<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/SERTIFIKASI-HALAL-4105766688.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam Sholeh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam Sholeh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikasi halal, mengingat masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan dan merugikan konsumen. Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam Sholeh, pengawasan merupakan tahapan kritis dalam proses sertifikasi halal. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti aturan yang kurang ketat&mdash;misalnya sertifikat halal yang berlaku tanpa batas waktu&mdash;serta keterbatasan perangkat pengawasan dan potensi pelanggaran oleh pelaku usaha. "Masih banyak lobang yang harus ditutup, baik disebabkan oleh aturan yang longgar seperti keberlakuan Sertifikat Halal tanpa batas waktu, perangkat pengawasan yang terbatas, maupun karena potensi kenakalan pelaku usaha&rdquo;, ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh dikutip dari MUIDigital, Minggu (27/7). Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan BPJPH mengenai sembilan produk pangan yang mengandung unsur babi (porcine) berdasarkan uji laboratorium, tujuh di antaranya telah memiliki Sertifikat Halal. Niam mengapresiasi langkah pengawasan BPJPH, yang memang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Temuan ini, menurutnya, semakin menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan, termasuk terhadap produk yang sudah bersertifikat halal. Sementara itu, dua produk lainnya yang belum bersertifikat halal dinilai melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk pangan memiliki sertifikasi tersebut. "Tugas utama pengawasan dan penindakan adalah adalah Pemerintah. Karenanya temuan ini semakin menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan&rdquo;, tambah Guru Besar bidang Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menegaskan. Proses Sertifikasi dan Klarifikasi Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda, menjelaskan bahwa tujuh produk yang sudah bersertifikat halal sebelumnya telah melalui audit ketat oleh lembaga pemeriksa halal (LPH) dan dinyatakan halal dalam sidang Komisi Fatwa. Produk-produk tersebut termasuk dalam kategori risiko tinggi karena mengandung gelatin, sehingga memerlukan pemeriksaan lebih ketat, termasuk uji laboratorium. Setelah ditinjau ulang, dokumen audit dan hasil uji lab menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan sebelum sertifikasi dikeluarkan. MUI kemudian memanggil LPH terkait untuk klarifikasi (tabayun). Hasilnya, proses audit dinyatakan sesuai standar, dan uji lab ulang terhadap sampel produk pasca-sertifikasi juga menunjukkan hasil negatif. &ldquo;Dalam tabayun tersebut MUI meminta keterangan proses dan evaluasi di mana titik masalahnya. Diperoleh fakta bahwa proses audit berjalan sesuai standar, dan bahkan disampaikan uji laboratorium kembali terhadap sample produk pasca sertifikasi halal, hasilnya negatif,&rdquo; tegasnya. Beberapa Kemungkinan Penyebab Temuan MUI mempertimbangkan beberapa kemungkinan penyebab temuan BPJPH, antara lain; Pertama, kemungkinan perbedaan sampel antara hasil uji lab saat pemeriksaan untuk sertifikasi halal dengan saat pemeriksaan BPJPH. Kedua, kemungkinan perbedaan waktu uji yang bisa berdampak beda hasil. Ketiga, kemungkinan karena perbedaan alat dan metode pengujian. Keempat, kemungkinan terjadinya perubahan komposisi saat proses sertifikasi halal dengan proses produksi pasca sertifikasi halal. Kelima, kemungkinan ketidaktelitian dalam uji lab. Keenam, kemungkinan perbedaan standar dan metode dalam produk pengujian. Ketujuh, kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat. Dan kemungkinan-kemungkinan lain yang perlu didalami secara utuh. &ldquo;Ini perlu didalami, mengingat tanggung jawab kita untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap umat. Jangan sampai kita merugikan umat dengan adanya peredaran produk yang dikonsumsi tidak halal. Tetapi sebaliknya, jangan sampai kita merugikan pelaku usaha, dengan menghukum orang yang tidak bersalah&rdquo;, tegasnya. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Abdurrahman Dahlan, menyatakan bahwa ketujuh produk tersebut telah melalui proses sertifikasi yang benar. Namun, MUI memerlukan dokumen hasil uji lab BPJPH sebagai dasar peninjauan ulang. Hingga saat ini, BPJPH belum menyerahkan dokumen tersebut, sehingga keputusan fatwa kehalalan produk masih berlaku. Audiensi dengan Pelaku Usaha MUI telah bertemu dengan empat produsen yang produknya dinyatakan mengandung DNA procine. Produsen mengeklaim tidak menerima hasil uji lab dari BPJPH dan menyatakan bahwa uji mandiri di beberapa laboratorium, termasuk milik BUMN, menunjukkan hasil negatif. Untuk memastikan kejelasan masalah, MUI akan meminta dokumen resmi dari BPJPH sebagai dasar dalam telaahan ulang atas penetapan kehalalan produk. &ldquo;Di samping meminta dokumen hasil uji laboratorium yang menjadi dasar syar'i dalam sidang halal, MUI juga menempuh jalan untuk ambil sampel produk untuk uji laboratorium, sebagai bagian dari tanggung jawab syari untuk penetapan hukum yang menjadi kewenangan MUI,&rdquo; pungkasnya.

Temuan ini semakin menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan, termasuk terhadap produk yang sudah bersertifikat halal.

Tanggapi Temuan BPJPH Terkait 9 Produk Mengandung Babi, MUI Minta Pengawasan terhadap Produk Bersertifikat Halal Diperketat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/ICBP-3234130872.jpg" alt="Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kunjungan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (&ldquo;Indofood CBP&rdquo;). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kunjungan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (&ldquo;Indofood CBP&rdquo;). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kunjungan ke sejumlah produsen pangan, dimulai dari&nbsp;PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (&ldquo;Indofood CBP&rdquo;).&nbsp;Dalam kunjungannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan dan rombongan melihat langsung proses produksi, fasilitas produksi hingga mencicipi Indomie. Ahmad Haikal ditemani oleh Wakil Kepala BPJPH, Dr. Ir. Afriansyah Noor M.Si., IPU dan Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dalam kunjungan tersebut. Mereka menyempatkan berdialog langsung dengan para penyelia halal internal yang dimiliki oleh Indofood. Kunjungan ke Divisi Mie Instan Indofood CBP ini menjadi bagian dari agenda strategis BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal nasional. Ini sekaligus menjadi kunjungan pertama yang dilakukan oleh Kepala BPJPH dalam masa awal kepemimpinannya. "Saya kemari dalam rangka menjalankan amanah dan kami menyaksikan komitmennya, kesungguhannya bahwa Indofood dalam hal ini yang kita cek mie instan itu benar-benar diproduksi dengan standar yang sangat tinggi dan memenuhi kriteria halalnya dari setiap proses," katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12). "Saat ini banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dan berlabel halal. Jadi, yang kita kuatkan ya produk dalam negeri, supaya daya saing bagus, kuat, harganya oke, rasanya enak," imbuh&nbsp;Ahmad Haikal. Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, Indofood CBP berkomitmen untuk terus menghadirkan produk halal kepada konsumen. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan memiliki auditor dan penyelia halal di dalam lingkungan perusahaan. Hal ini menjadi elemen kunci dalam memastikan seluruh tahapan proses produksi, mulai dari proses pengembangan produk, pemilihan bahan baku hingga produksi telah memenuhi persyaratan&nbsp;halal. "Di dalam Grup Indofood, kami membentuk Sekretariat Halal Indofood (SHI) yang beranggotakan lebih dari 830 orang, dengan jumlah Penyelia Halal lebih dari 150 orang. Para penyelia dan auditor halal ini telah dilatih untuk memantau dan menerapkan kepatuhan terhadap persyaratan halal di seluruh unit operasional Grup Indofood meliputi Grup Indofood CBP, Grup Bogasari, Grup Agribisnis dan Grup Distribusi," ungkap&nbsp;Head of Corporate Communications PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Stefanus Indrayana. Indrayana optimistis industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia sangat kompetitif di pasar global. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan dukungan yang diberikan BPJPH. "Kami sangat bangga menjadi perusahaan pertama yang dikunjungi oleh Kepala BPJPH dalam masa kepemimpinan beliau," katanya. Dukungan ini, lanjutnya, semakin memotivasi&nbsp;emiten dengan kode ticker ICBP tersebut&nbsp;untuk terus meningkatkan kualitas produk, memastikan kehalalan setiap proses, dan memenuhi kebutuhan konsumen. "Kami percaya bahwa industri makanan dan minuman dalam negeri memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global," katanya. "Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan regulator, kami optimistis Indonesia dapat menjadi pusat industri halal yang disegani dunia," pungkas Indrayana.

"Saat ini banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dan berlabel halal. Jadi, yang kita kuatkan ya produk dalam negeri," kata Ahmad.

Perdana Kunjungi ICBP, BPJPH Dorong Produk Dalam Negeri Kompetitif di Tengah Gempuran Impor-impor Berlabel Halal

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/JKT_Penjualan-Baju-Muslim-Meningkat_MIFTAHUL-HAYAT-07-1454675785.jpeg" alt="Berbagai jenis pakaian di pusat perbelanjaan Blok A Tanah Abang, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Berbagai jenis pakaian di pusat perbelanjaan Blok A Tanah Abang, Jakarta.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan berlaku per 18 Oktober 2024. Disusul berikutnya untuk obat, kosmetik, dan produk gunaan termasuk tekstil pada 18 Oktober 2026. Jadi dua tahun lagi produk gunaan berbahan tekstil seperti kaus kaki hingga pakaian wajib bersertifikat halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahapan penerapan kewajiban sertifikasi halal itu, disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dalam launching Indonesia Global Halal Fashion di Jakarta (28/3) malam. "Jadi masih ada waktu dua setengah tahun lagi," katanya. Namun Aqil bersyukur, saat ini sudah banyak produk obat, kosmetik, dan barang gunaan termasuk tekstil yang sudah bersertifikat halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aqil menuturkan ketentuan halal untuk produk tekstil cukup penting. Karena dalam proses pembuatannya, rentan terkontaminasi bahan-bahan non halal. Khususnya bahan turunan dari hewan. Sehingga diperlukan audit hingga uji lab untuk menentukan jaminan halal pada produk fashion.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia lantas menyampaikan, saat ini sudah mulai bermunculan produk kain atau tekstil yang bersertifikat halal. Produk tersebut berbahan dari biji kapas yang diimpor dari Jepang. "Pihak pabriknya memberikan jaminan tidak ada kontaminasi dari zat berasal dari hewan," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Aqil, proses produksi sebuah tekstil itu cukup panjang. Tidak hanya melihat bahan bakunya yang berasal dari kapas. Tetapi pada proses pewarnaan hingga pencucian harus dipastikan tidak terkontaminasi zat dari hewan. Sehingga proses sertifikasi halalnya bisa berjalan dengan lancar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014448192/dinkopdag-surabaya-percepat-pelaku-umkm-kantongi-sertifikat-halal-sasarannya-sektor-mamin">Dinkopdag Surabaya Percepat Pelaku UMKM Kantongi Sertifikat Halal, Sasarannya Sektor Mamin</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan Presiden Joko Widodo memberikan arahan supaya Indonesia menjadi pusat fashion dunia di 2024 ini. Untuk itu dukungan ekosistem halal pada industri fashion cukup penting. Supaya bisa memberikan nilai tambah untuk produk fashion Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam waktu dekat, produk fashion halal Indonesia juga akan dipromosikan ke penjuru dunia. "Tujuannya tidak hanya ke negara-negara dengan penduduk Islam mayoritas," katanya. Tetapi juga negara lain seperti Prancis dan Italia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aqil berharap tahapan penerapan kewajiban sertifikat halal berjalan lancar. Dia mengingatkan per 18 Oktober 2024 ini, seluruh industri makanan, minuman, dan produk sembelihan wajib bersertifikat halal. "Termasuk restoran, juga restoran yang ada di hotel-hotel," tandasnya.</div>

ketentuan halal untuk produk tekstil cukup penting. Karena dalam proses pembuatannya, rentan terkontaminasi bahan-bahan non halal

Dua Tahun Lagi, Produk Kaus Kaki Hingga Pakaian Wajib Bersertifikat Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/1700262564827-2342484941.jpg" alt="Kepala BPJPH Kemenag M. Aqil Irham (dua dari kiri) menyampaikan keterangan pers usai pembukaan Halal World 2023 di Jakarta, Jumat (17/11) malam." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Kemenag M. Aqil Irham (dua dari kiri) menyampaikan keterangan pers usai pembukaan Halal World 2023 di Jakarta, Jumat (17/11) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang mempertimbangkan untuk mencabut label halal bagi produk dari perusahaan yang terafiliasi atau pro Israel. Kementerian Agama (Kemenag) selaku penerbit sertifikat halal, hingga saat ini belum berencana melakukan pencabutan sertifikat halal. Sikap Kemenag merespons gelombang boikot produk pro Israel itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham usai pembukaan Halal World 2023 di Kemayoran pada Jumat (17/11) malam. "Masa dicabut, enggak. Bukan," katanya merespons pertanyaan wartawan. Para wartawan menanyakan apakah BPJPH bakal mencabut sertifikat halal produk dari perusahaan yang pro Israel. Urusan status halal itu muncul di tengah seruan boikot produk pro Israel oleh MUI. Aqil menuturkan dirinya sudah membaca fatwa MUI nomor 83/2023 tentang dukungan untuk Palestina secara utuh. Dia mengatakan substansi fatwa MUI itu, yang diharamkan bukan produknya. Tetapi, tindakan membeli atau menggunakannya. Dia mengatakan, lewat fatwa itu, masyarakat diimbau untuk tidak membeli atau menghindari produk-produk yang secara nyata-nyata mendukung agresi Israel ke Palestina. Bentuk dukungan secara langsung maupun tidak langsung. "Jadi bukan produknya. Tindakannya itu lho, gitu," tegas Aqil. Aqil mengatakan Kemenag mengimbau kepada masyarakat supaya bisa lebih selektif memilih produk. Masyarakat memilih sendiri, produk mana yang dihasilkan perusahaan pro Israel atau bukan. Dia menegaskan BPJPH Kemenag tidak mengeluarkan list produk mana saja yang dihasilkan perusahaan pro Israel atau bukan. Aqil menambahkan selama ini basis penerbitan sertifikat halal adalah melihat produknya. Sertifikat halal diberikan manakala sebuah produk sudah dinyatakan memenuhi kriteria halal. Aqil juga menyampaikan terus berkoordinasi dengan MUI soal penerbitan sertifikat halal. Menyikapi agresi Israel ke Gaza, Aqil mengatakan itu sebuah tragedi kemanusiaan. "Perlu kita lakukan hal-hal yang lebih konkret untuk sebagai wujud keberpihakan kita kepada mereka (warga Palestina)," paparnya. Kemenag tidak membenarkan tindakan pembunuhan manusia yang tidak berdosa. Penyerangan terhadap anak-anak, ibu-ibu, pasien rumah sakit, adalah tindakan yang tidak manusiawi. Sementara itu dukungan masyarakat Indonesia terhadap warga Palestina terus mengalir. Ini disampaikan Kepala Baznas Noor Achmad. "Sekarang kami menerima donasi Rp 23 miliar dari MUI," katanya di Jakarta pada Jumat (17/11) siang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013295681/militer-israel-masuk-dan-geledah-rumah-sakit-al-shifa-di-gaza">Militer Israel Masuk dan Geledah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza</a> Dengan demikian total donasi Palestina yang masuk ke Baznas sekitar Rp 61 miliar. Noor mengatakan bantuan yang masuk Baznas akan segera disalurkan. Di antaranya dengan cara menggandeng lembaga sosial di Mesir. Nantinya lembaga sosial ini menerima dana donasi Palestina oleh warga Indonesia. Selanjutnya lembaga sosial di Mesir itu akan menyalurkan ke Gaza. Skema ini menjadi alternatif, di tengah mahalnya biaya kargo pengiriman barang dari Indonesia ke perbatasan Mesir-Gaza. Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan donasi Rp 23 miliar itu sedianya untuk pembangunan RS Indonesia di Hebron. "Dikumpulkan sejak 2019 lalu," katanya. Namun pembangunan RS itu masih terkendala administrasi atau perizinan hingga saat ini. Akhirnya karena ada alasan kemanusiaan dan mendesak, dialihkan membantu masyarakat di Gaza.

Kementerian Agama (Kemenag) selaku penerbit sertifikat halal, hingga saat ini belum berencana melakukan pencabutan sertifikat halal.

Soal Usulan MUI Cabut Sertifikat Halal Produk Terafiliasi Israel, Begini Respons Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mantan-ketum-badko-hmi-soroti-kabar-hoax-bank-muamalat_m_161614.jpeg" alt="Bank Muamalat" width="100%">
<figcaption>Bank Muamalat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbankan syariah terus mengakselerasi dan memperluas bisnisnya tahun ini. Baik melalui kolaborasi maupun meningkatkan transformasi digital layanan. Sehingga dapat meningkatkan dana pihak ketiga (DPK), fee based income, serta pertumbuhan jumlah customer baru. Kemarin (27/6), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bank penerima pembayaran sertifikasi halal.&nbsp;Pembayaran bisa dilakukan melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Dengan begitu, memberikan nasabah kemudahan, layanan yang efisien, dan aman. "Bagi kami, diharapkan jumlah nasabah baru dapat bertumbuh dan berdampak positif terhadap peningkatan DPK dan fee based income," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Muamalat Suhendar. Sebab, untuk dapat melakukan pembayaran, pelaku usaha terlebih dahulu harus menjadi nasabah. Setelah itu, mengunduh aplikasi Muamalat DIN dan login. Sedangkan, bagi nasabah non-individual atau korporasi, Bank Muamalat menyediakan kanal pembayaran SKN/RTGS, transfer online, BI Fast, dan counter teller untuk pembayaran sertifikasi halal. Per 31 Maret 2023, total user Muamalat DIN sudah mencapai 400 ribu. Meningkat 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Saat ini lebih dari 90 persen transaksi nasabah perseroan sudah dilakukan melalui kanal digital," ujarnya. Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) terus mengoptimalkan kapabilitas internet banking OCTO Clicks. Yang terbaru, bersama layanan aplikasi Haji Pintar, kini proses pendaftaran haji semakin praktis tanpa harus datang ke bank dan kantor Kementerian Agama (Kemenag). Semua proses mulai dari registrasi hingga mendapatkan validasi dan porsi Haji bisa dilakukan secara online lewat OCTO Clicks. "Kemudahan ini kami hadirkan sebagai wujud komitmen untuk mendukung nasabah mewujudkan impian beribadah haji ke Tanah Suci," ucap Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla. Hingga kuartal I 2023, DPK tabungan haji CIMB Niaga Syariah senilai Rp 5,3 triliun. Jumlah tersebut sekitar 12 persen dari total DPK secara keseluruhan. Secara tahunan, milai tabungan haji tumbuh 25 persen. "Jadi, targetnya 22 ribu hingga 23 ribu pendaftar tahun ini," imbuh pria yang akrab disapa Ibung itu. Secara aset, lanjut dia, tercatat senilai Rp 64,32 triliun secara keseluruhan. Angka tersebut meningkat 16 persen year-on-year (YoY) dari posisi sebelumnya Rp 55,27 triliun. Ibung juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan berhaji lebih awal. Khususnya anak-anak muda untuk menyiapkan dana pendaftaran setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 25 juta melalui skema investasi. Ada tiga skema pilihan nominal setoran rutin setiap bulan. Setoran bulanan mulai Rp 360 ribu, Rp 640 ribu, dan Rp 1,75 juta.

Per 31 Maret 2023, total user Muamalat DIN sudah mencapai 400 ribu. Meningkat 23,7 persen secara tahunan.

Bank Syariah Akselerasi Bisnis Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/label-halal-kemenag.jpg" alt="Logo Halal (KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Logo Halal (KEMENAG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan satu juta sertifikasi halal tahun ini. Sasarannya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema deklarasi halal mandiri atau self declare.  Dirut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muti Arintawati menilai angka itu cukup berat. Apalagi pelaksananya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menyasar pelaku UMKM. "Target 1 juta (sertifikasi halal) itu berat," kata Muti dalam keterangannya Rabu (18/1).  Menurut Muti Arintawati, program deklarasi sertifikasi halal mandiri berbeda dengan sertifikasi halal reguler. Pada sistem sertifikasi halal reguler, pemilik usaha mendaftar ke BPJPH Kemenag. Kemudian mereka memilih lembaga pemeriksa halal (LPH). Apakah memilih LPH LPPOM-MUI atau LPH-LPH lainnya. Saat ini sudah ada beberapa LPH, meskipun yang terbanyak pelayanannya adalah LPPOM MUI.  Sedangkan proses deklarasi sertifikasi halal mandiri, si pelaku usaha tidak perlu mendaftar ke BPJPH seperti pada proses reguler. Mereka nanti didampingi oleh para pendamping halal di lapangan. Para pendamping itu yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan sampai ditetapkan sertifikasi halalnya.  Meskipun deklarasi mandiri, sambung Muti, proses sertifikasi halal untuk pelaku UMKM tidak boleh sembarangan. Standar halal tidak boleh berkurang. "Halal itu harus 100 persen halal. Tidak bisa 99,99 persen halal," katanya. Untuk memudahkan proses sertifikasi halal mandiri, pelaku UMKM sebaiknya menggunakan produk-produk yang sudah tersertifikasi halal.  Contohnya untuk penjual ayam goreng. Sebaiknya, menggunakan ayam yang dipotong di rumah potong hewan (RPH) yang sudah bersertifikat halal. Kemudian menggunakan minyak goreng serta bahan baku lain yang sudah berlabel halal. Jadi, ketika dilakukan pengecekan oleh pendamping halal bisa lebih cepat mendapatkan sertifikat halal.  Saat diskusi bersama sejumlah awak media di Jakarta pada Selasa (17/1) Muti juga menyampaikan ketentuan sertifikasi halal untuk produk waralaba. Seperti diketahui belakangan lagi booming es krim waralaba yang belum memiliki sertifikat halal. Produk es krim waralaba itu sempat memicu polemik karena memasang logo seolah-olah sudah memiliki sertifikat halal.  "Untuk yang sistem waralaba atau franchise, pendaftaran sertifikat halal dilakukan untuk tiap-tiap gerai, toko, atau warung. Jadi tidak boleh dilakukan oleh induk pemilik merek atau brand-nya saja.

LPPOM MUI Nilai Target Sejuta Sertifikasi Halal untuk UMKM Cukup Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi untuk percepatan sertifikasi halal. Sehingga target yang dicanangkan pemerintah bisa segera tercapai.  "Kami menyambut baik kehadiran BKPM hari ini. Kita berharap ini menjadi langkah baik untuk percepatan sertifikasi halal untuk penguatan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)," ujar Sekretaris BPJPH Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (26/8).  Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM Tina Talisa, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki, serta Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BKPM Fajar Usman.  "Hari ini kami mulai membuka Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahap 2 untuk 324.834 pelaku UMK, salah satu persyaratannya adalah mereka yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)," imbuh Arfi.  BKPM menyambut baik hal tersebut. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menuturkan fasilitasi sertifikasi halal menjadi hal yang telah lama ditunggu oleh UMK.  "Ini sudah dinanti oleh UMK. Salah satu yang BKPM sampaikan saat sosialisasi Online Single Submission (OSS), mereka bisa dapat fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah jika sudah memiliki NIB," ujar Riyatno.  Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Menteri Investasi/BKPM Tina Talisa. "Kami berharap UMK yang sudah terdaftar di OSS dapat diprioritaskan untuk memperoleh fasilitasi sertifikasi halal," ujar Tina.  Fasilitasi Sehati tahap 2 yang dibuka hari ini diberikan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria pernyataan pelaku usaha ( self declare). Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi UMK untuk dapat mengikuti program fasilitasi SEHATI Tahap 2 ini, yaitu:  1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan risiko rendah (perizinan tunggal), 2. Skala usaha mikro atau kecil, 3. KBLI yang sesuai dengan jenis produk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022, 4. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1, 5. Belum pernah menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain, 6. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, 7. Proses produksi sederhana (usaha rumahan bukan pabrikan).

324 Ribu Sertifikasi Halal Gratis Disiapkan, Ini Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220415-WA0004.jpg" alt="Para penerima sertifikat LPH usai penyerahan di Jakarta, Kamis (14/4). Antara" width="100%">
<figcaption>Para penerima sertifikat LPH usai penyerahan di Jakarta, Kamis (14/4). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Hasanuddin resmi menjadi lembaga pemeriksa halal (LPH). Hal tersebut setelah Unhas menerima sertifikat akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.  Selain Unhas, sertifikat akreditasi LPH juga diberikan kepada LPH Universitas Brawijaya Malang, LPH Hidayatullah Jakarta, LPH Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB Bandung, LPH Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, LPH Bersama Halal Madani Padang, LPH Balai Sertifikasi DSPM Kemendag Jakarta, dan LPH Kajian Halal Thayyiban (KHT Muhammadiyah) Jakarta.  Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Kemenag Siti Aminah menjelaskan, ada proses yang dilalui perguruan tinggi hingga memenuhi syarat memperoleh sertifikat akreditasi LPH. Perguruan tinggi termasuk Unhas diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai LPH.  Kepala BPJPH Muh. Aqil Irham secara khusus memberikan apresiasi kepada LPH yang berasal dari perguruan tinggi yaitu Unhas, UB, dan ITB. Sebab, telah mengambil peran penting dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  ”Salah satu tugas Kementerian Agama adalah melakukan penjaminan produk halal. Satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH,” ujar Aqil.  ”Akreditasi maupun visitasi merupakan kewenangan dari regulasi yang diberikan kepada BPJPH. Kami berharap, perolehan sertifikat ini bisa semakin mengoptimalkan peran para LPH sebagai mitra Kemenag,” sambung Aqil.  BPJPH memiliki tugas dan fungsi terhadap registrasi, sertifikasi, dan verifikasi halal, akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kehalalan produk serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.  Sebelumnya, BPJPH telah melakukan proses verifikasi dan visitasi lapangan guna mengetahui keabsahan dokumen Pusat Pemeriksa Halal (PPH) di Unhas pada Oktober 2021.

Unhas Resmi Menjadi Lembaga Pemeriksa Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjph/">BPJPH</a>) Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/label-halal/">Label Halal</a> Indonesia yang berlaku nasional. Lantas, bagaimana dengan label halal yang selama ini digunakan?  Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, penggunaan label halal baru berlaku efektif terhitung mulai 1 Maret 2022. Sejak saat itu, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai tanda kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku.  "Namun demikian, pelaku usaha yang memiliki produk yang telah bersertifikat halal sebelum beroperasinya BPJPH serta masih memiliki stok kemasan dengan label halal dan nomor ketetapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/halal-mui/">halal MUI</a>, diperkenankan untuk menghabiskan stok kemasan terlebih dahulu," kata Aqil kepada wartawan, Senin (14/3).  "Setelah itu, mereka harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022," sambungnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT7_SUSHI-TEI-DAPAT-SERTIFIKAT-HALAL_IMAM-HUSEIN-3-750x500-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Logo Halal. (IMAM HUSEIN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Logo Halal. (IMAM HUSEIN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Logo halal dari MUI. (IMAM HUSEIN/ JAWA POS)  Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib.  "Pemerintah tentu memahami kondisi di lapangan. Banyak pelaku usaha telah memproduksi kemasan produk dengan label halal <a href="https://www.jawapos.com/tag/mui/">MUI</a>. Oleh sebab itu bagi pelaku usaha yang akan memproduksi kemasan produk untuk stok baru silakan itu digunakan sesuai ketentuan," pungkasnya.  Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenag/">Kemenag</a>) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.  Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.  Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.  “Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).

Kemenag Berlakukan Label Halal Nasional, Begini Nasib Label Halal MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/UIII-terima.jpg" alt="IKON KAMPUS: Sekretaris UIII Chaider S. Bamualim (kiri) meninjau pembangunan masjid kampus UIII di kompleks UIII di Depok, Jawa Barat, kemarin (7/6). (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>IKON KAMPUS: Sekretaris UIII Chaider S. Bamualim (kiri) meninjau pembangunan masjid kampus UIII di kompleks UIII di Depok, Jawa Barat, kemarin (7/6). (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendorong Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menjadi pusat halal berskala internasional (international halal hub). Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki.  Dirinya menyebutkan bahwa UIII memiliki potensi strategis sebagai perguruan tinggi Islam internasional dalam global halal value chain dan memperkuat ekosistem halal Indonesia.  "Ada sejumlah peran strategis yang dapat dimainkan oleh perguruan tinggi, terlebih UIII sebagai perguruan tinggi Islam di Indonesia yang berskala internasional. Yakni menjadi pusat pengembangan dan penelitian halal berorientasi global. UIII saya kira bisa menjadi global halal hub yang menghubungkan pemain-pemain halal di dunia," kata dia, Jumat (4/2).  Apalagi langkah strategis penguatan ekosistem industri halal nasional juga telah disusun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), salah satunya adalah penguatan halal value chain. Langkah strategis lainnya adalah akselerasi sertifikasi halal sebagai peran antara untuk mendorong produsen halal Indonesia menjadi pemain utama di level global.  "Masih ada bidang garap yang luas menyangkut preferensi gaya hidup halal, pengembangan riset bahan-bahan pengganti nonhalal dan peningkatan awareness masyarakat, dan mewujudkan hub internasional dalam produksi dan perdagangan produk halal dunia," urainya.  Sebelumnya, Sekretaris UIII Chaider S Bamualim mengatakan UIII ingin mendirikan halal center atau badan halal yang dapat mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Sementara Direktur Perpustakaan dan Kebudayaan UIII Syafiq Hasyim menyatakan bahwa cakupan isu produk halal sangat luas. Perguruan tinggi dapat menjadi partner strategis pengembangan riset di bidang halal.  "UIII ingin berkontribusi mengerucutkan peta potensi halal di Indonesia. Menjadi pusat penelitian dan kajian yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Sisi lain UIII sebagai PTN-BH ingin mendapatkan hasil yang produktif sehingga dapat menghidupi keberlanjutan pendidikan disini," tegasnya.

BPJPH Dorong UIII Jadi International Halal Hub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPJPH Kemenag

Berita Terkini