<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Pabrik-mercedes-Wanaherang-Eko-Putra-copy-3115543751.jpg" alt="Ilustrasi: Pabrik perakitan Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Bogor. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pabrik perakitan Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Bogor. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian stimulus fiskal untuk dunia usaha tetap dipertahankan hingga 2024 mendatang. Hal itu direspons positif oleh para pelaku usaha. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani memandang, kebijakan itu membawa dampak baik tak hanya bagi pelaku usaha, namun juga bagi prospek pertumbuhan ekonomi RI mendatang. "Stimulus fiskal dibutuhkan dunia usaha agar ekonomi terus terjaga tren kenaikannya di atas 5 persen pada tahun 2024. Tahun dimana penuh tantangan, baik domestik maupun global," ujarnya kepada Jawa Pos, Jumat (1/12). Ajib menjelaskan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan. Diantaranya yakni terkait dengan penurunan daya beli, tahun politik yang terjadi sepanjang tahun mulai dari pileg, pilpres, sampai dengan pilkada serentak. Sementara, lanjut dia, tantangan global juga harus diantisipasi. Terutama terkait dengan pelemahan ekonomi beberapa negara yang bahkan terhantui oleh resesi ekonomi, dan penguatan nilai tukar dolar yang berimbas terhadap neraca perdagangan internasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013346788/sri-mulyani-pastikan-stimulus-fiskal-untuk-dunia-usaha-berlanjut-di-2024">Sri Mulyani Pastikan Stimulus Fiskal untuk Dunia Usaha Berlanjut di 2024</a> Kondisi itu membuat adanya kepastian pemberian stimulus menjadi hal yang dinanti dunia usaha. "Stimulus fiskal bisa menjadi insentif yang terus menjaga pertumbuhan ekonomi. Misalnya beberapa aspek pajak PPN yang ditanggung pemerintah (DTP), alokasi subsidi suku bunga usaha seperti di program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan insentif lain yang tepat sasaran," jelasnya. Ajib menyebut, pada prinsipnya, stimulus fiskal harus bisa mendorong dua aspek. "Dari sudut pandang dunia usaha, bisa menurunkan Harga Pokok Penjualan (HPP). Sedangkan dari sisi masyarakat, bisa mendorong daya beli," katanya. Senada, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira merespons positif kepastian keberlanjutan stimulus tersebut. Anggawira menyebut, kebijakan itu akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. "Kami pelaku usaha merespons positif terhadap kepastian pemerintah yang akan tetap memberikan insentif fiskal. Ini dapat memberikan stabilitas dan kejelasan dalam perencanaan bisnis mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi," tutur Anggawira. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013329869/hipmi-minta-anak-muda-tak-hanya-bercita-cita-mentok-jadi-pns">Hipmi Minta Anak Muda Tak hanya Bercita-cita Mentok jadi PNS</a> &nbsp; Sebelumnya, Menkeu menyebut, teknis pemberian insentif atau stimulus fiskal itu masih sama dengan tahun 2023. Yakni terdapat 18 sektor yang dapat memanfaatkan program insentif ini. Menurut Menkeu, sektor tersebut merupakan yang dianggap perlu untuk dibantu pengembangannya. "Jadi, kalau dia termasuk dalam 18 termasuk sektor digital, hilirisasi, kemudian berbagai kegiatan kegiatan yang dianggap memiliki nilai tambah dan dia pionir atau di daerah yang dianggap perlu untuk dikembangkan, kita tetap akan memberikan. Juga berbagai program-program insentif investasi yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM," jelasnya.

Stimulus fiskal dibutuhkan dunia usaha agar ekonomi terus terjaga tren kenaikannya di atas 5 persen pada tahun 2024.

Pengusaha Apresiasi Kelanjutan Stimulus Fiskal

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1778700291849825599" data-legacy-message-id="18af367dd197ad3f"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1lt" class="ii gt"> <div id=":1lu" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/20230831172816_IMG_3307JPG-3040089983.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan saat tiba di Kantor DPP Golkar." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan saat tiba di Kantor DPP Golkar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kedatangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih dan bangga atas audiensi organisasi yang dipimpin Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Prabowo, para pengusaha muda sangat berpengaruh dan penuh potensi untuk membangun kemakmuran bangsa Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengusaha adalah yang bisa membawa dan mengaktualisasikan kemakmuran untuk negara. Pengusaha itu entrepreneur yang berupaya membangun nilai, kemakmuran serta kekayaan (wealth)," ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013038909/dedi-mulyadi-sebut-prabowo-dicintai-tetangga">Dedi Mulyadi Sebut Prabowo Dicintai Tetangga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Prabowo menilai sifat seorang panglima perang harus ada dalam diri seorang entrepreneur. Salah satunya yang paling utama adalah cerdas, karena keduanya menghadapi pertarungan yang berat, antara hidup dan mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama, harus cerdas. Bisa berhitung dan menilai. Komandan perang kalau salah perhitungan, cepat mati," kata Prabowo. "Seorang komandan dan panglima pasukan urusannya berat, hidup atau mati. Pengusaha juga beratnya hidup atau mati sebuah perusahaan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga menyinggung peran para pengusaha muda yang selalu berada di garis depan dalam suatu bangsa. Menurutnya, para pengusaha muda yang kreatif, cerdas, dan inovatif dapat membawa keberhasilan dan nilai tambah kemakmuran untuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalian berpengaruh, berada di garis depan, taruhan bagi kalian tidak ringan, di situlah tantangan sebuah usaha. Pandai memelihara hubungan, jaringan (networking)," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap HIPMI dapat melahirkan pengusaha muda yang hebat untuk Indonesia emas untuk 2045 yang gemilang. "Para pengusaha muda Indonesia harus paham tantangan ke depan di negara kita. Harus waspada dan harus memupuk kerja sama," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kedatangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).

Terima BPP HIPMI, Prabowo: Pengusaha Bawa Kemakmuran untuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/susul-dprd-dan-kelapa-desa-giliran-bupati-desak-kenaikan-penghasilan_m_.jpg" alt="Ketua Apkasi Mardani H. Maming" width="100%">
<figcaption>Ketua Apkasi Mardani H. Maming</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Barat mencatat total investasi Rp 120,4 triliun pada 2020. Provinsi itu menjadi penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Angka tersebut setara dengan 14,6 persen secara nasional.  Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mengungkapkan, terdapat dua alasan utama mengapa investor berinvestasi ke Provinsi Jawa Barat. Alasan utama yang melatarbelakangi investor memilih Jawa Barat sebagai tempat investasi adalah infrastruktur di wilayah Jawa Barat lebih baik dari daerah lain.  ”Investasi terbesar itu di Jawa Barat. Dengan investasi terbesar ini, Hipmi bisa lebih berperan. Salah besar jika kader Hipmi tidak berpartisipasi dalam pembangunan industri baru. Investasi baru harus libatkan kader Hipmi,” ujar Mardani dalam keterangannya, Sabtu (27/2).  Alasan lain selain infrastruktur, lanjut dia, adalah tingkat produktivitas buruh atau masyarakat Jawa Barat. Berdasar survei, penduduk Jawa Barat dianggap paling produktif se-Indonesia.  ”Saya juga titipkan kader Hipmi Jawa Barat bisa disinergikan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena sektor ini sangat kompetitif dan peluang membuka lapangan pekerjaan yang luas,” tutur Mardani.  Menurut dia, kader HIPMI di Jawa Barat harus berperan besar karena mengisi ruang industri kreatif. Pada masa pandemi Covid-19, pihaknya perlu membangun sinergitas yang lebih baik lagi. Sebab, Jawa Barat menghasilkan beberapa start up dan produk kreatif.  ”Kami akan laporkan kepada Pak Gubernur Jawa Barat list start up yang ada di kader Hipmi Jawa Barat, agar ada political will dikasih ruang. Jangan sampai start up asing yang maju di dalam negeri, perlu ada sebuah afirmasi bagaimana start up lokal produk dalam negeri bisa maju,” ucap Mardani.  Mardani H. Maming menambahkan, Jawa Barat harus berbangga karena sepertiga ekspor yang terkait dengan ekonomi kreatif datang dari Jawa Barat. Hal tersebut menandakan sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat jika diberi ruang dan platform promosi yang baik, bisa menjadi mayoritas penyumbang ekspor.  ”Untuk itu, kami sangat berharap Pak Gubernur Ridwan Kamil bisa memberi ruang lebih kepada anak Hipmi khususnya Hipmi Jawa Barat,” ujar Mardani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8OS1JAfzJUc

Bahas Investasi di Jabar, Harus Berkolaborasi dengan Pengusaha Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/target-pajak-2018-bikin-pengusaha-cemas_m_176381.jpeg" alt="Ketum Hipmi Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Ketum Hipmi Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 akan meningkat. Peningkatan ini yang menjadi kekhawatiran para pengusaha. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ada sebuah kekhawatiran dari target pajak yang meningkat hingga menjadi Rp1.600-an triliun. Hal ini, menurutnya, dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2017. "Ini merupakan target yang sangat optimistis dari pemerintah. Namun, target ini juga sangat ekspansif," ujar Bahlil dalam Dialog Hipmi dan Kadin dengan tema Arah Kebijakan Pajak Tahun 2018, di hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (20/12). Dia mengungkapkan, bila target pajak ditetapkan tinggi akan menekan pengusaha. Penekanan ini dilakukan dengan meningkatkan pajak yang harus dibayar pengusaha. "Keadilan harus tercipta dalam penerapan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/21/176643/menkeu-sri-mulyani-perkirakan-shortfall-pajak-capai-rp-130-triliun" target="_blank">pajak</a> di Indonesia. Tidak hanya mengincar golongan bawah tetapi juga golongan atas," tegasnya. Bahlil berharap, pemerintah bisa menerapkan aturan yang jelas dalam sistem pembayaran perpajakan. Lanjutnya, ia tidak ingin pemerintah mencari-cari kesalahan demi menutupi penerimaan yang masih jauh dari target.

Target Pajak 2018 Bikin Pengusaha Cemas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dituding-bikin-mangkrak-142-proyek-ebt-ini-kata-kementerian-esdm_m_175590.jpeg" alt="instalasi listrik" width="100%">
<figcaption>instalasi listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah 142 proyek listrik energi baru terbarukan terbengkalai. Mangkraknya proyek ini disebabkan kesalahan mekanisme penyerahan proyek dari pemerintah ke daerah. "Jadi, itu kan lebih banyak dari Badan Pengelola Keuangan Negara (BPKN) ke daerah ya. Kaitannya sebenarnya proses penyerahan proyek dari pemerintah ke daerah," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (17/12). Dia menegaskan, mekanisme penyerahan project Energi Baru Terbarukan (EBT) itu perlu diperbaiki. Jika sudah diperbaiki dan diserahkan, nantinya pemerintah daerah memiliki anggaran untuk merawat operasional sendiri. "Saya sudah koordinasi mengenai hal itu. Sebenarnya mekanisme saat diserahkan EBT ke daerah, mekanismenya yang perlu diperbaiki saya pikir," lanjutnya. Agung juga membantah banyak investor yang tak ingin menanamkan modalnya dalam proyek energi baru terbarukan. "Saya saat ini sedang berkonfirmasi dengan bapak Dirjen untuk membahas hal ini," tuturnya.

Dituding Bikin Mangkrak 142 Proyek EBT, Ini Kata Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/akibat-kebijakan-esdm-142-proyek-ebt-rusak-dan-terbengkalai_m_175586.jpeg" alt="energi baru terbarukan" width="100%">
<figcaption>energi baru terbarukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dikerjakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terbengkalai. Proyek listrik ini rusak dikarenakan kebijakan ESDM yang selalu berubah. Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Yaser Palito menjelaskan, kebijakan dari ESDM membuat perbankan dalam negeri sulit memberikan pinjaman kepada pengusaha karena sudah dipatok dengan tarif tetap dan rendah. Akibatnya, 142 proyek senilai Rp 1,17 triliun mangkrak. "Proyek-proyek ini kan jadi asal-asalan, sebab nantinya setelah diserahkan kepada pemerintah daerah. Lalu, Pemda cari mitra swasta. Tapi tidak ada swasta yang mau sebab harga listrik tidak menarik. Sementara, biaya investasi dan pemeliharaannya besar," ujar Yaser di Jakarta, Minggu (17/12). Dia melanjutkan, saat disusun harga EBT pada 2009, harga EBT dibuat semenarik mungkin agar menarik minat swasta. Namun belakangan ini, berbagai revisi kebijakan dari ESDM membuat peminat EBT menurun. "Pemda juga kesulitan mencari mitra. Tidak ada mitra yang berminat dengan tarif segitu. Dengan tarif flat 85 persen dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP), mana ada swasta yang mau jadi mitra, biar pun bareng Pemda," tuturnya. Yaser menambahkan, dengan tarif ini, pengusaha tidak punya waktu untuk mengembalikan modalnya. Dikarenakan hal ini, minat pengusaha untuk mengambil proyek EBT hilang karena biaya investasi yang mahal dan pendapatan sangat rendah. "Belum lagi proyek-proyek ini asal-asalan. Kita kalau ambil, harus ada extra capital untuk perbaiki mesin, bendungan, dan infrastruktur pembangkit, ditambah lagi biaya pemeliharaan," jelasnya. Lebih lanjut, dia memaparkan, target bauran energi dari EBT minimal 23 persen pada 2025 diperkirakan tidak akan tercapai. Wakil Ketua BPP Hipmi ini mengungkapkan, kondisi investasi EBT di Indonesia tidak bisa disamakan dengan di Uni Emirat Arab yang menjual murah hanya dengan USD 2 sen per kwh. "Beda sekali. Di sana, tanah gratis, cost fund sangat rendah, mereka diberikan insentif oleh pemerintah setempat, dan kondisi geografis sangat ringan sebab di padang gurun. Nah di Indonesia, geografisnya tahu sendiri lah," tegas Yaser. Diketahui, penetapan tarif EBT tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau Angin, tarifnya ditentukan berdasarkan BPP setempat. Apabila BPP pembangkit setempat di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTB paling tinggi 85 persen dari BPP setempat. Namun jika BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTB ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lebih dalam, Yaser mengatakan, industri listrik terlilit oleh aturannya sendiri. Dengan tiga aturan kontroversial, memunculkan perlawanan sengit independent power producer (IPP), yakni Peraturan Mentri (Permen) ESDM Nomor 49 tahun 2017, yang merupakan penyempurnaan atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 45 tahun 2017, revisi atas Permen ESDM 11/20117 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, dan terakhir, Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi kedua Permen ESDM 12/2017.

Akibat Kebijakan ESDM, 142 Proyek EBT Rusak dan Terbengkalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/didampingi-alumni-ipb-vicky-optimis-bisa-pimpin-kota-bekasi_m_142909.jpeg" alt="Vicky Prasetyo artis yang terkenal karena pidatonya saat masih berpacaran dengan pedangdut Zaskia Gothik" width="100%">
<figcaption>Vicky Prasetyo artis yang terkenal karena pidatonya saat masih berpacaran dengan pedangdut Zaskia Gothik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembawa acara sekaligus komedian Vicky Prasetyo, semakin membuktikan keseriusannya maju dalam Pilkada Kota Bekasi 2018 mendatang.&nbsp;  Dia bahkan telah menyatakan siap jika dirinya dipasangkan dengan Anggawira sebagai kandidat kuat.  Vicky menilai Anggawira yang merupakan salah satu tim sukses Anies Sandi adalah sosok pemuda cerdas, menguasai ilmu politik, berpengalaman dalam dunia usaha dan organisasi.  "Kami harus menerima silaturahmi dan faktor kemungkinan dari siapapun, saya pasti akan membuka tangan dengan baik karena beliau (Anggawira) merupakan salah satu orang yang akan dibutuhkan di Bekasi," kata Vicky Prasetyo di Bekasi (8/7).  Mantan kekasih Zaskia Gotik itu menambahkan, Pilkada ini tidak dapat dimenangkannya sendiri. Oleh sebab itu butuh tokoh pendamping untuk bekerjasama dalam membangun Bekasi.&nbsp;  Sehingga dirinya menerima dengan senang hati bila berkesempatan menjalin sinergi dengan Anggawira apalagi PAN dan Gerindra juga bersinergi di Pilkda DKI baru lalu.  "Saya pasti akan buka tangan, apalagi kami sama- sama bergotong royong membangun Bekasi, itu hebat sekali pasti berdampingan dengan beliau (Anggawira) karena sudah memiliki track record yang baik,&rdquo; jelasnya.  Saat ini, Vicky yang mencalonkan diri lewat PAN mengaku tengah menyusun strategi kampanye bersama tim pemenangan. Dirinya juga akan segera melakukan sosiasliasi ke berbagai wilayah di Bekasi.  "Sejauh ini masih menjalankan proses, tahapan yang diatur oleh tim pemenangan. Tapi saya lebih kepada rundown yang ditetapkan, yaitu melakukan sosialisasi di berbagai macam wilayah di Bekasi yang memiliki 12 kecamatan, dan 56 kelurahan," tutupnya.  Seperti diketahui, pria bernama asli Hendrianto ini resmi mendaftar menjadi bakal calon Wali Kota Bekasi, Sabtu (17/6) lalu.&nbsp;  Saat itu dia mengaku memiliki tekad untuk menjadi calon pemimpin Bekasi karena merupakan tanah kelahirannya, dan tempat ia mengenyam pendidikan.&nbsp;  Sementara itu, Anggawira resmi mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Kota Bekasi 2018 melalui partai Gerindra.&nbsp; Dalam pencalonannya alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan dirinya mengusung sebuah gagasan yakni Bekasi Terdepan.   "Ini merupakan gagasan saya untuk menjadikan kota Bekasi menjadi lebih maju dan lebih baik dalam berbagai aspek seperti sektor pelayanan publik, dan lain sebagainya,&rdquo; ungkap Anggawira yang juga Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi itu. (ded/dms/JPG)

Didampingi Alumni IPB, Vicky Optimis Bisa Pimpin Kota Bekasi

bpp hipmi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpp hipmi

Berita Terkini