza.  Dia menerangkan, proses charging atau pengisian daya pada motor listrik membutuhkan waktu 30 menit sampai 40 menit. Untuk mobil listrik, butuh 40 menit sampai 50 menit. Durasi pengisian daya itu dihitung dari nol sampai 100 persen.  Menurut Hammam, riset fast charging berjalan sejak 2018. BPPT merupakan pionir pengembangan SPKLU berjenis fast charging di Indonesia. BPPT bekerja sama dengan PT LEN untuk membuat unitnya. BPPT berhasil mengembangkan SPKLU tipe fast AC 22 kw untuk mobil listrik. Kemudian, mengembangkan SPKLU untuk motor listrik. Nanti juga melayani pengisian energi motor listrik Gesits.  BPPT juga berinovasi mendirikan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dengan kapasitas 12 loker baterai motor listrik Gesits. Seluruh inovasi itu memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen.  Hammam mengatakan, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia harus terus dikembangkan. Tidak hanya soal keberadaan unit kendaraan listriknya. Tetapi, juga infrastruktur pengisian energinya. Selain model pengisian secara langsung, BPPT juga menyiapkan kajian tempat pengisian daya berbasis tukar baterai.  Dia menuturkan, kebutuhan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia ke depan semakin besar. ’’Proyeksi Kementerian ESDM, potensi 2021 ini ada 125 ribu unit mobil listrik. Kemudian, ada 1,34 juta unit motor listrik,’’ katanya. Banyaknya unit kendaraan listrik tersebut harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.  Dia menjelaskan, semakin banyak kendaraan listrik di Indonesia memiliki dampak besar. Baik itu di sektor lingkungan maupun keuangan negara. Kendaraan listrik berkontribusi pada penurunan impor bahan bakar sebanyak 1 juta barel pada 2020. Kemudian, diperkirakan kembali menurunkan impor sebanyak 373 juta barel pada 2050. Dia mengasumsikan penghematan devisa dari penurunan impor bahan bakar itu mencapai Rp 87 triliun lebih.  Selain membangun peranti fisik pengisian energi kendaraan listrik, BPPT juga menyiapkan aplikasi pemantauannya. Melalui aplikasi bernama SONIK, BPPT memantau pemanfaatan seluruh SPKLU yang telah terkoneksi. Data yang terekam di aplikasi SONIK bisa dipakai untuk kajian kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, aplikasi SONIK bisa mendeteksi jika ada gangguan di lokasi SPKLU.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/29/07/2021/tambah-charging-station-kendaraan-listrik-untuk-motor-cuma-30-menit/">Tambah Charging Station Kendaraan Listrik, Untuk Motor Cuma 30 Menit</a>  Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mendukung kerja sama BPPT dengan Pertamina yang menghadirkan SPKLU. Kerja sama itu bagian dari percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.  Dia mengungkapkan, dalam dokumen energi nasional, jumlah kendaraan listrik ditargetkan meningkat. Pada 2030, ditargetkan ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di Indonesia. Kemudian, untuk pembangunan SPKLU, pada 2030 ditargetkan 25 ribu unit di seluruh Indonesia. ’’Sampai saat ini telah terbangun 147 SPKLU di 119 lokasi,’’ katanya. (wan/c6/oni)

Fast Charging Station, Nge-Charge Motor 30 Menit, Mobil 40 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/charging-station-BPPT-ist.jpg" alt="Ilustrasi charging station BPPT. Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi charging station BPPT. Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur pendukung penguatan ekosistem kendaraan bermotor listrik. Salah satunya dengan memperbanyak layanan charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Termasuk charging station untuk motor listrik dengan durasi pengisian kilat.  Perkembangan penguatan ekosistem kendaraan bermotor listrik itu disampaikan Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Energi dan Material (TIEM) Eniya Listiani Dewi dalam diskusi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia secara virtual Kamis (29/7). Dia mengatakan ekosistem kendaraan listrik tujuannya untuk mengurangi emisi karbon.  ’’Kalau udaranya bersih, kita semua sehat. Pagi ini kita bahas soal ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,’’ tuturnya. Eniya mengatakan BPPT bersama mitranya akan terus memperbanyak keberadaan charging station untuk kendaraan listrik.  Dia mengatakan inovasi charging station sudah berhasil dikeluarkan BPPT sejak 2018 lalu. Saat itu dipasang di kantor BPPT di Serpong dan Jl Thamrin, Jakarta. Kemudian pada 2020 dibangun charging station di Bandung. Sementara pada 2020 rencana pembangunan charging station tertunda karena pandemi Covid-19.  ’’Pada 2021 kita akselerasi lagi untuk membangun dua lagi (charging station, Red) di MT Haryono dan Lenteng Agung,’’ katanya. Keduanya dibangun di Jakarta. Sehingga semakin memperluas titik pengisian energi untuk kendaraan listrik. Dia berharap ke depan bisa semakin banyak dibangun charging station di tempat atau daerah lainnya.  Eniya mengatakan saat ini sudah ada charging station tipe AC dengan kapasitas pengisian setrum mencapai 22 KW. Termasuk layanan charging station untuk kendaraan roda dua. Sehingga bisa mendukung motor listrik yang sudah mulai diproduksi.  Selain itu Eniya mengatakan teknologi pengisian listrik untuk motor tersebut sudah berkembang pesat. ’’Karena chargingnya menjadi lebih cepat. Hanya sekitar 30 menit,’’ katanya. Tidak perlu empat sampai lima jam seperti yang ada seperti sekarang ini.  Menurutnya konsumen yang membutuhkan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik sudah semakin banyak. Sebab kendaraan listrik banyak digunakan oleh sejumlah armada taksi konvensional maupun taksi online. Selain itu juga banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan listrik.  Selain itu Eniya mengatakan sumber listrik yang digunakan harus juga ramah lingkungan. Diantaranya adalah komitmen pemerintah membangun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan dengan kapasitas mencapai 38 giga watt pada 2035 nanti. Hilmi Setiawan. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Tambah Charging Station Kendaraan Listrik, Untuk Motor Cuma 30 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/rumah-tahan-gempa-bppt.jpg" alt="KNOCKDOWN: Rumah komposit tahan gempat (RKTG) karya BPPT yang dihibahkan kepada Pemkot Tangerang Selatan kemarin. (HUMAS BPPT FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KNOCKDOWN: Rumah komposit tahan gempat (RKTG) karya BPPT yang dihibahkan kepada Pemkot Tangerang Selatan kemarin. (HUMAS BPPT FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Berada di jalur cincin api (ring of fire) membuat Indonesia jadi negara langganan gempa bumi. Sepanjang 2020, tercatat ada 8.020 gempa dan 754 di antaranya terasa guncangannya. Selain korban jiwa, sebanyak 1.926 rumah juga dilaporkan rusak.  Dari kondisi tersebut, diperlukan upaya mitigasi. Salah satunya menyediakan hunian tahan gempa. Misalnya, yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menghadirkan inovasi Rumah Komposit Tahan Gempa (RKTG). Untuk mengenalkan ke publik, BPPT menghibahkan satu unit RKTG ke Pemkot Tangerang Selatan kemarin (16/6).  Rumah tersebut berukuran 6 x 6 meter atau tipe 36. Terdiri atas ruang tamu, dua tempat tidur, kamar mandi, dan dapur. Rumah mungil itu tahan gempa karena tersusun dari panel atau papan dengan material komposit polimer. Bahan tersebut dipilih karena sifatnya ringan dan kuat. Papan itu dibuat sedemikian rupa sehingga tinggal dipasang (knockdown) seperti permainan Lego.  Kepala BPPT Hammam Riza menuturkan, proses pembangunan RKTG cukup singkat, hanya tujuh hari. ’’Yang lama fondasinya,’’ katanya saat proses penyerahan hibah RKTG ke Pemkot Tangerang Selatan kemarin. Dia menjelaskan, bagian fondasi menggunakan teknologi rubber seismic bearing dengan tumpuan karet alam lokal. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 90 persen.  Hammam menjelaskan, panel-panel komposit memiliki durabilitas atau daya tahan tinggi. RKTG juga menggunakan genting metal yang ringan. Dengan perpaduan tersebut, rumah itu tahan terhadap guncangan besar. Struktur bangunan tidak akan patah atau roboh seperti rumah konvensional yang tersusun dari tembok bata dan genting tanah liat atau keramik.  BPPT sudah melakukan simulasi internal. Hasilnya, RKTG mampu bertahan dan tidak roboh meski diguncang gempa berkekuatan 7 SR. Keunggulan lainnya, rumah itu tahan terhadap kebakaran.  Hammam berharap ke depan instansi terkait atau pemerintah daerah bisa membangun rumah tahan gempa di daerah masing-masing. Perhitungan awal ongkos pembangunan RKTG itu mencapai Rp 170 juta/unit. Namun, jika dibangun dalam jumlah besar, harga tiap unit bisa ditekan hingga Rp 70 jutaan.  Di sisi lain, kemarin Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa berkekuatan magnitudo 6,1 di wilayah Maluku Tengah. Gempa sekitar pukul 11.43 WIB itu terjadi di koordinat 3,42 derajat lintang selatan dan 129,57 derajat bujur timur. Tepatnya di perbatasan antara laut dan pantai pada jarak 69 km arah tenggara Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.  Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, pusat gempa berada di kedalaman 19 km. Hasil analisis menunjukkan, gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan sesar turun. ’’Dengan memperhatikan lokasi dan kedalamannya, yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal,’’ paparnya.  Guncangan gempa itu dirasakan masyarakat di wilayah Tehoru, Masohi, Bula, Kairatu, Saparua, dan Wahai dengan intensitas guncangan 3–4 skala modified Mercalli intensity (MMI). Guncangan gempa dengan intensitas 2–3 MMI juga dirasakan masyarakat Pulau Ambon.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2021/pakar-bangunan-sarankan-pemerintah-buat-standar-rumah-tahan-gempa/">Pakar Bangunan Sarankan Pemerintah Buat Standar Rumah Tahan Gempa</a>  Gempa itu sebenarnya tak berpotensi tsunami bila dilihat dari kekuatan dan lokasinya. Namun, potensi tersebut bisa muncul jika ada longsor bawah laut akibat gempa susulan. Karena itu, hingga pukul 18.25 WIB, warga diminta menjauhi bibir pantai. ’’Rekomendasi kami pada masyarakat, terutama di wilayah sepanjang Pantai Japutih, tetap waspada terhadap gempa susulan dan potensi tsunami,’’ ucapnya.  Hingga siang, lanjut dia, setidaknya terjadi 13 kali gempa susulan di sana. BPBD dan masyarakat telah melaporkan dampak kerusakan di sejumlah rumah tinggal.

BPPT Kenalkan Rumah Tahan Gempa Seharga Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mobil-listrik.jpg" alt="MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia saat ini masih terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah atau middle income trap. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menuturkan, hal itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat.  "Status kita masih berada dalam middle income trap yang sudah berjalan begitu lama. Pertumbuhan kita tidak signifikan," jelasnya dalam Webinar Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Kamis (17/6).  Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini disinyalir karena pergerakannya tidak berbasis pada inovasi. Faktor tersebut yang membuat Indonesia belum bisa menjadi negara maju.  "Karena kita menjalankan business as usual, sementara untuk melompat jadi negara maju maka ekonomi yang harus kita kejar adalah ekonomi berbasis pada inovasi," kata dia.  Namun, bukan hanya pemerintah saja yang berperan, seluruh pihak juga perlu melakukan inovasi untuk mendorong perekonomian. Masyarakat juga harus berinovasi mengembangkan ekonomi.  Dengan hal ini, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju dengan cepat. Sehingga Indonesia pun mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang kini makin terpuruk akibat pandemi.  "Itu kita lihat pengalaman dari negara maju yang memang mengedepankan teknologi dan inovasi sebagai pilar meraih perbaikan ekonomi," pungkasnya.

BPPT Sebut Ekonomi Tumbuh Lambat Akibat Tak Ada Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201222-WA0001_1-1.jpg" alt="Perubahan suhu menyebabkan pemutihan sebagian terumbu karang di Perairan Pulau Waigeo, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dokumentasi penyelam Raja Ampat/Antara" width="100%">
<figcaption>Perubahan suhu menyebabkan pemutihan sebagian terumbu karang di Perairan Pulau Waigeo, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dokumentasi penyelam Raja Ampat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelautan di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya ekosistem terumbu karang yang terancam rusak karena sampah plastik.  Terhadap persoal kelautan itu, Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Gatot Dwianto menyebut, ada sejumlah solusi terhadap persoalan kelautan Indonesia. Yakni, membuat terumbu karang tiruang berbasis keramik.  Keterangan itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar Menelisik Peran Teknologi Kreatif Keramik dalam Bidang Kelautan di Jakarta (10/6) lalu.  Dia menyebut ada sejumlah persoalan kelautan yang harus ditangani bersama. Di antaranya kerusakan ekosistem kelautan. "Termasuk di antaranya kerusakan ekosistem terumbu karang," jelasnya.  Gatot mengatakan, luas terumbu karang di Indonesia mencapai 25 ribu km persegi. Atau, sekitar sepuluh persen dari luas total terumbu karang di dunia.  Indonesia juga memiliki jenis terumbu karang terbanyak di dunia, yaitu sejumlah 569 jenis terumbu karang dari 18 marga dan 15 suku. Tetapi kekayaan terumbu karang tersebut mengalami persoalan serius. Di antaranya disebabkan overfishing, polusi, dan amateur diving.  Kerusakan terumbu karang tersebut merupakan ancaman serius. Seperti diketahui, pertumbuhan terumbu karang cukup lambat. Selain soal terumbu karang, juga ada persoalan timbunan sampah plastik di lautan. Serta rusaknya bangunan karena korosi dan organisme yang menempel di bangunan tersebut.  Nah, untuk mengatasi ancaman terumbu karang itu bisa memanfaatkan material keramik. Di antaranya dengan membuat terumbu karang tiruan menggunakan bahan dasar keramik. "Pembuatan terumbu karang tiruan dari keramik pernah kita lakukan," katanya.  Yaitu kerja sama Coral Triangle Center (CTC) bersama PT Jenggala dan Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK) BPPT. Upaya ini dilakukan pada 2018 lalu.  Terumbu karang tiruan tersebut disebut juga dengan Terumbu Karang Semesta atau coral universe. Terdiri atas lebih kurang dua ribu unit terumbu karang tiruan dalam beragam bentuk dan ukuran. Teknologi keramik juga bisa digunakan untuk media tumbuh terumbu karang. Kemudian juga untuk museum terumbu karang sebagai wahana edukasi.

BPPT Sebut Kerusakan Terumbu Karang Hadapi Ancaman Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-10-at-15.39.46.jpeg" alt="Armada pesawat untuk mejalankan misi hujan buatan pencegahan Karhutla. Foto : Humas BPPT" width="100%">
<figcaption>Armada pesawat untuk mejalankan misi hujan buatan pencegahan Karhutla. Foto : Humas BPPT</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mulai mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Saat ini kedua wilayah tersebut mendekati puncak musim kemarau.  Pembukaan resmi kegiatan TMC pencegahan karhutla dilaksanakan secara hybrid oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK secara daring dan dari Posko TMC di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang secara luring Kamis (10/6/). “Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui sinergitas beberapa Kementerian dan Lembaga telah berhasil dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga akan terus kita laksanakan secara rutin dan terencana” ujar Dirjen PPI Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi.  Deputi Bidang TPSA BPPT Yudi Anantasena mengatakan kegiatan TMC merupakan tugas BPPT dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sesuai INPRES RI Nomor 3 Tahun 2020. Menurut Yudi Anantasena, keberhasilan pencegahan karhutla tentunya sangat bermanfaat untuk pemerintah, masyarakat, termasuk perusahaan hutan tanaman industri dan perkebunan. “Dengan tidak adanya kebakaran hutan dan lahan maka tidak akan ada asap yang diekspor ke negara tetangga sehingga hubungan regional internasional dengan negara tetangga akan selalu harmonis,” paparnya.  Operasi TMC Pencegahan Karhutla di Sumsel dan Jambi akan dilaksanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) mulai 10 Juni 2021 hingga 15 sampai 20 hari ke depan. Jon Arifian, Kepala BBTMC-BPPT mengatakan TMC menjadi solusi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta pembasahan lahan gambut. “TMC merupakan upaya intervensi proses pertumbuhan awan dengan memasukkan inti kondensasi ke dalam sistem awan untuk mengoptimalkan kejadian, volume dan durasi hujan,” ujarnya.  Berdasarkan pola curah hujan historis di Provinsi Sumsel, diketahui titik curah hujan terendah terjadi pada Juli. “Saat ini beberapa fenomena yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia dalam kondisi netral. Termasuk wilayah Sumsel, tidak ada fenomena global yang berpengaruh. Sehingga pola curah hujan di Sumatera Selatan akan mengikuti pola curah hujan normal harian,” imbuhnya.  Operasi TMC di Sumsel dan Jambi didukung TNI AU, Skadron 4 Malang dengan mengerahkan armada pesawat Casa 212 A-2105 dan 11 kru pesawat. Posko TMC dipusatkan di area Lapangan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang. BBTMC-BPPT menerjunkan 7 orang yang bertugas di Posko dan 4 orang di Pos Pengamatan Meterorologi (Posmet), serta 1 orang forecaster dari BMKG.  “Tim TMC telah menyiapkan bahan semai berupa serbuk NaCl sebanyak 10 ton yang dikirim dari Serpong, Tangerang dan di simpan di Posko TMC,” ujar Sutrisno, Koordinator Bidang Pelayanan TMC BBTMC-BPPT.  Sutrisno juga menjelaskan strategi penentuan daerah target penyemaian awan yang akan dilaksanakan tim TMC. “Mengingat luasnya daerah target kegiatan TMC, kami membuat prioritas dalam melakukan penyemaian yang dibagi dalam 4 kriteria. Yaitu awan di atas titik api yang berada di lahan gambut dan tidak mendapatkan curah hujan selama beberapa hari akan menjadi prioritas utama penyemaian awan. Apabila tidak ditemukan kriteria pertama, dicari awan di sekitar titik api di daerah gambut yang sudah beberapa hari tidak hujan. Sedangkan kriteria ketiga yaitu awan di lahan apapun dengan curah hujan yang sedikit. Jika ketiga kriteria tidak ditemui, maka awan-awan dimana saja yang masih mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat menjadi target penyemaian awan,” paparnya.  Purwadi selaku Koordinator Lapangan BBTMC-BPPT mengatakan daerah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin merupakan daerah dengan lahan gambut terluas di Sumatera Selatan. “Kami akan memprioritaskan awan-awan di atas lahan gambut sebagai target penyemaian awan, yang dipantau menggunakan radar milik BMKG,” ujarnya.  Meskipun saat ini wilayah Sumatera dan Selatan tengah menuju puncak musim kemarau, lanjut Purwadi, potensi awan pertumbuhan awan potensial masih ada. “Saat ini daerah Sumatera Selatan dan Jambi masih ada potensi pertumbuhan awan akibat faktor cuaca lokal yang bisa disemai,” tuturnya.  Seperti diketahui, bahwa daerah Sumatera Selatan dan Jambi memiliki area lahan gambut yang cukup luas yang rentan terjadi kebakaran saat kering. Sehingga lahan gambut ini harus selalu dalam keadaan basah untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Cegah Karhutla, Terjunkan Tim Pengendali Cuaca di Sumsel dan Jambi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/harga_terjangkau.jpg" alt="UNTUK YANG SUDAH DIVAKSIN: Petugas mengambil darah untuk pengecekan jumlah antibodi di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), (20/5). (HILMI SETIAWAN/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK YANG SUDAH DIVAKSIN: Petugas mengambil darah untuk pengecekan jumlah antibodi di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), (20/5). (HILMI SETIAWAN/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Sudah divaksin? Ingin tahu apakah antibodi sudah terbentuk? Alat buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini bisa membantu. Diluncurkan pada pertengahan tahun ini, bahan baku inovasi ini berasal dari dalam negeri.  M. HILMI SETIAWAN, Jakarta, Jawa Pos  ---  SALAH satu ruang rapat di lantai 3 gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terlihat padat pagi itu. Sejumlah orang yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis lengkap tampak rapi mengantre dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka meriung di ruangan itu pada Kamis dua pekan lalu (20/5) karena penasaran antibodi sudah terbentuk atau belum setelah divaksin.  Kegiatan tersebut merupakan rangkaian pengujian teknologi pengukuran antibodi Covid-19 inovasi BPPT. Mereka yang penasaran dengan jumlah antibodi itu lantas menjalani pengambilan darah dari ujung jari. Hanya 20 mikron.  Bagi yang ingin menjadi bagian dari sampel penelitian, darah yang diambil lebih banyak: sebanyak 9 cc dan ditempatkan di dalam tiga tabung kecil.  Prosedur selanjutnya, yang hanya ingin mengetahui kadar antibodinya tinggal menunggu 15 menit untuk proses inkubasi. Tetesan darah tadi dimasukkan ke reagen khusus buatan tim BPPT. Kemudian, setelah menunggu 15 menit, dimasukkan ke alat pengukur kadar antibodi. Seketika, keluar struk dengan keterangan jumlah antibodi.  Sementara itu, bagi yang mengikuti prosedur sebagai sampel riset, 9 cc darah yang diambil diproses dahulu di mesin centrifuge selama 15 menit. Kemudian, ditunggu 15 menit lagi. Baru setelah itu dimasukkan ke alat pengukur antibodi. Satuan jumlah antibodi dalam tubuh adalah AU/mL.  Bagi sampel yang kandungan antibodinya di bawah 1 AU/mL, hasil ujinya dinyatakan negatif. Artinya, antibodi di dalam tubuh belum terbentuk. Sebaliknya, jika jumlah antibodi lebih dari 1 AU/mL, hasilnya dinyatakan positif atau antibodi sudah terbentuk. Angka optimal adalah 20 AU/mL dan dipercaya dapat menangkal infeksi Covid-19. Dalam pengukuran itu sempat ada peserta yang negatif. Namun, ada juga yang jumlah antibodinya mencapai 70 AU/mL, bahkan 100 AU/mL.  Direktur Pusat Teknologi Bioindustri BPPT Asep Riswoko menceritakan, riset inovasi pengukuran antibodi atau antibodi kuantitatif dimulai awal tahun ini. Bermula dari instruksi hasil rapat pimpinan BPPT dengan Kemenristek saat itu. ’’Saat itu Kemenristek berkeinginan ada program pendampingan vaksinasi pemerintah,’’ jelasnya.  Penasaran dengan teknologi pengukuran antibodi tersebut, wartawan Jawa Pos turut menjadi relawan penelitian. Tahap pertama adalah wawancara dengan dokter. Yang ditanyakan, antara lain, riwayat disuntik vaksin dan pernah positif Covid-19 atau tidak. Setelah lolos di meja wawancara atau skrining itu, bergeser ke meja pengambilan darah. Hanya sekali suntikan, 9 cc darah sudah bisa diambil. Dan, setelah dilakukan penghitungan, ternyata hasilnya negatif. Sebab, jumlah antigen di bawah 1 AU/mL.  Asep yang juga terlibat dalam riset alat pengukur antibodi mengungkapkan, ada potensi antibodi tidak terbentuk meski sudah divaksin. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah divaksin.  Menurut Asep, inovasi pengukur kadar antibodi dari BPPT itu bukan sesuatu yang baru. Sebab, ada laboratorium swasta di Indonesia yang memiliki alat serupa. Tetapi, lebih besar dan harganya mahal. Jadi, kurang efektif jika harus disebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sampai ke tingkat kecamatan.  Akhirnya, tim di BPPT memutuskan untuk membuat inovasi alat pengukur kadar antibodi bagi masyarakat yang sudah divaksin Covid-19 berbekal bahan baku dalam negeri. ’’Inti inovasi ini ada di kitnya,’’ katanya. Pembuatan kit tersebut menggunakan protein Covid-19 yang ada di Indonesia. Dia menegaskan bahwa perjalanan inovasi ini masih panjang. Sebab, sejumlah pengujian harus dijalankan.  Asep mengakui, perangkat pengukuran antibodi itu memang digunakan bagi orang yang sudah divaksin. Bagi orang yang belum divaksin atau belum pernah terinfeksi Covid-19, antibodinya belum muncul. Sebaliknya, antibodi orang yang sudah divaksin atau pernah terinfeksi Covid-19 sangat mungkin sudah muncul.  Dia menyatakan, inovasi mereka itu berfungsi mengukur antibodi netralisasi yang muncul karena Covid-19 masuk dalam tubuh. Apakah itu virus Covid-19 yang masuk secara alami atau sengaja diinjeksi dalam bentuk vaksin. ’’Jadi, ini spesifik mengukur antibodi untuk Covid-19,’’ ujar dia.  Sebelum didaftarkan sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), inovasi pengukuran antibodi itu melalui pengujian terhadap 700 sampel. Pengalamannya selama ini, kadar antibodi dari orang yang sudah divaksin memang berbeda-beda. ’’Ada yang sudah divaksin dua kali, tetapi antibodinya nol koma,’’ jelasnya.  Menurut Asep, sampai saat ini belum ada patokan resmi dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) tentang jumlah kadar antibodi dalam tubuh yang efektif untuk menangkal infeksi Covid-19. Namun, saat ini mereka menggunakan acuan angka jumlah kadar antibodi sebanyak 20 AU/mL. Dengan patokan tersebut, diharapkan tubuh bisa mematikan Covid-19 sebelum berhasil menginfeksi tubuh.  Meski izin edar alat pengukur antibodi itu belum resmi keluar, tim BPPT sudah melakukan sejumlah sosialisasi. Salah satunya, sosialisasi kepada pimpinan pemerintah daerah. Harapannya nanti, ketika BPPT sudah mengantongi izin edar, pemerintah daerah tertarik memesannya.  Sampai sekarang, Asep menuturkan bahwa pihaknya belum menetapkan harga jual kit untuk mendeteksi jumlah antibodi dalam tubuh tersebut. Namun, dia meyakini harganya terjangkau. Biaya paling mahal hanya untuk membeli alat baca yang dia perkirakan sekitar Rp 20 juta. Alat baca itu sudah banyak beredar di pasaran dan bisa dipakai dalam waktu lama. Selain itu, alat baca tersebut bisa digunakan untuk membaca indikator penyakit lainnya.  ’’Inovasi kita di kitnya. Sudah dapat mitra kerja sama untuk produksi massal,’’ jelasnya. Yaitu, kerja sama dengan PT Bio Farma dan PT Pakar Biomedika Indonesia. Selain itu, BPPT bekerja sama dengan RS Hasan Sadikin Bandung.  Menurut dia, pemerintah daerah tentu tidak cukup mengandalkan data jumlah warganya yang sudah divaksin. Tetapi juga perlu mengukur seberapa banyak warganya yang sudah memiliki antibodi untuk tameng terhadap Covid-19. Data-data penting itu bisa dianalisis para ahli di setiap daerah dan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan. ’’Misalnya, ingin membuka tempat wisata,’’ ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/30/11/2020/kisah-perempuan-wn-singapura-lahirkan-bayi-dengan-antibodi-covid-19/">Kisah Perempuan WN Singapura Lahirkan Bayi dengan Antibodi Covid-19</a>  Kepala BPPT Hammam Riza menyambut baik inovasi pengukur antibodi atau antibodi kuantitatif tersebut. Dia sudah pernah mencoba menghitung kadar antibodinya. ’’Setelah suntikan vaksin kedua Maret, pada April saya tes. Muncul antibodinya,’’ ungkap Hammam.  Namun, dia mengungkapkan bahwa saat itu kadar antibodinya masih rendah. Beberapa waktu kemudian, Hammam menjalani tes serupa. Ternyata kadar antibodinya malah turun.  Menurut Hammam, inovasi itu sangat bermanfaat. Sebab, setiap warga Indonesia yang sudah divaksin Covid-19 pasti ingin mengetahui kondisi antibodi Covid-19 dalam tubuh. ’’Supaya masyarakat tidak langsung pede (percaya diri, Red), apalagi sampai mau lepas vaksin,’’ tuturnya.

Inovasi Teknologi Pengukuran Kadar Antibodi Covid-19 Karya BPPT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bppt

Berita Terkini