<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/DfjQFyKIbOxk5kOeiObapfH55rfTmN6z2HCcSfdM-1-4270058369.jpg" alt="Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut setiap sekolah negeri di Jatim mendapatkan dana BOS dan dana BPOPP. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut setiap sekolah negeri di Jatim mendapatkan dana BOS dan dana BPOPP. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) di sekolah negeri jenjang SMA/SMK/SLB. Pengelolaan dana BOS dan BPOPP pun dilakukan secara transparan. Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut setiap sekolah negeri di Jatim mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). "Apabila dana BOS dan BPOPP belum mencukupi untuk mendukung program kegiatan pendidikan selama satu tahun ajaran, maka diperkenankan menggalang partisipasi masyarakat," ujar Aries, Sabtu (23/8). Masyarakat boleh berpartisipasi melalui sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Dengan catatan, dilakukan secara transparan dan berdasarkan musyawarah antara pihak sekolah dan komite. &ldquo;Namun kami tegaskan tidak ada praktek Pungli (pungutan liar) di sekolah-sekolah negeri (SMA/SMK/SLB sederajat) yang ada (berada di bawah kewenangan) Provinsi Jawa Timur,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Kadindik Aries menegaskan semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara rapat. &ldquo;Kami bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama," seru Aries. Ia menjelaskan seluruh kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri Jawa Timur, berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). &ldquo;Penyusunan RKAS sendiri merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik,&rdquo; terang Eks Pj. Wali Kota Batu itu. Lebih lanjut, Aries mengatakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri berjalan baik. Fokusnya terutama pada pengelolaan administrasi sekolah. Selama ini, anggaran pendidikan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, perbaikan fasilitas, serta peningkatan mutu SDM. Bantuan tersebut mencakup sekolah negeri maupun swasta di Jatim yang jumlahnya lebih dari 4 ribu. "Karena itu tentu perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan tetap menjadi keterbukaan kami untuk sama-sama peduli dengan pendidikan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga kondusifitas dunia pendidikan," tukas Aries.&nbsp;

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pastikan tidak ada pungutan liar di sekolah negeri, transparansi pengelolaan dana BOS dan BPOPP.

Disdik Jatim Tegaskan BOS dan BPOPP Transparan, Tak Ada Pungli di Sekolah Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/situ-1403600757.jpg" alt="Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budiyanto saat sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP di Aula SMA Negeri 1 Situbondo, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budiyanto saat sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP di Aula SMA Negeri 1 Situbondo, Senin (2/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo mengingatkan seluruh kepala sekolah menengah atas atau SMA sederajat tidak melakukan pungutan atau sumbangan kepada wali murid. Sebab, kebutuhan maupun fasilitas sekolah sudah ditanggung negara. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budiyanto mengatakan, pemerintah telah memberikan kebutuhan dan fasilitas sekolah melalui dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Termasuk program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). &rdquo;Kalau pihak sekolah melalui komite boleh mengajukan permohonan bantuan dana CSR perusahaan-perusahaan untuk kemajuan sekolah, tapi tidak meminta sumbangan kepada wali murid,&rdquo; kata Agus Budiyanto seperti dilansir dari Antara usai menjadi narasumber sosialisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) di Aula SMA Negeri 1 Situbondo, Senin (2/10). Dia mengapresiasi kegiatan sosialisasi penggunaan dana BOS dan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diinisiasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Situbondo. Salah satunya dengan mengundang aparat penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian. Dengan demikian, lanjut Agus, seluruh kepada SMA sederajat di daerah itu mendapatkan pencerahan hukum terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan menggunakan dana BOS. &rdquo;Kalau kepala sekolah mengelola dana BOS maupun BPOPP dengan benar dan sesuai aturan, tentu tidak akan ada permasalahan. Termasuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat (wali murid),&rdquo; ujar Agus Budiyanto. Agus menambahkan, sejauh ini Kejaksaan Negeri Situbondo belum menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BPOPP di daerah itu. &rdquo;Sampai saat ini belum ada pengaduan kepada kami, karena hampir semua SMA/SMK sederajat datang ke kami konsultasi dan meminta pencerahan tentang hukum,&rdquo; ujar Agus Budiyanto. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Situbondo Slamet Riyadi menambahkan, sengaja mengumpulkan seluruh kepala SMA/SMK sederajat untuk mendapatkan pencerahan hukum mengenai pengelolaan dana BOS dan BPOPP. &rdquo;Sosialisasi ini juga merupakan bagian dari pencegahan dini dalam pengelolaan dana BOS dan BPOPP. Kepala sekolah bisa mendapatkan pencerahan tentang hukum dari narasumber kejaksaan dan kepolisian,&rdquo; papar Slamet Riyadi.

Kejari Situbondo ingatkan seluruh kepala SMA/sederajat tidak melakukan pungutan atau sumbangan kepada wali murid

Kejaksaan Ingatkan Sekolah Tak Minta Sumbangan ke Wali Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BPOPP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema penentuan jatah biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) jenjang SMA/SMK/sederajat di Jatim bakal berubah. Jika sebelumnya mengacu jumlah siswa, nantinya penentuan BPOPP memakai acuan jumlah kelas.  Perubahan skema BPOPP tersebut sudah disepakati pemprov dan DPRD Jatim. Diproyeksikan diberlakukan mulai tahun depan. ’’Lewat skema baru ini, disparitas penerimaan bantuan antarsekolah bisa dikurangi,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah kepada Jawa Pos.  Dia menjelaskan, berdasar laporan yang diterima dewan, selama ini cukup banyak sekolah yang mengeluhkan sistem penerimaan BPOPP. Terutama sekolah dengan jumlah murid yang sedikit. ’’Karena jumlahnya sedikit, bantuan yang diterima sekolah juga kecil,’’ terangnya.  Padahal, tujuan utama BPOPP adalah memberikan bantuan sekolah selama operasional pendidikan berlangsung. Artinya, kebutuhannya seharusnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan sekolah. Dengan demikian, diusulkan BPOPP diberikan dengan dasar perhitungan per kelas.  Dengan skema itu, BPOPP juga tidak akan diberikan dalam hitungan kebutuhan per bulan, tapi kebutuhan setahun. ’’Ini untuk mengurangi masalah pada pemberian BPOPP sebelum-sebelumnya. Tahun depan akan diberikan satu tahun penuh,” katanya.  Saat ini DPRD Jatim sudah meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim segera membuat standard operating procedure (SOP) ke sekolah. Terutama dalam membuat perincian kebutuhan operasional sekolah selama setahun penuh.  Skema itu penting agar tidak ada lagi sekolah yang sulit mencukupi operasionalnya. ’’Kami minta SOP itu selesai sebelum RAPBD 2023 disahkan pada 10 November mendatang,’’ paparnya.  Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memaparkan, skema pemberian BPOPP per jumlah kelas belajar tersebut akan diterapkan tahun depan. Sesuai dengan masukan dari DPRD Jatim. ’’Karena ada kecenderungan kalau per siswa itu, tidak ada porsi yang adil,’’ paparnya.  Dia menjelaskan, dengan perubahan skema itu, nantinya dibuatkan draf aturan baru tentang BPOPP. ’’Supaya pemberian ke sekolah bisa seoptimal mungkin,’’ katanya.  Sesuai rencana, tahun depan anggaran BPOPP yang diberikan ke SMA/SMK/sederajat di wilayah Jatim mencapai Rp 900 miliar. Anggaran tersebut akan dimasukkan RAPBD 2023 yang kini masih dibahas.  SKEMA BARU DISTRIBUSI BPOPP  - Disiapkan anggaran Rp 900 miliar melalui RAPBD 2023.  - Diberikan kepada seluruh SMA/SMK/PK/PLK di Jatim.  - Penentuan besaran BPOPP per lembaga pendidikan berdasar jumlah kelas.  - Besaran BPOPP berdasar perhitungan kebutuhan operasional tiap lembaga pendidikan selama 1 tahun.

Besaran BPOPP SMA/Sederajat Mengacu Jumlah Kelas Belajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654254486813.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemprov Jatim dan DPRD tengah mengevaluasi pelaksanaan program pemberian biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) untuk siswa SMA/SMK/sederajat di Jatim.  Disepakati, hingga tahun depan, anggaran BPOPP lewat APBD Jatim tidak dialokasikan secara penuh selama setahun. Selain itu, pemprov menyusun skema baru tentang penetapan besaran BPOPP di tiap satuan pendidikan.  Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono menjelaskan, kebijakan penganggaran BPOPP sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. ’’Diputuskan, untuk tahun ini, kekurangan anggaran BPOPP selama tiga bulan (September hingga Desember) dialokasikan melalui APBD Perubahan (APBDP) 2022,’’ katanya.  Sementara itu, dalam rancangan APBD (RAPBD) tahun 2023, anggaran BPOPP dialokasikan untuk kebutuhan selama 9 bulan. Sisanya ditutup lewat APBDP. Adhy memastikan hal itu tidak masalah. Sebab, support anggaran untuk pendidikan di Jatim sudah mencapai 27 persen. Lebih tinggi daripada ketentuan pusat 20 persen.  ’’Ini bukan karena APBD yang tidak mampu, melainkan memang ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi,’’ ungkapnya.  Selain itu, pemprov dan DPRD merancang skema baru tentang penentuan besaran BPOPP. Rencananya, BPOPP tidak ditentukan per orang atau individu, tapi ditentukan dari besaran lembaga. ’’Jadi, lembaga yang besar akan mendapat BPOPP lebih tinggi,’’ katanya.  Sebagaimana diketahui, pemprov memberikan BPOPP bagi seluruh SMA/SMK/sekolah khusus sederajat. Besarannya berbasis jumlah siswa di tiap sekolah. Dana itu dicairkan setiap tiga bulan. Di jenjang negeri, tercatat 790 lembaga yang menerima. Itu belum termasuk swasta.  Sebelumnya, dana BPOPP dialokasikan penuh di APBD. Namun, akibat pandemi Covid-19, anggaran BPOPP terpaksa dicicil. Yakni, dialokasikan di APBD dan perubahan APBD.  Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menegaskan bahwa anggaran BPOP termasuk kebutuhan wajib dalam pelayanan sosial dasar. Tidak dicairkannya penuh BPOPP akan berdampak pada sekolah dan siswa. ’’Kekurangan biaya operasional bisa jadi akan membebani siswa. Karena bisa saja sekolah menarik biaya tambahan dalam pelaksanaannya,” katanya.  Kondisi itu perlu diantisipasi. Sebab, semua sekolah dalam pembuatan RAPBS (rencana anggaran pendapatan belanja sekolah), BPOPP sudah terhitung masuk pendapatan sekolah.  ’’Ketika perolehannya tidak penuh dalam 12 bulan, otomatis berpengaruh pada proses belajar-mengajar. Terutama sekolah swasta yang kurang berkembang,’’ paparnya.  TENTANG BPOPP UNTUK SMA/SMK/SEDERAJAT  - Program ini berupa penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan nonpersonalia bagi SMA/SMK/sederajat yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  - Program ini bertujuan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah.  - BPOPP disalurkan per tiga bulan. Besarannya berdasar Peraturan Gubernur 69/2019.

Pemprov Jatim dan DPRD Jajaki Skema Baru BPOPP SMA/SMK

BPOPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPOPP

Berita Terkini

Disdik Jatim Tegaskan BOS dan BPOPP Transparan, Tak Ada Pungli di Sekolah Negeri

Kejaksaan Ingatkan Sekolah Tak Minta Sumbangan ke Wali Murid

Besaran BPOPP SMA/Sederajat Mengacu Jumlah Kelas Belajar

Pemprov Jatim dan DPRD Jajaki Skema Baru BPOPP SMA/SMK

Download Aplikasi JawaPos.com