<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-09-14-at-104037-228999342.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BPN Jawa Timur Jonahar." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BPN Jawa Timur Jonahar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik rencana pembagian 5.000 sertifikat tanah wakaf di Jawa Timur. Dokumen tersebut telah diselesaikan BPN Jatim. Gubernur optimistis, pembagian sertifikat tanah yang masif ini akan mempercepat target penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Timur pada 2025. Terutama sinergitas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur saat ini telah membuahkan hasil capaian yang membanggakan. Berdasar data hasil review capaian PTSL 2022, pencapaian persentase Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan Peta Bidang Tanah (PBT) per 5 Januari untuk Jawa Timur telah mencapai 100 persen. Capaian PTSL Jatim itu merupakan yang tertinggi di Indonesia tiga tahun berturut-turut sejak 2020. Bahkan capaian pada 2022 juga lebih tinggi dari capaian nasional. &rdquo;Akhir September ini rencananya dibagikan 5.000 sertifikat tanah. Ini adalah wujud sinergitas Gugus Tugas Reforma Agraria di Jawa Timur,&rdquo; kata Gubernur Khofifah yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Timur. Gubernur Khofifah menyebut, rencananya sertifikat tanah wakaf yang akan dibagikan meliputi sertifikat pesantren, madrasah, rumah ibadah, dan tempat pemakaman umum. Pasalnya masih banyak fasilitas umum tersebut yang belum memiliki sertifikat tanah. Terkait target PTSL, Gubernur Khofifah berharap proses penyelesaiannya bisa dilakukan percepatan sehingga target bisa dicapai. Meskipun, memang dibutuhkan berbagai upaya yang tidak mudah agar bisa tuntas. &rdquo;Ini tentu bisa dilakukan konsolidasi mana-mana saja yang bisa di-support Pemprov Jatim dan mana yang bisa di-support kabupaten/kota,&rdquo; terang Khofifah. Tak hanya itu, Program Tri Juang yang diupayakan Pemprov Jatim untuk menuntaskan masalah pertanahan di Jawa Timur juga menjadi program yang direplikasi di banyak provinsi. Program Tri Juang sendiri adalah upaya menyinergikan pemetaan bidang tanah/persil dari tingkat desa sampai provinsi secara lebih akurat melibatkan kepala daerah, kepala kanwil BPN, kepala kantor pertanahan, dan kepala desa. &rdquo;Program Tri Juang ini, saya rasa memberikan dampak positif untuk PTSL bisa tuntas lebih cepat,&rdquo; terang Khofifah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Jonahar menyampaikan, Jawa Timur adalah provinsi terbanyak mengeluarkan sertifikat. Sampai tahun ini, Jawa Timur tetap berada di posisi teratas dalam upaya penyelesaian PTSL. Jonahar juga mengungkapkan, program Tri Juang menjadi salah satu faktor Jawa Timur mampu menuntaskan PTSL lebih cepat di antara provinsi lain. Beberapa langkah yang diambil Gubernur Khofifah untuk penyelesaian PTSL di Jatim menjadi hal yang diadaptasi Menteri ATR/BPN untuk diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia. &rdquo;Nomor satu itu Jawa Timur anggaran maupun fisik, itu karena Tri Juang yang sangat terkenal di Indonesia. Sangat efektif karena kerja sama tersebut membuahkan hasil kecepatan sertifikasi dan yang disampaikan ke rakyat,&rdquo; ucap Jonahar.

Gubernur Khofifah sambut baik rencana pembagian 5.000 sertifikat tanah wakaf. Gubernur optimistis, target penyelesaian PTSL terpenuhi

Gubernur Khofifah Sebut Capaian PTSL Jawa Timur Tertinggi Nasional Selama Tiga Tahun Berturut-turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/IMG-20230819-WA0000_1-1201653127.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Farman (kiri) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar (kanan)." width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Farman (kiri) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar, menyebut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya adalah cacat administrasi atau cacat hukum. "Keterangan hari ini tentang SHGB 648 dan 649 tentang Grha wismilak Surabaya, setelah kami cocokkan dengan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK)," ujarnya setelah pemeriksaan dirinya di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (18/8) malam. Cacat administrasi tersebut, lanjut Jonahar, terkait adanya kesalahan terkait bangunan yang dimohon oleh pemohon dengan SK. "Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A, tapi SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36-38," ucapnya. Atas dasar itu, kata Jonahar, Kanwil BPN Jatim telah mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012757607/polda-jatim-telah-periksa-3-saksi-di-kasus-graha-wismilak-ini-materi-pemeriksaannya">Polda Jatim Telah Periksa 3 Saksi di Kasus Graha Wismilak, Ini Materi Pemeriksaannya</a> "Yang mengatakan bisa membatalkan itu pusat karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 apabila pemberian hak atas tanah (sertifikat lebih 5 tahun) tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan," ujar Jonahar. Terkait prosesnya, Jonahar mengaku tidak tahu karena proses permohonan hingga terbitnya sertifikat tersebut sudah tahun 1992, namun ia memastikan ada oknum dari dalam Kantor Kanwil BPN Jatim. "Ya ada, yang menerbitkan SK tahun 1992," katanya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol. Farman menyampaikan bahwa pihaknya sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dan lima ahli. "Kami sudah ada dugaan kuat siapa calon tersangka sudah ada, baik dari penjual, pembeli maupun dari oknum polisi dan BPN yang terlibat dalam permasalahan ini yang mengakibatkan aset Polri terlepas akan kami proses hukum," ujarnya. Selain itu, lanjut Kombes Farman, pihaknya sudah melakukan gelar awal dengan BPKP tentang adanya kerugian negara dalam hal ini aset Polri. "Karena aset ini terdaftar dalam buku investaris Polda Jatim. Kami juga sudah melakukan ekspos di BPN, gelar dua kali dan di Polda Jatim satu kali dengan mengundang BPN," ucapnya. Pada Maret 2023, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menginstruksikan agar ada pengecekan aset-aset Polri di wilayah Jawa Timur. Polda Jatim akhirnya mendapati fakta baru bahwa gedung yang berlokasi di Jalan Raya Darmo nomor 36-38 merupakan aset milik Polri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012754419/bongkar-mafia-tanah-di-kasus-penyitaan-graha-wismilak-polda-jatim-bakal-periksa-19-saksi-dan-2-saksi-ahli"> Bongkar Mafia Tanah di Kasus Penyitaan Graha Wismilak, Polda Jatim Bakal Periksa 19 Saksi dan 2 Saksi Ahli</a> "Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor polisi sejak tahun 1945, hingga terakhir menjadi Mapolresta Surabaya Selatan. Aset ini berpindah ke tangan pada 1993," ujarnya. Dari hasil supervisi, diketahui bahwa Polri seharusnya memiliki aset dari kompensasi yang dijanjikan lewat alih lahan Gedung Wismilak seluas 4.000 meter di wilayah Dukuh Pakis yang saat ini menjadi kantor Polsek Dukuh Pakis. Selain mendapat kompensasi tanah seluas 4.000 meter persegi, polisi juga dijanjikan bangunan pengganti Mapolresta dan kendaraan operasional untuk patroli. Kompensasi ini dijanjikan setelah terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) 648 dan 649 pada Gedung Mapolresta Surabaya Selatan saat itu (Gedung Grha Wismilak). Anehnya, HGB sudah keluar saat gedung masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. "Objek ini ditempati Polri tahun 1945 hingga 1993 tanpa putus. Terakhir, tahun 1993 masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. Anehnya, pada saat objek ini masih ditempati, kok bisa muncul HGB," ungkap Farman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012711150/polisi-kantongi-3-calon-tersangka-kasus-gedung-wismilak-pt-wim-bakal-ajukan-praperadilan">Polisi Kantongi 3 Calon Tersangka Kasus Gedung Wismilak, PT WIM Bakal Ajukan Praperadilan</a> Selain itu dari hasil pendalaman, ketiga kompensasi yang dijanjikan tidak diterima Polri. Tanah seluas 4.000 meter persegi yang dijanjikan ternyata tak pernah ada, begitu pula dengan bangunan, apalagi kendaraan operasional Polri. Terkait lahan di Dukuh Pakis, dalam sejarahnya, Kapolda Jatim saat itu meminta izin kepada Pemkot Surabaya untuk memindahkan kantor polisi di lahan milik Pemkot. Namun, lahan tersebut ternyata berstatus pinjam. "Lahan yang ditempati itu bukan tanah kompensasi. Melainkan tanah pinjaman, yang kemudian baru dihibahkan oleh Pemkot Surabaya pada 2019," ucapnya. Pada 1992 memang ada data tentang HGB mati, yang kemudian menjadi dasar jual beli hingga penerbitan HGB baru, namun soal itu masih didalami pihaknya. "Jika memang ada HGB mati, dan objek yang masih ditempati Polrestabes Surabaya Selatan tahun 1992, mana mungkin ada proses jual beli, kecuali memang sudah ada iktikad tidak baik," kata Farman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012704628/gedung-wismilak-surabaya-digeledah-dan-disita-kepolisian-manajemen-pembelian-gedung-sudah-sah-secara-hukum">Gedung Wismilak Surabaya Digeledah dan Disita Kepolisian, Manajemen: Pembelian Gedung Sudah Sah Secara Hukum </a> HGB yang diklaim Wismilak dibeli secara sah adalah HGB 648 dan HGB 649. Dalam lembar tersebut, tertulis bahwa HGB ini berdasarkan SK Kanwil BPN Nomor 1051 dan 1052 yang terbit pada 22 Juli 1992. Hasil pendalaman Polda Jatim, SK tersebut ternyata tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di BPN, sehingga tidak mungkin HGB muncul berdasarkan SK yang tidak terdaftar di BPN, karena itu HGB yang diklaim Wismilak telah dibeli secara sah ini cacat hukum. "Hasil dari gelar kemarin diputuskan bahwa HGB dimaksud cacat hukum, cacat administrasi dan cacat yuridis dalam penerbitannya," ungkapnya.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya  cacat administrasi.

BPN Jatim Sebut SHGB 648 dan 649 Graha Wismilak Surabaya Cacat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/gedung-wismilak-1291522829.png" alt="GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas." width="100%">
<figcaption>GEDUNG JANGKUNG: Potret udara Grha Wismilak, Kamis (17/8). Persoalan kepemilikan bangunan tersebut hingga kini belum tuntas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fakta lain terkuak dari penyelidikan dugaan pidana peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak. Surat keputusan (SK) Kanwil BPN yang menjadi dasar penerbitan hak guna bangunan (HGB) ternyata berbeda objek dengan berkas permohonan. Hanya lokasinya yang berdekatan. Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Farman menyatakan, temuan itu didapat setelah penyidik meminta keterangan BPN. Baik BPN Surabaya I maupun BPN Jatim. &rdquo;Bukti-bukti kejanggalan seperti itu terus kami kumpulkan agar peristiwanya terang,&rdquo; ujarnya, Minggu (20/8). Munculnya HGB tersebut sebelumnya memang teridentifikasi tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, SK Kanwil BPN yang seharusnya menjadi dasar penerbitan tidak pernah teregistrasi saat dicek. &rdquo;BPN ternyata punya temuan lain saat meneliti,&rdquo; kata Farman. Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar menjelaskan, HGB itu terbit pada 1992. Dari hasil penelitian, pihaknya mendapati kesalahan prosedur. &rdquo;Kesimpulannya, HGB tersebut cacat administrasi,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, dia memaparkan, SK Kanwil ada karena sebuah permohonan. Dalam kasus itu, pengajuannya terhadap objek bernomor 63 dan 65. Namun, SK Kanwil mencantumkan objek bernomor 36 dan 38 yang tidak lain adalah gedung Grha Wismilak. &rdquo;Kenapa bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu. Yang pasti, ada kesalahan tempat,&rdquo; katanya. Menurut Jonahar, pihaknya sudah mengajukan pembatalan ke pusat. Namun, dia tidak bisa memastikan ha-silnya. &rdquo;Ada Peraturan Pemerintah (PP) 18/2021 yang mengatakan bahwa sertifikat yang sudah terbit lebih dari lima tahun tidak bisa dibatalkan,&rdquo; jelasnya. Namun, pembatalan mungkin bisa dilakukan dengan penetapan pengadilan. Menurut sumber di kepolisian, praktik mafia tanah pada peralihan hak gedung itu diduga melibatkan banyak pihak. Mulai pemohon HGB, oknum BPN, sampai oknum polisi. &rdquo;Indikasinya, terlibat semua,&rdquo; ujar sumber tersebut. Namun, kata dia, kepastiannya tetap memerlukan bukti. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan waktu.&nbsp;(edi/c14/aph)

Fakta lain terkuak dari penyelidikan dugaan pidana peralihan kepemilikan gedung Grha Wismilak. SK Kanwil BPN yang menjadi dasar berbeda.

Kepala Kanwil BPN Jatim: HGB Gedung Wismilak Cacat Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-14.54.58.jpg" alt="Kakanwil Jonahar didampingi Kabid PHP Yannis, Kakantah Banyuwangi Budiono dan Kabag TU Ribut. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Jonahar didampingi Kabid PHP Yannis, Kakantah Banyuwangi Budiono dan Kabag TU Ribut. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar mengimbau masyarakat menggunakan loket layanan prioritas. Layanan itu tersedia di semua kantor pertanahan di Jawa Timur.  Menanggapi demo masyarakat di Kantor Pertanahan Banyuwangi, Jonahar langsung memanggil kepala kantor untuk diklarifikasi. Pihaknya telah meminta klarifikasi terkait demo di Banyuwangi.  ”Pelayanan harus berstandar pada Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Pelayanan Pertanahan,” tutur Jonahar.  Apabila ada yang kurang dari persyaratan tersebut, lanjut Jonahar, di lapangan harus dikembalikan kepada bersangkutan melalui surat secara resmi.  ”Kalau memang tidak ada yang kurang harus segera diselesaikan dengan baik. Hal ini saya tekankan kepada Pak Kakan Kabupaten Banyuwangi agar supaya betul-betul dilaksanakan dengan baik,” terang Jonahar.  Dengan begitu, menurut dia, masyarakat bisa mengetahui proses, jangka waktu, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Itu seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan.  ”Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Jonahar.  Dia meminta agar para pemohon datang langsung tanpa kuasa. Dengan mendatangi loket prioritas yang buka setiap hari kerja dan loket pelataran yang buka setiap Sabtu dan Minggu.  ”Tetapi ingat, persyaratan lengkap seperti KTP, KK, dan surat-surat tanah harus berprosedur dan jelas perolehannya. Dengan demikian akan lancar semua. Nanti prosedur kita tempel semua di dinding dengan terbuka biaya-biayanya,” ujar Jonahar, mantan Kakanwil BPN Provinsi Jateng itu.  Terpisah, Kakantah Banyuwangi Budiono mengatakan, apa yang terjadi di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Kakanwil.  ”Semua sudah saya mapping dan seperti yang disarankan Pak Kakanwil, di Banyuwangi ada sekitar 6.000 sampai 7.000 permohonan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada,” papar Budiono.  Menurut dia, semua berkas pertama kali yang masuk dilakukan proses klarifikasi alas hak agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Itu untuk pengurusan sertifikat tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan.  ”Semuanya perlu diklarifikasi,  mau tidak mau masyarakat juga perlu tahu apa proses yang menjadi dengan miliknya. Mulai dari awal dan sampai kita terbitkan sertifikat,” terang Budiono.  ”Namun, ada beberapa yang tidak sesuai dengan alas hak. Itu perlu kita kaji lagi, jangan sampai masyarakat sudah benar, kemudian karena kepengurusan oleh oknum jadi masyarakat yang dirugikan kemudian hari,” tambah Budiono.  Puluhan warga mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Banyuwangi, Senin (20/3). Massa yang mengatasnamakan Forum Warga Banyuwangi (FWB) itu mempermasalahkan pelayanan ATR BPN Banyuwangi dan kualitas sertifikat tanah yang telah dikeluarkan.

Kakanwil BPN Jatim Imbau Masyarakat Pakai Loket Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kado-hari-agraria-nasional-pemkot-terima-230-sertifikat-tanah-aset_m_159578.jpeg" alt="KOMPAK: Risma (tengah) berjoget bersama setelah penyerahan 230 sertifikat." width="100%">
<figcaption>KOMPAK: Risma (tengah) berjoget bersama setelah penyerahan 230 sertifikat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebanyak 230 sertifikat tanah aset pemkot dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tersebut diserahkan tepat pada Hari Agraria Nasional Senin (25/9) di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Namun, masih ada 700 aset pemkot yang belum tersertifikasi. &rsquo;&rsquo;Tahun ini kami targetkan 700 tanah aset pemkot tuntas,&rsquo;&rsquo; ujar Tri Rismaharini, wali kota Surabaya. Awal pekan itu Risma menerima 230 sertifikat tanah aset pemkot. Penyerahan sertifikasi secara simbolis dilakukan langsung oleh Kepala Kantor BPN Jatim Gusmin Tuarita. &rsquo;&rsquo;Ini baru kali pertama, pemkot mendapat sertifikat sebanyak ini dan sekaligus,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Tahun ini pemkot memang masih memiliki target 700 tanah aset yang akan disertifikasi. Namun, kelengkapannya masih kurang. Begitu juga dengan anggaran. &rsquo;&rsquo;Jadi, belum bisa langsung bareng dengan 230 tanah asetnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Meski begitu, progres sertifikasi tanah aset pemkot sudah menunjukkan perkembangan. Dari sekitar 6.000 tanah aset milik pemkot, ada sekitar 20 persen yang sudah disertifikasi. &rsquo;&rsquo;Awal saya menjabat wali kota masih 2 persen,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Risma menuturkan, pihaknya ingin seluruh tanah milik pemkot bisa tersertifikasi. Tujuannya, menjaga aset pemkot. Dengan begitu, tidak ada lagi tanah aset pemkot yang tiba-tiba diserobot orang lain. &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan dengan adanya terobosan baru dari BPN semua proses sertifikasi lebih cepat,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebelumnya, proses pengurusan sertifikasi tanah aset cukup sulit dan membutuhkan waktu lama. Permasalahannya tidak melulu urusan uang. Tetapi juga harus ada bukti-bukti yang cukup hingga menghadirkan saksi. Kini proses tersebut cukup diwakili tanda tangan bermeterai. &rsquo;&rsquo;Sekarang cukup saya yang menandatangani,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kakanwil BPN Jatim Gusmin Tuarita mengatakan, sesuai dengan arahan presiden, BPN ditarget menyelesaikan sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Bukan hanya sertifikat tanah milik warga, tetapi juga aset pemerintah daerah. Karena itu, pengurusan sertifikasi tanah terus dipermudah. &rsquo;&rsquo;Kami selesaikan 230 sertifikat aset pemkot. Ini terbilang besar dan baru kali pertama terjadi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, 230 peta bidang yang telah disertifikasi tersebut merupakan jalan luar lingkar barat (JLLB) dan Taman Bambu Runcing. &rsquo;&rsquo;Tahun ini fokus untuk JLLB,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Rahayu menuturkan, anggaran sertifikasi tanah tahun ini hanya Rp 5 miliar. Karena itu, sisa 700 peta bidang masih belum bisa dituntaskan. Meski begitu, akan ada tambahan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) senilai Rp 20 miliar. &rsquo;&rsquo;Harapan kami bisa selesai tahun ini,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.

Kado Hari Agraria Nasional, Pemkot Terima 230 Sertifikat Tanah Aset

bpn jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpn jatim

Berita Terkini

Gubernur Khofifah Sebut Capaian PTSL Jawa Timur Tertinggi Nasional Selama Tiga Tahun Berturut-turut

BPN Jatim Sebut SHGB 648 dan 649 Graha Wismilak Surabaya Cacat Hukum

Kepala Kanwil BPN Jatim: HGB Gedung Wismilak Cacat Administrasi

Kakanwil BPN Jatim Imbau Masyarakat Pakai Loket Prioritas

Kado Hari Agraria Nasional, Pemkot Terima 230 Sertifikat Tanah Aset

Download Aplikasi JawaPos.com