<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/LITERASI-24-818313290.jpg" alt="SARAT EDUKASI: Festival Literasi Cakap Ekonomi yang dihadiri perwakilan BKPM, perbankan dan akademisi di Aula Lt 8 Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Kamis (19/9)." width="100%">
<figcaption>SARAT EDUKASI: Festival Literasi Cakap Ekonomi yang dihadiri perwakilan BKPM, perbankan dan akademisi di Aula Lt 8 Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Kamis (19/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Investasi/Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Jawa Pos Media dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar Festival Literasi Cakap Ekonomi di Aula Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan pada Kamis (19/9). Talk show bertajuk &ldquo;Legalitas UMKM dan Kemudahan Akses Permodalan&rdquo; ini diikuti 300 peserta dengan tujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentang pentingnya legalitas usaha untuk akses ke permodalan. Kementerian Investasi/ BKPM menekankan bahwa aspek legalitas sangat penting bagi setiap usaha, termasuk UMKM. Memiliki legalitas yang jelas tidak hanya melindungi pemilik usaha dari risiko hukum, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen dan mitra bisnis. Dengan mendaftarkan usaha dan mendapatkan izin resmi, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas, salah satunya adalah kemudahan akses ke permodalan. Setiap usaha di Indonesia harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas izin usaha. Jika setiap warga negara memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka setiap usaha harus punya NIB selayaknya KTP-nya para pelaku usaha. Satu NIB bisa digunakan untuk banyak bidang usaha dan tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Ada banyak manfaat dan keuntungan bagi UMKM yang sudah mengantongi NIB, seperti kemudahan mengurus Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH), dapat membuat rekening perusahaan, pengajuan pinjaman bank, hingga pembuatan e-katalog. Saat ini pemerintah telah mempermudah proses kepemilikan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke kementerian/ lembaga terkait karena pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui smartphone dengan mengunjungi platform website beralamat https://oss. go.id/. Untuk usaha dengan skala mikro, prosesnya akan lebih mudah dan cepat sekitar 30 menit karena dikategorikan sebagai usaha minim risiko. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, mengatakan bahwa Kementerian Investasi/BKPM juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemerintah desa di daerah terpencil agar program OSS ini berjalan secara efektif. &rdquo;Khusus di daerah terpencil, kami bekerja sama dengan pemerintah desa dalam memfasilitasi para pelaku UMKM yang mungkin saja tidak mendapatkan akses internet memadai sehingga tidak bisa mengakses platform secara lancar, yaitu dengan cara melakukan pendampingan saat mengisi data dalam sistem OSS tersebut&rdquo;, ujarnya. Setiap usaha yang telah mengantongi NIB, akan mendapatkan kesempatan dan kemudahan untuk mengembangkan usahanya. Menurut Riyatno, NIB menjadi pintu gerbang utama bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke pendanaan dan pelatihan peningkatan kapasitas UMKM yang melibatkan para usaha besar sebagai mitra strategis. Saat ini, Kementerian Investasi/BKPM telah bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan BRI untuk memberikan binaan dan kompetensi ke UMKM agar bisa menuju ke skala usaha yang lebih tinggi lagi. &ldquo;NIB juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dengan akses yang lebih luas ke permodalan dan pasar ekspor,&rsquo;&rsquo; ujar Riyatno. Dengan berbagai kemudahan dan manfaat dari NIB, Riyatno mendorong pelaku UMKM untuk segera memulai usaha dan mendaftarkannya melalui platform OSS tanpa menundanunda.&nbsp; Memperkuat Rantai Pasok Industri DEPUTI Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno menegaskan tentang pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri di Indonesia. &rsquo;&rsquo;UMKM memiliki potensi besar dalam ekonomi, terutama untuk mendukung rantai pasok industri Indonesia. Namun, keterbatasan akses pasar dan permodalan sering kali menjadi hambatan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, dengan angka hanya mencapai 15,7 persen, sementara di Tiongkok mencapai 70 persen. Rendahnya tingkat legalitas UMKM di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat. &rsquo;&rsquo;Sebanyak 53 persen UMKM masih beroperasi secara informal, sehingga sulit memenuhi syarat dalam rantai pasok. Legalitas usaha, seperti nomor induk berusaha (NIB) sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas mereka,&rsquo;&rsquo; tambah Riyatno. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya mewajibkan usaha besar untuk bermitra dengan UMKM. &rsquo;&rsquo;Kemitraan ini tidak hanya membuka peluang bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga memberi mereka akses ke teknologi, modal, dan pasar yang lebih luas,&rdquo; jelas Riyatno. Sejak 2021, program kemitraan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM telah menunjukkan hasil signifikan, dengan lebih dari 1.000 kesepakatan kemitraan dan nilai investasi mencapai triliunan rupiah hingga Agustus 2024. Kemitraan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penyediaan bahan baku hingga dukungan dalam proses produksi. (als/c17/wir) &nbsp;

Talk show “Legalitas UMKM dan Kemudahan Akses Permodalan” bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha.

Dorong Legalitas Usaha, Kementerian Investasi/BKPM Ingin Akses Permodalan bagi UMKM Semakin Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/BAHLIL-257965115.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan sejumlah alasan Indonesia menjadi negara favorit tujuan investasi. Bahkan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi di Indonesia saat ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa semata, tetapi sudah merata di seluruh wilayah di Indonesia.&nbsp; Data Kementerian Investasi menyebutkan, dari total realisasi investasi pada kuartal I 2023 sebesar Rp 328,9 triliun, sebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa mendominasi sebesar Rp 172,9 triliun atau 52,6 persen. Angka itu meningkat 16,3 persen year on year (yoy) dari periode sama pada 2022. Sementara itu, realisasi investasi di Jawa pada periode tersebut tercatat Rp156 triliun atau sebesar 47,4 persen dari total capaian realisasi investasi. Angka tersebut juga tercatat tumbuh 16,7 persen (yoy). Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, dalam konteks investasi dari negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik global tidak memiliki pengaruh yang besar, apalagi Indonesia sejauh ini masih tetap aman dan tidak terlibat dalam geopolitik dunia. "Kita termasuk favorit bagi mereka, tetapi dampaknya tidak terlalu signifikan kecuali jika kita terlibat langsung dalam konflik," kata Ahmad Tauhid saat dihubungi, Kamis (19/10). Menurut Ahmad Tauhid, sikap positif terhadap Indonesia sebagai negara besar seharusnya dapat mendatangkan investasi terbaik, meski Indonesia masih berada di bawah Singapura yang merupakan salah satu negara dengan investasi tertinggi di kawasan Asean. "Singapura memang banyak dijadikan tempat investasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa investasi beralih ke Indonesia, terutama melalui Singapura. Kita harus terus memperbaiki iklim investasi, mengurangi beban biaya investasi, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang besar," ucapnya. Dalam pandangannya, ada beberapa langkah kunci yang harus diambil oleh Menteri Bahlil. Yakni pertama, terus memperbaiki iklim investasi dengan mengurangi beban biaya investasi, karena ukuran ekonomi Indonesia yang besar, karena membutuhkan investasi yang proporsional. "Kedua, kita perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dan yang ketiga, upaya yang lebih besar dalam riset dan pengembangan di sektor industri untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang," jelasnya. Artinya, dengan langkah-langkah tersebut, Ahmad berharap Indonesia dapat tetap menjadi destinasi investasi yang menarik, terlepas dari dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro mengakui, bahwa meningkatnya investasi di Indonesia ini tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. &ldquo;Hal yang dibenci investor adalah regulasi dan birokrasi yang rumit, berbelit dan butuh waktu lama. Kini hal itu perlahan dikurangi, terobosan kebijakan banyak dilakukan pemerintah, baik pusat dan daerah,&rdquo; kata Riko Noviantoro dalam keterangannya, Kamis (19/10). Meski Indonesia masih menjadi negara favorit untuk berinvestasi, peneliti Institut for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) ini mengingatkan pemerintah agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. &nbsp; &ldquo;Kendati demikian pemerintah (Menteri Bahlil) tetap perlu memastikan arus invetasi itu menguntungkan masyarakat lokal. Artinya keterlibatan masyarakat lokal harus diperhatikan, bukan hanya soal pajak dll,&rdquo; ucapnya. &nbsp; Dijelaskan Riko, daya tarik investasi bertalian erat dengan situasi politik setempat, dalam hal ini kondisi politik Indonesia masih dalam situasi yang terkendali, serta kepastian hukum yang masih bisa diterima investor.&nbsp; &ldquo;Hanya saja itu belum cukup, investor adalah pihak yang selalu minta perlindungan dan keterjaminan. Hal ini yang musti pemerintah perhatikan, agar menjaga iklim investasi tetap baik,&rdquo; jelasnya. Riko pun mengapresiasi Menteri Bahlil yang terus memberikan kepastian dan jaminan kepada investor bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat bagi mereka untuk berinvestasi. Apalagi, Indonesia saat ini sedang menghadapi tahun politik dan itu yang menjadi pertimbangan para investor, tetapi Menteri Bahlil terus menjamin hal tersebut. &nbsp; &ldquo;Data yang tunjukan Indonesia sebagai negara layak investasi merupakan kabar gembira. Setidaknya inevatsi itu menjadi citra bahwa Indonesia adalah negara yang stabil secara politik, hukum dan keamanan. Investor mana pun butuh kepastian iklim bisnisnya, untuk itu kunci menjaga arus investasi adalah mampu kendalikan stabilitas nasional,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Sikap positif terhadap Indonesia sebagai negara besar seharusnya dapat mendatangkan investasi terbaik, meski masih berada di bawah singapura

Indonesia Jadi Negara Favorit Tujuan Investasi, Indef Apresiasi Kebijakan Bahlil Gaet Kepercayaan Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/ekonomi-jatim-967924863.png" alt="GRAFIS: RIZKY/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS: RIZKY/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menginjak&nbsp;usianya yang ke-78, posisi Jawa Timur kini makin strategis. Provinsi ini menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan investasi. Indikatornya, bukan hanya realisasi investasi yang terus tumbuh konsisten, sederet proyek strategis nasional hingga kawasan industri sudah dimulai. Sebagian telah beroperasi. Berdasar data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jawa Timur pada triwulan pertama tahun ini sudah mencapai Rp 61,2 triliun. Jumlah itu setara 54,6 persen dari target selama 2023. &rdquo;Saat ini Jatim masuk tiga besar provinsi dengan realisasi investasi tertinggi nasional,&rdquo; kata Kepala DPMPTSP Jatim Dyah Wahyu Ermawati. Capaian positif itu tak terlepas dari tingginya tingkat kepercayaan para penanam modal. Sebab, ada sejumlah faktor yang membuat Jatim menjadi daerah yang layak sebagai tempat berinvestasi. Salah satunya adalah kemudahan dalam proses perizinan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah membuat regulasi tentang penyederhanaan izin lewat Peraturan Gubernur (Pergub) 88/22 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Selain itu, sederet inovasi layanan perizinan sudah digulirkan. &rdquo;Salah satunya, layanan peta informasi investasi bernama Investment Project Ready to Offer (IPRO). Ini untuk mempermudah para penanam modal,&rdquo; kata Gubernur Khofifah. Pemprov juga sudah menerapkan layanan perizinan dengan skema single submission. &rdquo;Lewat kolaborasi, kami juga menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara sahabat. Melalui misi dagang dan upaya lainnya,&rdquo; kata Khofifah. Hal tersebut membuat Jatim menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemudahan investasi tertinggi. Selain itu, ada sejumlah faktor yang membuat pertumbuhan investasi di Jatim masih terus berlangsung. Di antaranya, telah terbentuknya iklim usaha. Semua kebutuhan investor tersedia. Mulai lokasi, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga saling keterkaitan antarindustri yang sudah terbentuk. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013069450/belum-ungkap-sosok-pimpinan-kpk-yang-diduga-peras-eks-mentan-polisi-berdalih-masih-jadi-materi-penyidikan">Belum Ungkap Sosok Pimpinan KPK yang Diduga Peras Eks Mentan, Polisi Berdalih Masih jadi Materi Penyidikan</a> Pergerakan investasi di Jawa Timur diprediksi masih akan berkembang pesat. Berdirinya sejumlah kawasan industri baru serta beroperasinya dua kawasan ekonomi khusus (KEK) jadi faktor. Selain itu, Jatim terpilih menjadi salah satu daerah pelaksana hilirisasi industri yang digagas pusat. Yang saat ini bergulir adalah smelter di kawasan JIIPE, Gresik. Geliat itu berpotensi membuat para investor tertarik untuk berusaha di Jatim.&nbsp;(hen/c12/ris)

Menginjak usianya yang ke-78, posisi Jawa Timur kini makin strategis. Provinsi ini jadi salah satu daerah prioritas pengembangan investasi.

HUT ke-78 Jatim: Jadi Provinsi dengan Tingkat Kemudahan Investasi Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/EBT-03.jpg" alt="Ilustrasi. Energi baru terbarukan. (PLN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Energi baru terbarukan. (PLN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan energi baru terbarukan (EBT). Ini dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan energi di tanah air.  “Indonesia tahun 2025, minimal 25 persen dari total pemakaian energinya harus menggunakan energi baru terbarukan. Kalau negara kita aja belum cukup, ngapain ekspor? Kita optimalkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri,”kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).  Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah Indonesia masih terus melanjutkan upaya percepatan hilirisasi dengan menghentikan ekspor komoditas primer yaitu bauksit.  Kemudian, akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor timah. Hal ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri.  “Indonesia terus bergerak ke arah industri yang ramah lingkungan. Ke depannya investasi didorong pada sektor hilirisasi yang masif. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus terus maju," ujarnya.  Lebih lanjut, Bahlil menegaskan soal World Trade Organization atau WTO, pemerintah mengaku tidak segan untuk mengajukan banding. Terlebih Indonesia memang tidak bisa didikte negara manapun.  "Kita mulai stop ekspor bauksit dan selanjutnya ke sektor timah dan gas. Kita akan bangun ekosistem untuk methanol, soda gas, blue amonia di Papua Barat. Ini betul-betul sekarang yang menjadi fokus kita,” tegas Bahlil.  Untuk diketahui, per 1 Januari 2022 pemerintah resmi menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Akibat kebijakan itu kemudian, Indonesia digugat Uni Eropa WTO hingga dinyatakan kalah.  Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan banding usai kalah dalam gugatan terkait larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini sebagaimana komitmen pemerintah dalam program hilirisasi industri guna menambah nilai ekspor nikel.  “Meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini dibawa digugat oleh Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding,” tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang dipantau secara daring, Rabu (30/11).  Adapun saat ini hilirisasi nikel sedang menjadi konsen pemerintah sebab mampu menambah nilai ekspor nikel. Ia menyebut, ekspor bahan mentah nikel sebelumnya hanya bernilai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 20 triliun dalam setahun.  Namun, setelah pemerintah membuat smelter untuk hilirisasi pada 2021 ekspor nikel Indonesia mencapai USD 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun dalam setahun. Dari Rp 20 triliun loncat ke Rp 300 triliun lebih sehingga naik 18 kali lipat nilai tambahnya.  &nbsp;  Sumber foto: Dok. PLN  &nbsp;  &nbsp;

Pemerintah Berencana Hentikan Ekspor Listrik Energi Baru Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menteri-Investasi-Bahlil-Lahadalia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal III 2022 sebesar Rp 307,8 triliun. Nilai tersebut tumbuh 1,9 persen dibandingkan kuartal II 2022 (quarter-to-quarter) dan tumbuh 42,1 persen dibandingkan kuartal III 2021 (year-on-year).  Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan realisasi investasi itu berasal dari PMDN sebesar Rp 138,9 triliun dan PMA sebesar Rp 168,9 triliun. Adapun penyerapan tenaga kerja tembus sebanyak 325.575 orang pada kuartal III.  "Ini adalah sebuah target seperti di awal saya sampaikan bahwa Insya Allah target (realisasi investasi) kami di Rp 1.200 triliun akan bisa kita capai dan data ini betul-betul lewat LKPM online dan berdasarkan OSS berbasis UU Cipta Kerja sehingga lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (24/10).  Bahlil menjelaskan, realisasi investasi pada kuartal III didominasi dari penanaman modal di luar Jawa sebesar Rp 166,3 triliun. Sedangkan di Jawa tercatat sebesar Rp 141,5 triliun.  Nilai tersebut tercatat lebih tinggi secara (yoy) pada Kuartal III tahun 2021 yang mana investasi di Luar Jawa tercatat Rp 112,5 triliun. Sementara Pulau Jawa sebesar Rp 104,2 triliun.  "Alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi nasional kita kalau dulu kan di atas 60 persen sumbangsihnya dari Pulau Jawa. Sekarang (Jawa) sudah di bawah 60 persen. Ini terjadi karena penetrasi untuk investasi itu dilakukan di sebagian Pulau Jawa," jelasnya.  Adapun sektor-sektor yang mendukung catatan realisasi investasi Kuartal II paling tinggi, yakni berasal dari industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya. Sektor ini tercatat mencapai realisasi sebesar Rp 44,0 triliun.  Kemudian disusul oleh sektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 32,5 triliun, sektor perumahan, kawasan perindustrian dan perkantoran sebesar Rp 28,9 triliun, lalu Rp 28,3 triliun, dari sektor pertambangan serta listrik gas dan air sebesar Rp 27,3 triliun.  "Realisasi investasi ini tidak semata-mata didorong oleh sektor jasa, kita sudah membangun industri hilirisasi. Bahkan hilirisasi masif dilaksanakan karena sesuai dengan instruksi Presiden," tukasnya.  Sementara itu, untuk gabungan nilai PMA dan PMDN angka terbesar masih disumbang Jawa Barat sebesar Rp 27,5 triliun, disusul DKI Jakarta sebesar Rp 28,4 triliun. Lalu, Riau sebesar Rp 27,5 triliun, Jawa Timur Rp 25,9 triliun, dan Sulawesi Tengah sebesar Rp 24,3 triliun.  "Jawa Barat ini paten kali dalam konteks kecenderungan realisasi investasi. Karena selain pemerintahannya responsif juga kawasannya strategis. Tapi harus diakui produktifitas terhadap tenaga kerjanya juga bagus," ujarnya.  Sedangkan, untuk lokasi PMA tertinggi pada kuartal III, BKPM mencatat Jawa Barat sebesar USD 1,7 miliar; Sulawesi Tengah USD 1,6 miliar; Maluku Utara USD 1,2 miliar; DKI Jakarta USD 1,0 miliar; dan Banten USD 0,9 miliar.  "Jadi Kuartal III, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah masuk (5 besar PMA tertinggi). Itu mengalahkan DKI malah," tandasnya.

Kuartal III, Realisasi Investasi Masuk Terbesar Ada di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BUPATI-YANI-INVESTASI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pandemi Covid-19 sejak 2020 sangat memukul perekonomian. Namun, investasi yang semakin mudah, dapat menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Termasuk di Kabupaten Gresik. Capaian investasi di Gresik Kota Pudak pada 2021 tetap berhasil melebihi target.  Karena itu, Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) memberikan penghargaan kepada Pemkab Gresik atas capaian realisasi investasi tersebut. Penghargaan itu juga diberikan kepada pemprov dan sejumlah kabupaten/kota lain di Indonesia.  Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia langsung menyerahkan apresiasi tersebut. Termasuk kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. ‘’Kinerja investasi di Gresik 2021 mencapai Rp 16 triliun. Bagusnya realisasi itu membuat target pada 2022 juga naik, yakni Rp 15,7 triliun,’’ kata Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani.  Alumnus Universitas Airlangga itu menyebutkan, penghargaan tersebut menjadi salah satu kebanggaan yang mendorong untuk lebih baik dalam melakukan inovasi. Mendorong penguatan di bidang perizinan berinvestasi, terutama di era new normal ini untuk menciptakan inovasi baru. ’’Sehingga proses pelayanan publik tidak terganggu, bahkan lancar dan dijamin kemudahan,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik Reza Pahlevi menyatakan, investasi di Gresik dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren positif. Malahan, realisasi investasi selalu melebihi target.  Menurut dia, iklim investasi yang bagus itu tidak luput dari diberlakukannya sistem online single submission (OSS). Dengan begitu, calon investor akan lebih mudah mengurus perizinan untuk berinvestasi.  ’’Investasi di Gresik ini didominasi penanaman modal asing (PMA) USD 293 ribu. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanya sebesar Rp 665.708 juta,’’ tutupnya.

Lancar dan Dijamin Mudah, Investasi Masuk di Gresik 2021 Capai Rp 16 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buat-apa-pertumbuhan-ekonomi-tinggi-tapi-dikuasai-sekelompok-orang_m_-1.jpg" alt="Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, realisasi investasi triwulan pertama tahun ini sebesar Rp 219,7 triliun. Angka tersebut telah mengalami pertumbuhan sebesar 4,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada triwulan I 2020 yang mencapai Rp 210,7 triliun.  Selain itu, realisasi investasi pada triwulan I 2021 juga meningkat sebesar 2,3 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp 214,7 triliun.  Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut, kepercayaan negara lain terhadap iklim investasi Indonesia sudah mulai terlihat lagi. Hal itu tercermin dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).  Bahlil merincikan, investasi PMDN pada triwulan I 2021 turun sebesar 4,2 persen, dari Rp 112,7 triliun di triwulan I 2020 ke Rp108 triliun. Sementara, investasi PMA pada triwulan I 2021 tersebut naik 14 persen dibanding triwulan I 2020 yang sebesar Rp 98 triliun menjadi Rp 111,7 triliun.  “Nilai PMA sudah mulai naik. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dunia terhadap Indonesia sudah mulai normal," ujarnya secara virtual, Senin (26/4).  Adapun realisasi investasi (PMDN &amp; PMA) di luar Jawa sebesar Rp 114,4 triliun meningkat 11,7 persen dari periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp 102,4 triliun.  Bahlil menambahkan, dari capaian angka realisasi investasi tersebut, berujung pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 311.793 orang.

Realisasi Investasi Naik 4,3 Persen, Bahlil: Kepercayaan Mulai Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kepala-BKPM.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin memanasnya Natuna tak akan mengganggu investasi dari Tiongkok. (Antara Photo)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin memanasnya Natuna tak akan mengganggu investasi dari Tiongkok. (Antara Photo).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait banyaknya komitmen investasi yang belum direalisasikan oleh investor. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK memandang, realisasi investasi cukup penting, mengingat Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendorong perekonomian.  “Katanya komitmen investasi besar, tapi realisasinya minim. Kami perlu duduk dengan mitra kami dari BKPM untuk mengevaluasi sebenarnya ada apa sih. Banyak berita gembira komitmen investasi begitu, tapi realisasinya belum ada,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (18/12).  Seperti diketahui, di tengah kondisi pandemi Covid-19, kabar mengenai komitmen investasi dari investor asing terus mengalir ke Indonesia. Seperti pada pekan lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto yang membawa kabar gembira bahwa Amerika Serikat (AS) dan Jepang berkomitmen membenamkan investasi di Indonesia dengan total nilai USD 6 miliar atau sebesar Rp 84,5 triliun.  Sebelumnya juga ada Contemporary Amperex Technology Co. Ltd yang telah menandatangani komitmen investasi senilai USD 4,6 miliar atau setara Rp 67,8 tiliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia. Begitu pun dengan Abu Dhabi yang menyatakan komitmen investasi hingga USD 22,8 miliar atau Rp 319,8 triliun di awal 2020 lalu.  “Abu Dhabi katanya deal terbesar, tapi tidak ada realisasi. Mungkin setelah mereka tahu hi-cost besar, kemudian imbal baliknya buat mereka apa. Artinya ada informasi yang dia tangkap di awal gitu, setelah mereka kunjungi dan dalami itu berbeda jauh. Ya sampai saat ini memang belum ada pernyataan batal, tapi realisasi juga belum ada,” tuturnya.  Pada Oktober 2020 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahkan menyebutkan, untuk sektor manufaktur saja, komitmen investasi hingga 2023 sudah mencapai Rp1.084 triliun. Daftar rencana investasi bahkan sudah tercatat di BKPM.  Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana investasi asing ke Indonesia yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan realisasi komitmen investasi.  Ia memaparkan, investor kerap menemui berbagai hambatan untuk merealisasikan rencananya. Selain soal perizinan, lahan dan tenaga kerja, hambatan investasi juga dipicu kurang ketatnya koordinasi antara kementerian dan lembaga sertai permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah.  Menurutnya, hal lain yang menjadi pertimbangan investor dalam merealisasikan investasi adalah insentif pajak. Maklum, di tengah kompetisi antar negara dalam memperebutkan investasi, insentif pajak akan menjadi pemanis untuk menambah daya tarik suatu negara. Apalagi, negara seperti Malaysia tergolong royal dalam menggelontorkan insentif fiskal demi menarik investasi.  Itu sebabnya, menurutnya, perlu juga mempertimbangkan pemberian insentif berdasarkan kebutuhan industri yang akan dibidik oleh investor. Tentu, ini membutuhkan usaha yang lebih besar untuk menghitung kebutuhan insentif tiap sektor dan berapa lama imbal hasil masing-masing sektor.  Pemberian insentif dalam rangka menarik investasi tidak bisa dipukul rata. Karena jika ditilik lebih dalam, investor yang berkomitmen untuk berinvestasi datang dari berbagai jenis industri mulai industri manufaktur, barang konsumen hingga produk inovasi seperti mobil listrik. Hal ini menunjukkan bahwa investor membutuhkan jenis insentif yang berbeda.  "Ini mungkin saja dilakukan dalam rangka menarik investasi untuk mendorong masing-masing industri," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qewpmz_qKoI

Realisasi Investasi Minim, DPR Berencana Panggil BKPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kepala-BKPM.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin memanasnya Natuna tak akan mengganggu investasi dari Tiongkok. (Antara Photo)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin memanasnya Natuna tak akan mengganggu investasi dari Tiongkok. (Antara Photo).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku khawatir akan penyebaran wabah virus korona. Pasalnya, virus bernama COVID-2019 ini telah menyebar ke beberapa negara di Asia, salah satunya Korea Selatan (Korsel).  Kendati sudah menyebar hingga ke Korsel, Bahlil tak terlalu khawatir akan dampak ekonomi baik investasi maupun perdagangan negara tersebut dengan Indonesia. Namun, dia masih mencemaskan soal lesunya kegiatan ekonomi Tiongkok akibat virus yang mulai muncul Desember 2019 itu.  "Korsel sampai sekarang stabil. Saya was-was itu (investasi) dari Tiongkok," ungkapnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2).  Ia mengharapkan wabah virus ini cepat berlalu. Jika kejadian ini terus terjadi hingga Maret mendatang, maka ada kemungkinan dampaknya akan signifikan ke perekonomian Indonesia.  "Korona ini berdampak sistemik, masif, dan terstruktur. Tetapi sampai sekarang realisasi investasi kita sampai Februari masih bagus," katanya.  Bahlil mengaku belum mengetahui akan turun berapa persen investasi asal Tiongkok. "Bulan Maret kami akan hitung berapa persentase terhadap realiasi investasi. Kalau yang kami hitung itu dari Tiongkok. Investasi dari yang lainnya normal," ucapnya.

Kepala BKPM: Virus Korona Berdampak Sistemik, Masif, dan Terstruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPKM

Berita Terkini