<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/peti-ilegal-1705591054.jpg" alt="Tim gabungan Gakkum Kemnhut menghentikan tambang emas ilegal di kawasan hutan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa (5/8). (Kemenhut/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan Gakkum Kemnhut menghentikan tambang emas ilegal di kawasan hutan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa (5/8). (Kemenhut/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim BPK RI dikabarkan akan turun ke wilayah tengah dan timur untuk melakukan investigasi kerusakan lingkungan. BPK RI dinilai mempunyai inisiatif untuk melakukan langkah awal menginvestigasi kerusakan lingkungan di wilayah timur dan tengah. &rdquo;Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih langkah-langkah yang diambil BPK RI,&rdquo; papar tokoh muda Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha. Dia menilai aktivitas tambang dengan frekuensi sangat tinggi itu telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Aktivitas tambang itu dilakukan pengusaha tambang, baik legal maupun ilegal. &rdquo;Kerusakan lingkungan sudah sangat massif dan parah. Dampak kerusakan lingkungan ini sangat merugikan bagi masyarakat di daerah. Seperti mempengaruhi kualitas air dan dampak bencana alam banjir setiap musim hujan,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Dia berharap selain untuk melakukan investigasi kerusakan lingkungan BPK bisa menindaklanjuti dampak perekonomian yang menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup besar. Potensi kerugian ini dapat menimbulkan efek pada perekonimian negara. &rdquo;Saya yakin dan percaya dengan inisiatif BPK RI ini sangat baik buat pemerintah, apalagi Presiden Prabowo menyatakan tidak segan-segan menindak para cukong dan yang membekengi tambang ilegal,&rdquo; ujar Abdul Rachman Thaha. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menghentikan operasi tambang emas illegal. Kemenhut mengamankan dua ekskavator di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. &rdquo;Penindakan dilakukan sebagai respons cepat kami atas laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat jenis ekskavator dan merusak kawasan hutan di wilayah Sulawesi Tengah,&rdquo; kata Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Kemenhut Ali Bahri seperti dilansir dari Antara. Langkah itu penting dilakukan mengingat lokasi penangkapan tersebut mengalami banjir bandang yang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dampak kerusakan lingkungan. Dia menjelaskan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi mengamankan dua unit alat berat ekskavator yang digunakan untuk menambang emas secara ilegal di dua lokasi berbeda di Kabupaten Parigi Moutong pada Selasa (5/8). Tim Gakkum bergerak bersama tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, Satuan Pol PP Parigi Moutong, serta unsur TNI dari Denpom XIII/2 Palu.&nbsp; Turut diamankan barang bukti berupa alat pendukung kegiatan tambang ilegal, di antaranya satu unit mesin diesel, sembilan buah jerigen ukuran 35 liter berisi solar, dan 1 unit mesin alkon. Satu orang penanggung jawab berinisial H juga diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, dengan pendalaman lebih lanjut terus dilakukan untuk mengungkapkan pihak yang terlibat. Dia diancam hukum pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Ali Bahri mengatakan Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi berkomitmen dalam melindungi kawasan hutan dari tindak pidana kehutanan, yang merupakan cermin dari konsistensi dan integritas dalam menjaga serta melindungi kawasan hutan. &rdquo;Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan setiap indikasi pelanggaran hukum bidang kehutanan,&rdquo; ucap Ali Bahri.

Tim BPK RI dikabarkan akan turun ke wilayah tengah dan timur melakukan investigasi kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara

BPK Akan Investigasi Kerusakan Lingkungan ke Wilayah Tengah dan Timur, Kemenhut Tutup Tambang Emas Ilegal di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bosda-sma-smk-dan-slb-swasta-di-jateng-ditambah_m_.jpg" alt="DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar." width="100%">
<figcaption>DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dana bantuan operasional sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru tahun anggaran 2022. Menurutnya, dana BOS pendidikan senilai Rp 6 miliar di Banjarbaru seharusnya penyalurannya merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara atau daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau sebatas dari informasi sepertinya ada kesalahan pencatatan yang bisa jadi disebabkan perencanaan anggaran yang bermasalah. Dana BOS untuk swasta diberikan dalam bentuk hibah dan dalam keuangan daerah masuknya sebagai pendapatan hibah, sehingga tidak tepat dianggarkan sebagai belanja PBJ,&rdquo; kata peneliti ICW Almas Sjafrina dalam keterangannya, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Almas menjelaskan, di daerah lain BPK juga pernah mendapat temuan sama, seperti di Sumatera Selatan, dimana dana BOS swasta dianggarkan dalam belanja PBJ. Menurutnya, dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban hibah dan belanja PBJ sangat berbeda, sehingga tidak seharusnya dicampuradukkan, meski berdasarkan kesepakatan OPD dan TAPD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014789608/5-bahasa-tubuh-orang-yang-menunjukkan-mereka-tidak-suka-dengan-kamu">5 Bahasa Tubuh Orang yang Menunjukkan Mereka Tidak Suka dengan Kamu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada prinsipnya, kami menilai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu hadir dalam penyelenggaraan sekolah swasta, terlebih apabila ada persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ini untuk memastikan ketersediaan akses dan implementasi wajib belajar. Salah satunya dengan memberikan dana BOS,&rdquo; ucap Almas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo menjelaskan adanya temuan tersebut, pada saat pencatatan laporan di DPKAD, salah pencatatan. Sehingga jadi temuan BPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau uangnya salur ke rekening sekolah. DPKAD sudah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014789629/cakep-banget-daihatsu-taft-jdm-ini-tampil-dengan-modifikasi-retro-era-80-an">Cakep Banget, Daihatsu Taft JDM Ini Tampil dengan Modifikasi Retro Era 80-an</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengaku telah diperiksa BPK dan pihak Inspektorat atas adanya rekomendasi dari BPK sehingga beberapa kali rapat untuk kalibrasi arkas dan SIPD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Insya Allah pencatatannya tidak salah lagi. Dana itu dari Kementerian masuk ke sekolah, dicatat oleh DPKAD, salah catat ya akhirnya jadi temuan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, diketahui realisasi belanja BOS swasta untuk jenjang SD dan SMP sebesar Rp 6.330.529.822 tidak dianggarkan dalam hibah, namun dicatat sebagai belanja barang dan jasa BOS.</div>

ICW menyoroti dana bantuan operasional sekolah (BOS) swasta Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang menjadi catatan dalam LHP BPK RI.

ICW Soroti Dana BOS yang Dianggarkan Sebagai Belanja PBJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/441314654_408128691998158_5668387128210526756_nwebp-1093606070.jpg" alt="Pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkab Gresik kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan itu membuat Pemkab berhasil mempertahankan penghargaan sebanyak sembilan kali berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Termasuk Pemkab Gresik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Gresik tahun anggaran 2023 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi, CFrA, CSFA kepada Bupati Fandi Akhmad Yani dan Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir di kantor BPK Perwakilan Jatim. Yani, sapaan Fandi Akhmad Yani, mengucap syukur atas diperolehnya kembali Opini WTP. Ia mengatakan bahwa opini WTP ini adalah buah dari kerja keras bersama di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap tata kelola keuangan. "Alhamdulillah Pemkab Gresik memperoleh kembali Opini WTP yang kesembilan kali. Ini merupakan sebuah dorongan untuk semua agar semakin bekerja lebih baik lagi dari waktu ke waktu," ujar Yani. Namun, raihan Opini WTP ini jangan hanya berhenti dari hasil pemeriksaan BPK RI saja, tapi juga mulai ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi dan evaluasi apa saja yang masih menjadi catatan dari temuan-temuan BPK. "Kami harapkan juga tahun depannya lagi dalam hasil pemeriksaan BPK hasilnya bisa lebih baik lagi, temuan BPK-nya semakin berkurang, sampai akhirnya zero temuan," harapnya. Karena itu mantan Ketua DPRD Gresik itu berharap seluruh jajaran Pemkab Gresik harus melakukan gerakan cepat dalam rangka perbaikan laporan keuangan. Atas raihan Opini WTP ke-9 ini, Yani mengucapkan terima kasih kepada Sekda Kabupaten Gresik, para asisten dan staf ahli, Inspektorat dan BPKAD serta semua Kepala OPD, ASN dan karyawan Pemkab Gresik, para camat, para kades se-Kabupaten Gresik, juga warga Kabupaten Gresik atas kerjasamanya dan kekompakannya. "Sebab menurutnya, Opini WTP ini merupakan sebuah kepercayaan dari BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai salah satu penerima LHP," pungkasnya.

Pemkab Gresik kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sembilan Kali Opini WTP dari BPK RI Diraih Pemkab Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/PIUS-2895486741.png" alt="Pius Lustrilanang, Anggota VI BPK RI yang di Segel Ruang Kerjanya Oleh KPK (BPK RI)" width="100%">
<figcaption>Pius Lustrilanang, Anggota VI BPK RI yang di Segel Ruang Kerjanya Oleh KPK (BPK RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com-&nbsp;&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja atau kantor Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang. Sebagaimana dilaansir dari JawaPos.com sebelumnya, penyegelan ruang kerja Pius Lustrilanang dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Namun penyegelan ruang kerja Pius Lustrilanang, disebutkan masih dalam proses penangan perkara lebih lanjut. Kendati demikian, intip profil Pius Lustrilanang sebelum menjabat sebagai anggota VI BPK RI, yang saat ini ruang kerjanya di segel oleh KPK. Pius Lustrilanang sempat dikenal sebagai sosok aktivis tahun 98 an, yang lahir pada 10 Desember 1968 di Palembang. Pius dilahirkan dari keluarga intelektual, dimana ayahnya seorang Profesor di Fakultas Teknik Kimia di Universitas Sriwijaya Palembang. Pius saat remaja sempat menjajaki Kota Yogyakarta sebagai siswa SMA kolese De Britto. Usai lulus SMA, Pius menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Parahyangan tahun 1995. Perjalanan karirnya sebagai aktivis di perguruan tinggi, ia tuangkan ke dalam buku yang berjudul &ldquo;Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999&rdquo;. Hal ini membuktikan bahwa Pius merupakan sosok yang kritis. Dia juga berani melawan langsung tirani, pada saat itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013283268/kpk-segel-ruang-kerja-anggota-bpk-ri-pius-lustrilanang">KPK Segel Ruang Kerja Anggota BPK RI Pius Lustrilanang</a> Perlawanan yang ia lakukan itu dengan membentuk suatu organisasi aktivis mahasiswa yang dinamakan &ldquo;Aliansi Demokrasi Rakyat&rdquo; atau Aldera. Ambisinya untuk menempuh pendidikan makin tinggi. Tahun 2006 ia menjadi mahasiswa S2 Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia. Ia pun sempat menempuh jenjang Doktor di Kota Malang. Tepatnya di &nbsp;jurusan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2018. Di tahun 2023, tepatnya Jumat (8/9) Pius Lustrilanang Pius Lustrilanang resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah di di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Karirnya di dunia pendidikan pun makin eksis seiring karirnya di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 2009 hingga 2019. Karirnya pun makin naik, yakni menjadi anggota II BPK RI pada Oktober 2019 hingga April 2022. Lalu di tahun 2022 dia menjabat sebagai Anggota VI BPK RI hingga sekarang. Saat ini ia pun juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Brigas Lustrilanang Security. ***

Profil Pius Lustrilanang sebelum menjabat sebagai anggota VI BPK RI, diketahui sempat menjadi aktivis.

Intip Profil Pius Lustrilanang Anggota VI BPK RI yang Ruang Kerjanya Disegel oleh KPK, Sempat Jadi Aktivis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/anggota-DPD-Abdul-Rachman-Thaha-3944631459.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tengah dalam sorotan. Itu terkait independensi, integritas, dan profesionalisme, lembaga tinggi negara tersebut yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi. Keterlibatan beberapa oknum BPK RI dalam pusaran kasus dugaan korupsi, mendapat perhatian khusus dari anggota Komite I DPD RI dapil Sulawesi Tengah Dr Abdul Rachman Thaha S.H., MH. &rdquo;Sangat disayangkan. Ini tentunya perlu disikapi dengan cepat untuk mencarikan solusi demi menyelamatkan BPK RI sebagai lembaga tinggi negara,&rdquo; ujar anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha, Senin (13/11).&nbsp; Senator yang beken disapa ART itu meminta, BPK RI sebagai lembaga negara yang berfungsi melakukan audit penggunaan keuangan negara, jangan sampai tercederai hal-hal yang berbau korupsi. Sebab, ketika BPK RI sudah terkontaminasi kasus korupsi, tidak ada pilihan lain harus diselamatkan. &rdquo;Segera kita lakukan evaluasi Undang-Undang BPK RI. Kenapa saya meminta untuk dilakukan evaluasi, karena ini berkaitan dengan rekrutmen pimpinan BPK RI ke depannya,&rdquo; ujar Abdul Rachman Thaha, senator yang membidangi hukum, politik, dan keamanan itu. Dia melihat, dari sisi kinerja, pimpinan BPK wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di lembaga tinggi negara. Seperti nilai independensi, integritas, dan profesionalisme dalam kinerja, sudah tidak terjaga. &rdquo;Ketiga hal itu menjadi marwah dan harus dipegang teguh. Tapi apa, hari ini kita diperlihatkan sesuatu yang bisa merusak citra lembaga. Ini akibat ulah oknum pimpinan BPK RI yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya merusak semuanya,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. &rdquo;Jangan sampai lembaga negara seperti BPK RI, tidak mendapat kepercayaan lagi di masyarakat. Kalau sudah demikian, tidak ada solusi lain BPK harus diselamatkan. Save our BPK RI,&rdquo; tandas senator ART.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menyatakan perlu upaya cepat untuk mencarikan solusi demi menyelamatkan BPK dari pusaran kasus korupsi

Terlibat Kasus Korupsi, Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha Serukan Save Our BPK RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/keren-pemprov-jateng-raih-opini-wtp-12-kali-berturutturut-dari-bpk-ri_172797-2187854864.jpeg" alt="Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, saat Rapat Paripurna Masa Persidangan Tahun Ketiga Tahun Sidang 2022-2023." width="100%">
<figcaption>Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, saat Rapat Paripurna Masa Persidangan Tahun Ketiga Tahun Sidang 2022-2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadikan Pemprov Jawa Tengah meraih rekor dengan opini WTP 12 kali berturut-turut. Opini WTP dari BPK RI itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Tengah Tahun 2022. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit. Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, saat Rapat Paripurna Masa Persidangan Tahun Ketiga Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang. "Saya ingin menyampaikan terima kasih pada komitmen kawan-kawan di pemprov mempertahankan 12 kali WTP tentu tidak mudah, meskipun ada catatan yang mesti kita lakukan untuk perbaikan," ujar Ganjar di Gedung DPRD Jawa Tengah, seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Senin (22/5). Ganjar mencatat, ada 3 poin yang diberikan BPK RI yang masih harus ditindaklanjuti, antara lain ihwal penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri di SMKN tidak sesuai dengan tata kelola keuangan daerah. Lalu, realisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan senilai Rp610,2 miliar. Terakhir, ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, kekurangan volume dan pengenaan denda atas kontrak pekerjaan belanja modal enam OPD senilai Rp6,9 miliar. "Tiga catatan tadi langsung kita kerjakan alhamdulillah kawan-kawan langsung bergerak. Artinya WTP ini tidak membuat pekerjaan kita biasa-biasa saja, pekerjaan kita harus luar biasa, governance harus berjalan dan yang menjadi catatan BPK harus diperbaiki," jelas Ganjar. Ganjar menyampaikan, BPK RI memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan catatan yang diberikan. Tak berselang lama usai rapat, Ganjar pun langsung mengerahkan jajarannya di Pemprov Jateng untuk mengerjakan catatan tersebut agar opini WTP 12 kali berturut-turut bisa diraih dengan hasil yang sempurna. Kendati demikian, Ganjar mengingatkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mengalami penurunan dalam kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ganjar meminta pemkab lebih serius dan meningkatkan kinerjanya. "Saya mengingatkan karena di Jawa Tengah ada salah satu kabupaten yang turun, jadi yang kemarin sudah 100 persen WTP ada yang turun. Yang turun ini mesti jadi pembelajaran pengelolaan pemerintah daerah agar tidak main-main, ini di Pemalang," imbau Ganjar. Sebagai informasi, sebanyak 1.657 rekomendasi dari 1.826 rekomendasi BPK RI atau sekitar 90,74 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti Pemprov Jateng. Hal itu pun mengukuhkan opini WTP 12 kali berturut-turut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jateng Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut, Ada 3 Catatan dari BPK RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/20170113bpk-logo-0022.jpg" alt="Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andika Wahyu/Antara" width="100%">
<figcaption>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Andika Wahyu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nyoman Adhi Suryadnyana terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026. Hal ini setelah Komisi XI DPR selesai menyelenggarakan fit and proper test atau uji kalayakan dan kepatutan.  Terpilihnya Nyoman Adhi ini berdasarkan mekanisme voting yang dilakukan oleh seluruh anggota Komisi XI DPR ini. Dari hasil voting tersebut, Nyoman mendapatkan 44 suara. Sementara rival terkuatnya Dadang Suwarna mendapatkan 12 suara.  "Dari hasil voting Dadang Suwarna mendapatkan 12 suara, dan Nyoman 44 suara, total ada 56 suara. Dengan demikian anggota yang terpilih yakni Nyoman Adhi," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Gedung DPR, Kamis (9/9).  Legislator Partai Golkar ini menuturkan, Komisi XI DPR akan menyampaikan hasil fit and proper test di dalam rapat paripurna selanjutnya. Setelah itu DPR bakal menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Ini akan kita proses melalui mekanisme yang tertuang dalam tata tertib," katanya.  Adapun perhitungan suara berlangsung sekitar 12 menit yang dimulai sejak pukul 20.14 WIB. Nama Nyoman bahkan sudah menggunggli 14 peserta lainnya pada awal perhitungan.  Diketahui sebelumnya, nama Nyoman Adhi disorot publik lantaran dianggap tidak memenuhi syarat untuk ikut pencalonan sebagai anggota BPK RI. Hal ini lantaran tidak memenuhi syarat dalam UU BPK Nomor 15/2006 Pasal 13 yang menyebutkan setidaknya minimal dua tahun meninggalkan jabatannya di badan pengelola keuangan.  Adapun Nyoman Adhi pernah menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada periode 3-10-2017 sampai 20-12-2019.  Berikut ini adalah 15 nama calon anggota BPK yang telah mengikuti fit and proper test di Komisi XI DPR.  1. Dadang Suwarna  2. Dori Santosa  3. Encang Hermawan  4. Kristiawanto  5. Shohibul Imam  6. Nyoman Adhi Suryadnyana  7. Hari Pramudiono  8. Muhammad Komarudin  9. Nelson Humiras Halomoan  10. Widiarto  11. Muhammad Syarkawi Rauf  12. Teuku Surya Darma  13. Harry Zacharias Soeratin  14. Blucer Wellington Rajagukguk  15. Laode Nusriadi

Nyoman Adhi Terpilih jadi Anggota BPK RI, Menang Lewat Voting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Putri-Komaruddin.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin mengatakan, rapat fit and proper test terkait pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditunda. Sebelumnya, beredar informasi, Komisi XI DPR berencana akan menggelar fit and proper test terhadap 16 calon anggota BPK RI, pada Selasa (7/9) pada pukul 13.00 WIB.  "Enggak jadi (rapat fit and proper test-Red)," ujar Putri kepada awak media, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (7/9).  Puteri mengaku bahwa dirinya baru mengetahui informasi pembatalan mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI tersebut. Ia pun mengaku masih menunggu informasi dari pimpinan DPR RI mengenai kapan rapat fit and proper test akan digelar.  "(Untuk kapannya?) Kalau itu boleh ditanyakan ke Bang Dasco (Pimpinan DPR RI-Red) kalau itu, karena kita juga baru diinformasikan bahwa rapatnya ditiadakan, dan tidak tau jadwal berikutnya," ucap legislator dari fraksi Partai Golkar itu.  "Jadi selanjut silakan tanya ke pimpinan DPR kalau itu," tambahnya.  Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai pertimbangan Komisi XI DPR yang tetap memasukan dua nama calon anggota BPK, yakni Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam uji kelayakan dan kepatutan. Putri enggan menyampaikannya kepada awak media.  "Kalau kita di Fraksi Golkar, nanti aja deh mas kalau soal itu,"serunya.  Ia juga enggan menanggapi ikhwal adanya pelanggaran aturan perundang-undangan dalam proses tahapan seleksi administrasi calon anggota BPK.  "Nanti aja yaa, jangan sekarang. Makannya nanti aja ya," pungkasnya.  Sebelumnya MA juga telah mengirimkan fatwanya ke DPR terkait proses seleksi calon anggota BPK. Dirinya mengatakan komisi XI DPR mencermati dan memperhatikan fatwa tersebut dengan baik. Termasuk adanya aspirasi dari masyarakat yang meminta agar kedua kandidat tersebut dianulir.  Untuk diketahui berdasarkan BPK dalam Pasal 13 Huruf J Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, salah satu syaratnya calon anggota BPK harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.  Sementara itu berdasarkan materi hasil kajian Badan Keahlian DPR RI dijelaskan bahwa Nyoman Adhi Suryadnyana pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III). Sedangkan Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Komisi IX DPR: Fit and Proper Calon Anggota BPK Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-PENGAMANAN-PELANTIKAN-PRESIDEN-ali3.jpg" alt="Personel Brimob Polda Metro Jaya berjalan di depan Baracuda, kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di halaman gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (11/10/2019). Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan proses pelantikan presid" width="100%">
<figcaption>Personel Brimob Polda Metro Jaya berjalan di depan Baracuda, kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di halaman gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (11/10/2019). Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan proses pelantikan presid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi XI DPR RI akan menggelar rapat internal terkait perkembangan proses pemilhan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Rencananya, rapat akan digelar sekira pukul 10.30 WIB, Senin 6 September 2021.  Berdasarkan agenda rapat parlemen, Komisi Keuangan DPR RI pada waktu yang sama diketahui mengagendakan tiga hal. Selain perkembangan pemilihan Calon Anggota BPK, Komisi XI juga mengagendakan Penyerahan dan Pengesahan DIM RUU KUP dan RUU HKPD dan Jadwal Kegiatan Komisi XI DPR RI.  Dua nama calon anggota BPK yang dinilai tidak memenuhi syarat formil disebut-sebut akan diputuskan dalam rapat internal Komisi XI tersebut. Terlebih, Fatwa Mahkamah Agung (MA) perihal kedua calon tersebut sudah keluar. Dua calon itu adalah I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.  Selain membahas kedua calon tersebut, rapat juga kabarnya akan membahas waktu pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap seluruh calon Anggota BPK. Sejauh ini, diketahui ada 16 calon Anggota BPK.  Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara pada Selasa, 31 Agustus 2021 lalu, mengungkapkan, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota BPK dimungkinkan akan dilaksanakan pada pekan pertama atau kedua pada September 2021.  "Proses (FnP) akan dilaksanakan kalau tidak salah awal September, mungkin pekan kedua September sudah bisa dilaksanakan," jelas Amir Uskara.  Ia menyatakan, Fatwa MA terkait pencalonan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin merupakan wilayah hukum. Permintaan Fatwa MA apabila sudah diserahkan jawabannya ke DPR, maka kembali lagi memasuki wilayah atau ranah politik.  Karena memasuki wilayah politik, maka sudah tentu fraksi-fraksi di DPR memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, Amir Uskara menekakan bahwa Fatwa MA sebenarnya sudah secara tegas berbicara mengenai Undang-Undang yang mengatur proses seleksi calon Anggota BPK RI.  "Fatwa MA itu wilayah hukum, sedangkan kalau DPR ini kan masuknya ranah politik, jadi tentu bisa ada persepsi yang berbeda," jelasnya.  Ia mengungkapkan, Komisi XI DPR sudah melaksanakan seluruh tahapan dalam proses seleksi calon Anggota BPK. Dari tahap awal, yakni proses administrasi calon sampai tahap faktual yang belakangan memunculkan perbedaan pendapat.  Dari perbedaan tersebut, lanjut Amir Uskara, selanjutnya diperlukan pembicaraan di tingkat internal Komisi Keuangan DPR. Diharapkan, melalui pembicaraan itu ditemukan satu solusi terbaik dan disepakati bersama-sama. Kapan digelar? Secepatnya kata dia.  "Kami jadwalkan segera. Kalau dari Fraksi PPP terkait seleksi BPK RI kami akan mengikuti alur yang ada dan akan mengikuti kesepakatan yang ada di komisi. Maka kita tunggu dulu dari internal komisi seperti apa," katanya.  Sementara itu, Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan tidak ada alasan lagi bagi Komisi XI DPR RI untuk tidak mencoret pencalonan I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.  "Kurang apa lagi? Sejak awal publik juga sudah mengingatkan soal dua calon yang seharusnya dicoret karena tidak memenuhi syarat formil. Sesuai aturan tidak memenuhi syarat, publik juga sudah mengingatkan berkali-kali," ucapnya.(Gunawan Wibisono)

Komisi XI Bakal Putuskan Nasib Nyoman dan Harry di Seleksi Calon BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210811-WA0002.jpg" alt="Caption foto: Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption foto: Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim (foto: istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPD RI melalui Komite IV kembali melanjutkan rapat pleno fit and proper test terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2021-2026, Rabu (11/8).  Pada kesempatan itu, sejumlah Anggota DPD RI memberikan apresiasi terhadap presentasi makalah calon anggota BPK pada sesi pertama, yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.  Salah satu apresiasi disampaikan Senator Lampung, Abdul Hakim. Menurutnya, dari presentasi yang diberikan cukup komprehensif. Menurutnya, dari presentasi makalah yang cukup baik itu tidak lepas dari pengalaman kandidat anggota BPK tersebut di birokrasi.  “Tentu pengalaman bapak berdua di birokrasi telah memberikan berbagai pengalaman dari aspek persentasi yang sangat komprehensif bagaimana menyempurnakan ke depan salah satu tugas negara yang diemban BPK, yaitu salah satunya melakukan fungsi pemeriksaan yang berkolaborasi dengan lembaga tinggi negara lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan kita bernegara,” kata Abdul Hakim, saat fit and proper test, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (11/8).  Dari pemaparan makalah yang disampaikan Nyoman dan Harry, kata Abdul Hakim, membuktikan bahwa keduanya merupakan anak bangsa yang memang pantas diapresiasi negara untuk mendapat tugas yang lebih baik.  “Tentu dari aspek wawasan pengetahuan dan pengalaman bapak berdua (Nyoman dan Harry) bagian dari anak bangsa yang pantas untuk diapresiasi oleh negara untuk mendapatkan tugas yang lebih layak lagi,” katanya.  Namun dalam kesempatan itu, Abdul Hakim juga mempertanyakan terkait polemik dan kritik sebagian masyarakat soal syarat calon anggota BPK dalam Pasal 13 huruf j UU BPK yang menyebutkan “Paling singkat dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.”  “Berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan dua tahun yang dijabat bapak berdua, saya kira bapak sudah mempelajarinya dengan baik. Sebagaimana pasal 13 huruf j, tentu bapak sudah mencermati dengan persyaratan ini, bagaimana pandangan bapak dengan persyaratan itu sebagai anak bangsa yang berprestasi,” tanya Abdul Hakim.  Menjawab pertanyaan tersebut, Nyoman Adhi Suryadayana mengatakan, ruh dan maksud ketentuan pasal 13 huruf j UU BPK tersebut adalah untuk menghindari agar tidak terjadi conflict of interest saat calon anggota terpilih.  Nyoman mengaku tidak memiliki beban masa lalu dan potensi conflict of interest terkait jabatan sebelumnya sebagai kepala Bea Cukai Manado dan kuasa pengguna anggaran (KPA).  “Faktanya, jauh sebelum saya mendaftar, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019. Hasilnya final dan tuntas. Tidak ada temuan atau rekomendasi yang belum atau perlu ditindaklanjuti lagi,” tegas Nyoman.  Meski begitu, Nyoman menyerahkan sepenuhnya kepada anggota DPD RI dan Komisi XI untuk menilai secara obyektif aspek kepatutan dan kelayakan dirinya untuk dipilih sebagai anggota BPK.  Sementara Harry Z. Soeratin menanggapi pertanyaan itu dengan menyatakan dirinya melihat sesuatu yang netral dalam posisi itu. “Saya tidak mau memperpanjang. Kami serahkan kepada ahli hukum yang paham soal ini,” katanya.

Kata Anggota DPD RI Soal Makalah Calon Anggota BPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpk ri

Berita Terkini