<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/img-20241019-wa0119-2462596815.jpg" alt="Proving ground terbesar di Asia Tenggara akan segera hadir di Bekasi, Jawa Barat. (Kemenhub)" width="100%">
<figcaption>Proving ground terbesar di Asia Tenggara akan segera hadir di Bekasi, Jawa Barat. (Kemenhub)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Balai Pengujian Laik Jalan &amp; Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat akan segera rampung proses pembangunannya. Mulai masuk tahap akhir konstruksi, salah satu fasilitas pengujian kendaraan (proving ground) terbesar di Indonesia itu ditargetkan bisa mulai beroperasi pada April 2025 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proving ground tersebut dibangun oleh PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG), anak perusahaan Gobel Group, melalui skema Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek tersebut diklaim telah dirancang dengan standar internasional sesuai United Nations Regulation (UNR) dan Mutual Recognition Agreement (MRA) ASEAN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran fasilitas ini bertujuan untuk mendukung industri otomotif nasional yang lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun global. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung proyek yang memiliki peran strategis sebagai pusat pengujian dan sertifikasi kendaraan bermotor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Karya meyakini kalau fasilitas Uji Kelayakan Kendaraan ini akan menjadi katalisator untuk mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional, sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk otomotif Indonesia di pasar internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor mobil Indonesia pada semester I-2024 mencapai USD 2,78 miliar, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 2,97 miliar. Kehadiran Proving Ground ini diharapkan dapat meningkatkan angka ekspor serta memperluas akses industri otomotif Indonesia di pasar internasional," ujar Budi Karya melalui keterangannya, Rabu (30/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Hiramsyah S. Thaib, President Director &amp; Group CEO Gobel Group yang juga Direktur Utama PT IIAPG, menyampaikan bahwa proving ground ini akan memainkan peran penting dalam mendukung ekspor otomotif dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini menjadi wujud aspirasi kami untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh industri otomotif Tanah Air," ungkap Hiramsyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, proyek pembangunan Proving Ground Bekasi sudah mencapai 56,57 persen, menghadirkan 16 fasilitas pengujian yang dirancang khusus untuk memenuhi standar internasional dengan keunggulan menghadirkan fasilitas uji High Speed Oval Track sepanjang 3,5 km dengan 3 jalur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Spesifikasi tersebut digadang memungkinkan kendaraan mencapai kecepatan hingga 250 km/jam pada jalur lurus sejauh 2 km dan kecepatan 156 km/jam di jalur melengkung dengan kemiringan 20 persen. Selain itu, fasilitas ini juga dilengkapi dengan Test Crash, yang merupakan fasilitas uji tabrak depan dan samping pertama di Asia Tenggara, serta Test Hills fasilitas uji tanjakan dengan 5 variasi kemiringan mulai dari 8 persen hingga 25 persen untuk mensimulasikan uji kemampuan kendaraan di berbagai kondisi medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan lingkungan dan mendukung target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, proyek Proving Ground Bekasi juga dilengkapi dengan fasilitas uji emisi yang memenuhi standar Euro 6.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada standar Euro 6, kadar nitrogen oksida yang diizinkan untuk kendaraan berbahan bakar diesel dikurangi hingga 67 persen dibandingkan standar sebelumnya. Selain itu, batasan baru juga diterapkan pada jumlah partikel yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar bensin untuk mengurangi emisi polusi udara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya fasilitas yang mengikuti standar internasional ini, Proving Ground Bekasi tidak hanya mendukung tercapainya target Net Zero Emission, tetapi juga mempersiapkan industri otomotif nasional agar mampu memenuhi standar global dan bersaing di pasar internasional.</div>

Proving ground ini akan memainkan peran penting dalam mendukung ekspor otomotif dan menciptakan lapangan kerja.

Berlokasi di Bekasi, Indonesia Bakal Punya Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Terbesar di Asia Tenggara, Intip Spesifikasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/penandatanganan-kerja-sama-kemenhub.jpg" alt="Pendandatanganan kerja sama pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau Proving Ground, Senin (31/10). (YT Kemenhub)" width="100%">
<figcaption>Pendandatanganan kerja sama pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau Proving Ground, Senin (31/10). (YT Kemenhub)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground. Kerja sama ini menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang didukung Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).  Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan kehadiran proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat, akan meningkatkan daya saing otomotif Indonesia di kancah global. "BPLJSKB di Bekasi tersebut akan menjadi proving ground bertaraf internasional pertama di Indonesia. Melalui skema KPBU, menunjukkan bahwa negara mendapatkan ruang pendanaan yang efisien dan investor turut mendapatkan kesempatan berkontribusi dalam pembangunan," kata Budi Karya dalam sambutannya yang dipantau secara daring, Senin (31/10).  Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno bersama pihak PT Indonesia International Automotive Proving Ground dan PT PII. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.  Menurut Budi, pembangunan proving ground tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan kendaraan bermotor di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu juga sebagai upaya menjaga kualitas udara melalui pengendalian tingkat emisi yang dapat melindungi lingkungan di Indonesia.  Dalam hal ini, Kemenhub telah menetapkan konsorsium PT Indonesia International Proving Ground diantaranya PT Gobel Indonesia, PT Bintang Pradipa Persada, Toyota Tsusho Corporation, Japan Overseas Infrastructure, PT Hutama Karya, Astra Daihatsu Motor.  "Proving Ground Bekasi dilandasi oleh Association of Southeast Asian Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA) sektor otomotif, di mana pengujian kendaraan bermotor mengikuti standar United Nations Economic Commission for Europe Vehicle Regulations," ujarnya.  Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan pembiayaan proyek proving ground ini menggunakan skema KPBU availability payment atau KPBU AP. Skema tersebut merupakan bentuk dari inovasi pendanaan agar proyek-proyek tak seluruhnya bergantung pada APBN.  "Dengan cara mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur hingga dapat terus mengurangi beban ketergantungan kepada APBN," ujar Luki.  Lebih lanjut, Luky menjelaskan implementasi KPBU telah didukung oleh Kemenkeu sejak lebih dari satu dekade melalui penyediaan berbagai fasilitas fiskal. Kemenkeu menyediakan enabling environment, project development facilities (PDF), dan memberikan dukungan kelayakan serta penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero.  "Per Oktober 2022, ketiga fasilitas fiskal tersebut telah berhasil mentransaksikan 25 proyek KPBU Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp 156 triliun," tandas Luky.

Pemerintah Bangun Proving Ground Bertaraf Internasional di Bekasi

BPLJSKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPLJSKB

Berita Terkini

Berlokasi di Bekasi, Indonesia Bakal Punya Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Terbesar di Asia Tenggara, Intip Spesifikasinya

Pemerintah Bangun Proving Ground Bertaraf Internasional di Bekasi

Download Aplikasi JawaPos.com