<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kenaikan iuran peserta mandiri, yaitu peserta PBPU dan BP, diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU SJSN.  Aturan tersebut mengamanatkan besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala. Sementara itu, Pasal 38 Ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan, iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.  Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, sejak beroperasi 2014 lalu, memang pemerintah sudah menaikkan iuran JKN. Yaitu pada 2016, atau sesuai ketentuannya paling lama dua tahun.  Namun saat itu, kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yang sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan. Pemerintah malah menetapkan besaran iuran sebesar Rp 23.000 per orang per bulan.  "Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016," ujarnya dalam pesan singkatnya, Senin (18/5).  Kenaikan iuran peserta mandiri pada 2016 lalu pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR.  Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta klas 3 mandiri dari Rp 30.000 ke nilai semula yaitu Rp 25.500.  "Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres Nomor 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif pemerintah pada saat itu," ucapnya.  Setelah kenaikan iuran 2016, Timboel menyebut, seharusnya pemerintah mengacu pada ketentuan dengan menaikkan lagi iuran JKN pada 2018. Namun, pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut dengan alasan 2028 merupakan tahun yang dekat dengan tahun Pemilu 2019.  "Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser pasca Pemilu dengan lahirnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019," katanya.  Timboel menuturkan, alasan electoral inilah yang membuat pemerintah tidak menjalankan amanat aturan tersebut di atas. "Ya, alasan tersebut dimengerti sih secara politik electoral supaya bisa mulus melaju lagi. Tetapi tentunya pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik," tuturnya.  Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018, kata Timboel, pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke pos DJS/BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Namun, faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp 9,1 triliun.  Sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019. Maka tak heran, tahun lalu defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.  Timboel memahami, pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018. "Tetapi, saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi Covid-19 pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 per 1 Juli 2020, dan kelas 3 mulai 1 Januari 2021," sesalnya.  Ia menyayangkan, saat ada pertimbangan Pemilu, Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN. Tetapi, ketika ada masalah kemanusiaan, Pemerintah malah memaksakan menaikkan iuran JKN.  "Saya kira pemerintah harus fair dalam melihat situasi," tegas Timboel.

Jelang Pemilu Pemerintah Tak Naikkan Iuran, Saat Pandemi Malah Naikkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/turun-kelas-bpjs.jpg" alt="RAMAI: Warga mengurus berkas di BPJS Kesehatan KCU Surabaya kemarin. Akhir tahun banyak warga yang ingin turun kelas. (Septinda Ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Warga mengurus berkas di BPJS Kesehatan KCU Surabaya kemarin. Akhir tahun banyak warga yang ingin turun kelas. (Septinda Ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan demikian, iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.  Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.  Meskipun demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000. Sehingga, iuran yang harus dibayarkan peserta kelas III adalah Rp 35.000.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah Covid-19 kurang tepat. Keputusan ini sangat membebani peserta mandiri. Apalagi banyak kendala yang muncul saat pandemi ini berlangsung.  Timboel menuturkan, wabah Covid-19 tak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga membuat perekonomian terperosok. Salah satu kelompok yang terdampak cukup berat adalah para pekerja informal.  Di sisi lain, Timboel melihat tidak ada jaminan pelayanan membaik meski iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Saat ini saja, pasien yang berobat ke rumah sakit, untuk tindakan tertentu harus membayar sendiri rapid test Covid-19. Padahal mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.  "Dalam pemeriksaan RS, pasien harus rapid test Covid-19, bayar Rp 750 ribu. Harusnya kan peseta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kan enggak boleh dipungut biaya lagi," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (14/5).  Dengan adanya kenaikan iuran ini, Timboel yakin banyak masyarakat yang melakukan migrasi kelas. Sehingga diprediksi terjadi penumpukan peserta kelas III.  Timboel berharap, pemerintah membaca pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menganulir Perpres kenaikan iuran BPJS sebelumnya. "Dalam waktu tiga bulan dibuat aturan lagi, kan becanda. Ini pelecehan juga pada putusan MA," sebutnya.

Iuran BPJS Naik, BPJS Watch Nilai Pemerintah Lecehkan Putusan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/menkeu-eca.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi polemik setelah Komisi IX DPR RI mengusulkan keputusan tersebut dianulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun kembali menegaskan, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan demi keberlanjutan program jangka panjang.  Sri Mulyani mengatakan, keuangan negara terbatas jika terus-menerus digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Maka dia pun menawarkan, pemerintah akan menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan jika PMN sebesar Rp 13,5 triliun dikembalikan.  Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, ancaman Sri Mulyani hanyalah gertakan. Timboel melihat mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kesal lantaran DPR tak paham maksud pemerintah dalam menjaga agar defisit BPJS Kesehatan tidak membengkak tiap tahun.  "Jadi saya dengar kemarin Bu menkeu juga mengancam menarik. Itu juga saya kira hanya ancaman yang relatif kesal. Tapi enggak mungkin dilakukan," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (21/2).  Timboel menuturkan, defisit BPJS Kesehatan akan berdampak buruk bagi pesertanya jika BPJS tidak mampu membayar tagihan Rumah Sakit (RS) yang mengover pasien BPJS. "Karena ancaman defisit iti memang akan berdampak pada banyak pihak sampai akhirnya peserta, rakyat. RS enggak bisa dibayar, enggak bisa ngobatin, rakyat juga kena," ucapnya.  Di sisi lain, Timboel memastikan pemerintah tidak dapat menarik kembali PMN yang sudah diturunkan. Per 1 Agustus 2019 dana tersebut telah dipakai untuk menutup tagihan RS.  "Kalaupun ditarik duitnya dari mana? Karena RS tidak bisa membiayai diri sehingga pasiennya jadi korban utama," imbuhnya.  Sebelumnya Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan mencabut Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena anggaran negara terbatas. Akan tetapi, lanjut Sri Mulyani, jika pemerintah terus didesak untuk membatalkan kenaikan iuran, maka suntikan Rp 13,5 triliun yang telah diberikan ke BPJS Kesehatan diminta kembali.  "Jika meminta Perpres dibatalkan, maka yang sudah ditransfer Rp 13,5 triliun saya tarik kembali, kalau memang ingin tidak naik," ujar Sri Mulyani di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2).  Sri Mulyani menjelaskan, jika kenaikan iuran dibatalkan, sementara PMN sudah ditransfer, maka itu akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal suntikan dana pemerintah dimaksudkan untuk membuat BPJS Kesehatan tetap bisa menjalankan kewajibannya.  "Berarti BPJS Kesehatan dalam posisi blong (defisit) Rp 32 triliun, itu juga harus dilihat, ya. Sebab PBI dan ASN, kami semua sudah masukkan di 2019. Kalau tidak jadi dinaikkan tapi jadi dibayarkan, ini akan jadi temuan BPK," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Sri Mulyani mengakui, tidak mudah menyusun anggaran untuk jaminan kesehatan. Alokasi anggaran harus didesain dengan baik dan benar, agar BPJS Kesehatan tidak kembali defisit.

BPJS Watch: Ancaman Sri Mulyani Tarik Rp 13,5 Triliun Hanya Gertakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi polemik setelah Komisi IX DPR RI mengusulkan keputusan tersebut dianulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun kembali menegaskan, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan demi keberlanjutan program jangka panjang.  Sri Mulyani mengatakan, keuangan negara terbatas jika terus-menerus digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, permintaan Komisi IX DPR RI tersebut malah menunjukkan tidak-fokusnya anggota dewan dalam memberikan jaminan kesehatan bagi si miskin.  Seharusnya, kata Timboel, kalau paham pentingnya keberlanjutan program ini bagi masyarakat penerima subsidi kesehatan, maka DPR tak akan mengusulkan kenaikan iuran dianulir. "Kalau memang Komisi IX sangat fokus pada kesejahteraan orang miskin (harusnya mereka) dorong data cleansing-nya. Supaya mereka (masyarakat benar-benar membutuhkan) masuk ke PBI. Bukan bicara naik tidak naik," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (21/2).  Data cleansing tersebut, lanjut Timboel, dilakukan guna mengidentifikasi mana masyarakat yang layak dikategorikan penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, data cleansing ini harus segera diselesaikan lantaran ada juga masayarakat yang tidak berhak menerima subsidi kesehatan terdata sebagai PBI.  Dengan demikian, kata Timboel, tidak akan ada lagi pemberian subsidi salah sasaran. "Kalau datanya tidak benar, tidak ada kenaikan iuran pun, orang miskin (mau dapat BPJS) kan tetap bayar Rp 25.500. Artinya enggak fair, kalau yang harusnya menerima PBI malah bayar Rp 25.500," lanjutnya.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihyatul Wafiroh mengatakan, DPR meminta kenaikan iuran untuk PBPU dan peserta PBI dianulir. "Kami Komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI, sebab cleansing data belum selesai," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2).  Nifyatul menilai, data yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) harus jelas. Sebab, nantinya data tersebut akan menjadi penentu siapa saja yang masuk ke dalam peserta PBI.  "Melalui rapat internal putuskan hasil rapat 2 September 2019 yakni meminta untuk menunda atau batalkan kenaikan BPJS, PBPU dan PBI sebelum ada pembersihan data," jelasnya.  Hal senada juga diutarakan oleh anggota Komisi IX lainnya Saleh Daulay. Dia mengatakan, kenaikan iuran ini harus ditunda sampai data cleansing yang ada di Kemensos rampung. Dia khawatir, jika datanya tidak jelas, maka subsidi bisa salah sasaran.  "Kasih batas waktu di Kemensos untuk bersihkan data. Jangan 2-3 tahun. Harus ada kepastian bagi rakyat," pungkasnya.

Minta Kenaikan Iuran Dianulir, DPR Disebut Enggak Fokus pada Si Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Antrian-BPJS-Robertus-Risky.jpg" alt="DEMI SEHAT: Masyarakat mengantre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor BPJS Jalan Dharmawangsa, Surabaya, kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI SEHAT: Masyarakat mengantre untuk mendapatkan pelayanan di Kantor BPJS Jalan Dharmawangsa, Surabaya, kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan masih mengalami tunggakan utang dengan rumah sakit. Agar utang itu bisa lebih cepat teratasi, BPJS Watch mendorong perbankan memberikan kemudahan bagi rumah sakit untuk bisa mengakses fasilitas pelunasan utang tunggakan melalui skema supply chain financing (SCF).  Peneliti BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membahas regulasi perbankan terkait SCF.  "BI, OJK, dan Kemenkeu bisa berinisiatif mendorong bank nasional pemerintah dan swasta memberikan kemudahan pinjaman ke rumah sakit," kata Timboel di Jakarta, Jumat (4/10).  Salah satunya dengan memberikan suku bunga rendah di bawah 1 persen. Dengan itu, talangan dari SCF lebih bermanfaat bagi rumah sakit yang mengalami kesulitan akibat tunggakan BPJS.  Selain itu, pemerintah perlu kembali meyakinkan perbankan jika SCF aman ketika meminjamkan uang kepada perbankan dan dijamin oleh APBN. "Dengan jaminan APBN seharusnya bank merasa aman meminjamkan uang ke RS," tutup dia.  Dari sisi perbankan, diketahui Bank DKI menyiapkan penyaluran kredit modal kerja Rp 93 miliar pada enam RSUD di Jakarta. Kredit ini dimaksudkan untuk membantu pelayanan kesehatan di Jakarta, terutama peserta BPJS Kesehatan.  "Kredit ini untuk pembiayaan tagihan piutang klaim kepada BPJS Kesehatan. Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah diakseptasi BPJS," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini belum lama ini.  Enam RSUD itu adalah RSKD Duren Sawit Rp 5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp 15 miliar, RSUD Koja Rp 20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp 18 miliar, RSUD Tarakan Rp 15 miliar daan RSUD Cengkareng Rp 20 miliar.

RS Perlu Diberi Kemudahan Akses SCF Atasi Tunggakan BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpjs-watch-duga-ada-tindak-korupsi-juga-di-dewan-pengawas-bpjstk_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJSTK berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya, SAB." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJSTK berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya, SAB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (TK) berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya berinisial SAB. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, pihaknya akan terus mengawal kasus yang menimpa RA itu. BPJS Watch juga akan meminta&nbsp;Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberhentikan salah seorang anggota Dewan Pengawas BPJSTK yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadapa RA. "Ya sebenarnya sudah (mendampingi), kami tinggal mengawal. Setelah tahun baru, kami akan ke Presiden, ke&nbsp;Kemenkeu untuk memastikan segera dicabut atau ditariklah (SAB dari Dewan Pengawas BPJSTK)," ucap Timboel, Sabtu (29/12). Timboel menjelaskan, peran BPJS Watch dalam kasus ini berfungsi untuk mempercepat proses penarikkan SAB dari jajaran Dewan Pengawas BPJSTK. Bahkan sebelumnya pihaknya sudah membawa masalah ini ke Komnas Perempuan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). "Sudah ke Komnas Perempuan, DJSN, tinggal nanti dibentuk tim di awal Januari 2019. Ini tugas kami memberi percepatan, (kami) akan datang ke Presiden, ke Kemenkeu, datang ke DJSN&nbsp;selain ke Komnas Perempuan," jelas dia. Di sisi lain, salah satu alasan yang paling mendasar untuk memberikan pendampingan advokasi lantaran BPJS Watch merasa ada yang tidak beres dalam kompetensi pengawas BPJSTK.&nbsp;Timboel mengungkapkan, selama ini Dewan Pengawas BPJSTK selalu mengambil alih tugas-tugas Direksi BPJSTK. Selain kasus pelecehan seksual, BPJS Watch juga menduga ada praktik korupsi yang dilakukan Dewan Pengawas BPJSTK.&nbsp;"Ini yang coba kami dorong supaya BPJSTK itu bisa kembali normal. Jadi,&nbsp;BPJS&nbsp;Watch&nbsp;melihat ketidaknormalan kompetensi pengawas dan direksi, pengawas selalu ambil alih tugas-tugas direksi dan ada juga dugaan kroupsi," pungkas Timboel.

BPJS Watch Duga Ada Tindak Korupsi Juga di Dewan Pengawas BPJSTK

bpjs watch

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpjs watch

Berita Terkini

Jelang Pemilu Pemerintah Tak Naikkan Iuran, Saat Pandemi Malah Naikkan

Iuran BPJS Naik, BPJS Watch Nilai Pemerintah Lecehkan Putusan MA

BPJS Watch: Ancaman Sri Mulyani Tarik Rp 13,5 Triliun Hanya Gertakan

Minta Kenaikan Iuran Dianulir, DPR Disebut Enggak Fokus pada Si Miskin

RS Perlu Diberi Kemudahan Akses SCF Atasi Tunggakan BPJS Kesehatan

BPJS Watch Duga Ada Tindak Korupsi Juga di Dewan Pengawas BPJSTK

Download Aplikasi JawaPos.com