<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/9975ff98-7e91-487d-b73a-65d6f2b1e7b8-3521596750.jpeg" alt="Sidang dengan terdakwa Gus Muhdlor di PN Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sidang dengan terdakwa Gus Muhdlor di PN Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Sidang kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor berlangsung Senin, 7 Oktober 2024. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan 5 orang saksi. Mereka adalah Mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono, Mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati, Mantan Sekretaris BPPD Sidoarjo Hadi Yusuf, Sekretaris BPPD Sidoarjo Sulistiyono, dan pegawai BPPD Sidoarjo Rahma Fitri Kristiani. Di sidang tersebut terungkap aliran dana Rp 50 juta per bulan yang diambilkan dari dana potongan insentif pajak yang didakwakan kepada Gus Mujdlor. Ternyata Gus Muhdlor tidak pernah meminta uang tersebut. Ini sesuai dengan keterangan Ari Suryono yang sudah dituntut JPU 7 tahun 6 bulan penjara. Menurut Ari Suryono, Gus Muhdlor cuma meminta bantuan agar penggajian pegawai di Pendopo turut dipikirkan. BPPD Sidoarjo kemudian memotong insentif pajak ASN. &ldquo;Beliau mengatakan kalau di pendopo ada pengawal, sopir, dan pembantu yang bekerja 24 jam. Mereka tidak digaji dari dana pemkab. Beliau minta bantuan agar mereka diurus,&rdquo; kata Ari dalam sidang. Ari Suryono menegaskan, nominal Rp 50 juta juga bukan permintaan dari Gus Muhdlor. Yang meminta uang tersebut adalah staf pendopo, Achmad Masruri. Achmad Masruri menemui Ari Suryono dan mengatakan kebutuhan pegawai di pendopo mencapai Rp 50 juta. Sejak saat itu, Achmad Masruri menerima uang Rp 50 juta setiap awal bulan. Sebagian besar uang itu dikirim oleh Siska Wati dan terkadang dikirim langsung oleh Ari Suryono. Gus Muhdlor tidak pernah menerima sepeserpun uang dari BPPD. Modus memotong dana insentif juga ternyata sudah jadi &ldquo;budaya&rdquo; di BPPD Sidoarjo. Terungkap dalam persidangan, Ari Suryono mengaku dirinya hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan sejak era bupati sebelumnya, Saiful Ilah. &ldquo;Kata Siska Wati dan Hadi Yusuf, sejak dulu memang begitu,&rdquo; katanya. Saat baru menjabat sebagai Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono diberitahu bahwa ada dana &ldquo;sedekah&rdquo; yang dipotong dari insentif pajak para pegawai BPPD. Dana tersebut digunakan untuk biaya kebersamaan seperti karya wisata para pegawai BPPN. Juga untuk membiayai gaji 12 pegawai yang ada di BPPD yang tidak digaji oleh Pemkab Sidoarjo. Sebelumnya, Ari mengaku tidak tahu menahu ada praktik potongan dana insentif dengan nama uang sedekah. Gus Muhdlor juga tidak pernah memotong dana insentif tersebut. &ldquo;Yang memberi tahu adanya dana sedekah adalah Siska Wati dan Hadi Yusuf. Katanya sebelumnya juga sudah begitu,&rdquo; tambah Ari Suryono. Ari Suryono kemudian berinisiatif untuk mengambilkan dana kebutuhan para pegawai pendopo itu dari uang sedekah. Padahal, Gus Muhdlor saat itu tidak menginstruksikan apapun. &ldquo;Saya diskusikan dengan Siska Wati untuk diambilkan dari dana sedekah tersebut,&rdquo; katanya.

Ari mengaku tidak tahu menahu ada praktik potongan dana insentif dengan nama uang sedekah. Gus Muhdlor juga tidak pernah memotong dana.

Ari Suryono Sebut Tak Pernah Diperintah Gus Muhdlor Potong Insentif ASN BPPD Sidoarjo

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Kepala-BPPD-Kabupaten-Sidoarjo-Ari-Suryono-Salman-Toyibi-4-1874142550.jpg" alt="Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif. Status hukum tersebut ditetapkan KPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ari, Jumat (23/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari bersama-sama dengan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati diduga melakukan pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan BPPD Sidoarjo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya dengan temuan tersebut, dilakukan pengembangan penyidikan baru dan KPK menetapkan satu orang pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan status tersangka, AS [Ari Suryono]," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari Suryono dilantik menjadi Kepala BPPD Sidoarjo pada Oktober 2021. Ari disebut memerintahkan tersangka Siska Wati untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD Sidoarjo sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan Ari dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besaran potongan yaitu 10 persen sampai dengan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agar terkesan tertutup, lanjut Ali, Ari memerintahkan Siska supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai, dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk, yang berada di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari juga diduga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Khusus di tahun 2023, SW [Siska Wati] mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar," ungkap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk besaran dana insentif yang diperuntukan khusus keperluan bupati, saat ini terus dilakukan analisis dan penelusuran serta pendalaman lebih lanjut dari tim penyidik," sambung Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari langsung ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 23 Februari hingga 13 Maret 2024 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya, Ari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024. Siska bersama 10 orang lainnya ditangkap tim KPK dalam operasi senyap tersebut.&nbsp;</div>

Ari bersama-sama dengan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati diduga melakukan pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri.

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/77_aman-3495438291.jpg" alt="Ilustrasi: Tim KPK saat akan melakukan penggeledahan.(DITE SUHENDRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tim KPK saat akan melakukan penggeledahan.(DITE SUHENDRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah upacara hari jadi Sidoarjo di alun-alun kemarin (31/1), tim dari KPK memeriksa rumah dinas bupati Sidoarjo yang terletak di samping Pendopo Delta Wibawa. Pemeriksaan itu terkait penyidikan perkara pemotongan insentif petugas pajak dan retribusi daerah yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. Sebanyak 12 petugas KPK, ditambah 4 polisi yang berjaga, tiba di pendapa Pemkab Sidoarjo pukul 09.15 WIB. Sekitar 5 menit mereka menunggu di pelataran pendapa. Selanjutnya, mereka memasuki rumah dinas bupati dengan membawa empat koper berukuran sedang. Empat polisi berjaga di depan rumah dinas. Tim KPK memeriksa rumah dinas dengan didampingi Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Andjar Surjadianto. Sekitar pukul 11.00 pemeriksaan selesai. Petugas keluar rumah dinas dengan kembali empat koper. Dari pantauan koran ini di pendapa, tidak ada mobil yang dibawa petugas KPK. Dikonfirmasi ihwal pemeriksaan itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa kemarin tim penyidik melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Sidoarjo. Di antaranya, Pendapa Delta Wibawa, kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), dan beberapa rumah dari pihak yang terkait. &rsquo;&rsquo;Dari kegiatan ini, KPK menemukan dan mengamankan beberapa bukti,&rsquo;&rsquo; katanya di Jakarta kemarin. Beberapa bukti itu berupa dokumen terkait dugaan pemotongan dana insentif dan barang elektronik. Bukan hanya itu, KPK turut mengamankan sejumlah barang dalam penggeledahan itu. &rsquo;&rsquo;Diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Ali belum memerinci besaran uang dan mobil siapa yang disita dalam perkara itu. KPK bakal menganalisis temuan-temuan dalam penggeledahan tersebut. Selanjutnya, para pihak yang terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten, pihaknya menghormati proses penegakan hukum. &rsquo;&rsquo;Bupati beserta jajaran menghormati proses hukum yang berjalan dan dengan tangan terbuka menyambut itu sebagai bentuk perbaikan bagi Kabupaten Sidoarjo,&rsquo;&rsquo; ujarnya. &rsquo;&rsquo;Kami menyerahkan ini semua untuk berproses dengan selayaknya,&rsquo;&rsquo; imbuh dia. Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT pada Kamis (25/1). Sebelas orang diamankan dalam operasi senyap itu. Satu orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati. Dia diduga kuat berperan sebagai pengumpul duit yang dipotong dari pegawai penarik pajak. Selama 2023, uang yang dikumpulkan dari hasil menyunat insentif itu mencapai Rp 2,7 miliar. (uzi/elo/c18/fal)

Tim dari KPK memeriksa rumah dinas bupati Sidoarjo yang terletak di samping Pendopo Delta Wibawa. Pemeriksaan itu terkait OTT.

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati dan Kantor BPPD Sidoarjo, Amankan Dokumen Pemotongan Dana Insentif, Uang Asing, dan Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/20240129_170117-1037578676.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka." width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis (25/1). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, OTT di Kabupaten Sidoarjo setelah lembaga antirasuah menindaklanjuti aduan dari masyarakat. "Atas laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan ditindaklanjuti segera melalui pengumpulan bahan keterangan disertai informasi, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, SW (Siska Wati), Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo," kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/1). Ghufron menjelaskan, dalam operasi senyap di Kabupaten Sidoarjo, tim penindakan KPK mengamankan 11 orang. Mereka di antaranya, Siska Wati (Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo), Agung Sugiarto, (suami SW dan juga Kabag Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo), Robith Fuadi, (kakak ipar Bupati Sidoarjo), Aswin Reza Sumantri (asisten pribadi Bupati Sidoarjo). Selain itu, Rizqi Nourma Tanya (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Sintya Nur Afrianti (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo); Umi Laila (Pimpinan Cabang Bank Jatim), Heri Sumaeko (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Rahma Fitri (Fungsional BPPD Pemkab Sidoarjo) Tholib (Kepala Bidang BPPD Pemkab Sidoarjo), dan Nur Ramadan, anak SW. Mereka yang diamankan sempat menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penindakan KPK. Lebih jauh Ghufron menyampaikan, OTT yang dilakukan KPK setelah menerima laporan dan informasi masyarakat terkait dugaan korupsi oleh penyelenggara negara berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPK mendapati Siska Wati adanya penyerahan uang secara tunai. "Tim KPK, Kamis (25/1), diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW," ungkap Ghufron. Oleh karena itu, KPK mengamankan para pihak yang adabdisekitaran wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tim penindakan KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp 69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar pada 2023. "Kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK," tegas Ghufron. Tersangka Siska Wati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka. Penetapan itu setelah KPK menggelar OTT.

Pasca OTT, KPK Tetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220806_223321.jpg" alt="Pemkot Banjarmasin membuka loket layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan wisata siring Menara Pandang. Firman/Antara " width="100%">
<figcaption>Pemkot Banjarmasin membuka loket layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan wisata siring Menara Pandang. Firman/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menerima SPPT PBB sebanyak 253.150 berkas selama diberlakukan program penghapusan denda pajak daerah.  ”Dari jumlah tersebut, pajak yang diterima sebesar Rp 53,3 miliar terhitung sampai dengan Kamis (30/3),” kata Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono.  Ari mencatat, rata-rata jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program penghapusan denda setiap bulan sejak diberlakukan mulai November 2022 itu sebanyak 17 ribu wajib pajak.  ”Yang paling banyak Februari, jumlah wajib pajak yang dilayani sebanyak 32 ribu wajib pajak. Kemudian Maret, wajib pajak yang membayar jumlahnya turun yakni sekitar 12 ribuan wajib pajak. Program penghapusan denda pajak ini berakhir 31 Maret,” tutur Ari Suryono.  Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, program penghapusan denda pajak daerah itu dalam rangka peringatan hari jadi ke-164 Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Selain itu, program penghapusan denda tersebut untuk memberikan keringanan bagi para wajib pajak yang belum membayar.  ”Program ini untuk meringankan para wajib pajak, mungkin ada wajib pajak yang belum membayar atau nunggak pajak akhirnya bisa memanfaatkan program penghapusan denda pajak ini,” Ahmad Muhdlor Ali.  Pajak yang dibayarkan ke pemerintah menurut Gus Muhdlor, substansinya akan kembali lagi ke kepentingan umum. Di antaranya untuk membangun infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang semua itu bersumber dari pendapatan pajak.

Program Penghapusan Denda PBB Sidoarjo Hasilkan Rp 53 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/menuju-smart-city-instansi-pemkab-berlomba-rancang-layanan-online_m_125993.jpeg" alt="APRESIASI: Bupati Saiful Ilah (kanan) menerima penghargaan yang diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Wiranto pada peringatan Hari Otoda ke-21 di alun-alun Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>APRESIASI: Bupati Saiful Ilah (kanan) menerima penghargaan yang diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Wiranto pada peringatan Hari Otoda ke-21 di alun-alun Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-21 di alun-alun Selasa (25/4) menjadi pelecut semangat Pemkab Sidoarjo menuju smart city atau kota pintar. Sejauh ini, memang hanya beberapa instansi yang berinovasi untuk mempermudah layanan publik dengan berbasis teknologi informasi (TI). Namun, pemkab menggaransi, lima tahun ke depan target itu bisa tercapai.  Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan, Sidoarjo saat ini sudah menata diri sebagai salah satu kawasan smart city. Hal itu juga sesuai harapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri peringatan Hari Otoda ke-21 Selasa itu. &rsquo;&rsquo;Sesuai amanat Kemendagri, Sidoarjo akan kami jadikan salah satu kawasan smart city di Indonesia,&rsquo;&rsquo; ujarnya.   Konsep smart citymerupakan salah satu darilima poin yang menjadi pokok bahasan perayaan Hari Otoda ke-21. Program itu bertujuan mewujudkan layanan publik berbasis elektronik. Harapannya, layanan terhadap publik semakin efisien dan meminimalkan potensi kecurangan.   Menurut Djoko, ada tiga poin pelayanan publik yang tengah dijalankan pemkab saat ini. Pertama, sistem layanan administrasi di tingkat kecamatan yang dilakukan secara online. Misalnya, kepengurusan akta kelahiran, surat pindah, surat permohonan KTP, dan administrasi kependudukan lainnya. Nanti warga tidak perlu datang ke kecamatan untuk mengurus berbagai administrasi tersebut.  &rsquo;&rsquo;Cukup melakukan permohonan secara online menggunakan internet. Sistem itu dikenal dengan sebutan BMW atau berkas mlaku dewe. Saat ini, baru satu kecamatan yang menggunakan layanan itu. Yakni, Kecamatan Sukodono. Nanti seluruh kecamatan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Lalu, lanjut Djoko, layanan free wifi atau layanan internet gratis di beberapa tempat umum. Sebut saja di alun-alun, kantor instansi pemerintahan, pendapa kecamatan, hingga kantor desa/kelurahan setempat. Harapannya, masyarakat semakin terdidik, mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari akses gratis tersebut. &rsquo;&rsquo;Layanan internet gratis itu juga dapat memudahkan koordinasi antara pemerintah dan warga,&rsquo;&rsquo; paparnya.   Secara perdana, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di alun-alun sejak Selasa (25/4). Layanan tersebut hanya dapat memfasilitasi seribu peranti atau pengguna internet.  Terakhir, sambung Djoko, layanan organisasi perangkat daerah (OPD) online. Djoko mengungkapkan, nanti setiap OPD wajib memiliki produk layanan online. Saat ini, hanya ada beberapa instansi yang memiliki layanan online. Di antaranya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), RSUD, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap (DPM PTSA).  Dinas PUPR, misalnya. Dinas tersebut telah menerapkan aplikasi M-Bonk. Dengan aplikasi itu, masyarakat bisa langsung melaporkan kerusakan jalan dan segera mendapat tindak lanjut dari instansi terkait. Lalu, RSUD Sidoarjo yang telah memiliki enam layanan publik berbasis TI. Yakni, Sidoarjo maternal neonatal emergency SMS system (Simaneis), rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk peresepan laboratorium dan rafiologi (Remics), anak lahir membawa akta dan KK (Alamak), SMS antre registrasi rawat jalan (santriRS), elektronik akta kematian (e-Tamat), serta informasi ketersediaan bed kamar RS (inkamRS).   Adapun DPM PTSA dengan produk sistem pelayanan perizinan terpadu (Sipadu). &rsquo;&rsquo;Dinas atau instansi lain akan menyusul dan programnya akan disempurnakan secara bertahap,&rsquo;&rsquo; jelas Djoko.  Institusi DPRD Sidoarjo juga sejatinya sudah memiliki layanan serap aspirasi berbasis TI. Namanya, Mata Delta. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kepada para wakil rakyat tentang apa saja. Nah, aspirasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang kerja masing-masing.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) SidoarjoM. Husni Thamrin mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung penerapan smart city. Saat ini, pihaknya juga tengah merancang sejumlah layanan yang nanti dapat diakses secara online. Di antaranya, sistem layananadministrasi dan website yang menyediakaninformasi lowongan kerja di Sidoarjo.   &rsquo;&rsquo;Nanti para pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kami juga akan menyediakan informasi lowongan pekerjaan via online,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Saat ini, program itu masih dalam penjajakan. Bila tidak ada halangan, program tersebut diluncurkan pada akhir tahun.  Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Handajani. Pihaknya juga tengah menggagas layanan penyediaan pupuk secara online pada tahun ini. Dengan aplikasi itu, masyarakat dapat membeli dan memantau harga pupuk dan sejenisnya. &rsquo;&rsquo;Tentu juga ada layanan program pertanian lain yang akan kami siapkan secara online,&rsquo;&rsquo; jelasnya.   Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Djoko Santosa juga menyiapkan inovasi. Di antaranya, sistem pembayaran elektronik. Ke depan, para wajib pajak tak perlu lagi datang ke kantornya untuk membayar pajak daerah. Bahkan, saat para wajib pajak berada di luar kota sekalipun, mereka bisa langsung melakukan transaksi pembayaran. &rsquo;&rsquo;Kami sudah merancang ESPPD (elektronik sistem pembayaran pajak daerah). Kalau tidak ada halangan, tahun ini inovasi tersebut bisa segera terealisasi. (jos/c17/hud/sep/JPG)

Menuju Smart City, Instansi Pemkab Berlomba Rancang Layanan Online

bppd sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bppd sidoarjo