<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Wali-kota-denpasar-antara.jpg" alt="Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan OPD terkait di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan OPD terkait di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataannya mengenai penonaktifan peserta BPJS PBI di Kota Denpasar. Ia mengakui terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. &ldquo;Saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami, yang menyatakan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6-10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar," kata I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam keterangan video, Minggu (15/2). Ia menegaskan, tidak ada maksud untuk menyudutkan Presiden Prabowo maupun Menteri Sosial. Menurutnya, Instruksi Presiden tersebut berkaitan dengan pembaruan dan penyempurnaan data sosial agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. &ldquo;Sejujurnya sedikit pun tidak ada niatan kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," ucapnya. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merujuk pada keputusan teknis di tingkat kementerian. Ia menyebut, laporan dari Dinas Sosial Kota Denpasar menyebutkan adanya 24.401 jiwa dari desil 6-10 yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS PBI. &ldquo;Nah berdasarkan data ini adalah keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Poin C yang disebutkan penerima bantuan jaminan kesehatan menggunakan desil 1 sampai 5," tegasnya. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Denpasar, karena menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Denpasar segera melakukan koordinasi dan rapat bersama pihak terkait. Ia pun memastikan, masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa terputus. &ldquo;Kami ini mengambil suatu kebijakan bahwa data yang dinonaktifkan itu kami aktifkan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar, sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara minta maaf ke Prabowo terkait pernyataan penonaktifan BPJS PBI. Ia akui keliru

Wali Kota Denpasar Minta Maaf ke Prabowo, Akui Keliru soal Pernyataan Penonaktifan BPJS PBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/0c5dbd61-f3f7-418b-b2a5-5bf2fb344b84-1825063625.jpeg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyayangkan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Ia mengingatkan, pemberian bantuan tidak seharusnya dikaitkan dengan persoalan untung dan rugi, sebab program jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. &ldquo;Tidak ada alasan untuk rugi. Memang BPJS bukan profit oriented. BPJS itu bukan asuransi, tapi BPJS itu salah satu bentuk hibah negara, salah satu bentuk bahwa negara itu hadir untuk rakyatnya. Jadi tidak ada alasan BPJS rugi, memang dibuat untuk rugi," kata Ribka Tjiptaning ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). Menurutnya, pendekatan administrasi tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial. Ia menilai, alasan administratif yang digunakan untuk menonaktifkan peserta justru berpotensi merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan kesehatan yang dijamin negara. &ldquo;Jadi jangan dibuat alasan administrasi itu untuk tidak berkeadilan. Maka itu saya menyuarakan terus 11 juta (peserta) itu harus diaktifkan kembali," tegasnya. Ia pun mempertanyakan, letak persoalan yang menyebabkan jutaan peserta tersebut dinonaktifkan. Ribka meminta adanya kejelasan serta langkah konkret agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang dinilai tidak berpihak. &ldquo;Nah, jadi gimana ini? Salah di mana? Jadi kita berpegang tadi saya bilang sama relawan-relawan kesehatan untuk mendampingi rakyat di rumah sakit. Kalau ada alasan itu tidak aktif, harus protes,&rdquo; ujarnya. Ribka juga menekankan pentingnya pendampingan bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan, terutama pasien dengan penyakit kronis dan mengancam nyawa. Ia menegaskan, layanan kesehatan bagi kelompok ini tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administratif. &ldquo;Sebetulnya tidak ada alasan tidak diaktifkan, apalagi yang penyakit-penyakit yang sudah mengancam nyawa, misalnya cuci darah dan lain-lain. Itu tidak benar, tetap aktif. Dan saya menyuarakan bahwa itu tetap aktif minimal 3 bulan ke depan sebelum ada pendataan ulang," pungkasnya. &nbsp;

Elite PDIP sesalkan penonaktifan BPJS PBI tanpa alasan untung rugi. Ribka Tjiptaning minta peserta aktif kembali.

Elite PDIP Sesalkan Penonaktifan BPJS PBI, Tegaskan Tak Ada Istilah Untung Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/82fae062-e493-4bae-8bbf-2e309e085d80-3205235545.jpg" alt="Wakil Menteri HAM (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri HAM (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berdampak pada terganggunya layanan cuci darah (hemodialisis) bagi pasien gagal ginjal kronik. Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin, menegaskan persoalan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan administratif, melainkan menyangkut hak dasar warga negara. &ldquo;Kementerian Hak Asasi Manusia sangat konsern dan menaruh perhatian serius terhadap laporan terganggunya layanan cuci darah (hemodialisis) bagi pasien gagal ginjal kronik, akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan,&rdquo; kata Mugiyanto kepada wartawan, Kamis (12/2). Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat lintas kementerian dan lembaga dalam merespons persoalan tersebut. Hal itu telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan BPJS serta DPR bergerak cepat untuk mengatasi persoalan ini. Menurut Mugiyanto, layanan cuci darah memiliki dimensi hak asasi yang sangat mendasar. Sebab, layanan tersebut merupakan cara bagi penderita gagal ginjal kronik untuk bertahan hidup. &ldquo;Bagi pasien gagal ginjal kronik, cuci darah bukan sekadar layanan kesehatan, melainkan syarat utama untuk bertahan hidup. Setiap keterlambatan atau penghentian layanan ini berpotensi menimbulkan risiko fatal,&rdquo; ucapnya. Ia menekankan, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara menjamin hak hidup sejahtera, lingkungan sehat, dan pelayanan kesehatan. Serta, UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) secara eksplisit menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. &ldquo;Hak atas kesehatan juga tercermin dalam Program Hasil Terbaik Cepat 1 dan 2, Program Prioritas 7, serta Asta Cita 4. Fokusnya meliputi peningkatan gizi anak dan ibu hamil, pencegahan stunting, perluasan jaminan kesehatan nasional, pengendalian penyakit menular, peningkatan layanan dan infrastruktur kesehatan, sanitasi, air bersih, kesehatan jiwa, serta penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas,&rdquo; jelasnya. Dalam perspektif HAM, lanjut Mugiyanto, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Menurutnya, UUD 1945 dan instrumen HAM lainnya telah mengatur instrumen tersebut. Karena itu, layanan kesehatan yang menopang hidup mestinya tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif. Dalam perspektif HAM, manusia tidak boleh dilihat hanya sebagai data dan angka. Sebab, ada martabat dan nyawa yang harus dihormati dan dilindungi. &ldquo;Pasien gagal ginjal kronik mestinya ditempatkan sebagai kelompok rentan yang sepenuhnya bergantung pada keberlanjutan layanan kesehatan. Dalam konteks ini negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup serta hak atas kesehatan, termasuk dengan memastikan tidak ada jeda layanan dalam kondisi apa pun,&rdquo; ujarnya. Terkait penataan data kepesertaan jaminan sosial, ia mengakui bahwa langkah tersebut penting, namun harus dilakukan dengan pendekatan berbasis HAM. &ldquo;Pemutakhiran dan penataan data kepesertaan jaminan sosial memang perlu. Namun, proses tersebut perlu dilaksanakan dengan pendekatan kehati-hatian berbasis HAM, agar tidak menciptakan situasi yang membahayakan keselamatan dan hak hidup warga negara,&rdquo; tegasnya. Ke depan, Kementerian HAM berharap ada jaminan konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Terutama bagi pasien dengan kondisi kronik. "Penataan sistem penting, tetapi tidak boleh dilakukan dengan risiko terhadap nyawa manusia,&rdquo; pungkasnya.

Wamen HAM tegas, hak kesehatan pasien BPJS PBI harus dipenuhi negara. Penonaktifan berdampak layanan cuci darah terganggu.

Gaduh Penonaktifan BPJS PBI, Wamen HAM Mugiyanto Tegaskan Hak Kesehatan Harus Dipenuhi Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT08-1646927589.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disampaikan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Dolfie menyoroti dasar data yang digunakan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait pembatasan jumlah peserta PBI sebesar 96,8 juta jiwa. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &ldquo;Tadi saya mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 juta. Dasarnya di mana, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, setahu saya, rinciannya jelas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, Lampiran III Rincian APBN Tahun 2026 halaman 351, jumlah PBI itu 146 juta orang dengan anggaran Rp 58,9 triliun,&rdquo; kata Dolfie. Ia menilai, angka yang dipaparkan Menteri Kesehatan (Menkes) belum tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat. Dolfie juga membandingkan proporsi peserta PBI terhadap jumlah penduduk dari waktu ke waktu. &ldquo;Kalau menggunakan angka 96,8 juta, itu sama dengan tahun 2019. Kalau diproporsikan dengan jumlah penduduk saat itu sekitar 36 persen. Namun jika diproporsikan dengan jumlah penduduk sekarang, angkanya turun menjadi sekitar 33 persen. Padahal kalau melihat rincian APBN, cara berpikirnya tidak seperti itu. Angka-angka ini menurut saya tidak firm,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Dolfie turut menyoroti mekanisme verifikasi berjenjang dari daerah hingga pusat yang dinilainya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Ia menduga, adanya sistem kuota yang justru menyisakan kelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan. &ldquo;Tadi juga disampaikan oleh Menteri Sosial soal verifikasi berjenjang. Kalau saya tidak salah mencermati, seolah ada kuota untuk daerah. Misalnya kuota daerah 50, yang diajukan 100 karena memang kebutuhannya 100. Akhirnya diutak-atik, 50 masuk dan 50 dipending,&rdquo; tuturnya. Menurut Dolfie, pola seperti itu perlu segera dibenahi agar tidak terjadi penyaringan berlapis yang justru merugikan masyarakat di tingkat bawah. &ldquo;Kalau seperti ini, artinya di bawah sudah ada filter lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak pas,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Dolfie menegaskan bahwa dari sisi anggaran sebenarnya tidak ada persoalan untuk mengakomodasi 146 juta penerima PBI sesuai kondisi Indonesia saat ini. &ldquo;Kalau terkait hal ini, Pak Ketua, dari sisi anggaran ruangnya ada, tidak ada masalah. Ruangnya memang disiapkan untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran Rp 58,9 triliun. Ini berbeda dengan tayangan pemerintah yang menyebut angka 96,8 juta dengan anggaran sekitar Rp 48 triliun,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua Komisi XI DPR  Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan PBI

Pimpinan Komisi XI DPR Cecar Menkes Budi soal Perbedaan Data PBI BPJS: Banyak yang Tidak Pas  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BPJS-0907.jpg" alt="Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Apakah anda merupakan peserta asuransi BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang kini statusnya non-aktif secara mendadak? Situasi ini tentu membuat panik, terutama jika Anda sangat membutuhkan layanan kesehatan segera. PBI sendiri adalah sebuah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang statusnya mati bisa diaktifkan kembali. Reaktivasi ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis yang ditanggung pemerintah. Namun, tidak semua orang bisa melakukan reaktivasi. Ada kriteria khusus dan langkah-langkah yang harus diikuti. Siapa Saja yang Bisa Melakukan Reaktivasi? Berdasarkan informasi resmi Kemensos, reaktivasi dapat dilakukan terhadap individu yang dinonaktifkan karena alasan berikut: - Berada pada desil 6-10 dan desil belum ditentukan, namun membutuhkan layanan kesehatan segera karena penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis. - Data tidak terdapat dalam DTSEN. - Merupakan bayi dari ibu penerima PBI-JK yang terhapus kepesertaannya. - Bukan merupakan peserta yang mengalami penonaktifan dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sebagai catatan tambahan, kriteria utama penerima bansos PBI JK tetap diprioritaskan untuk masyarakat yang berada pada Desil 1-5 dengan total kuota mencapai 96,8 juta jiwa. &nbsp; 7 Langkah Reaktivasi PBI JK Agar Aktif Lagi Jika Anda masuk dalam kategori yang bisa diaktifkan kembali, ikuti mekanisme berikut: 1. Minta Surat Keterangan: Peserta yang baru mengetahui kartunya mati saat akan berobat, mintalah surat keterangan berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas setempat. 2. Lapor ke Dinas Sosial: Bawa dokumen tersebut ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan pengaktifan kembali. 3. Verifikasi Data: Petugas Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan Anda. 4. Input Aplikasi SIKS-NG: Dinas Sosial membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG. 5. Verifikasi Kemensos: Petugas Kemensos akan memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi tersebut. 6. Penerusan ke BPJS: Dokumen yang disetujui Kemensos akan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi akhir. 7. Kartu Aktif Kembali: Jika disetujui BPJS Kesehatan, kepesertaan Anda akan langsung diaktifkan kembali. Setelah aktif, peserta wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat 2 periode pemutakhiran DTSEN. Belum Dapat Bansos? Ini Solusinya Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017165747/segera-putuskan-nasibnya-dimotogp-2027alex-marquezsaya-punya-beberapa-opsi">Segera Putuskan Nasibnya di&nbsp;MotoGP 2027,&nbsp;Alex Marquez:&nbsp;Saya Punya Beberapa Opsi</a> Bagi masyarakat yang merasa benar-benar kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima PBI JK, Kemensos membuka jalur usulan mandiri. Bagi masyarakat yang benar&ndash;benar kurang mampu dan belum mendapatkan bansos dan PBI JK, dapat melakukan usulan melalui desa/kelurahan/dinas sosial setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga bisa menghubungi Command Center di nomor (021) 171 atau melalui WhatsApp di 08877-171-171 untuk informasi lebih lanjut. RS Dilarang Tolak Pasien Darurat : Mau BPJS PBI Aktif atau Tidak, Wajib Dilayani! Belakangan, puluhan pasien gagal ginjal kronik dilaporkan terancam nyawanya karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, banyak pasien cuci darah yang terpaksa dipulangkan oleh pihak rumah sakit. Merespons hal ini, BPJS Kesehatan menegaskan aturan keras bagi seluruh fasilitas kesehatan. Rumah sakit dilarang keras menolak pasien yang berada dalam kondisi darurat, terlepas dari status kepesertaannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky, menegaskan bahwa keselamatan nyawa pasien adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar oleh aturan administrasi semata. "Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujat Rizzky, Jumat (6/2). Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi peserta PBI yang statusnya sedang bermasalah, tetapi mencakup seluruh kategori kepesertaan dalam program JKN. Rizzky mengingatkan rumah sakit untuk tetap memberikan tindakan medis sembari mengurus administrasi kemudian. "Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN," tegasnya. BPJS Kesehatan memegang prinsip bahwa dalam kondisi emergency, pelayanan kesehatan tidak boleh ditunda. Proses sinkronisasi data atau verifikasi status peserta bisa diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menghambat tindakan medis. Kecaman dari Komunitas Pasien Cuci Darah Masalah penonaktifan sepihak ini sebelumnya memicu reaksi keras dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mereka menilai kekacauan sistem verifikasi data ini sangat tidak manusiawi karena mempertaruhkan nyawa orang banyak. Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, memberikan kritik pedas terhadap fenomena ini dalam keterangan tertulisnya. &nbsp; "Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak menjadi ancaman langsung terhadap nyawa pasien," ujarnya, Kamis (5/2). Kini, bola panas ada di tangan penyedia layanan kesehatan untuk tetap mematuhi regulasi dan memastikan tidak ada lagi pasien darurat yang "terusir" dari ruang perawatan.

Kartu KIS non-aktif tiba-tiba saat mau berobat? Simak cara cepat reaktivasi BPJS PBI JK gratis lewat Dinas Sosial dan aplikasi Cek Bansos.

Kartu KIS Tiba-tiba Non-aktif? Ini Cara Cepat Reaktivasi BPJS PBI JK Gratis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/selamat-hari-ginjal-sedunia-yuk-kenali-lebih-dekat_m_114937.jpeg" alt="HARUS RUTIN: Penderita gagal ginjal saat melakukan cuci darah di RS Semen Gresik." width="100%">
<figcaption>HARUS RUTIN: Penderita gagal ginjal saat melakukan cuci darah di RS Semen Gresik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera diaktifkan kembali. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono juga meminta rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah dengan alasan status kepesertaan BPJS. Menurut Agus Jabo, layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat dalam kondisi apa pun, termasuk bagi warga yang terdampak bencana. Saat ini, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses reaktivasi kepesertaan. &ldquo;Ini saya sampaikan khusus untuk pasien cuci darah. Kita akan segera melakukan reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS,&rdquo; kata Wamensos Agus Jabo seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2). Dia juga meminta seluruh rumah sakit tetap memberikan layanan medis kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Menurutnya, penolakan layanan berpotensi membahayakan keselamatan pasien. &ldquo;Saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali,&rdquo; ucapnya. Bagi pasien yang sudah datang ke rumah sakit dan membutuhkan tindakan cuci darah, Agus Jabo memastikan proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan tidak tertunda. &ldquo;Kalau mereka sudah masuk dan membutuhkan layanan, segera akan kita reaktivasi,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, Kemensos juga meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah. Langkah ini bertujuan agar proses reaktivasi bisa dilakukan dengan cepat dan serentak di seluruh daerah. &ldquo;Kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah untuk diberi tanda, supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua,&rdquo; kata Wamensos Agus Jabo.

Kemensos aktifkan kembali BPJS PBI untuk pasien cuci darah di Indonesia. Proses reaktivasi cepat agar layanan sehat tidak tertunda.

Kemensos Aktifkan Kembali BPJS PBI Khusus Pasien Cuci Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_9291JPG-3111205868.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menghapus daftar 400 ribu penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD yang tidak sesuai peruntukannya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ani Ruspitawati.&nbsp; Namun, penghapusan data itu baru menyentuh segmen pemilik ganda dan status pekerjaan penerima yang berubah. Karena itu, Ani mengakui bahwa nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang terdaftar dalam BPJS PBI kelas 3 sejak 2018 itu belum tersentuh. Alias masih tetap terdaftar dan belum masuk list penghapusan. "Itu kita bersihin. Ada PNS, mungkin dulunya belum PNS jadi masuk di segmen PBI pemda, oh ternyata sekarang sudah masuk PNS. Hal-hal kayak gitu kita sudah ngebersihin sampai sekitar 400 ribu lebih," ujar Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/12). Ani menjelaskan, pada periode 2017&ndash;2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC). Sesuai target dari Pemerintah Pusat, yakni mendaftarkan sebanyak 95 persen penduduk sebagai peserta JKN. Kemudian, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat, yakni lurah atau camat, sebagai peserta PBI APBD DKI Jakarta. Tak terkecuali, Harvey Moeis dan Sandra Dewi.&nbsp; Target 95 persen itu diberikan kepada daerah agar program Universal Health Coverage milil BPJS dapat berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Pemprov DKI Jakarta mulai mengampanyekan agar penerima PBI APBD berpindah ke pembayaran mandiri.&nbsp; "Sekarang UHC sudah berjalan. Kita mulai menata kembali gitu, supaya lebih rapi lagi karena itu kan nanti akan ada rencana. Ini sudah berproses untuk revisi pergub, cleansing data, dan lain-lain," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan timah Harvey Moeis menjadi perhatian publik setelah divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, kerugian pengelolaan timah itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun. Vonis itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman Harvey Moeis 12 tahun pidana penjara. Vonis rendah terhadap Harvey Moeis itu membuat publik mengorek segala sesuatu tentang kehidupan pribadinya. Salah satunya soal BPJS BPI milik Harvey dan Sandra Dewi. Pasangan suami istri itu diketahui terdaftar dalam BPJS PBI kelas 3 di Jakarta.

Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang terdaftar dalam BPJS PBI kelas 3 sejak 2018 tidak masuk daftar 400 ribu penerima BPJS PBI yang dihapus.

Pemprov DKI Jakarta Sudah Hapus 400 Ribu Data BPJS PBI, tapi Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi Belum Tersentuh, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-14-at-10.04.23-1.jpg" alt="Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Surabaya Zuhrotul Mar’ah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Surabaya Zuhrotul Mar’ah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak 2021, Pemkot Surabaya menerapkan kebijakan universal health coverage (UHC) di bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terutama, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemkot menjamin kesehatan MBR dengan pemberian kartu BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).  Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota 2021 Baktiono mengatakan, dalam kampanye Eri Cahyadi-Armudji pada pilkada lalu ditegaskan masyarakat berpendapatan di bawah Rp 10 juta berhak berobat gratis di puskesmas hingga rumah sakit. Namun, program tersebut belum optimal dilaksanakan. Masih ada 17 rumah sakit swasta yang enggan masuk UHC.  ”Karena itu, kami mengundang 17 rumah sakit itu sampai tiga kali,” tutur Baktiono.  Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, pada pertemuan terakhir dengan 17 RS dan BPJS Kesehatan baru membuahkan hasil. Untuk RS yang nonkhusus mau bergabung ke UHC.  Menurut Baktiono, bagi RS yang masih tidak bersedia bergabung tidak akan diberikan rekomendasi izin operasional.  Terpisah, Zuhrotul Mar’ah, anggota fraksi PAN sekaligus dokter umum mengatakan, sebetulnya, ada hal lain yang juga krusial. Yaitu, terkait status pelayanan penerima kartu BPJS PBI.  Dia mengungkapkan, sejauh ini, pasien BPJS PBI hanya bisa dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) puskesmas. Perempuan yang juga duduk sebagai anggota Komisi B itu mendorong dinkes untuk membuka kesempatan pelayanan PBI di semua FKTP. Terutama FKTP di klinik-klinik swasta.  Dia menilai, perluasan FKTP tersebut berdampak terhadap optimalisasi pelayanan bagi pasien PBI. ”Kalau hanya di puskesmas, jam buka puskesmas terbatas tidak semua sampai malam hari. Sementara itu, klinik-klinik swasta mayoritas buka sore hingga malam,” tutur Zuhrotul.  Dia menyebutkan, kondisi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tak mengenal waktu. Bisa kapan saja sakit.

Dorong Pelayanan Pasien BPJS PBI Dilakukan Klinik Swasta di Surabaya

BPJS PBI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPJS PBI

Berita Terkini