<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/MAYAPADA-07-2337820800.jpg" alt="Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) menjalin kemitraan dengan BPJSTK dalam upaya memperkuat perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya." width="100%">
<figcaption>Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) menjalin kemitraan dengan BPJSTK dalam upaya memperkuat perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mayapada Hospital Surabaya (MHSB), salah satu jaringan rumah sakit dari Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk.) (IDX: SRAJ), resmi menjalin kemitraan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dalam upaya memperkuat perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya, dr. Bona Fernando, M.D., FISQua, dan Kepala BPJSTK Cabang Surabaya Darmo, Rd Edi Sasono yang berlangsung di Mayapada Hospital Surabaya. Melalui kemitraan ini, Mayapada Hospital Surabaya menyediakan layanan kesehatan komprehensif bagi peserta jaminan BPJSTK, mencakup Trauma Center untuk penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dilengkapi layanan kegawatdaruratan 24 jam, kamar operasi, serta fasilitas rawat jalan dan rawat inap khusus bagi peserta BPJSTK. Seluruh layanan ditangani oleh tim dokter multidisiplin untuk memastikan pemulihan yang optimal hingga pekerja siap kembali beraktivitas. Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya - dr. Bona Fernando, M.D., FISQua, menyampaikan, &ldquo;Sebagai rumah sakit berstandar internasional, kami meyakini bahwa kesehatan pekerja adalah fondasi utama produktivitas dan keberlanjutan ekonomi. Karena itu, Mayapada Hospital Surabaya berkomitmen penuh mendukung implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Surabaya dan Jawa Timur.&rdquo; BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik kolaborasi ini. Rd Edi Sasono - Kepala BPJSTK Cabang Surabaya Darmo menyampaikan, &ldquo;Kerja sama dengan Mayapada Hospital Surabaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan kesehatan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya." Dengan fasilitas dan layanan yang komprehensif serta berstandar internasional, katanya, peserta BPJSTK akan mendapatkan penanganan medis yang cepat, tepat, dan optimal sehingga para pekerja dapat kembali beraktivitas dengan aman, sehat, dan produktif. "Kami juga mengapresiasi Mayapada Hospital Surabaya sebagai mitra rumah sakit yang proaktif mendukung misi BPJSTK untuk mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri,&rdquo; pungkasnya.

Kerja sama dengan BPJS TK dengan Mayapada Hospital Surabaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan kesehatan pekerja.

Mayapada Hospital Surabaya Wujudkan Perlindungan Kesehatan Pekerja Bersama BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/KANTOR-POS-892598876.jpg" alt="Kalangan pekerja mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantorpos. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kalangan pekerja mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantorpos. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.&nbsp;Fakta ini mencuat dari data Kantor Pos Purwakarta menjelang penutupan masa pencairan bantuan.&nbsp; Dari total 16.951 penerima BSU di kabupaten tersebut, masih ada 1.274 orang yang belum mencairkan bantuan senilai Rp 600 ribu untuk periode Juni&ndash;Juli. Menariknya, 35 nama diantaranya berasal dari kalangan legislatif. Beberapa anggota dewan mengaku terkejut saat mengetahui nama mereka tercantum. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Zusyef Gunawan, mengaku tak tahu-menahu dan menegaskan tidak akan mengambil dana tersebut. "Saya juga bingung bisa terdaftar. BSU itu untuk yang berhak, bukan kami," ujar Zusyef, Senin (4/8). Senada, Dulnasir dari Fraksi Demokrat juga mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar penerima. Ia menyebut akan menyerahkan klarifikasi kepada pihak berwenang. Sekretariat DPRD Purwakarta belum memberikan penjelasan rinci terkait kasus ini. Sekwan Rudi Hartono menyebut akan mengadakan pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) pada Selasa (5/8) untuk membahas masalah tersebut. Sementara itu, Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) FSPMI Purwakarta meminta agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi BSU. "Ini menunjukkan celah dalam proses verifikasi. BSU harusnya untuk pekerja dengan penghasilan rendah, bukan pejabat,"&nbsp;kata Ketua SPAMK Purwakarta, Wahyu Hidayat, dikutip dari Kaltim Post (Jawapos Group). Menurut Wahyu, aturan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 memang melarang pemberian BSU kepada ASN, TNI, dan Polri. Namun tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebut anggota DPRD, sehingga membuka ruang tafsir yang berbeda.&nbsp;Dia mendesak agar data penerima bantuan dibuka secara transparan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJSTK tanpa melanggar kerahasiaan data pribadi.

Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025, menuai sorotan dari publik.

35 Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tercatat sebagai Penerima BSU, Sekwan Bakal Datangi BPJSTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-bos-bpjs-buka-bukaan-faktor-kunci-keberhasilan-korporasi_m_187693.jpeg" alt="BPJS Ketenagakerjaan" width="100%">
<figcaption>BPJS Ketenagakerjaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri asuransi pelat merah saat ini tengah menjadi sorotan karena kesalahan pengelolaan dana investasi. BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK/BPJS-Naker) atau BPJAMSOSTEK memastikan hal tersebut tidak terjadi pada dana peserta yang perseroan kelola.  "Status dana peserta BPJAMSOSTEK aman," kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK, Irvansyah Utoh Banja dalam keterangan resminya, Senin (20/1).  Bahkan pemerintah baru mengumumkan kenaikan manfaat BPJAMSOSTEK tanpa penyesuaian iuran, yang di antaranya berupa kenaikan manfaat beasiswa 1.350 persen dan total santunan kematian sebesar 75 persen. Utoh menyampaikan hal tersebut dapat dicapai karena pengelolaan dana BPJAMSOSTEK dilakukan berdasarkan regulasi yang ketat dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.  "Penempatan dana BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam PP Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015, selain itu peraturan dari OJK pada POJK Nomor 1 Tahun 2016 juga membatasi penempatan saham BPJAMSOSTEK seperti pada Surat Berharga Negara (SBN)," jelasnya.  Peserta BPJAMSOSTEK dipastikan dapat bernapas lega tanpa khawatir dana jaminan sosial ketenagakerjaan mereka terganggu. Pasalnya, dalam operasionalnya, BPJAMSOSTEK selalu diawasi oleh lembaga pengawas yang kredibel seperti BPK, OJK, KPK, dan KAP (Kantor Akuntan Publik) dan selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Selain itu, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga memantau langsung kegiatan operasional, termasuk perihal penempatan dana investasi. Hasil pengawasan lembaga-lembaga tersebut juga segera ditindaklanjuti dan dilaporkan langsung kepada Presiden RI.  "Strategi investasi yang kami lakukan selalu mengutamakan hasil yang optimal untuk peserta dengan risiko yang terukur dengan tidak mengesampingkan prinsip good governance dan kehati-hatian," tuturnya.  Utoh mencontohkan, ketika BPJAMSOSTEK mulai melihat kecendrungan pasar saham menjalani koreksi, pihaknya mulai memperbesar alokasi pengembangan dana pada instrumen yang bersifat fixed income dalam bentuk SBN dan deposito. Misalnya untuk instrumen deposito 97 persen ditempatkan pada Bank Pemerintah.  "Saat ini, total dana kelolaan BPJAMSOSTEK sebesar Rp 431,7 triliun, yang meningkat sebesar 18,3 persen dari kelolaan dana tahun lalu. Alokasi dana tersebut pada surat utang sebesar 60 persen, saham 19 persen, deposito 11 persen, reksadana 9 persen, dan investasi langsung 1 persen," tambahnya.  Utoh menjelaskan, terkait penempatan dana pada instrumen saham mayoritas merupakan saham kategori Blue Chip atau LQ45 yang mencapai sekitar 98 persen. Namun, ada juga saham yang pernah di LQ45, namun sudah keluar, seperti antara lain saham PGAS dan ANTM. Jumlah saham non-LQ45 tersebut hanya sekitar 2 persen besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK.  "Kami pastikan BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan dividen secara periodik. Penempatan dana juga dilakukan secara selective buy dengan memperhatikan fundamental yang baik dari masing-masing emiten. Jadi, tidak ada investasi di saham yang dikategorikan gorengan," tegas Utoh.  Kinerja pengelolaan portolofolio saham BPJAMSOSTEK selama 2019 menunjukkan return total mencapai 7,6 persen atau lebih tinggi dari kinerja IHSG yang mencapai 1,7 persen. Dengan kinerja portofolio saham seperti itu, pihaknya berharap masyarakat dapat meyakini dana BPJAMSOSTEK aman. Mereka pun selalu berusaha untuk transparan.  "Bentuk transparansi yang kami lakukan seperti menyajikan laporan keuangan dan laporan pengelolaan program hasil audit kepada publik," jelasnya.  Menilik kinerja BPJAMSOSTEK pada 2019 yang lalu, sebesar Rp 73,3 triliun penambahan iuran dibukukan meningkat sebesar 12,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pembayaran klaim jaminan sebesar Rp 29 trilyun atau meningkat sebesar 17,5 persen. Melalui strategi pengelolaan dana yang tepat, hasil investasi 2019 telah mencapai Rp 29,2 triliun atau tumbuh 6,9 persen dari tahun sebelumnya.  "Hasil positif ini diraih tentunya karena peran serta seluruh elemen ditambah dengan dukungan dari pemangku kepentingan di tengah tantangan pasar saham yang bergejolak. Semoga dengan hasil positif ini juga mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian keamanan dana peserta," tuturnya.

BPJSTK Pastikan Dana Kelolaan Aman, Peserta Diminta Tak Cemas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpjs-watch-duga-ada-tindak-korupsi-juga-di-dewan-pengawas-bpjstk_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJSTK berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya, SAB." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJSTK berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya, SAB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (TK) berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya berinisial SAB. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, pihaknya akan terus mengawal kasus yang menimpa RA itu. BPJS Watch juga akan meminta&nbsp;Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberhentikan salah seorang anggota Dewan Pengawas BPJSTK yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadapa RA. "Ya sebenarnya sudah (mendampingi), kami tinggal mengawal. Setelah tahun baru, kami akan ke Presiden, ke&nbsp;Kemenkeu untuk memastikan segera dicabut atau ditariklah (SAB dari Dewan Pengawas BPJSTK)," ucap Timboel, Sabtu (29/12). Timboel menjelaskan, peran BPJS Watch dalam kasus ini berfungsi untuk mempercepat proses penarikkan SAB dari jajaran Dewan Pengawas BPJSTK. Bahkan sebelumnya pihaknya sudah membawa masalah ini ke Komnas Perempuan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). "Sudah ke Komnas Perempuan, DJSN, tinggal nanti dibentuk tim di awal Januari 2019. Ini tugas kami memberi percepatan, (kami) akan datang ke Presiden, ke Kemenkeu, datang ke DJSN&nbsp;selain ke Komnas Perempuan," jelas dia. Di sisi lain, salah satu alasan yang paling mendasar untuk memberikan pendampingan advokasi lantaran BPJS Watch merasa ada yang tidak beres dalam kompetensi pengawas BPJSTK.&nbsp;Timboel mengungkapkan, selama ini Dewan Pengawas BPJSTK selalu mengambil alih tugas-tugas Direksi BPJSTK. Selain kasus pelecehan seksual, BPJS Watch juga menduga ada praktik korupsi yang dilakukan Dewan Pengawas BPJSTK.&nbsp;"Ini yang coba kami dorong supaya BPJSTK itu bisa kembali normal. Jadi,&nbsp;BPJS&nbsp;Watch&nbsp;melihat ketidaknormalan kompetensi pengawas dan direksi, pengawas selalu ambil alih tugas-tugas direksi dan ada juga dugaan kroupsi," pungkas Timboel.

BPJS Watch Duga Ada Tindak Korupsi Juga di Dewan Pengawas BPJSTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komnas-perempuan-dorong-tiap-institusi-buka-layanan-pengaduan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. RA, staf kontrak jadi korban pemerkosaan dari oknum dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. RA, staf kontrak jadi korban pemerkosaan dari oknum dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyadari&nbsp;ada banyak kasus kekerasan seksual terjadi di dunia kerja. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus&nbsp;menanggapi kesaksian penyintas kekerasan seksual di&nbsp;Badan Pengawas&nbsp;BPJS&nbsp;Ketenagakerjaan (BPJSTK), berinisial RA yang diduga diperkosa oleh atasannya, berinisial SAB. Menurut Magdalena, kekerasan seksual di tempat kerja ini berkaitan dengan relasi kuasa. Pelaku biasanya memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan tindak kekerasan itu pada penyintas. "Kekerasan seksual di dunia kerja cukup banyak (terjadi). Ada hubungan relasi kuasa, ada posisi tawar, yang menggunakan kekuasaan untuk melakukan hal itu," ucap Magdalena saat dikonfirmasi, Sabtu (29/12). Atas dasar&nbsp;itu, Komnas Perempuan mengusulkan, setiap institusi memiliki layanan pengaduan. Layanan pengaduan dapat menjadi tujuan penyintas untuk meminta pertolongan. "Ini juga yang kami dorong agar di tempat kerja itu juga ada bagian pengaduan. Jadi, suatu institusi harus punya itu (layanan pengaduan),"&nbsp;katanya. Keberadaan layanan pengaduan ini, kata Magdalena, dapat menambah keyakinan calon karyawan, bahwa institusi tempatnya bekerja intoleran terhadap kekerasan. "Jadi,&nbsp;jika terjadi sesuatu, staf atau pegawai, dia tahu harus ke mana. Karena sejak awal kerja di situ, dia tahu kalau lembaga itu juga anti kekerasan," jelasnya. Magdalena&nbsp;pun mempersilakan perempuan korban kekerasan untuk mengadukan peristiwa yang dialami ke Komnas Perempuan. "Tentu Komnas Perempuan juga menjadi tempat yang bisa didatangi," pungkasnya.

Komnas Perempuan Dorong Tiap Institusi Buka Layanan Pengaduan

bpjstk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpjstk

Berita Terkini

Mayapada Hospital Surabaya Wujudkan Perlindungan Kesehatan Pekerja Bersama BPJS Ketenagakerjaan

35 Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tercatat sebagai Penerima BSU, Sekwan Bakal Datangi BPJSTK

BPJSTK Pastikan Dana Kelolaan Aman, Peserta Diminta Tak Cemas

BPJS Watch Duga Ada Tindak Korupsi Juga di Dewan Pengawas BPJSTK

Komnas Perempuan Dorong Tiap Institusi Buka Layanan Pengaduan

Download Aplikasi JawaPos.com