<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/kTcbqg8VkA0oN8i6tPGXS45ysx4mCCkgUkzy3nEk-3867671740.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Gresik Senin (22/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri Gresik Senin (22/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Karut-marut pengurusan sertifikat hak milik di BPN Gresik kembali terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Gresik Senin (22/9). Kasus yang menyeret Resa Andrianto dan Adhienata Putra Deva itu diketahui menggunakan jalur orang dalam. Majelis Hakim pun menduga banyak pihak yang ikut terlibat hingga membuat korban kehilangan kepemilikan tanah hingga 2.292 meter persegi di wilayah Kecamatan Manyar. Hal tersebut terungkap setelah Majelis Hakim mencecar pertanyaan kepada dua saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Yakni Esthi Rahayu selaku verifikator berkas serta Aris Febrianto selaku asisten verifikator berkas. Keduanya masih bertugas di BPN Gresik saat kasus bergulir pada 2023 silam. "Saya yang pertama kali menerima berkas permohonan mengatasnamakan Tjong Cien Sing. Namun saat itu dibawa oleh terdakwa Deva," ujar Febrianto. Anehnya, Febrianto menyatakan berkas tersebut lolos verifikasi. Padahal tidak diajukan langsung oleh pemohon maupun kuasa pemohon. Menurut dia, hal tersebut sudah biasa dan sering terjadi. Apalagi pada map permohonan terdapat kode khusus bertulis nama Budi Riyanto. "Jalur orang dalam, saling percaya saja karena sudah biasa," ungkap dia setelah dicecar Majelis Hakim. Hal tersebut diakui saksi Esthi Rahayu. Menurut dia, ada beberapa oknum pensiunan BPN Gresik yang kerap menjadi kuasa bayangan. "Yang paling sering ya Budi, cuman saya sudah jarang sekali bertemu," ungkap dia. Meski demikian, perempuan yang bertugas di BPN Gresik sejak 1995 itu mengaku tidak pernah menerima berkas permohonan via jalur orang dalam. "Saya tidak ikut menandatangani, namun sudah ada kode billing pembayaran berkaitan dengan surat perintah setor," ungkap dia. Alhasil, berkas tersebut bisa terus diproses hingga berlanjut pada penertiban blangko dan SHM baru. Sialnya, luas tanah justru berkurang hingga merugikan korban Tjong Cien Sing. Esthi baru mengetahui polemik tersebut setelah dipanggil tim penyidik Polres Gresik. "Kami yang diperiksa polisi juga sudah melapor ke pimpinan. Namun tidak pernah ada sanksi atau evaluasi atas permasalahan itu," ujarnya kepada Majelis Hakim. Seluruh keterangan tersebut membuat Majelis Hakim geram. Bahkan, menyarankan para saksi segera pensiun. "Banyak yang ditutupi, aneh, dan janggal," tegas Hakim Ketua Sarudi. Hal tersebut merujuk pada peran aktor utama yang memerintahkan berkas tersebut agar bisa tetap diproses. Sehingga, bisa terus bergulir tanpa melalui prosedur. "Kami ingatkan bahwa sidang masih panjang, jika ada ketidakcocokan fakta dengan saksi lainnya. Kami bisa memerintahkan JPU untuk membuat dakwaan atas keterangan palsu," kata Sarudi. Hal senada juga disampaikan Hakim Anggota M. Aunur Rofiq. Yang menyoroti kinerja sembrono yang dilakukan pegawai BPN. Lantaran banyak celah maladministrasi yang bisa merugikan banyak pihak. "Kebetulan saja pihak korban ini melapor, jangan-jangan banyak kasus serupa yang terjadi," ungkap Aunur Rofiq curiga. Sidang pun ditunda pada Kamis (25/9). Majelis Hakim meminta agar JPU kembali menghadirkan tiga saksi lainnya. "Untuk mengetahui pihak lainnya yang ikut terlibat," tandas Aunur.

Kasus pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Gresik melibatkan banyak pihak dan orang dalam serta dugaan maladministrasi di BPN

Pengurusan Sertifikat di BPN Gresik Bermasalah, Berkas Lolos Verifikasi, Jalur Orang Dalam  Ada Kode Khusus di Map Permohonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/imagepsd-2023-12-06T214545738-2597056221.jpg" alt="Pemerintah luncurkan inovasi sertifikat tanah elektronik guna mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan pada sertifikat (BPN)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah luncurkan inovasi sertifikat tanah elektronik guna mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan pada sertifikat (BPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik terus mendalami kasus pemalsuan dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilakukan tersangka Resa Andrianto. Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Gresik telah memanggil 14 orang saksi untuk mencari tahu keterlibatan pihak lainnya. Salah satu saksi yang ikut diperiksa adalah juru ukur dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta orang tua tersangka berinisial BR. "Sejauh ini masih dalam proses penyidikan, sekaligus dalam rangka memenuhi berkas perkara," terang Kanit Tipiter Satreskrim Polres Gresik Ipda Komang Andhika Haditya Prabu, Selasa (18/6). Sesuai alur pengurusan SHM, tersangka diduga melibatkan pihak lain. Hal ini diketahui berdasarkan alat bukti dokumen yang telah diamankan tim penyidik. Dokumen tersebut antara lain surat permohonan ukur ulang, gambar ukur, surat tugas pengukuran, serta surat pernyataan penerimaan kekurangan luas tanah. "Apakah ini murni inisiatif tersangka atau ada keterlibatan pihak lain yang ikut memalsukan, itu masih terus kami dalami," ungkapnya. Pihaknya juga masih menunggu arahan pimpinan tentang permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka. Proses penyelidikan masih terus bergulir. "Masih belum diputuskan, perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," tandasnya. Kuasa hukum korban, Johan Widjaja, mendukung penuh pengusutan kasus pemalsuan dokumen ini. Dia meyakini tersangka tidak beroperasi seorang diri. "Klien saya tidak pernah bertemu tersangka. Namun, tiba-tiba SHM sudah terbit dan luasnya menyusut. Pasti ada pihak lain yang ikut berperan," bebernya. Johan juga menyebut lahan milik kliennya merupakan kawasan industri yang rawan terjadi persaingan usaha. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. "Kami juga terbuka untuk memberikan keterangan tambahan untuk proses penyidikan lebih lanjut," tambahnya. Terpisah, Kasubag Tata Usaha Kantor BPN Gresik Fanani membenarkan proses pemeriksaan tersebut. Namun, pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa pegawai BPN Gresik yang ikut diperiksa. "Yang pasti sebagai saksi," jelasnya. Menurutnya, hal ini terbilang wajar, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPN dalam proses pendaftaran tanah. Mulai dari penentuan luas, batas, maupun bidang tanah. "Kami juga mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan, khususnya memberantas mafia tanah," tandasnya. Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uwais Al-Qarni Aziz, menjelaskan penetapan tersangka lantaran terbukti memalsukan sejumlah dokumen pada 2023 lalu. Resa membuat permohonan yang mengatasnamakan korban, Tjong Cien Sing. "Berisikan tanda tangan korban, padahal korban tidak pernah memberikan kuasa, sehingga tidak mengetahui hal tersebut," ujarnya. Parahnya, luas tanah korban juga menyusut sebanyak 2.291 meter persegi dari luas awal mencapai 32.750 meter persegi. Tanah yang berkurang itu sudah berpindah kepemilikan ke pihak lain. Dari pantauan di lapangan, lahan tersebut dipergunakan untuk akses jalan di kawasan industri dan pergudangan di wilayah Manyar. "Bisa jadi ada keterlibatan pihak lain. Namun, kami masih terus melakukan pendalaman," beber alumnus Akpol 2015 itu. (yog)

Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik mendalami kasus pemalsuan dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik yang melibatkan tersangka Resa.

Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Pengurusan Sertifikat Tanah, Pegawai dan Juru Ukur BPN Gresik Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sertifikat-tanah-chusnul-cahyadi.jpg" alt="GEMBIRA: 3.200 warga menerima sertifikat program PTSL dari BPN Gresik. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GEMBIRA: 3.200 warga menerima sertifikat program PTSL dari BPN Gresik. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembahasan rencana pemberian bantuan anggaran untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Gresik, masih terus berjalan. Pemkab Gresik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tegah mengusulkan bantuan Rp 3,5 miliar.  Informasi yang dihimpun, bantaun anggaran itu akan digunakan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Yakni, untuk sosialisasi, honor narasumber, hingga pengukuran. Sebab, terdapat tambahan target sasaran baru dalam program PTSL tersebut.  ’’Sesuai proposal yang diajukan bunyinya demikian, untuk sosialisasi, honor narasumber, hingga pengukuran,” ucap Kepala Badan Kesbangpol Nanang Setiawan, Senin (19/9).  Memang, berdasar data yang masuk ke Pemkab Gresik, terdapat 36.305 target sasaran baru untuk percepatan PTSL. Lokasi sasaran itu berada di sejumlah desa.  Perlu diketahui, program PTSL sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri; yakni menteri agraria dan tata ruang, menteri dalam negeri, serta menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; Nomor 25/SKB/2017, Nomor 590-3167A/2017, Nomor 34/2017 tentang Pembiayaan PTSL.  Dalam SKB tiga menteri itu tertulis dalam keputusan ketujuh poin 5 yang menerangkan bahwa biaya PTSL di Jawa-Bali maksimal Rp 150 ribu. Berdasar SKB tiga menteri, ada tiga item pembiayaan PTSL. Yakni, kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan material, serta kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.  Nanang menyebut, saat ini rencana anggaran yang masuk dalam perubahan APBD itu masih dibahas.

Pemkab Berencana Bantu Rp 3,5 Miliar untuk Percepatan Program PTSL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BPN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga kini bisa menikmati layanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik pada Sabtu dan Minggu. Jika biasanya libur, kini kantor berlokasi di Jalan Raya Permata, Perumahan Bunder Asri, Kebomas, itu siap untuk melayani masyarakat. Bahkan, mulai kemarin (2/7) layanan itu telah berjalan.  Inovasi tersebut linear dengan arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Namun, layanan di pada hari libur, Sabtu dan Minggu, itu dibuka khusus tanpa kuasa. Artinya, pemohon yang harus langsung datang sendiri ke kantor BPN Gresik.  ‘’Sesuai perintah dari Bapak Menteri ATR/BPN dan Kakanwil ATR/BPN Jawa Timur, kami sudah siagakan petugas untuk melayani masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Mulai dari pukul 09.00-15.00 WIB. Masyarakat bisa datang untuk mengurus kelengkapan dokumen surat-surat tanah,’’ kata Kepala BPN Gresik Asep Heri, Minggu (3/7).  Dia menjelaskan, kebijakan itu dengan pertimbangan tidak semua masyarakat memiliki waktu untuk datang ke Kantor BPN Gresik pada Senin sampai Jumat. Sebab, merupakan hari aktif kerja. Karena itu, mereka bisa memanfaatkan layanan saat libur pada Sabtu dan Minggu. ‘’Dengan demikian, harapannya bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus kelengkapan dokumen pertanahan," ujarnya.  Karena masih awal dibukan, lanjut Asep, masyarakat yang memanfaatkan layanan hari libur ini belum banyak. Namun, pihaknya optimistis ke depan kesempatan ini bakal dimanfaatkan masyarakat. Dikatakan, BPN Gresik juga akan terus melakukan sosialisasi secara intensif. ’’Layanan ini membuka peluang masyarakat bisa urus surat tanah di akhir pekan,’’ paparnya.  Layanan Sabtu dan Minggu tersebut akan dilaksanakan berkelanjutan. Karena itu, pihaknya berharap agar masyarakat tidak menyia-nyiakannya. ’’Seperti ketika baru dibuka hari pertama kemarin, ada ibu-ibu datang dan mengurus balik nama. Syarat-syarat lengkap, langsung selesai,’’ ungkapnya.  Asep menambahkan, layanan Sabtu dan Minggu juga untuk mendorong program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, di Kabupaten Gresik masih ada ratusan ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. "Nah, tahun ini rencananya diselesaikan,’’ tandasnya.  Mukaromah, warga yang tengah mengurus layanan tanah pada Minggu (3/7), mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi tinggi kepada BPN. Sebab, pada Senin-Jumat, dirinya harus bekerja sampai sore. Dengan membuka peluang layanan saat libur, dia pun memiliki waktu luang untuk mengurus surat tanag sendiri tanpa melalui orang lain. ‘’Alhamdulillah, cepat selesai tadi,’’ ungkapnya.

Kini, Bisa Menikmati Layanan di Kantor BPN Gresik pada Sabtu-Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/RAPAT-BPN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik bakal mendapat hak pengelolaan atas Bukit Condrodipo. Tempat tersebut merupakan sebuah kawasan di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, yang selama ini digunakan untuk melakukan rukyatulhilal atau melihat hilal. Rencananya, tanah yang akan dilimpahkan seluas 500 meter persegi.  Hal tersebut dipastikan setelah Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Gresik Asep Heri menggelar rapat koordinasi bersama para pengurus PCNU Gresik, Senin (6/9). Acara itu dihadiri Ketua PCNU Gresik Husnan Ali, Wakil Sekretaris PCNU Gresik Masruron, Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Chisni Umar Burhan, Humas Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Angga Purwancara, Sekretaris Kecamatan Kebomas Zainul Arifin, bidang pengelolaan aset BPPKAD Gresik, serta pihak-pihak lain yang terkait.  ’’Insya Allah pada 24 September kami keluarkan sertifikat tanah tersebut atas nama NU tepat di hari ulang tahun BPN,’’ ujar Asep.  Pihaknya, lanjut dia, terheran-heran melihat proses yang diajukan Lembaga Falakiyah PCNU Gresik atas hak tanah di Condrodipo yang terkatung-katung sejak 2001. Padahal, kawasan tersebut berstatus tanah negara bebas, selama 20 tahun ini rutin digunakan Lembaga Falakiyah NU Gresik untuk observasi.  Pihaknya juga meminta kepada pemerintah desa agar mempermudah administrasi tanah berstatus milik negara yang diminta pengurus NU. Sebab, tanah itu sering digunakan untuk kepentingan orang banyak atau umat.  ’’Kalau tanah itu untuk NU, kan digunakan umat juga untuk ibadah di jalan Allah,’’ ucapnya.  Selama di Gresik, Asep telah menginisiasi sertifikasi wakaf di Kabupaten Gresik dan Kepulauan Bawean. Hasilnya, ada 2.500 tanah NU, khususnya tanah-tanah wakaf yang sudah disertifikasi oleh BPN.  Dalam kesempatan yang sama, Humas Lembaga Falakiyah PCNU Gresik Angga Purwancara mengapresiasi langkah BPN Gresik yang mempermudah proses sertifikasi tanah tersebut. Yakni, melakukan langkah yang sigap dan cepat untuk mempermudah penerbitan sertifikat tanah Condrodipo atas nama NU.  ’’Pemerintah juga memberikan lampu hijau atas penguasaan tanah tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan. Ini menjadi kabar baik dan memotivasi kami dalam melakukan observasi,” jelasnya.  Bahkan, lanjut Angga, tak sedikit tamu dari berbagai pondok pesantren, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya yang datang ke Bukit Condrodipo untuk belajar rukyat.

Bukit Rukyatulhilal Condrodipo Bakal Jadi Milik NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/alhamdulillah-tol-sumo-berfungsi-satu-arah-saat-masa-angkutan-lebaran_m_132049.jpeg" alt="DITARGET LEBARAN: Truk-truk material mengangkut urukan untuk menggarap fisik jalan tol Sumo di kawasan Jalan Tenaru, Kecamatan Driyorejo." width="100%">
<figcaption>DITARGET LEBARAN: Truk-truk material mengangkut urukan untuk menggarap fisik jalan tol Sumo di kawasan Jalan Tenaru, Kecamatan Driyorejo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proyek nasional tol Surabaya&ndash;Mojokerto (Sumo) terus dikebut. Saat ini yang digencarkan adalah lanjutan pembangunan sisi Driyorejo menuju Warugunung. Panjang ruasnya mencapai1 1,17 kilometer.   &rsquo;&rsquo;Target kami, akses itu (Warugunung&ndash;Driyorejo, Red) tuntas 2018,&rdquo; kata Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tol Sumo Syafarudin Senin (22/5).   Meski ditarget rampung tahun depan, akes tersebut sudah bisa difungsikan pada masa mudik Lebaran 2017. Itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar tol Sumo menjadi jalur angkutan Lebaran 2017.  Hanya, menurut Syafarudin, yang bisa difungsikan masih satu arah. Yaitu, sisi kanan dari arah Surabaya menuju Gresik. &rsquo;&rsquo;Adapun ruas sisi kiri belum bisa difungsikan. Sebab, masih proses pengerjaan,&rdquo; jelasnya.  Sementara itu, akses dari Karangandong, Driyorejo, menuju Mlirip, Mojokerto, sudah lebih dulu tuntas dan difungsikan pada 2016. Syafarudin menuturkan, progres fisik sudah cukup signifikan.  Tidak ada hambatan yang berarti dalam proses pekerjaan fisik. Pembebasan lahan tol diklaim telah 100 persen. Termasuk tanah kas desa (TKD) di enam desa Kecamatan Driyorejo. Yaitu, Desa Bambe, Krikilan, Mulung, Tanjungan, Kesamben Wetan, dan Desa Sembung.  Semua lahan TKD, kata dia, sudah dibebaskan. Hanya ada beberapa lahan yang belum bisa dikerjakan karena masih proses pencairan tanah pengganti TKD.  Camat Driyorejo Satriyo Utomo menyatakan, untuk beberapa TKD, memang masih dicarikan tanah pengganti. Termasuk TKD Desa Bambe, Tanjungan, dan Krikilan. &rsquo;&rsquo;Tanah sudah dibayar, tetapi harus ada tanah pengganti,&rdquo; ujar Satriyo. Selebihnya, ada juga tanah penggantinya, tetapi belum diserahterimakan.  Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Dading Wiria Kusuma menjelaskan, TKD menjadi salah satu kendala utama pembebasan lahan tol Sumo. Sebab, mekanisme pembebasannya berbeda dengan tanah milik perorangan. &rsquo;&rsquo;Kami wajib menyiapkan tanah pengganti di desa-desa setempat,&rdquo; ungkapnya. Bahkan, jika tanah penggantinya berada di luar desa, harus ada bupati hingga gubernur. Padahal, TKD yang terdampak tol Sumo cukup banyak. Yaitu, 43 bidang dengan luas total 140.393 m&sup2;. (mar/c20/roz)

Alhamdulillah, Tol Sumo Berfungsi Satu Arah Saat Masa Angkutan Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/menteri-agraria-dan-tata-ruang-ingatkan-ketahuan-pungli-hukumannya-berat_m_131618.jpeg" alt="INSPEKSI: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil (dua dari kiri) berkunjung Sabtu (20/5) ke JIIPE." width="100%">
<figcaption>INSPEKSI: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil (dua dari kiri) berkunjung Sabtu (20/5) ke JIIPE.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelayan publik tidak boleh melakukan pungutan liar (pungli). Aksi nakal pemerasan bakal diganjar pidana setimpal. Peringatan itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil saat berkunjung ke Kota Pudak Sabtu (20/5).  &rsquo;&rsquo;Saya ingatkan, tak boleh ada pungli sedikit pun dalam proses sertifikasi. Ancaman hukumannya berat,&rsquo;&rsquo; tutur Sofyan saat berada di ruang pertemuan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik. Dia memberikan ceramah kepada ratusan kepala BPN se-Jatim. Dia juga mengingatkan soal target percepatan sertifikasi tanah dari pemerintah pusat.  Sofyan datang untuk memantau penerapan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Program tersebut memang baru diluncurkan tahun ini. Aturan anyar itu menuntut masyarakat untuk melaporkan tanahnya. Entah bagaimanapun kondisinya. &rsquo;&rsquo;PTSL itu untuk memetakan tanah. Tujuannya, memudahkan sertifikasi,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia tidak menampik, keluhan soal PTSL memang banyak. Namun, dia optimistis program tersebut akan berjalan maksimal. Salah satunya bisa mencapai target 5 juta sertifikasi.  Dalam kunjungannya, Sofyan menyempatkan datang ke Desa Tebaloan, Duduksampeyan. Desa tersebut memang terpilih sebagai salah satu sasaran kegiatan sertifikasi masal atau program nasional agraria (prona). BPN bakal membantu sertifikasi lahan di daerah tersebut.  Sofyan sempat berdialog dengan warga. Masyarakat tidak menyia-nyiakannya. Mereka mengeluhkan soal aksi pemerasan dari oknum-oknum yang mengungkit-ungkit masalah biaya administrasi prona. &rsquo;&rsquo;Padahal, biaya itu juga untuk masyarakat. Kami meminta keamanan dari kepolisian atau Pemkab Gresik,&rsquo;&rsquo; tutur Kepala Desa Tebaloan Sultan.   Sofyan menjawab dengan enteng. Dalam prona memang tidak ada biaya. Namun, sejumlah persyaratan tetap dibebankan kepada masyarakat. Misalnya, meterai dan patok tanah. Dia mengingatkan, aturan prona sudah jelas. Kalaupun ada biaya untuk administrasi, seharusnya masalah itu dimusyawarahkan. Dengan begitu, semua warga bisa menerima.   Selain mengunjungi Tebaloan, rombongan menteri bergeser ke kawasan industri JIIPE di Manyar. Bupati Sambari Halim Radianto ikut mengawal. Hadir pula Kapolres Gresik AKBP Boro Windu Danandito dan Komandan Kodim 0817 Gresik Letkol Kav Widodo Pujianto.  Di JIIPE, Sofyan menjelaskan pentingnya peran swasta dalam program sertifikasi tanah. Apresiasi diberikan kepada perusahaan yang bersedia membantu mengurus dokumen tanah. Selain di Surabaya, ada perusahaan di Gresik yang melakukannya melalui program corporate social responsibility (CSR) Salah satunya, pengelola JIIPE. Kabarnya, mereka berencana membantu sertifikasi tanah di tiga desa yang dekat dengan kawasan industri. &rsquo;&rsquo;Tentu positif. Kami bakal mendorong pengusaha lain,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (hen/c7/ai)

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ingatkan Ketahuan Pungli, Hukumannya Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/guru-honorer-dapat-sertifikat-tanah-gratis_m_127415.jpeg" alt="PERCONTOHAN: Bupati Sambari menyerahkan sertifikat gratis dari BPN Gresik kepada guru honorer dan staf pemkab saat peringatan Hardiknas Selasa (2/5) di Wringinanom." width="100%">
<figcaption>PERCONTOHAN: Bupati Sambari menyerahkan sertifikat gratis dari BPN Gresik kepada guru honorer dan staf pemkab saat peringatan Hardiknas Selasa (2/5) di Wringinanom.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Guru-guru honorer memperoleh kado spesial dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Selasa (2/5). Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Pemkab Gresik meluncurkan program pembuatan sertifikat gratis bagi guru honorer dan pegawai golongan rendah. Lewat program itu, seluruh guru mendapat fasilitas kemudahan pembuatan sertifikat tanah. Selain itu, proses tersebut tidak dipungut biaya. Dalam program itu, pemkab-BPN menggandeng sejumlah perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR). Kemarin program yang dilabeli sertifikat untuk guru tersebut diluncurkan di sela-sela perayaan Hardiknas di Kecamatan Wringinanom. &rdquo;Itu sebuah inovasi yang luar biasa, terutama dari BPN. Sebab, Gresik adalah yang pertama,&rdquo; kata Bupati Sambari Halim Radianto kemarin. Dia menjelaskan, dalam program tersebut, para guru honorer dan PNS golongan I (level staf tingkat paling bawah) akan memperoleh sertifikat (SHM) atas tanah/bangunan milik mereka. Ada sejumlah kriteria lain yang harus dipenuhi. Di antaranya, status/jenis tanah yang bisa disertifikatkan dan soal luas tanah. &rdquo;Kriteria-kriteria mengacu pada aturan pertanahan,&rdquo; ucapnya. Pemkab-BPN memastikan program tersebut benar-benar bebas biaya. Sebab, program itu akan dibiayai melalui CSR yang disiapkan sejumlah perusahaan di Gresik. Selain program sertifikasi guru, tahun ini BPN bersama pemkab merealisasikan program nasional (prona) sertifikasi tanah. Ditargetkan, tahun ini ada 16 ribu bidang yang memiliki sertifikat kepemilikan resmi. (ris/c16/roz/sep/JPG)

Guru Honorer Dapat Sertifikat Tanah Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pemilik-lahan-tol-sumo-gugat-bpn-tanah-belum-dibayar-tapi-sudah-digarap_m_100928.jpeg" alt="Problem Pembebasan Lahan Tol Surabaya-Mojokerto" width="100%">
<figcaption>Problem Pembebasan Lahan Tol Surabaya-Mojokerto</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pembebasan lahan proyek jalan tol Surabaya&ndash;Mojokerto (Sumo) bak episode drama yang tak kunjung selesai. Selain negosiasi harga yang berkepanjangan, masalah terus muncul. Kini pemilik lahan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Gresik. Mereka memprotes konsinyasi.  Ada dua warga Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yakni, Ali bin Amin dan Sali bin Mesir. Keduanya menggugat BPN terkait nyantol-nya pembayaran dua bidang lahan dengan luas total 11.500 meter persegi. &rdquo;Gugatan sudah resmi kami layangkan,&rdquo; kata Hariyadi, kuasa hukum pemilik lahan, Minggu (8/1). Dia menjelaskan, gugatan itu bermula ketika lahan milik dua warga tersebut dikonsinyasi panitia pembebasan tanah (P2T) tol Sumo karena ada sengketa. Uang ganti rugi kedua bidang lahan lantas dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Namun, untuk mengambil uang ganti rugi itu, pemilik lahan harus memperoleh surat pengantar dari ketua tim pengadaan tanah, yaitu BPN. Keduanya lantas mengajukan permohonan surat pengantar tersebut. &rdquo;Dua klien kami menyerahkan surat pencabutan sengketa atas dua lahan itu. Sudah ada perdamaian. Jadi, dari sisi hukum, sudah selesai,&rdquo; jelas Hariyadi. Permohonan surat pengantar tersebut diajukan sejak 8 Desember. Namun, hingga kini, surat itu tak kunjung diterbitkan BPN. Akibatnya, uang ganti rugi tertahan di PN Gresik. Ali dan Sali semakin kecewa karena lahan mereka sudah digarap pelaksana proyek. &rdquo;Ini kan aneh. Berkali-kali kami klarifikasi ke BPN, jawaban tidak pernah sama,&rdquo; ujar Hariyadi. Selain itu, sejumlah lahan yang masuk daftar konsinyasi mengalami kasus serupa. &rdquo;Namun, yang resmi mengajukan gugatan baru dua ini,&rdquo; imbuhnya. Pembebasan lahan memang terpaksa menggunakan jalur konsinyasi. Sebab, pemilik lahan menolak harga yang ditetapkan. Ada lebih dari 60 bidang lahan di Kecamatan Driyorejo yang dibebaskan selama 2016. Di antaranya, Desa Tenaru, Tanjungan, Mulung, dan Kesamben Wetan.   Perwakilan BPN Kantor Pertanahan Gresik Asep Heri mengakui, pembayaran konsinyasi sejumlah bidang lahan belum tuntas. &rdquo;Memang masih ada,&rdquo; ucapnya. Dia menambahkan, ada sejumlah hal yang memicu problem tersebut. &rdquo;Nanti kami cek data masing-masing bidang lahan. Jadi, masalahnya bisa diketahui,&rdquo; tuturnya. (ris/c18/roz/sep/JPG)

Pemilik Lahan Tol Sumo Gugat BPN, Tanah Belum Dibayar tapi Sudah Digarap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66272_85400_Gresik-1_1-Bawean.jpg" alt="KAPASITAS LEBIH BESAR: Lapter Harun Thohir dipotret dari atas. Ada rencana untuk memenambah panjang runway menjadi 1.450 meter." width="100%">
<figcaption>KAPASITAS LEBIH BESAR: Lapter Harun Thohir dipotret dari atas. Ada rencana untuk memenambah panjang runway menjadi 1.450 meter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemkab memutuskan menambah landasan pacu (runway) lapangan terbang (lapter) Harun Thohir Bawean. Yakni, dari 900 meter menjadi 1.450 meter. Ada penambahan landasan 550 meter. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III UPT Trunojoyo Wahyu Siswoyo menyatakan, perpanjangan runway tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penambahan runway sangat penting untuk menambah kapasitas lapter. Dengan begitu, lapter bisa digunakan pesawat yang lebih besar. Temasuk pesawat jenis ATR dengan kapasitas 42&ndash;72 penumpang. &rsquo;&rsquo;Dengan begitu, status Lapter Harun Thohir bukan lagi jalur perintis,&rdquo; katanya, Selasa (22/11). Pihaknya mulai menyusun detail engineering design (DED). Yakni, produk perencanaan penambahan landasan pacu lapter. Pembebasan lahan berlangsung tahun depan. Dengan demikian, pengerjaan fisik bisa dimulai pada 2018. &rsquo;&rsquo;Jika lahan tuntas, kami optimistis perpanjangan runway rampung pada 2018,&rdquo; ujar Wahyu. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik telah mengukur lahan yang terdampak perluasan lapter. Kepala BPN Gresik Dalu Agung Darmawan menyebutkan, ada 71 bidang seluas 65.059 meter persegi (m2) yang bakal terdampak. &rsquo;&rsquo;Tinggal menetapkan SK (surat keputusan, Red) lahan,&rdquo; katanya. (mar/c18/ai/sep/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpn gresik

Berita Terkini

Pengurusan Sertifikat di BPN Gresik Bermasalah, Berkas Lolos Verifikasi, Jalur Orang Dalam Ada Kode Khusus di Map Permohonan

Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Pengurusan Sertifikat Tanah, Pegawai dan Juru Ukur BPN Gresik Diperiksa