<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/BPJS-17-1557322464.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPJS Kesehatan menggelar Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pembiayaan Program JKN melalui pendekatan berbasis data dan analisis aktuaria. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan perguruan tinggi dalam merespons tantangan keberlanjutan Program JKN yang semakin kompleks. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa hingga saat ini cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 284,11 juta atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan berbasis data agar keberlanjutan jaminan kesehatan nasional tetap terjaga. &ldquo;Peningkatan utilisasi layanan, perubahan pola penyakit, serta kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang memerlukan dukungan analisis yang kuat. Data yang kami kelola bukan sekadar angka, tetapi sumber pengetahuan strategis untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis evidence based,&rdquo; ujar Ghufron. Ghufron menegaskan bahwa pemodelan aktuaria memegang peran krusial dalam merancang perkiraan risiko, mengukur kecukupan dana, serta memberikan arah kebijakan guna menjaga ketahanan finansial Program JKN. Melalui Lomba Pemodelan Aktuaria, BPJS Kesehatan mendorong agar keilmuan aktuaria di perguruan tinggi dapat terhubung langsung dengan kebutuhan nyata pengelolaan jaminan sosial kesehatan. &ldquo;Melalui kompetisi ini, penelitian dan pengembangan ilmu aktuaria di perguruan tinggi dapat menjawab tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Kami berharap ide-ide pemodelan yang dihasilkan dapat dikembangkan bersama untuk memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial,&rdquo; tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Ghufron juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, dosen pembimbing, dewan juri, serta para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Ia menilai kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu aktuaria yang relevan bagi jaminan sosial kesehatan. "Lomba Pemodelan Aktuaria BPJS Kesehatan Tahun 2025 diikuti oleh 47 karya dari 27 perguruan tinggi di Indonesia yang mencakup jenjang S1, S2, hingga S3. Seluruh karya pemodelan aktuaria terpilih akan dikembangkan lebih lanjut oleh BPJS Kesehatan. Lomba ini menjadi awal kolaborasi yang berkelanjutan dengan dunia akademik dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, khususnya untuk menjawab tantangan keberlanjutan pembiayaan, kepatuhan peserta, dan pengelolaan risiko Program JKN," kata Ghufron. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nikodemus Beriman Purba, yang mewakili Ketua DJSN, menilai pemodelan aktuaria menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pengelolaan Program JKN yang bersifat multidimensi. Menurutnya, tantangan Program JKN tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kebijakan hingga keadilan sosial yang harus dihadapi secara simultan. "Saat ini masih terdapat ketidakseimbangan pada Program JKN, antara iuran dan beban klaim yang tercermin dari rasio yang belum sepenuhnya ideal. Meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik juga menjadi tantangan baru, sehingga menuntut penguatan upaya promotif dan preventif melalui penerapan pola hidup sehat di masyarakat," terang Nikodemus. Nikodemus menegaskan bahwa Program JKN tidak dapat dikelola dengan asumsi tunggal, melainkan membutuhkan pemodelan aktuaria multi-skenario yang mampu mengantisipasi berbagai risiko di masa mendatang. Melalui Lomba Pemodelan Aktuaria ini, ia berharap hasil kajian yang dihasilkan dapat menjadi masukan strategis bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Program JKN. Adapun pemenang dari Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 antara lain: Jenjang S1: Juara I : Universitas Gadjah Mada Juara II : Universitas Katolik Parahyangan Juara III : Universitas Indonesia Harapan I : Universitas Indonesia Harapan II : Institut Teknologi Kalimantan Jenjang S2: Juara I : Institut Teknologi Bandung Juara II : Universitas Hasanuddin Juara III : IPB University Jenjang S3: Juara I : Universitas Gadjah Mada Juara II : Universitas Gadjah Mada

BPJS Kesehatan menggelar Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pembiayaan Program JKN.

BPJS Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Pemodelan Aktuaria, Jaga Sustainabilitas JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKN-14-817406139.jpg" alt="BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui penghargaan bertajuk Satya JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN. "Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Selasa (14/10). Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta. "Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta serta menjaga kesinambungan Program JKN melalui kepatuhan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerjanya," tambah Ghufron. la menambahkan, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan para pekerjanya. "Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat," tutupnya. Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU) serta kontribusi dalam program donasi.

Kepatuhan tak hanya kewajiban administratif, tapi wujud kepedulian melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN.

 Komitmen Jalankan Program JKN, 110 Badan Usaha Sabet Satya JKN Award 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/bpjs-0112-3699775029.jpg" alt="Ahmad Noor (38)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Noor (38)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak awal diselenggarakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan, program ini telah banyak memberikan manfaat kepada peserta JKN. Seperti yang telah dirasakan Ahmad Noor (38), Ahmad merupakan penderita penyakit ginjal yang mengharuskan dirinya menjalani perawatan rutin di rumah sakit. &ldquo;Sekitar awal bulan yang telah lalu tiba-tiba saya merasakan sakit yang luar biasa di sekitar panggul saya. Awalnya saya mengira sakit tersebut karena nyeri kelelahan saja. Namun sakit yang saya rasakan tidak kunjung reda sehingga mengganggu aktivitas saya. Bahkan saat buang air kecil saya merasakan nyeri. Karena merasa ada yang tidak beres saya langsung pergi berobat ke klinik tempat saya terdaftar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, saya langsung di rujuk ke rumah sakit. Dan di sana baru ketahuan saya terdiagnosa mengalami hydronephrosis,&rdquo; ungkap Ahmad. Hydronephrosis adalah kondisi bengkaknya ginjal akibat penumpukan cairan, berupa urin atau air seni. Pada mayoritas kasus, kondisi ini tejadi pada salah satu ginjal, meskipun juga bisa pada keduanya. Kondisi ini harus segera ditangani karena bila tidak, berpotensi menimbulkan infeksi saluran kemih, kerusakan ginjal, hingga gagal ginjal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013308667/bpjs-kesehatan-dukung-skrining-riwayat-kesehatan-petugas-pemilu-2024">BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024</a> &ldquo;Tentu saja saya kaget karena dokter menyarankan harus segera dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan sumbatan yang menyebabkan ginjal saya bengkak. Di samping khawatir saat nanti menjalani operasinya, saya khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani operasi tersebut. Beruntung saya dari awal berobat sudah menggunakan kartu JKN, sehingga setelah diberikan penjelasan oleh dokter bahwa seluruh pengobatan saya akan dijamin oleh Program JKN, saya sangat lega dan timbul semangat untuk segera sembuh dengan menjalani pengobatan sesuai saran dokter,&rdquo; kata Ahmad. Setelah menjalani seluruh tindakan yang disarankan oleh dokter, saat ini Ahmad masih rutin berkunjung ke rumah sakit untuk kontrol kondisinya hingga bisa benar-benar sembuh dan bisa kembali beraktifitas seperti biasa. &ldquo;Sungguh saya merasa sangat beruntung karena setelah menjalani berbagai perawatan di rumah sakit, saya tahu biayanya pasti sangat mahal dan saya tidak perlu mengeluarkan biaya lagi karena sudah dijamin oleh Program JKN. Bahkan hingga saat ini saya masih rutin untuk kontrol ke rumah sakit untuk memeriksakan perkembangan pengobatan saya. Dan saya masih mengandalkan kartu JKN milik saya ini,&rdquo; ujar Ahmad. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013283422/beri-kontribusi-pembangunan-kesehatan-bpjs-kesehatan-raih-penghargaan-iakmi-miracle-award">Beri Kontribusi Pembangunan Kesehatan, BPJS Kesehatan Raih Penghargaan IAKMI-Miracle Award</a> Ahmad mengaku sama sekali tidak merasa keberatan untuk membayar iuran per bulan karena dirinya dari awal sangat sadar pentingnya memiliki jaminan kesehatan bagi setiap orang. Bahkan setelah memiliki pengalaman berobat untuk ginjalnya, dirinya semakin semangat untuk rutin membayar iuran dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar dan rutin membayar iuran Program JKN. &ldquo;Syukur alhamdulillah saya terbantu terbantu sekali dengan adanya Program JKN. Kalau merasakan sakit seperti saya alami pasti orang-orang baru sadar akan pentingnya Program JKN. Membayar iuran Rp5.000 per orang per bulan, kalau dibandingkan dengan manfaat yang diberikan sangat jauh sekali. Ini baru sakit yang seperti saya, belum lagi orang-orang di luar sana yang memiliki penyakit yang lebih berat dan harus menerima perawatan rutin, kalau orang-orang sudah paham pasti tidak akan ada keraguan lagi untuk menjadi peserta JKN. Oleh karenanya saya turut mengimbau masyarakat terutama kerabat terdekat saya untuk segera menjadi peserta JKN sebelum terlambat,&rdquo; imbuh Ahmad. Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah menghadirkan Program JKN melalui BPJS Kesehatan karena telah menolong banyak masyarakat yang sakit, dan telah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. &ldquo;Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah khususnya BPJS Kesehatan, atas semua manfaat yang diberikan, semoga kedepannya BPJS Kesehatan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik dan paling baik untuk peserta yang mebutuhkan pelayanan kesehatan. Bagi masyarakat yang belum mendaftar, yang tidak merasakan sakit pasti merasa JKN tidak bermanfaat untuk dirinya, tetapi kalau sudah mengalami sakit seperti saya pasti akan merasa terbantu sekali. Sakit itu datangnya sewaktu-waktu, kalau sehat iurannya untuk membantu peserta yang lain yang sakit, kalau sakit bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu, tidak ada ruginya mendaftar. Semoga pelayanan BPJS Kesehatan tetap baik dan semakin baik,&rdquo; tutup Ahmad.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan BPJS Kesehatan  telah banyak memberikan manfaat kepada peserta JKN.

Jalani Pengobatan Pembengkakan Ginjal, Ahmad Bersyukur Telah Menjadi Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/BPJS-KES-2099238311.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemajuan kesehatan masyarakat adalah salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia, yang terwujud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebuah langkah penting dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat adalah inovasi dalam pembiayaan kesehatan. Ini menjadi sorotan utama dalam acara Townhall Pilar Pembiayaan Kesehatan dengan tema &ldquo;Pendanaan lebih baik untuk masyarakat lebih sehat," yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menyosialisasikan pilar-pilar dan capaian dalam transformasi pembiayaan kesehatan. Dalam acara ini diluncurkan Inovasi Pembiayaan Kesehatan Strategis Tuberkulosis melalui metode pendanaan JKN. "Seiring dengan peningkatan jumlah pelayanan kesehatan, muncul kebutuhan akan inovasi dan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan baru. Dalam konteks ini, BPJS Kesehatan menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan inovasi internal, tetapi juga dengan inovasi bersama mitra strategis mereka. Salah satu inovasi terbaru adalah program pembiayaan Tuberkulosis (TB) melalui metode pendanaan JKN," terang Ghufron. Ghufron juga menambahkan bahwa inovasi ini menjadi sangat penting mengingat situasi TB di Indonesia yang menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia. Hingga 1 Agustus 2023, terdapat 6,3 juta peserta JKN yang terindikasi menderita TB. Tingginya angka rujukan pasien TB dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit menjadi masalah yang perlu segera diatasi, mengingat pengobatan TB membutuhkan waktu minimal 6 bulan dan membawa risiko penularan. "Dengan peluncuran inovasi pembiayaan program TB, diharapkan masalah ini dapat diatasi. Salah satu tujuannya adalah memotivasi FKTP untuk mendiagnosis dan mengobati pasien TB secara efektif, sehingga meningkatkan akses dan kualitas layanan. Selain itu, inovasi ini berpotensi membuat pembiayaan kesehatan lebih berkelanjutan dan efisien dengan menekan angka rujukan ke rumah sakit," ujar Ghufron. Inovasi Pembiayaan TB ini akan diuji coba dalam enam wilayah, yaitu Kota Medan, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Jakarta Utara, dan Kota Semarang. BPJS Kesehatan berperan aktif dalam program ini dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk dashboard monitoring inovasi pembiayaan TB, sistem kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi kepatuhan penderita TB dalam minum obat, interoperabilitas data dalam sistem informasi kepesertaan, sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan Tim inovasi pembiayaan TB dan Kementerian Kesehatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. "Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa cakupan kepesertaan penduduk Indonesia dalam Program JKN diharapkan mencapai 98 persen dari total penduduk pada tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 Tahun 2004 dan UU 24 Tahun 2011 yang menegaskan perlunya perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk," terang Ghufron. Hingga 1 Agustus 2023, Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah mencapai kepesertaan lebih dari 260 juta jiwa, atau lebih dari 93 persen dari total penduduk Indonesia. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam tingkat kepuasan peserta, yang naik menjadi 89,62 persen pada tahun 2022 dari sebelumnya 87,63 persen di tahun 2021. Kepuasan Badan Usaha juga meningkat, mencapai 90,36 persen di tahun 2022 dari 86,56 persen di tahun 2021. "Selain itu juga pada tahun 2022, pemanfaatan pelayanan kesehatan mencapai 502,9 juta kunjungan yang mencakup kunjungan sehat dan kunjungan sakit, setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan Program JKN," tambah Ghufron. Komitmen BPJS Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai inovasi. Dengan kolaborasi erat bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan berharap dapat terus memperluas akses layanan berkualitas untuk mendukung upaya mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TB.

Salah satu inovasi terbaru BPJS Kesehatan dan Kemenkes adalah program pembiayaan Tuberkulosis (TB) melalui metode pendanaan JKN.

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes, Luncurkan Program Pembiayaan Tuberkulosis

BPJS Kesehatam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPJS Kesehatam

Berita Terkini

BPJS Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Pemodelan Aktuaria, Jaga Sustainabilitas JKN

Komitmen Jalankan Program JKN, 110 Badan Usaha Sabet Satya JKN Award 2025

Jalani Pengobatan Pembengkakan Ginjal, Ahmad Bersyukur Telah Menjadi Peserta JKN

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes, Luncurkan Program Pembiayaan Tuberkulosis

Download Aplikasi JawaPos.com