<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/9320AEE2-F006-4C4D-B582-A0829C0C524A.jpeg" alt="Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pos Indonesia (Persero) kerja bareng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) untuk meningkatkan jumlah kepersertaan baru Bukan Penerima Upah (BPU) BPJSTK dan peningkatan transaksi iuran peserta lewat Kantorpos. Targetnya hingga November 2023 adalah 840 ribu peserta.  Target tersebut naik tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, PT Pos Indonesia dan BPJSTK akan melakukan banyak kegiatan bersama. "Target itu belum transaksi ya, untuk pendaftarannya saja. Kalau transaksinya diharapkan bisa jutaan (transaksi) karena mereka (peserta) akan membayar setiap bulan," kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris, di Co-Working Space Kantorpos, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).  Haris menjelaskan, pihaknya memiliki sekitar 4.800-an Kantorpos dan 150 ribu agen yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia. Hal ini menjadi sumber daya penting dalam menjangkau kepesertaan Jamsostek.  "Jadi kita tidak lihat ini dari sisi bisnis semata. Kita ada misi sosial, bagaimana kita bisa bantu masyarakat untuk bisa dapat fasilitas dari Jamsostek, kita mendorong literasi BPJSTK ," terang Haris.  Ia mengaku prihatin dengan nasib pekerja, terutama yang bukan berstatus penerima upah. Mereka tergolong pekerja rentan dan ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa jika pekerja tersebut menjadi korban kecelakaan kerja.  Adapun yang menjadi terget peserta dalam kerja sama ini adalah mereka yang masuk kategori bukan penerima upah (BPU). Yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.  Misalnya petani, nelayan, pedagang (digitalisasi pasar), pekerja swasta, Mitra PT Pos Indonesia/ Oranger, penerima bansos, penerima honor, asisten rumah tangga, pemilik warung/toko, dan UMKM.  "Di samping kolaborasi, kita juga dorong masyarakat di luar sana paham tentang Jamsostek, sehingga mereka tertarik untuk ikut serta," tutur Haris.  PT Pos akan mendorong 150 ribu agen yang tersebar untuk berlomba-lomba memberikan edukasi kepada masyarakat luas. PT Pos Indonesia akan memberikan reward kepada agen yang berhasil melakukan tugas sesuai yang diharapkan manajemen.  Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengakui kolaborasi dengan PT Pos sejauh ini sangat memuaskan. Dengan menggandeng PT Pos Indonesia, Jamsostek memiliki jangkauan hingga ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.  "Kedua, kalau kanalnya (lokasi pendaftaran dan pembayaran iuran) sudah banyak, orang yang terlindungi tentu semakin banyak. Caranya tadi, literasi ditingkatkan, Ke depan kita lagi pikirin, Pos sebagai bayar klaim. Ini lagi kita bicarakan teknisnya seperti apa," beber Zainudin.  Dalam kesempatan yang sama, Jamsostek membayarkan klaim kepada salah satu pegawai PT Pos yang sudah meninggal dunia, Hasanudin. Jamsostek memberikan kepada ahli waris yang dihadiri istri dan salah satu putrinya senilai Rp122.498.360.

Targetkan 840 Ribu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BPJS-Ketenagakerjaan-Jawa-Pos.jpg" alt="BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan seiring dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelangsungan usaha sekaligus tetap memberikan perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).  ”Supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kemarin (9/9). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang terbit pekan lalu (31/8).  Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui PP tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Iuran yang semula harus dibayar pada tanggal 15 diperpanjang menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.  Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Lalu yang ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. ”Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021,” jelas Ida.  Untuk memperoleh relaksasi, terang Ida, pasal 13 ayat (1) mensyaratkan bahwa pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum Agustus 2020 diberi keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai Juli 2020. ”Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/08/2020/19-juta-data-penerima-bantuan-subsidi-gaji-belum-masuk-bpjamsostek/">1,9 Juta Data Penerima Bantuan Subsidi Gaji Belum Masuk BPJamsostek</a>  Sementara bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM pada Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, kelebihan iuran tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. ”Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan,” ujarnya.  Ida juga menyampaikan survei online LIPI, Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemenaker, serta Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai 2 Mei 2020. Survei menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat memengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia.  Melemahnya perekonomian dan penurunan produktivitas akibat Covid-19 sangat berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja itu akan memengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, relaksasi iuran itu merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja dan melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui bantuan subsidi upah pekerja/buruh. ”Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemi dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.  ”Relaksasi ini penting agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik. Sebab, kalau pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentu bisa terhindar juga PHK atau bertambahnya pengangguran,” imbuh Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Dipa Susila.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4UCzpZgk8fA

Pemerintah Relaksasi Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ilustrasi-pekerja.jpg" alt="GRAFIS: CHIS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS: CHIS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah pusat segera merealisasikan program insentif bagi tenaga kerja (naker) yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Di Jatim, pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim mendata para pekerja yang masuk proyeksi sebagai calon penerima program tersebut.  Pemprov berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, lembaga tersebut memiliki data seluruh tenaga kerja di Jatim beserta besaran penghasilannya. ”Total pekerja di Jatim yang tercatat mencapai 1,8 juta orang,’’ kata Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo.  Dari jumlah tersebut, kata Himawan, diperkirakan 80 persen pekerja di Jatim berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Artinya, sekitar 1,5 juta orang. ”Tapi, itu jumlah global. Sebab, bisa jadi bertambah atau berkurang. Karena itu, pemprov masih melakukan pendataan. Kami akan data secara menyeluruh,’’ imbuh Himawan.  Tingginya jumlah pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta di Jatim cukup wajar. Sebab, besaran upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di provinsi ini seluruhnya masih di bawah Rp 5 juta.  Dia menyatakan, sesuai dengan kebijakan pusat, dalam program tersebut, para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta akan menerima tambahan upah Rp 600 ribu per bulan. Tambahan itu didistribusikan per September hingga Desember. Artinya, setiap pekerja bakal menerima insentif Rp 2,4 juta.  Dengan asumsi, seluruh pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta masuk daftar penerima program. Dana yang dibutuhkan untuk 1,5 juta naker di Jawa Timur cukup besar. Apabila setiap naker mendapat tambahan Rp 2,4 juta, total kebutuhan dananya mencapai Rp 3,6 triliun.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/08/2020/bantuan-pegawai-rp-600-ribu-akan-cair-agustus-ini/">Bantuan Pegawai Rp 600 Ribu Akan Cair Agustus Ini</a>  Pemprov menargetkan seluruh pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta bisa masuk daftar penerima insentif. Hanya, kebijakannya tetap ditentukan pusat. ”Sejauh ini, pusat juga belum memberikan batasan kuota. Karena itu, kami berharap semua bisa ter-cover program,” katanya.  Apalagi, karyawan yang berpenghasilan sesuai dengan UMK juga masuk kategori penerima bantuan. Wajar jika data BPJS menyatakan hampir 80 persen naker masuk kategori tersebut.  Himawan berharap program itu mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bisa terkendali.  ---  RENCANA PROGRAM INSENTIF PEKERJA DI JATIM <ul> 	<li>Perkiraan jumlah naker di Jawa Timur : 1,8 juta orang</li> 	<li>Perkiraan jumlah naker berpenghasilan di bawah Rp 5 juta : 1,5 juta orang</li> 	<li>Dana yang dibutuhkan untuk meng-cover program : Rp 3,6 triliun</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3VesDelWOP4

1,5 Juta Pekerja Jatim Masuk Daftar Program Insentif Rp 600 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tingkatkan-peringkat-kemudahan-bisnis-bpjs-tk-permudah-pendaftaran_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pegawai BPJS Ketenagakerjaan sedang melayani nasabah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pegawai BPJS Ketenagakerjaan sedang melayani nasabah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih banyak pegawai dan karyawan yang belum masuk BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 51 juta orang (58 persen). Padahal, total angkatan kerja mencapai 91 juta orang.  Penjelasan tersebut disampaikan Agus setelah kemarin (6/5) menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, menurut Agus, tergolong masih jauh dari target.  Karena itu, dia berharap para pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan segera mendaftar. Salah satu sektor yang belum banyak menjadi peserta, menurut dia, adalah pekerja sektor informal. "Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mendaftarkan atau mengikutsertakan pekerja sektor informal," kata dia.  Menurut Agus, untuk meningkatkan kepesertaan pekerja sektor informal, masyarakat perlu dilibatkan. Pihaknya akan memberikan edukasi serta insentif bagi para agen yang menerima pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk kalangan pekerja informal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BURUH-MAY-DAY-DI-JAKARTA-MIFTAHULHAYAT-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Para buruh atau tenaga kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Agus menjelaskan, saat ini para agen sudah mendapatkan insentif sekitar 7,5 persen. Total agen BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdata mencapai 5.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Para agen itu fokus mendaftarkan pekerja sektor informal dan mikro untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.  Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu, JK berpesan kepada BPJS Ketenagakerjaan supaya terus meningkatkan nilai manfaat untuk jaminan hari tua dan jaminan lainnya. Dengan begitu, seluruh pekerja peserta program bisa terbantu.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan secara terperinci jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK), ada 30,4 juta orang. Kemudian, program jaminan kematian (JKM) sama, yakni 30,4 juta orang. Lantas, untuk program jaminan hari tua (JHT), ada 15,4 orang. Lalu, program jaminan pensiun (JP), ada 11,8 juta orang.  Dia tidak menampik bahwa jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal. Menurut Timboel, kondisi itu dipicu sejumlah faktor. Di antaranya, persepsi dari manajemen pemberi kerja atau perusahaan bahwa mereka akan keluar biaya dua kali untuk program dana pensiun. ''Mereka menganggap sudah membayar iuran di program JP BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tetap wajib memberikan uang pesangon pensiun,'' katanya.  Dengan anggapan seperti itu, perusahaan menilai telah melakukan dobel anggaran untuk uang pensiun pegawainya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BURUH-MAY-DAY-DI-JAKARTA-MIFTAHULHAYAT-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Baru 51 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituduh-memperkosa-sab-laporkan-balik-ra-ke-polisi_m_.jpg" alt="SAB (kanan) laporkan balik RA karena dituduh memperkosa" width="100%">
<figcaption>SAB (kanan) laporkan balik RA karena dituduh memperkosa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan SAB melaporkan RA ke Bareskrim Polri. Hal tersebut terkait dirinya yang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap wanita berusia 27 tahun itu. Kuasa hukum SAB, Memed Adiwijaya mengatakan, pihaknya juga melaporkan pendamping RA, Ade Armando. "(Keduanya) kami laporkan karena yang bersangkutan patut diduga mencemarkan nama baik klien kami," ujarnya usai menyampaikan laporan di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Senin (27/1). RA dan Ade Armando katanya mencemarkan nama baik SAB melalui media elektronik baik di Facebook maupun WhatsApp. "Menjustifikasi klien kami tanpa ada klarifikasi, ada patut diduga, ada asas praduga tak bersalah," beber Memed. Untuk itu, pihaknya menjerat RA dan Ade Armando dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan fitnah. Serta, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. "Ancaman (hukumannya) salah satunya ada yang empat tahun, ada yang 12 tahun," tegasnya. Melalui laporan tersebut, lanjut Memed, polisi bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah atas kasus ini. "Mesti dibuktikan nanti. Kalau kami justifikasi semua buruk kan nggak juga. Kami harus buktikan mana yang benar mana yang bohong," tuturnya. Lebih lanjut ia menambahkan, kabarnya akan ada anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang juga akan melaporkan RA dan Ade Armando ke Bareskrim Polri. Laporannya sama, terkait pencemaran nama baik. "Dalam waktu dekat mereka akan melaporkan oknum ini. Sama. Merasa nama baik dicemari, ada fitnah, ada kebohongan," tukas Memed.

Dituduh Memerkosa, SAB Laporkan Balik RA ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/awal-desember-2018-bpjs-ketenagakerjaan-nonaktifkan-oknum-sab_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan telah menonaktifkan oknum berinisial SAB sebagai tindak lanjut laporan Staf Kontrak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial RA atas dugaan tindak pelecehan seksual. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJK Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan sejatinya hal tersebut adalah permasalah pribadi antara SAB dan RA. &ldquo;Dengan kewenangannya Dewan BPJS Ketenagakerjaan menonaktifkan SAB sebagai ketua komite dan RA sebagai staf Dewas,&rdquo; kata Irvansyah saat dihubungi&nbsp;Jawapos.com, di Jakarta, Jum&rsquo;at (28/12). Saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Irvansyah mengatakan oknum SAB sudah nonaktif sejak awal Desember 2018. Adapun, Irvansyah juga meralat bahwa RA sudah dipecat sebagai staf melainkan hanya diskorsing saja. &ldquo;Selang beberapa hari (RA) diskorsing, dalam kurun waktu yang sama (oknum SAB) dinonaktifkan,&rdquo; tuturnya. Dia menerangkan alasan RA diskorsing pun bukan karena laporannya ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sudah dibaca oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi pemberhentian keduanya lantaran situasi keduanya sudah tidak kondusif. Selanjutnya, kata dia, pihak BPJS TK akan berkoordinasi dengan DJSN. Karena berdasarkan regulasi kewenangan terkait pelaporan dewas ada di DJSN. Dia bilang saat ini laporan tersebut masih diproses karena baru dilaporkan pada awal Desember 2018. Adapun, penonaktifan SAB dan RA dilakukan agar menjaga situasi tetap kondusif dan kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya. &ldquo;(Dinonaktifkan) agar menjaga situasi tetap kondusif dan kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya,&rdquo; ungkapnya.

Awal Desember 2018, BPJS Ketenagakerjaan Nonaktifkan Oknum SAB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-perusaahaan-tutup-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-batam-bertambah_m_.jpg" alt="Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Data dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam menyebutkan, ada 62 perusahaan yang tutup sepanjang tahun 2018. Seharusnya, hal tersebut diikuti dengan penurunan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, hal sebaliknya justru terjadi di Batam. Dimana jumlah kepesertaan pada 2018 justru lebih banyak dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2017 lalu. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal mengatakan, sampai akhir 2017, tercatat ada 178 ribu tenaga kerja aktif. Sementara itu, sampai November 2018 ada 196 ribu tenaga kerja aktif. "Bisa dilihat sendiri data ini justru terjadi peningkatan,&rdquo; kata Surya ketika ditemui di Kecamatan Batuampar, Batam, Jumat (21/12). Memang ada beberapa perusahaan yang tutup, namun banyak juga perusahaan yang masuk ke Batam. Belum lagi perusahaan yang ada sebelumnya mulai kembali beroperasi optimal. Salah satunya Mc Dermott yang memperluas proyeknya dan membutuhkan banyak pekerja hingga beberapa tahun ke depan. &ldquo;Tahun depan mereka (Mc Dermott) juga masih akan merekrut tenaga kerja. Tentu berpengaruh pada pertumbuhan yang ada," kata Surya lagi. Lebih jauh, Surya mengatakan, memang untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) di tahun 2018 ini mengalami penurunan. Karena kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri masih perlu ditingkatkan. Tahun 2017 lalu, PBU ada 16.547 orang, namun sampai akhir November 2018 tercatat menurun menjadi 12.808 orang. Peserta BPU atau yang biasa disebut kepesertaan mandiri berpotensi besar dalam hal jumlah di Batam. Pihaknya terus berupaya mensosialisasikan pentingnya jaminan keselamatan kerja dan kematian serta jaminan hari tua yang merupakan program BPJS ketenagakerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan ini penting, resiko kecelakaan kerja bisa mengampiri siapapun," kata Surya.

Banyak Perusaahaan Tutup, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Batam Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perusahaan-tunggak-bpjs-ketenagakerjaan-terancam-dicabut-izinnya_m_.jpg" alt="Puluhan ribu perusahaan di Jakarta tunggak BPJS Ketenagakarjaan" width="100%">
<figcaption>Puluhan ribu perusahaan di Jakarta tunggak BPJS Ketenagakarjaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak puluhan ribu lebih perusahaan di Jakarta masih menunggak pembayaran asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan. Tunggakan itu disebabkan karena para pimimpinan perusahaan macet memenuhi hak keselamatan kerja karyawan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Pathor Rahman meminta, kepada puluhan ribu perusahaan di Jakarta untuk segera membayar tunggakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, tunggakan yang mencapai Rp 1,1 triliun tersebut adalah hak pekerja yang harus dipenuhi. Dalam penindakan kepada perusahaan yang menunggak itu dirinya enggan bicara aturan. Akan tetapi, dirinya ingin mengajak kepada pimpinan perusahaan agar membuka hati nuraninya terkait nasib karyawan atas keselamatan dan hak kerjanya. "Saya meminta kepada rekan-rekan pengusaha patuhilah aturan itu. Saya kira memenuhi kewajiban membayar hak karyawan tidak akan membuat perusahaan bangkrut. Malah kalau mematuhi, maka karyawan sehat, perusahaan pun akan besar karena doa karyawan jadi berkah," kata Pathor di Kantor Kejati DKI Jakarta, Rabu (5/12). Pathor pun membeberkan aturan asuransi ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP 86 tahun 2018 yang mengatur perusahaan untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Dikatakannya, apabila tidak patuh, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 1 miliar dan kurungan penjara selama 8 tahun. "Tapi, saya kira kami tidak mengedepankan itu. Bayangkan, sanksi administratif itu tidak gampang, tidak ringan. Perusahaan akan tertutup izin usahanya, izin rekrutmen tenaga kerjanya, izin ikut tender juga, itu dia akan dibatasi," kata dia. Di tempat yang sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Achmad Hafidz, tunggakan perusahaan hingga Rp 1,1 triliun itu sangat berisiko atas hak keselamatan pekerja. Sehingga, BPJS Ketenagakerjaan berharap besar kepada para perusahaan untuk menunaikan kewajibannya memberikan hak kepada karyawan. Menurutnya, beberapa kali BPJS Ketenagakerjaan sudah mengingatkan perusahaan. Akan tetapi peringatan itu tidak serta merta dipatuhi. "Makanya hari ini diingatkan. Kalau BPJS sudah ingatkan mereka terus. Tapi karena sudah lama diingatkan nggak bisa jadi kami serahkan ke Kejaksaan," ujarnya.

Perusahaan Tunggak BPJS Ketenagakerjaan, Terancam Dicabut Izinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-gaji-pilot-hanya-37-juta-bpjs-sempat-tegur-lion-air_m_.jpg" alt="Ilustrasi pesawat Lion Air" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat Lion Air</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gaji pilot Lion Air yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan terbilang kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan co-pilot mereka, perbedaannya sangat signifikan. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkap, gaji pilot Lion Air yang dilaporkan ke pihaknya sebesar Rp 3,7 juta. Sementara untuk co-pilot sejumlah Rp 20 juta. "Kemudian gaji pramugari sebesar Rp 3,6 juta, dan ada juga Rp 3,9 juta. tentunya kita bertanya kenapa sih masa gajinya segitu," bebernya di RS Polri, Jakarta, Rabu (31/10). Ya, dia memandang aneh besaran gaji yang dilaporkan tersebut lantaran hal ini sangat merugikan peserta. Sebab dasar untuk memberikan jaminan terhadap korban yakni sesuai upah yang dilaporkan dikali 48. "Jadi kalau gajinya Rp 30 juta, hanya dilaporkan Rp 3 juta, artinya si karyawan ini dirugikan. Seharusnya menerima 48x30 juta, ternyata hanya menerima 48x Rp 3 juta," jelas Agus merinci. Ditanya mengapa upah yang dilaporkan ke BPJS sangat kecil, Agus tidak bisa menjawabnya. Dia hanya memprediksi bahwa perusahaan takut menjadi beban keuangan. Pasalnya, yang membayar premi atau iuran adalah perusahaan. "Jadi kan perusahaan bayar preminya tiap bulan, kalau laporannya gede kan yang dibayarkan ke BPJS juga besar," sebut dia. Kejanggalan ini katanya sempat disampaikan ke pihak Lion Air melalui surat teguran. Manajemen maskapai tersebut kabarnya akan memenuhi dan menyesuaikan upah secara bertahap. "Jadi gajinya mungkin Rp 3 juta, kemudian Rp 5 juta, secara bertahap. Tapi belum proses penyesuaian, sudah terjadi kecelakaan (jatuhnya pesawat Lion Air JT 610)," imbuhnya. Soal kapan uang dari BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan untuk para pilot hingga teknisi di pesawat nahas Lion Air JT 610, Agus mengaku menunggu hasil identifikasi korban di RS Polri. "Jadi ini kita siapkan pararel, kita siapkan semua, surat hasil identifikasi lagsung kita bayarkan, satu dua hari kita lakukan," pungkas Agus.&nbsp;

Terungkap Gaji Pilot Hanya 3,7 Juta, BPJS Sempat Tegur Lion Air

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpjs ketengakerjaan

Berita Terkini