<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PROGRAM-JKN.jpg" alt="Muhammad Luftilah salah satu Dokter Praktik Perorangan (DPP) mitra BPJS Kesehatan pun merasakan benar manfaat dari program ini." width="100%">
<figcaption>Muhammad Luftilah salah satu Dokter Praktik Perorangan (DPP) mitra BPJS Kesehatan pun merasakan benar manfaat dari program ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan jutaan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal memperoleh kepastian layanan jaminan kesehatan. Muhammad Luftilah salah satu Dokter Praktik Perorangan (DPP) mitra BPJS Kesehatan pun merasakan benar manfaat dari program ini.  Luftilah merupakan penderita batu ginjal yang mengharuskannya menjalani berbagai rangkaian operasi di rumah sakit. Ditemui oleh tim Jamkesnews kala dirinya tengah menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Luftilah membagikan pengalamannya saat memanfaatkan Program JKN.  “Sekitar awal bulan Februari lalu, saat subuh tiba-tiba saya merasakan sakit yang luar biasa pada pinggang saya. Karena tidak tahan dengan sakit yang berkelanjutan, saya memutuskan pergi ke rumah sakit terdekat. Kebetulan di daerah tempat saya tinggal keadaannya masih terbilang sepi dan fasilitas kesehatan yang ada belum memiliki perlengkapan yang memadai, akhirnya saya harus dirujuk ke RSUD Ulin yang ada di Kota Banjarmasin,” kata Luftilah.  Luftilah mengaku sebenarnya gejala yang dirasakan sudah muncul sekitar dua bulan yang lalu, namun dirinya masih belum terpikir untuk kontrol ke rumah sakit. Benar saja, setelah dilakukan check up di RSUD Ulin Banjarmasin, Luftilah didiagnosa memiliki batu ginjal.  “Setelah dilakukan CT Scan di RSUD Ulin, baru ketahuan ternyata memang ada batu di ureter dan di kedua ginjal saya. Akhirnya saya langsung dijadwalkan operasi URS untuk mengambil batu yang ada di ureter karena bagian tersebut yang urgent,” jelas Luftilah.  Setelah menjalani perawatan dan diperbolehkan untuk pulang, Luftilah mengaku terkejut melihat tagihan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.  “Saat itu saya iseng melihat tagihan rumah sakit atas pelayanan yang saya terima, kaget juga ternyata biayanya kalau tidak salah mencapai 25 jutaan lebih. Untungnya dari awal saya berobat selalu menggunakan JKN, saya tidak harus membayar sepeserpun saat keluar dari rumah sakit,” ujar Luftilah.  Ternyata, kisah Luftilah tidak berhenti sampai di situ. Karena masih terdapat batu di kedua ginjalnya, Luftilah harus melanjutkan pengobatan dengan tindakan Shock Wave Lithotripsy (SWL). SWL merupakan penanganan kasus penyakit batu ginjal dengan menggunakan gelombang kejut untuk memecah batu menjadi potongan-potongan kecil.  “Setelah Operasi URS saya diharuskan menjalani tindakan SWL untuk menghilangkan batu yang ada di ginjal saya dan saya mendapatkan tindakan SWL sebanyak tiga kali saat itu. Bisa dibayangkan satu kali tindakan SWL biayanya sekitar 9 jutaan, tiga kali berarti 27 jutaan. Dan saya kembali tidak mengeluarkan biaya sepeser pun karena menggunakan JKN,” jelas Luftilah.  Setelah menerima tindakan SWL dan dipastikan batu ginjalnya sudah tidak ada lagi dan bersih, Luftilah harus kembali ke rumah sakit untuk melakukan pelepasan DJ Stent yang terpasang pada ureternya.  “Tindakan pengangkatan DJ Stent biayanya juga sekitar 25 jutaan, kalo ditotal dari awal saya berobat mungkin sudah 80 jutaan lebih biaya yang harus saya keluarkan bila tidak menggunakan JKN,” terang Luftilah.  Di akhir perjumpaan, Luftilah menyampaikan terima kasih kepada Program JKN yang telah membantunya menghadapi penyakit batu ginjal yang dideritanya.  “Kepada Program JKN saya ucapkan banyak terima kasih, karena saya bisa melewati berbagai pengobatan yang saya bilang termasuk mahal, namun saya tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun. Dari sini saya benar merasakan pentingnya memiliki jaminan Kesehatan sejak dini. Bayangkan bila kita sedang kesulitan ekonomi dan harus melakukan pengobatan dengan biaya seperti yang telah saya alami, pastinya akan kesulitan. Dimana lagi bisa mendapatkan pelayanan Kesehatan yang memuaskan tanpa harus mengeluarkan biaya. Oleh karenanya mari bersama sukseskan Program JKN dengan menjadi Peserta JKN dan rutin membayar iuran,” tutup Luftilah.  &nbsp;

Operasi Batu Ginjal Puluhan Juta, Luftilah Tak Keluar Uang Sepeser Pun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PESERTA-JKN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Permasalahan kepesertaan warga penerima jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) yang tidak tepat sasaran mulai diperbaiki. Proses verifikasi dan validasi dimulai Selasa (7/9). Data peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sidoarjo diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial Sidoarjo untuk diverifikasi.  Verifikasi tersebut diperlukan karena banyak peserta yang ternyata tidak sesuai kualifikasi. Sejak program universal health coverage (UHC) ditetapkan Juni lalu, banyak peserta BPJS kelas III yang preminya ditanggung pemerintah daerah. Ternyata saat kartu kepesertaan terbit, diketahui ada yang tidak seharusnya mendapatkan kartu karena mereka mampu membayar mandiri. Ada juga yang sudah meninggal dunia.  Dalam rapat yang diikuti pihak dinkes, BPJS, dispendukcapil, dinsos, serta dinas PMD pada Senin (6/9) disepakati bahwa proses verifikasi harus melalui alur yang tepat. ’’Jadi, data kepesertaan yang dimiliki pihak BPJS nanti diserahkan ke dispendukcapil, diverifikasi status kependudukannya. Data yang sudah diverifikasi itu kemudian dikirim ke dinas sosial,’’ jelas Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.  Pihak dinsos bakal memverifikasi dari segi berhak tidaknya peserta yang tercantum itu untuk menjadi anggota BPJS kelas III yang preminya dibiayai pemerintah. Dinsos melihat status ekonomi mereka. Verifikasi tidak hanya melalui data, tapi juga turun langsung ke berbagai desa. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti kondisi warga yang masuk data verifikasi.  ’’Jika verifikasi sudah tuntas dari desa dan dinsos, data dikembalikan ke pihak dispendukcapil untuk diteruskan ke BPJS. Saat verifikasi dinyatakan sudah tepat dan tetap, BPJS menyerahkan ke dinkes,’’ lanjut Syaf. Pihak dinkes membayar premi sesuai dengan data yang diserahkan tersebut. Selama ini data yang diperlukan untuk membayar premi warga mencapai Rp 14 miliar tiap bulan.  Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita menyatakan bahwa data yang akan diverifikasi dan divalidasi sebanyak 370.177 peserta. Mereka merupakan peserta yang masuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah. Sementara itu, peserta dalam segmen lain tidak bermasalah. Termasuk para penerima bantuan iuran (PBI).  ’’Data kepesertaan ada pada kami. Kami menyerahkan ke pemerintah. Dalam hal ini, dispendukcapil dan dinsos untuk proses verifikasi dan validasi,’’ ujar Yessy. Merekalah yang bakal menentukan berhak tidaknya peserta menerima pembayaran premi dari pemerintah. Dari proses tersebut, tidak tertutup kemungkinan jumlah peserta berkurang.  Berkurangnya jumlah itu bakal berpengaruh pada status UHC. Sebab, untuk bisa masuk UHC, total kepesertaan warga sebuah daerah yang menjadi anggota BPJS harus di atas 95 persen. Sementara saat ini jumlah peserta mencapai 96,53 persen. Masih ada 3,47 persen penduduk yang belum menjadi peserta.  Mereka bisa diajukan untuk menggantikan peserta yang tidak lolos dalam verifikasi dan validasi. Termasuk para pekerja yang dulu menjadi peserta, kemudian di-PHK perusahaan. Akibatnya, mereka tidak dapat membayar premi dan menunggak serta kartunya nonaktif. ’’Data para peserta yang nonaktif masih ada pada kami. Bisa kami serahkan untuk dilakukan verifikasi dan validasi peserta baru,’’ lanjut Yessy.  &nbsp;

Biar Tepat Sasaran, Pemkab Sidoarjo Data Ulang Penerima JKN-KIS

BPJS ksehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPJS ksehatan

Berita Terkini

Operasi Batu Ginjal Puluhan Juta, Luftilah Tak Keluar Uang Sepeser Pun

Biar Tepat Sasaran, Pemkab Sidoarjo Data Ulang Penerima JKN-KIS

Download Aplikasi JawaPos.com