<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-9JPG-1382548366.jpg" alt="Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta Utara. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta Utara. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Salah satu yang kini tengah dinantikan banyak keluarga adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 5, yang mulai cair di sejumlah daerah. Program ini merupakan lanjutan dari penyaluran bansos reguler yang digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pokok di penghujung tahun. Berapa Nilai dan Bentuk Bantuan BPNT? Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima Rp 600.000 untuk alokasi tiga bulan (Oktober&ndash;Desember 2025). Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, telur, hingga minyak goreng di e-Warong atau tempat yang telah ditunjuk. Selain BPNT, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan tambahan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter. Program ini dikelola oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Kementerian Sosial (Kemensos), dengan total sasaran mencapai 18,3 juta KPM di 514 kabupaten/kota. Hingga awal November 2025, penyaluran bantuan pangan telah mencapai 70&ndash;80 persen secara nasional. Beberapa daerah seperti Kabupaten Kediri dan Kota Batam bahkan telah menuntaskan penyaluran hingga 100 persen. &nbsp; Daftar Kabupaten/Kota yang Sudah Mulai Cair BPNT Tahap 5 Berdasarkan laporan resmi kanal Info Bansos (9 November 2025), pencairan BPNT tahap terbaru kini aktif dilakukan melalui jaringan bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Berikut wilayah-wilayah yang telah memulai pencairan: Melalui Bank BNI Pencairan melalui BNI berlangsung di sejumlah daerah besar seperti Bandung, Cirebon, Probolinggo, Malang, Indramayu, Sukabumi, Pemalang, Tuban, Kediri, Pasuruan, dan Magelang. Beberapa kota besar seperti Bogor, Semarang, Tangerang, Surabaya, dan Jogjakarta juga melaporkan progres penyaluran cepat. Wilayah lain seperti Serang, Majene, Gowa, hingga Tabanan kini berada di tahap akhir pencairan. Melalui Bank BRI BNI bukan satu-satunya. Bank BRI juga mempercepat pencairan di banyak wilayah, antara lain Cianjur, Tasikmalaya, Grobogan, Lombok Timur, Nganjuk, Majalengka, Lampung Tengah, Subang, Demak, dan Purbalingga. Pencairan di luar Jawa juga meliputi Palembang, Padang, Medan, Mataram, Gorontalo, hingga Kupang dan Timor Tengah Selatan. Melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Khusus wilayah Aceh dan sekitarnya, penyaluran dilakukan melalui BSI. Progres pencairan di provinsi ini termasuk yang tercepat di Sumatera, bahkan sebagian kabupaten sudah menyelesaikan proses tahap 4 dan kini berlanjut ke tahap 5. Wilayah dengan Progres Penyaluran Tercepat Jawa Tengah: Sragen, Brebes, Banyumas, Cilacap, Grobogan, Klaten, dan Pemalang. Jawa Barat: Garut, Cianjur, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Sukabumi, Bogor. Jawa Timur: Jember, Probolinggo, Sumenep, Tuban, Kediri, Mojokerto. Sumatera: Medan, Palembang, Padang, Solok, Lampung Timur, Bengkulu. Kawasan Timur: Bone (Sulsel), Kutai Timur (Kaltim), Natuna (Kepri), Tapanuli Utara (Sumut). Selain BPNT, pemerintah juga menyalurkan BLT senilai Rp 900.000 untuk masyarakat terdampak ekonomi dan cuaca ekstrem. Pencairan BLT dilakukan bersamaan dengan program bansos lain melalui jaringan bank Himbara. Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) masih aktif berjalan dengan bantuan yang disesuaikan berdasarkan kategori penerima, seperti ibu hamil, balita, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016815537/5-jenis-bansos-mulai-cair-november-2025-dari-pkh-hingga-beras-20-kg-dan-5-tips-bagi-penerimanya">5 Jenis Bansos mulai Cair November 2025, dari PKH hingga Beras 20 Kg, dan 5 Tips bagi Penerimanya</a> Intinya, penyaluran BPNT Tahap 5 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di seluruh daerah. Bagi penerima manfaat, pastikan untuk mengecek saldo dan status pencairan melalui ATM atau aplikasi resmi Info Bansos Kemensos, agar bantuan bisa segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan. (*)

Pemerintah mulai menyalurkan BPNT tahap 5 senilai Rp600 ribu untuk 18,3 juta KPM di 514 kabupaten/kota. Selain bantuan uang, juga ada beras

 BPNT Tahap 5 Mulai Cair di Berbagai Daerah, Berikut Daftar Wilayah dan Nilai Bantuannya

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rj:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/PERLINSOS-18-3292213805.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran BLT kepada masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran BLT kepada masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah bantuan sosial (bansos) seperti BLT Kesra, PKH, dan BPNT mulai dicairkan secara bertahap oleh pemerintah. Namun, tidak semua masyarakat bisa menjadi penerima. Ada delapan kategori warga yang secara tegas tidak berhak menerima bantuan sosial, meskipun kondisi ekonominya terlihat pas-pasan. Aturan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan berlaku untuk semua jenis bansos, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kemensos menegaskan, bansos ditujukan khusus untuk keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, meski seseorang merasa penghasilannya kecil, ia tetap tidak bisa menerima bantuan jika termasuk dalam 8 kategori berikut. 1. Masyarakat yang Sudah Mampu Kategori pertama jelas: mereka yang tergolong mampu secara ekonomi. Artinya, masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, aset memadai, atau tidak masuk dalam kriteria fakir miskin yang ditetapkan Kemensos. Kementerian Sosial sendiri mendefinisikan fakir miskin sebagai masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 20.000 per hari per kepala keluarga, tidak memiliki rumah layak huni, dan kerap kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. &nbsp;Jika seseorang tidak termasuk dalam kondisi tersebut, maka secara otomatis dianggap tidak layak menerima bansos. 2. ASN, TNI, dan Polri Sudah menjadi ketentuan umum bahwa aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tidak diperbolehkan menerima bansos. Mereka tergolong penerima gaji tetap dari negara melalui APBN, sehingga tidak termasuk kelompok yang membutuhkan bantuan sosial. 3. Pensiunan ASN, TNI, atau Polri Meski sudah tidak aktif bekerja, pensiunan ASN, TNI, dan Polri tetap masuk kategori yang tidak berhak menerima bansos. Walau kondisi ekonomi mereka terlihat menurun, status pensiun yang masih mendapatkan tunjangan bulanan membuat mereka tidak memenuhi kriteria penerima bansos menurut Kemensos. 4. Keluarga ASN, TNI, atau Polri Bukan hanya yang bersangkutan, anggota keluarga yang masih satu Kartu Keluarga (KK) dengan ASN, TNI, atau Polri juga tidak layak menerima bantuan sosial. Misalnya, orang tua yang dulu penerima PKH, tetapi anaknya kini menjadi anggota TNI dan masih tinggal serumah, maka data keluarga tersebut otomatis tidak memenuhi syarat penerima bansos. 5. Pendamping Sosial Kategori berikutnya adalah pendamping sosial, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Karena mereka terlibat langsung dalam pengawasan dan penyaluran bansos, pendamping sosial dan anggota keluarganya tidak diperbolehkan menerima bantuan agar menghindari konflik kepentingan. 6. Perangkat Desa Perangkat desa juga tidak termasuk penerima bansos. Mereka adalah bagian dari pemerintahan desa yang menerima penghasilan dari dana desa atau APBD. Termasuk di dalamnya sekretaris desa, staf administrasi, maupun petugas lapangan yang membantu kepala desa menjalankan program pemerintah. 7. Pekerja dengan Gaji dari APBN atau APBD Masyarakat yang penghasilannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat atau daerah juga dikecualikan dari penerima bansos. Misalnya, tenaga honorer di instansi pemerintah, staf kontrak daerah, atau pegawai proyek yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Selama masih menerima gaji dari anggaran negara, mereka dianggap tidak termasuk kelompok rentan miskin. 8. Pekerja dengan Penghasilan di Atas UMP/UMK Kategori terakhir adalah tenaga kerja atau karyawan yang gajinya di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Meski masih memiliki cicilan atau tanggungan, secara perhitungan ekonomi mereka dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai contoh, UMP di beberapa wilayah seperti Aceh berada di kisaran Rp 3,4 juta, di Jawa Timur sekitar Rp 2 juta, dan di Kalimantan mencapai Rp 3 juta lebih. Jadi, pekerja dengan gaji di atas angka tersebut tidak termasuk penerima bansos. </div> </div> </div> </div>

Sejumlah bantuan sosial (bansos) seperti BLT Kesra, PKH, dan BPNT mulai dicairkan secara bertahap oleh pemerintah.

BLT Kesra hingga BPNT Mulai Cair, Ini 8 Kategori yang Tak Bisa Terima Bansos, Termasuk ASN, Polri, dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/UvOXXh12JYlHlHe2OjMEWb5nkg7NbGjG0J54dNSc-1478982376.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti hingga 2026. Menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar. Untuk properti seharga hingga Rp 5 miliar, sisanya tetap dikenakan tarif normal. "PPN DTP properti disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Menteri Keuangan. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp 2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). Perpanjangan insentif tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan yang disiapkan pemerintah untuk 2025-2026. PPN DTP juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp 5 miliar. Namun, pembebasan hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp 2 miliar. "Sisanya ditanggung oleh pembeli," imbuhnya. Insentif PPN DTP perumahan seharusnya berakhir tahun ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/2025. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, fasilitas tersebut tetap berlaku hingga 2026. Fasilitas PPN DTP diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia. Setiap orang hanya dapat memanfaatkannya untuk satu unit hunian. Insentif ini tidak berlaku apabila pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, pembayaran uang muka dilakukan sebelum kebijakan berlaku, atau unit dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun. Airlangga juga menambah bantuan pangan yang hanya beras 10 kilogram dengan 2 liter minyak goreng dalam penyaluran periode Oktober-November 2025. Semuanya akan diberikan sekaligus (rapel). "Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras, untuk dua bulan ditambahkan 2 liter Minyakita ini targetnya kepada 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," jelas Airlangga. Program bantuan pangan ini merupakan salah satu dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan untuk 2025 dan 2026. Sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Serta menjaga ketahanan pangan rumah tangga hingga membantu mengendalikan inflasi. Menurut dia, anggaran penambahan minyak goreng tersebut sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, tidak merinci besaran anggaran yang dikucurkan. Begitu pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belum menyampaikan nominalnya. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program bantuan pangan mencapai sekitar Rp 7 triliun. "Sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan. Sudah disiapkan, jadi (beras) 10 kilogram tambah 2 liter minyak sudah dipersiapkan. (Anggaran) cukup," bebernya. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun. Untuk mendukung penyaluran beras dan minyak goreng. Sekaligus menjaga harga komoditas di pasar. "Iya (tambahan) Rp 6,5 triliun. Bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak 2 liter, satu kali kirim. Buat 2 bulan berarti 4 liter," ungkapnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP dan menambah bantuan pangan untuk mendukung masyarakat.

Pemerintah Perpanjang PPN DTP dan Tambah Minyak Goreng Bantuan Pangan

BPNT 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPNT 2025

Berita Terkini

BPNT Tahap 5 Mulai Cair di Berbagai Daerah, Berikut Daftar Wilayah dan Nilai Bantuannya

BLT Kesra hingga BPNT Mulai Cair, Ini 8 Kategori yang Tak Bisa Terima Bansos, Termasuk ASN, Polri, dan TNI

Pemerintah Perpanjang PPN DTP dan Tambah Minyak Goreng Bantuan Pangan

Download Aplikasi JawaPos.com