<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/KONSUMEN-518690022.jpg" alt="Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari, dalam Rapat Koordinasi Pengaduan Konsumen Lintas Kementerian/Lembaga sektor pariwisata yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari, dalam Rapat Koordinasi Pengaduan Konsumen Lintas Kementerian/Lembaga sektor pariwisata yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (7/12).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menegaskan perlunya penguatan regulasi mekanisme refund dan kompensasi bagi konsumen. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengaduan Konsumen Lintas Kementerian/Lembaga sektor pariwisata yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (7/12).</p> <p>Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari, menekankan pengaturan mekanisme refund merupakan urgensi nasional di tengah meningkatnya kasus pembatalan atau perubahan konser yang merugikan konsumen.</p> <p>&ldquo;Konsumen berhak atas kepastian. Tidak boleh lagi ada situasi di mana penonton menunggu berbulan-bulan untuk refund yang tidak jelas. Indonesia membutuhkan standar nasional yang tegas dan wajib dipatuhi semua promotor dan platform tiket,&rdquo; kata Fitrah.</p> <p>Ia menambahkan, kebijakan refund yang jelas dan dapat diprediksi merupakan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik.</p> <p>&ldquo;Refund bukan proses administratif. Ini adalah cermin integritas penyelenggara. Jika tata kelola pengembalian dana tidak rapi, kepercayaan publik runtuh. Pada akhirnya industri juga akan terkena dampaknya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam Rakor tersebut, lanjut Fitrah, BPKN mendorong agar standardisasi mekanisme refund dimasukkan secara eksplisit ke dalam regulasi baru penyelenggaraan konser. Tidak hanya refund, tetapi juga klausula baku terkait perubahan jadwal, pembatalan, fasilitas layanan, hingga batas waktu penyelesaian kewajiban pelaku usaha. Ia pun menegaskan, regulasi refund tidak boleh diletakkan sebagai pilihan</p> <p>&ldquo;Praktik refund yang tidak pasti justru merugikan industri. Regulasi yang jelas membantu pelaku usaha menjaga kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan bisnis konser di Indonesia,&rdquo; tutur Fitrah.</p> <p>Selain mekanisme refund, kata Fitrah, Rakor Perlindungan Konsumen yang diinisiasi BPKN RI turur mendorong sejumlah agenda penguatan tata kelola konser antara lain, pertama penyusunan standar nasional keselamatan, kapasitas venue, dan manajemen risiko, termasuk manajemen kerumunan dan sistem evakuasi.</p> <p>Kedua, penguatan regulasi sistem ticketing, seperti verifikasi barcode, larangan reseller ilegal, dan transparansi biaya sejak tahap awal pembelian. Ketiga, registrasi nasional promotor dan platform tiket, agar negara dapat menilai kredibilitas penyelenggara dan mencegah promotor bermasalah.</p> <p>Keempat, pembentukan kanal pengaduan terpadu lintas kementerian/lembaga, sebagai sistem tunggal untuk mempercepat penanganan kasus. Kelima, penegakan sanksi administratif dan hukum untuk mencegah pelanggaran berulang dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.</p> <p>Fitrah menekankan, langkah-langkah ini dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem konser musik yang aman, berkeadilan, dan lebih ramah konsumen. Sebab, industri konser musik tidak dapat berdiri tanpa perlindungan konsumen yang memadai.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Selama tiket dijual kepada masyarakat, perlindungan konsumen harus menjadi fondasi. Refund yang jelas, informasi yang benar, tata kelola yang aman&mdash;semua itu bukan beban, tetapi prasyarat majunya industri kreatif kita,&rdquo; pungkasnya.</p>

Pengaturan mekanisme refund merupakan urgensi nasional di tengah meningkatnya kasus pembatalan atau perubahan konser yang merugikan konsumen

BPKN RI Perkuat Regulasi Refund untuk Lindungi Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/1000489676-71921284.jpg" alt="Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menggelar konferensi pers laporan akhir tahun 2024 di kantor BPKN RI, Jakarta, Rabu (18/12). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menggelar konferensi pers laporan akhir tahun 2024 di kantor BPKN RI, Jakarta, Rabu (18/12). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mengungkapkan, berhasil memulihkan potensi kerugian konsumen sebanyak Rp 44,8 miliar. Hal itu setelah BPKN menerima 1.733 aduan konsumen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun ini kami menerima 1733 aduan, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari di kantor BPKN RI, Jakarta, Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di tahun ini juga, BPKN berhasil memulihkan potensi kerugian konsumen sebanyak Rp 44,8 miliar," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitrah menyoroti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) yang banyak diadukan masyarakat. Menurutnya, sektor tersebut sudah masuk dalam prioritas dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang ditetapkan dalam Perpres 44/2009.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sektor parekraf yang melonjak tajam hingga menyentuh angga 520 aduan sepanjang tahun 2024," ucap Fitrah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015433707/puluhan-konsumen-apartemen-datangi-kantor-btn-jogjakarta-berikut-ini-tuntutannya">Puluhan Konsumen Apartemen Datangi Kantor BTN Jogjakarta, Berikut Ini Tuntutannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, hak konsumen di sektor ini masih sering terabaikan. Fitrah mengaku, masyarakat banyak mengadukan terkait</div> <div dir="auto">ketidakjelasan mekanisme ganti rugi atau refund sebuah acara yang dinyatakan batal oleh promotornya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan ada acara yang batal diselenggarakan dari 2022, namun konsumen belum sampai hari ini belum mendapatkan refund" ungkap Fitrah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, jata Fitrah, teknis refund kepada konsumen juga menyulitkan konsumen. Pasalnya, konsumen sampai harus membuka sebuah rekening bank baru untuk mendapatkan haknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut berdampak pada pengurangan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam menggunakan layanan pelaku usaha," papar Fitrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitrah menekankan, dari sepanjang 2024, pihaknya merefleksikan diri bahwa di balik angka-angka tersebut, ada ada nilai yang lebih besar yaitu keadilan, keberpihakan, dan tanggung jawab kepada konsumen Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, perjuangan ini belum selesai. Ada banyak konsumen yang masih membutuhkan perlindungan lebih, ada banyak suara yang belum didengar, dan ada tantangan yang semakin kompleks di masa depan," tegas Fitrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Fitrah menegaskan pihaknya meminta Pemerintah untuk memperkuat kewenangan dan anggaran BPKN dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang saat ini sedang dalam proses penyusunan di DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan penguatan ini, kami dapat bekerja lebih optimal, menjangkau lebih banyak kasus, dan memastikan bahwa hak konsumen tidak lagi menjadi isu yang terabaikan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

BPKN RI mengungkapkan, berhasil memulihkan potensi kerugian konsumen sebanyak Rp 44,8 miliar dari 1.733 aduan konsumen.

BPKN RI Ungkap Selamatkan Kerugian Konsumen Sebesar Rp 44 Miliar, Terbanyak Sektor Parekraf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/Sapi-Kurban-Dery-Ridwansah-8JPG-4011758860.jpg" alt="Hewan kurban Sapi asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di pajang di Pasar Hewan Kurban Musiman Kawasan Kuningan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Hewan kurban Sapi asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di pajang di Pasar Hewan Kurban Musiman Kawasan Kuningan, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi transaksi hewan kurban, khususnya yang melalui daring seiiring semakin dekatnya perayaan Idul Adha 1445 Hijariah. Hal itu turut menjadi perhatian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari menyampaikan, semakin meningkatnya transaksi hewan kurban di platform online, harus berbanding lurus dengan peningkatan kewaspadaan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya konsumen tidak tergiur harga yang murah, dan mengabaikan hal esensial seperti kesehatan serta kesesuaian syariat," kata Fitrah kepada JawaPos.com, Minggu (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitrah juga mengingatkan, hak dasar konsumen berupa keselamatan, kenyamanan dan keamanan harus terjamin dengan baik. Terlebih syarat-syarat berkurban juga harus terpenuhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah janji yang ditawarkan penyedia hewan kurban berupa hewan yang berkualitas, diproses secara syar'i dan disajikan dalam bentuk yang telah disepakati benar-benar terjadi," ucap Fitrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum tata negara ini juga tak menginginkan, maraknta transaksi jual beli daring dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai transaksi yang meningkat ini digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan secara curang," pungkas Fitrah.</div>

semakin meningkatnya transaksi hewan kurban di platform online, harus berbanding lurus dengan peningkatan kewaspadaan konsumen.

BPKN Ingatkan Publik Tak Tergiur Penjualan Hewan Kurban Murah di Situs Daring

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/musuhnya-mario-teguh-18895604.jpg" alt="Syarah, istri dari Sunyoto Indra Prayitno, pelapor motivator senior Mario Teguh dan istrinya, Linna Susanto, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Syarah, istri dari Sunyoto Indra Prayitno, pelapor motivator senior Mario Teguh dan istrinya, Linna Susanto, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure> <br /><br /><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Selain bermasalah dengan Mario Teguh dan Linna Susanto, pasangan suami-istri Syarah dan Sunyoto kini juga diadukan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) terkait produk <em>skin care</em> mereka. Pengaduan ini dilakukan oleh salah satu masyarakat yang merasa dirugikan atas beredarnya produk berlabel Kanemochi.<br /><br />Pengacara Syarah dan Sunyoto, Djamaludin Koedoeboen,&nbsp; secara tegas menyatakan bahwa pihaknya siap untuk dikonfrontir dengan pelapor atau pengadu di BKPN RI. Sebab, pihak Syarah optimistis produknya aman dan tidak akan berdampak negatif pada kesehatan konsumen.<br /><br />"Sangat siap. Memang akan dihadirkan berbagai pihak. Mulai dari produsen, konsumen dalam hal ini pelapor, pengusaha dalam hal ini klien kami, dan pihak-pihak yang menurut mereka (BKPN RI) dianggap perlu dihadirkan dalam sebuah <em>meeting</em> bersama agar kita bisa tahu secara jelas," katanya kepada<em> JawaPos.com,</em> Senin (14/8).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012699744/suara-ketukan-misterius-di-sumenep-timbulkan-getaran-hingga-50-meter-warga-sempat-mengira-hantu">Suara Ketukan Misterius di Sumenep Timbulkan Getaran Hingga 50 Meter, Warga Sempat Mengira Hantu</a></strong><br /><br />Menurut Djamaludin Koedoeboen, pihaknya sudah mendatangi kantor BPKN RI buntut dari keluarnya rilis yang dianggap merugikan kliennya. Sebab rilis itu dibuat oleh pimpinan BKPN tanpa adanya penjelasan atau klarifikasi dari pihak Syarah. Mereka datang pada Jumat, 11 Agustus 2023 dan mempertanyakan independensi.<br /><br />"Karena kalau netral tidak akan merilis sebelum ada klarifikasi dari pihak kami. Dan kami sudah mewanti-wanti Badan Perlindungan Konsumen, jika tidak secepatnya meminta maaf, kami akan melakukan upaya hukum," tegas Djamaludin Koedoeboen.<br /><br />Selain itu, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan pihak Syarah untuk memperlihatkan sejumlah dokumen penting guna membuktikan legalitas hingga keamanan produk skincare.<br /><br />"Materi pembicaraan kami baru klarifikasi bahwa apa yang diadukan atau dilaporkan bahwa itu tidak benar. Karena yang benar, dalam produk tercantum expired-nya kapan. Kami juga memperlihatkan bukti-bukti izin BPOM, izin perusahaan, dan lain sebagainya," urainya.</p> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div>

Selain bermasalah dengan Mario Teguh, pasangan suami-istri Syarah dan Sunyoto kini juga diadukan ke BPKN RI terkait produk skin care mereka.

Yakin Produk Skin Care-nya Tak Masalah, Pelapor Mario Teguh Siap Dikonfrontir di BPKN RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Screenshot_2023-08-07-18-27-13-28_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-1836943446.jpg" alt="Syarah dan suaminya, Sunyoto Indra Prayitno, pelapor Mario Teguh dan Linna Susanto." width="100%">
<figcaption>Syarah dan suaminya, Sunyoto Indra Prayitno, pelapor Mario Teguh dan Linna Susanto.</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyampaikan pernyataan perihal adanya aduan dari masyarakat terkait produk-produk di bawah label Kanemochi yang diduga berpotensi merugikan masyarakat.<br /><br />BPKN RI bahkan sampai ke kesimpulan awal terkait adanya dugaan kalau Syarah dan suaminya, Sunyoto, selaku pemilik usaha, melanggar ketentuan sebagaima diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Undang &ndash; Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<br /><br />Syarah dan Sunyoto melalui kuasa hukumnya, Djamaludin Koedoeboen, sangat keberatan atas rilis yang disampaikan BPKN RI. Dia menyayangkan Badan Perlindungan Konsumen sudah menyimpulkan adanya pelanggaran sedangkan kliennya belum pernah dimintai keterangan. <br /><br />"Kami minta komisioner yang merilis berita tersebut harus minta maaf kepada klien kami secara terbuka di media," tegas Djamaludin Koedoeboen kepada JawaPos.com, Senin (14/8).<br /><br />Dia menduga adanya indikasi yang tidak beres dalam hal ini. Selain sudah sampai ke kesimpulan awal, pihak Syarah juga melihat indikasi kurang baik dari undangan yang diberikan kepada kliennya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012658591/usai-berseteru-dengan-mario-teguh-produk-milik-syarah-sunyoto-diadukan-ke-bpkn-ri">Usai Berseteru dengan Mario Teguh, Produk Milik Syarah-Sunyoto Diadukan ke BPKN-RI </a></strong><br /><br />"Kami keberatan karena diundang (klarifikasi) tanggal 8 jam 11 siang, sementara undangannya baru dikirim jam 8 malam, sudah kelewat, dan diterima ooleh klien kami jam 2 siang tanggal 9 atau satu hari setelahnya.Kami menduga ada faktor kesengajaan, ada apa ini?," jelasnya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012652627/mario-teguh-minta-rp-18-miliar-untuk-konsultasi-pengacara-kebohongan-yang-dahsyat">Mario Teguh Minta Rp 18 Miliar untuk Konsultasi, Pengacara: Kebohongan yang Dahsyat</a></strong><br /><br />Pihak Syarah juga keberatan karena ternyata orang yang melaporkan masalah ini ke BPKN RI, menurut Djamaludin Koedoeboen, masih ada kaitan dengan pihak Mario Teguh. Bukan konsumen dari kalangan masyarakat umum.<br /><br />"Pada saat kita tracking nomor handphone dari si pelapor (ke BPKN RI), ternyata beberapa oknum yang nomor handphone-nya tercatat selama ini bermasalah dengan kami terkait dengan kasus ini," tuturnya. <br /><br />"sementara di sisi lain, kami juga berkeberatan yang dilaporkan skincare tapi Wakil Ketua bicara di luar substansi laporan, maksudnya apa? Kok &nbsp;disinggung soal , souvenir dan lain-lain, yang tidak ada hubungannya," imbuhnya. <br /><br />Pihak Syarah- Sunyoto mengaku sudah mendatangi kantor BPKN RI pada Jumat , 11 Agustus 2023, untuk menanyakan sekaligus meminta pertanggung jawaban kepada pimpinan yang merilis berita tersebut. Namun sayangnya, pihak Syarah-Sunyoto tidak bertemu dengan Wakil Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok. <br /><br />"Katanya beliau sedang tidak berada di kantor, lagi berada di luar," ungkap Djamaludin Koedoeboen.<br /><br />Dalam kedatangan itu, pihak Syarah secara tegas menyampaikan agar Wakil Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok meminta maaf secara terbuka atas rilisannya. Telah memberikan pernyataan dugaan dugaan pelanggaran hukum sementara pihak Syarah belum pernah dimintai keterangan.</p>

Badan Perlindungan Konsumen sudah menyimpulkan adanya pelanggaran sedangkan kliennya belum pernah dimintai keterangan.

Keberatan dengan Rilis BPKN, Pihak Syarah dan Sunyoto Tegaskan Undangannya Baru Sampai Sehari Setelahnya

BPKN RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPKN RI

Berita Terkini

BPKN RI Perkuat Regulasi Refund untuk Lindungi Konsumen

BPKN RI Ungkap Selamatkan Kerugian Konsumen Sebesar Rp 44 Miliar, Terbanyak Sektor Parekraf

BPKN Ingatkan Publik Tak Tergiur Penjualan Hewan Kurban Murah di Situs Daring

Yakin Produk Skin Care-nya Tak Masalah, Pelapor Mario Teguh Siap Dikonfrontir di BPKN RI

Keberatan dengan Rilis BPKN, Pihak Syarah dan Sunyoto Tegaskan Undangannya Baru Sampai Sehari Setelahnya

Download Aplikasi JawaPos.com