<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/0ngFzM79OEgk6avIY6ecjuBtxyS1l4SsjYVtvuBe-1-455531616.jpg" alt="Suasana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2024 BPKH Limited di Jakarta. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2024 BPKH Limited di Jakarta. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pundi-pundi hasil investasi dana haji&nbsp; Indonesia semakin bertambah. Tidak hanya dari hasil investasi di dalam negeri, tetapi juga hasil investasi di Arab Saudi melalui BPKH Limited. Setelah beroperasi di Saudi selama dua tahun, BPKH Limited melaporkan telah menghasilkan laba senilai Rp 15,5 miliar. Informasi tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2024 di Jakarta. Dalam laporannya, Sidiq Haryono selaku Mudir BPKH Limited menyampaikan mereka berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 3,6 juta Riyal atau setara Rp 15,5 Miliar. Laba tersebut didapatkan dari berbagai usaha dengan modal disetor sebesar 50,01 juta Riyal Saudi yang diterima penuh pada kuartal kedua tahun 2024.&nbsp; Dengan demikian, Return on Equity (ROE) BPKH Limited mencapai 9,98 persen, dalam mata uang Riyal Saudi. Catatan tersebut jauh melampaui imbal hasil dari instrumen keuangan konvensional. "Nilai manfaat yang dihasilkan BPKH Limited dalam mata uang Riyal juga sebagai bagian dari mitigasi risiko pasar keuangan haji. Sehingga matching dengan kewajiban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang didominasi mata uang SAR dan USD," Kata Sidiq dalam keterangannya, Rabu (2/7). Mereka juga melaporkan Gross Profit yang diperoleh dari bisnis dan investasi di Arab Saudi dibandingkan dengan modal yang disetorkan BPKH mencapai 18,37 persen. Catatan ini menunjukan model bisnis dan portfolio bisnis BPKH Limited sudah cukup proven sebagai entitas perusahaan baru di Arab Saudi. Sementara itu Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengapresiasi capaian tersebut. Dia mengatakan, perusahaan yang baru menginjak usia dua tahun itu layak mendapatkan apresiasi tinggi. "Karena telah mampu menghasilkan laba dan menyetorkan dividen dari laba bersihnya sebagai Nilai Manfaat Keuangan Haji kepada BPKH," ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mendukung BPKH Limited untuk terus menegaskan perannya sebagai kendaraan strategis investasi langsung keuangan haji di Tanah Suci. "Semoga BPKH Limited &nbsp;tetap fokus mengoptimalkan potensi ekosistem haji dan umrah, demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia dan negara-negara Islam lainnya," harap Sulistyowati. Anggota Badan Pelaksana BPKH yang membidangi investasi langsung, Prof. Arief Mufraini memuji kinerja baik BPKH Limited yang mampu menyetor Dividen Tunai di tahun kedua berdiri senilai 9.02 persen dari modal disetor BPKH. Menurut dia, pembayaran dividen itu membuktikan BPKH Limited telah berkontribusi kepada nilai manfaat dana haji yang seluruhnya akan kembali digunakan untuk kepentingan jamaah haji. Termasuk untuk biaya keberangkatan jamaah haji dalam masa tunggu maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan lainnya. Dia juga menegaskan komitmen pemegang saham untuk memperkuat kapasitas BPKH Limited. "Sebagai bentuk komitmen membesarkan BPKH Limited, BPKH menyetujui untuk mengalokasikan sebagian dari laba bersih sebagai laba ditahan guna memperkuat modal perusahaan dalam menjalankan ekspansi bisnisnya di ekosistem haji dan umrah," jelasnya.&nbsp;

BPKH Limited melaporkan laba bersih Rp 15,5 miliar dari investasi di Arab Saudi, berkontribusi pada dana haji Indonesia.

2 Tahun Beroperasi di Arab Saudi, BPKH Limited, Perusahaan Investasi Dana Haji Indonesia Sudah Untung Rp 15 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/penerima-kompensasi-katering-115177712.jpg" alt="Jemaah haji menerima dana kompensasi keterlambatan katering dari BPKH Limited. (Dok. BPKH)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji menerima dana kompensasi keterlambatan katering dari BPKH Limited. (Dok. BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Distribusi katering pasca puncak haji pada 14 Zulhijah atau 10 Juni sempat bermasalah. Akibat kesalahan dari vendor itu, puluhan ribu jemaah tidak dapat konsumsi sesuai jadwalnya. Kompensasi berupa uang tunai disalurkan oleh BPKH Limited selaku penyedia layanan.&nbsp; pada 16 Juni, BPKH Limited melaporkan sudah menyalurkan uang kompensasi sebesar 862 ribu riyal atau sekitar Rp 3,7 miliar. Dana tersebut didistribusikan kepada 42 ribuan jemaah yang sebelumnya tidak menerima kiriman makanan sesuai jadwal.&nbsp; Atas kejadian tersebut, BPKH Limited mengambil langkah cepat dan bertanggung jawab dalam merespons kekurangan layanan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia. Untuk memenuhi aspek perlindungan hak jamaah dan peningkatan kualitas layanan, BPKH Limited telah menyalurkan kompensasi langsung kepada para jamaah yang terdampak. Hingga 16 Juni 2025, lebih dari 42 ribu jemaah telah menerima kompensasi atas layanan konsumsi yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya pada hari puncak Mina tersebut. Total nilai kompensasi yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 862 riyal atau sekitar Rp 3,7 miliar. Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono menyatakan bahwa langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab institusi serta wujud kepedulian terhadap jamaah haji Indonesia. &ldquo;Kompensasi ini bukan sekadar bentuk pemulihan, tetapi juga simbol penghormatan atas hak-hak jamaah," kata Sidiq dalam keterangannya Selasa (17/6). Dia berharap langkah tersebut menjadi standar yang diteladani oleh seluruh penyedia layanan haji. Tujuannya untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan.&nbsp; Dia menjelaskan penyaluran kompensasi dilakukan secara transparan dan cepat. Sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas yang dijunjung oleh BPKH Limited. Mereka juga telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menerapkan sejumlah perbaikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sidiq mengatakan BPKH Limited juga berharap inisiatif itu dapat menjadi contoh bagi syarikah dan penyedia layanan haji lainnya. Agar mereka turut bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan. Kompensasi yang cepat dan tepat merupakan wujud kepekaan serta kepedulian terhadap hak-hak jemaah dalam menjalankan ibadah haji secara khusyuk dan nyaman. Untuk diketahui pada musim haji 2025 ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji. Termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Dzulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial.&nbsp; Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner nusantara dan layanan kargo barang untuk jamaah. Sebagai entitas anak perusahaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbasis di Arab Saudi, BPKH Limited terus berupaya menjaga kepercayaan publik. Melalui layanan profesional dan berdampak langsung bagi kenyamanan ibadah jemaah haji Indonesia. (wan)&nbsp;

BPKH Limited salurkan Rp 3,7 miliar sebagai kompensasi kepada 45 ribu jemaah haji akibat keterlambatan makanan pada musim haji 2025.

Katering Haji Sempat Bermasalah, BPKH Limited Bayar Kompensasi Keterlambatan Rp 3,7 Miliar untuk 42 Ribu Jemaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/52E2F93D-80C0-4244-9788-54DC6E487C52-4250690156.jpeg" alt="BPKH Limited menyerahkan kompensasi uang tunai untuk jemaah haji yang tidak mendapatkan makanan usai puncak haji. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>BPKH Limited menyerahkan kompensasi uang tunai untuk jemaah haji yang tidak mendapatkan makanan usai puncak haji. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekitar 20 ribu jemaah haji Indonesia mulai menerima kompensasi uang tunai dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited. Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kendala pengiriman konsumsi yang menyebabkan sejumlah jemaah tidak mendapatkan makanan pada 14 Zulhijah 1446 H (10 Juni 2025), tepat setelah fase puncak ibadah haji (Armuzna). Pembagian kompensasi dimulai pada Kamis (12/6) di Hotel 614 Makkah. Hotel ini menjadi salah satu lokasi terdampak keterlambatan makanan pasca-Armuzna. Setiap jemaah yang tidak menerima konsumsi akan mendapatkan uang tunai sesuai jumlah makanan yang tidak diterima, yakni SAR 10 untuk sarapan (sekitar Rp 44.800), SAR 15 untuk makan siang (sekitar Rp 67.200), dan SAR 15 untuk makan malam (sekitar Rp 67.200). Direktur BPKH Limited Imam Ni&rsquo;matullah mengungkapkan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencari-cari alasan. &ldquo;Kami utamakan pemenuhan hak jemaah. Kami akan membagikan kompensasi ini langsung, dan bagi jemaah yang sedang bersiap pulang, kami insyaAllah kirimkan melalui rekening masing-masing,&rdquo; ujar Imam di Makkah. Imam menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah korektif, termasuk menambah dapur reguler untuk mempercepat distribusi makanan di hari kedua. Namun, ia menegaskan bahwa dapur yang menyebabkan ketidaknyamanan akan mendapat sanksi tegas. &ldquo;Kami akan ambil langkah hukum kepada dapur-dapur bermasalah. Mereka akan kami blacklist dan dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi,&rdquo; tegasnya. Menurut Imam, dapur-dapur tersebut awalnya menyanggupi penyediaan konsumsi untuk jemaah. Namun pada dini hari 14 Zulhijah, mereka mendadak menyatakan tidak sanggup memenuhi pesanan karena berbagai alasan seperti alat rusak dan pegawai mogok. Total dana kompensasi yang disiapkan BPKH Limited diperkirakan mencapai SAR 900 ribu hingga SAR 1,5 juta atau sekitar Rp 6,4 miliar. Tindakan ini dilakukan agar insiden serupa tidak terulang dan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga layanan terbaik bagi jemaah haji. Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH 2025 Ali Machzumi mengatakan bahwa pemberian kompensasi ini dilakukan atas perintah langsung dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah, katanya, akan memastikan seluruh hak jemaah dipenuhi. &ldquo;Kami mengapresiasi BPKH Limited atas komitmennya memberi kompensasi kepada jemaah yang terdampak. Ini juga sesuai arahan Bapak Menteri Agama dan Dirjen PHU,&rdquo; ujar Ali. Respons positif juga datang dari para jemaah. Ketua Rombongan Kloter KNO 2, Justaman Arifin Karokaro, menyampaikan terima kasih atas langkah cepat BPKH Limited dan memastikan uang akan segera didistribusikan kepada jemaah yang berhak. &ldquo;Setelah kami terima, uang ini akan segera kami amanahkan kepada para jemaah,&rdquo; ucapnya. Sebelumnya, BPKH Limited telah bekerja sama dengan 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian jemaah. Namun, gangguan operasional yang tak terduga menyebabkan layanan konsumsi terganggu, terutama pada hari pertama pasca-Armuzna. Direktur Utama BPKH Limited Sidiq Haryono menambahkan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah cepat saat terjadi keterlambatan, seperti membagikan makanan pengganti berupa nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE). &ldquo;Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada jemaah. Kami sadar layanan konsumsi sangat penting dalam mendukung kekhusyukan ibadah haji,&rdquo; ucap Sidiq. &nbsp;

BPKH Limited mulai membagikan kompensasi uang tunai ke 20 ribu jemaah haji yang sempat tak dapat makan karena kendala distribusi konsumsi.

BPKH Limited Bayar Uang Ganti Rugi ke Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan, Total Rp 6,4 Miliar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/0eb46ecb-0cc8-4d66-8b0a-f8b9938f1481-2129589904.jpeg" alt="Ilustrasi jemaah haji Indonesia saat melakukan wukuf di Arafah, Kamis (5/6). (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji Indonesia saat melakukan wukuf di Arafah, Kamis (5/6). (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendi, menilai sistem distribusi makanan siap saji untuk jemaah haji Indonesia masih perlu pembenahan agar lebih tepat sasaran. Meskipun kualitas makanan dinilai sangat baik, proses penyalurannya di lapangan dinilai belum optimal. Hal itu disampaikan Muhadjir saat meninjau langsung fasilitas pengolahan makanan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jeddah, Selasa (10/6). Peninjauan dilakukan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi yang juga tergabung dalam Tim Amirul Hajj. "Tempat pemrosesan makanannya sangat bagus, higienis, dan standarnya juga tinggi. Dari sisi pengelolaannya saya kira sangat baik," ujar Muhadjir. Namun, ia menyoroti proses distribusi yang selama ini dilakukan berdasarkan jumlah kelompok jemaah. Ia menilai metode tersebut berisiko membuat pembagian tidak merata, apalagi jika tidak ada pelabelan yang jelas. "Kemarin banyak yang tidak kebagian karena distribusinya per kelompok, bukan by name. Mestinya ada label nama supaya saat dikirim ke hotel, jemaah tahu ini untuk siapa," jelas mantan Menko PMK itu. Muhadjir juga menambahkan bahwa makanan siap saji yang disediakan oleh BPKH sebenarnya memiliki daya simpan yang cukup lama, bahkan bisa mencapai satu tahun. Hal ini menyebabkan sebagian jemaah membawa makanan tersebut sebagai oleh-oleh ke tanah air. "Saya temui di beberapa tempat, makanan ini ada yang dibawa pulang sebagai souvenir. Jadi sangat penting distribusinya benar-benar tertib agar jemaah yang membutuhkan benar-benar menerima haknya," tuturnya. Program makanan siap saji dari BPKH ditujukan untuk membantu jemaah pada masa pra dan pasca Armuzna, yaitu fase puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina. Pada masa-masa tersebut, mobilitas jemaah sangat tinggi sehingga logistik makanan perlu dipastikan tepat waktu dan tepat sasaran. "Saya kira program ini sudah sangat baik, tinggal ditingkatkan lagi di sisi manajemen distribusi. Saya berharap ke depan bisa diperbaiki agar lebih presisi dan tidak menimbulkan masalah di lapangan," pungkas Muhadjir. <h3>&nbsp;</h3>

Muhadjir nilai makanan siap saji BPKH berkualitas, tapi distribusinya perlu diperbaiki agar jemaah tidak ada yang terlewat.

Makanan Siap Saji untuk Jemaah Haji Dinilai Bagus, Tapi Distribusinya Perlu Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/petugas-menyusun-konsumsi-jamaah-haji-2634989791.jpg" alt="Petugas tengah menyiapkan kebutuhan konsumsi untuk jamaah haji di Arab Saudi. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Petugas tengah menyiapkan kebutuhan konsumsi untuk jamaah haji di Arab Saudi. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan makanan siap saji untuk jemaah haji. Keberadaan makanan siap saji ini, jadi solusi saat puncak ibadah haji. Pada masa seperti itu, jalanan kota Makkah nyaris terkunci akibat kemacetan. Sehingga menyulitkan untuk distribusi makanan yang dimasak di dapur katering di sana.&nbsp; Makanan siap saji untuk jemaah Indonesia itu disiapkan oleh BPKH Limited. Makanan siap saji itu dimasak di Indonesia. Dengan metode khusus, membuat makanan siap saji itu tidak cepat basi. Bahkan bisa awet sampai satu tahun.&nbsp; Kemudian juga tidak perlu dihangatkan layaknya makanan siap saji yang sering dijumpai di Indonesia. Diantara menunya adalah daging rendang. Untuk menghadirkan cita rasa nusantara, bumbu yang digunakan untuk makanan siap saji itu didatangkan langsung dari Indonesia.&nbsp; Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan di tengah hiruk-pikuk jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, sebuah kotak nasi sederhana menjadi lebih dari sekadar makanan. Karena bagi jemaah Indonesia, setiap suapan adalah perjalanan singkat kembali ke kampung halaman. Sehingga aroma rendang yang hangat, pedasnya balado, atau kelezatan nasi goreng yang begitu familiar bisa mengobati rasa rindu jemaah terhadap kampung halaman. &ldquo;Setiap kotak nasi yang dimakan jemaah adalah bentuk nyata dari misi kami. Mengembalikan keberkahan haji kembali ke bangsa Indonesia,&rdquo; kata Sidiq dalam keterangannya Rabu (30/4).&nbsp; Sidiq menegaskan menyediakan makanan siap saji untuk jemaah haji itu bukan sekadar bisnis. Tetapi upaya membawa sepotong Indonesia ke jemaah yang sedang menjalani ibadah haji. Dia mengungkapkan makanan siap saji sering dianggap mahal oleh syarikah lokal di Arab Saudi. Terutama karena margin keuntungannya sangat tipis. Namun, Sidiq menegaskan bahwa BPKH Limited memiliki tujuan yang jauh lebih besar. &ldquo;Kami hadir bukan sebagai pedagang, tapi sebagai bagian dari sistem. Kami ingin memastikan jemaah Indonesia tidak hanya kenyang, tapi juga merasa pulang kampung dalam setiap suapan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dia menceritakan pada puncak haji 2024 menjadi momen bersejarah. Di tengah kemacetan ekstrem di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), untuk pertama kalinya makanan siap saji khas nusantara hadir di tangan jemaah Indonesia.&nbsp; Sidiq menegaskan makanan siap saji bukan sekadar alternatif. Tetapi menjadi solusi logistik di tengah kemacetan ekstrem puncak haji. "BPKH Limited ingin memastikan saat jalan ditutup, makanan Indonesia tetap sampai ke tangan jemaah,&rdquo; kata Sidiq. Dengan bentuk makanan siap saji, proses distribusi lebih mudah. Sehingga tidak sampai terjadi keterlambatan penyediaan makanan untuk jemaah.&nbsp; "Bayangkan, di tengah padatnya kerumunan dan terbatasnya akses, jemaah masih bisa menikmati semur daging atau gulai ayam yang rasanya begitu dekat dengan kenangan rumah," tuturnya.&nbsp; Sidiq mengatakan untuk musim haji tahun ini, BPKH Limited telah menyiapkan langkah yang lebih besar terkait makanan siap saji. Sebanyak 475 ton bumbu khas Indonesia didatangkan ke Arab Saudi. Bumbu ini hasil seleksi ketat yang dimulai sejak November 2024. Sebanyak tujuh produsen terbaik dari Indonesia terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu. Mulai dari nasi goreng, rendang, tumis, balado, dan lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015946280/pertamina-siapkan-95700-kiloliter-avtur-untuk-penerbangan-haji-2025">Pertamina Siapkan 95.700 Kiloliter Avtur untuk Penerbangan Haji 2025</a>&nbsp; Setiap bumbu dipilih dengan cermat untuk memastikan cita rasa autentik nusantara tetap terjaga. Bahkan setelah menempuh perjalanan panjang, kualitas citarasa bumbu kembali diperiksa. Sidiq mengatakan kerja keras itu melibatkan kolaborasi erat dengan Kemenag, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, serta produsen dan syarikah lokal di Arab Saudi. &ldquo;Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,&rdquo; pungkas Sidiq. (wan)&nbsp;

Pemerintah Indonesia hadirkan makanan siap saji untuk jemaah haji, solusi praktis saat puncak ibadah di Makkah yang tanpa proses pemanasan.

Katering saat Puncak Haji, Makanan Siap Saji Tanpa Proses Pemanasan dan Awet Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/ZtiLyt0Ywv5czUngIKsGzYOyWT3UsRxIkCxLei7n-1-2459454842.jpg" alt="Kargo berisi 475 ton bumbu nusantara siap dikirim ke Saudi. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kargo berisi 475 ton bumbu nusantara siap dikirim ke Saudi. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu layanan haji yang paling vital adalah katering. Berhari-hari tinggal di Arab Saudi, membuat jamaah kerap merindukan kuliner nusantara dari daerah masing-masing. Pemerintah berusaha menghadirkan katering bercitarasa lokal, dengan mengirimkan 475 ton bumbu khas nusantara.&nbsp; Pengiriman 475 ton bumbu nusantara itu dilakukan oleh BPKH Limited. Volume bumbu yang dikirim itu naik 625 persen dibandingkan pengiriman bumbu nusantara tahun lalu. Ratusan ton bumbu-bumbu itu akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jamaah haji di Mekah dan Madinah selama musim haji 2025. Proyek pengiriman bumbu nusantara itu merupakan hasil seleksi ketat terhadap produsen bumbu Indonesia yang telah dilakukan sejak November 2024 lalu. Dari hasil seleksi tersebut, tujuh produsen bumbu terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu khas Indonesia. Seperti bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain. Mudir (pimpinan) BPKH Limited Sidiq Haryono menyampaikan, inisiatif pengiriman bumbu nusantara itu bertujuan untuk memberikan cita rasa makanan yang lebih familiar bagi jemaah haji Indonesia. Sehingga mereka dapat menikmati makanan yang sesuai dengan selera.&nbsp; "Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga," ujar Sidiq dalam keterangannya, Jumat (28/3). Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni'matullah, mengungkapkan bahwa jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, jumlah bumbu yang didistribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625 persen. "Ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji," jelasnya. Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu ini akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji. Serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya. Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku induk dari BPKH Limited. Kemudian Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi. Dapur-dapur penyedia makanan di Makkah dan Madinah menyambut baik inovasi penggunaan bumbu instan dari Indonesia. Selain memastikan cita rasa yang lebih terstandar, penggunaan bumbu pasta juga dinilai lebih efisien. Karena dapat mengurangi biaya tenaga kerja, listrik, dan bahan baku lainnya. "Kami telah melakukan pendampingan kepada produsen bumbu Indonesia untuk memproses ekspor, termasuk pengurusan izin SFDA, clearance, serta koordinasi dengan importir lokal dan pihak otoritas di Arab Saudi," tuturnya. Sebagai perusahaan merah putih di Arab Saudi, BPKH Limited senang dapat menjalin sinergi positif dan kolaborasi produktif dengan semua elemen anak bangsa. Dengan inisiatif itu, mereka berharap dapat terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi jemaah haji. Serta meningkatkan optimalisasi dana haji untuk kepentingan umat.

BPKH Limited kirim 475 ton bumbu nusantara untuk katering haji Indonesia, naik 625 persen dari tahun lalu, demi cita rasa lokal bagi jamaah.

Manjakan Lidah Jamaah Haji Indonesia, BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Nusantara ke Saudi, Dari Balado Sampai Bumbu Nasi Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/IMG-20240930-WA0012-1163197583.jpg" alt="Kerja sama BPKH Limited dengan perusahaan di Arab Saudi untuk urusan transportasi jemaah haji. (Dokumentasi BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kerja sama BPKH Limited dengan perusahaan di Arab Saudi untuk urusan transportasi jemaah haji. (Dokumentasi BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik bagi calon jamaah haji tahun keberangkatan 2025. Mereka bakal menjadi yang pertama, untuk merasakan kenyamanan armada bus saat berhaji kelak. Armada bus yang masih gres tersebut, disiapkan oleh BPKH Limited, anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Setelah masuk dalam layanan pengadaan bumbu katering di musim haji 2024, PKH Limited mulai melakukan ekspansi usaha ke bidang transportasi darat. Skemanya dengan menyediakan armada bus baru untuk melayani jamaah haji dan umrah di tanah suci. Untuk mengoperasikan bus, BPKH Limited bekerjasama dengan tiga syarikah atau perusahaan transportasi yang telah memiliki izin lengkap dari otoritas pemerintah Saudi. Ikatan kerja sama itu dilakukan dengan syarikah Kayyan, Huda Al-Hijaaz, dan Shaqadif. Kerjasama itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh para pihak pada pembukaan Expo Amazing Indonesia yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Gedung Al-Mutlaq Jeddah, Arab Saudi. Dalam kerja sama ini, BPKH Limited akan berinvestasi dengan membeli sejumlah bus baru. Armada tersebut selanjutnya dioperasikan oleh syarikah operator bus yang sudah terdaftar sebagai anggota Naqabah. Armada bus itu untuk melayani jamaah haji dan umrah dengan rute Mekkah, Armuzna, Madinah, dan Jeddah. Untuk menjaga tingkat okupansi bus, BPKH Limited juga bekerjasama dengan asosiasi penyelenggara haji dan umrah, Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) maupun Perusahaan Ibadah Haji Khusus (PIHK). Supaya armada bus tidak hanya digunakan saat musim haji saja. "Kami mulai berinvestasi di sektor transportasi darat untuk mengoptimalkan khidmat kami kepada jamaah haji dan umrah," kata Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya Senin (30/9). Dia mengatakan ingin memberikan service terbaik dengan armada bus terbaru. Serta dilayani pengemudi yang berasal dari Indonesia. Sehingga membuat jemaah semakin nyaman dalam perjalanan selama di tanah suci. Sidiq menambahkan pihaknya sedang intens berkomunikasi dengan Perum DAMRI sebagai BUMN yang berpengalaman sebagai operator bus. Tujuannya untuk berkolaborasi dalam melayani transportasi jamaah haji dan umrah di Arab Saudi. "Kami ingin semua elemen merah putih dapat berkolaborasi dalam melayani jamaah Indonesia dan bersama-sama mendapatkan benefit dan berkah di tanah suci," pungkas Sidiq. Layanan terbaru yang dihadirkan BPKH Limited mendapat sambutan positif dari ekosistem di industri haji dan umrah. Joko Asmoro, salah satu penggerak asosiasi penyelenggara haji dan umrah menegaskan siap mendukung inisiatif bisnis BPKH Limited. "Kami dengan senang hati akan menggunakan bus dari BPKH Limited untuk para jamaah umrah dan jamaah haji khusus," katanya. Dia berharap bus milik BPKH Limited itu memiliki harga terjangkau dan kualitas bus baru yang prima. Apalagi keuntungan BPKH Limited akan kembali kepada jamaah haji juga.

Armada bus yang masih gres tersebut, disiapkan oleh BPKH Limited, anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Layanan Transportasi Haji 2025 Kian Nyaman, BPKH Limited Borong Armada Bus Baru

BPKH limited

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPKH limited

Berita Terkini