<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-I-3998394996.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Sebanyak 1.274 koper jemaah haji tahun 2025 mulai dibagikan. Jumlah tersebut belum mencakup keseluruhan kuota. Sebab penerima koper untuk saat ini merupakan jemaah yang lunas di tahap 1.</p> <p>Pada pelunasan tahap 1 kemarin, dari 2022 jemaah, hanya 1.622 yang lunas. "Pengiriman koper ini juga beberapa tahap. Kemarin yang pertama ada 682 koper dan langsung diambil KBIH," ucap Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Gresik, Lulus.</p> <p>Di pekan yang sama, Kemenag kembali kedatangan koper sebanyak 592. Koper-koper tersebut akan diambil oleh masing-masing KBIH dan nantinya didistribusikan kepada para jemaah.</p> <p>Lulus menyebut bahwa sejauh ini ada 2 jemaah yang melakukan mutasi ke daerah lain. Karena itu, koper bisa diambil secara mandiri di Kemenag. "Kalau jemaah yang reguler melalui KBIH," imbuhnya.</p> <p>Saat ini pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bpih) sedang berlangsung hingga 17 April mendatang. Pihaknya berharap kuota haji untuk Gresik bisa terpenuhi sepenuhnya. "Kami berharap para calon jemaah haji bisa segera melakukan pelunasan tahap dua sesuai jadwal yang ditentukan," ujarnya.</p> <p>Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 telah disepakati oleh DPR RI dan pemerintah sebesar Rp 89.410.258,79. Dari angka ini, cjh hanya perlu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55.431.750,78 yang mencakup 62% dari total biaya.&nbsp;</p>

Kemenag mulai mendistribusikan koper untuk jemaah haji tahun 2025. Pelunasan tahap 1 telah dilakukan.

1.274 Koper Sudah Tersedia, Calon Jamaah Haji Bisa Ambil di KBIH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-I-3998394996.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan alasan di balik penurunan biaya haji 2025 dibandingkan 2024. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR menyepakati rerata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258 per jemaah. Rerata BPIH tahun ini turun Rp 4.000.027 dibandingkan 2024 yang ditetapkan Rp 93.410.286 per jemaah.</p> <p>Penurunan BPIH itu berdampak pada turunnya biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang jadi tanggungan jemaah. Tahun lalu rerata bipih adalah Rp 56.046.171 per jemaah. Sedangkan tahun ini bipih sebesar Rp 55.431.750 per jemaah.</p> <p>Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, mereka berhasil melakukan banyak efisiensi setelah proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi itu meliputi akomodasi atau hotel, konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).</p> <p>Dia mengatakan, efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. &rdquo;Total efisiensi ini mencapai Rp 600 miliar,&rsquo;&rsquo; katanya.</p> <p>Alasan berikutnya terkait penurunan biaya haji tahun ini adalah pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi. <strong>(wan/elo/c6/oni)</strong></p>

Kemenag menyampaikan alasan di balik penurunan biaya haji 2025 dibandingkan 2024. Rerata BPIH 2025 sebesar Rp 89,4 juta per jemaah.

Kemenag: Biaya Haji Turun karena Efisiensi Rp 600 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/Menteri-Agama-Nasaruddin-Umar-Dery-Ridwansah-2JPG-1462497464.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa upaya penurunan biaya Haji 2025 sudah sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah sejak awal meminta untuk memastikan penurunan biaya haji 2025, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo kepada kami Kemenag dan BPH (Badan Penyelenggara Haji) bagaimana dapat diusahakan supaya beban jamaah nanti yang akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," kata Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasaruddin menyampaikan, setelah melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR dan para pihak, akhirnya biaya haji 2025 turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan biaya haji 2024.&nbsp;Penurunan biaya haji itu setelah pihaknya</div> <div dir="auto">melakukan penyisiran, sehingga akhirnya bisa melakukan penghematan dan penurunan biaya haji 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Insya Allah</em> bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran, penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting. Apalagi kita mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul," ujar Nasaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 89.410.258,79. Terdapat penurunan anggaran dari sebelumnya diusulkan senilai Rp 93.389.684,99.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibebankan per jamaah sejumlah Rp 55.431.750,78. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Kemenag dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," ucap Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid saat memimpin rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komposisi BPIH tahun 1446/2025 M terdiri dari biaya yang bersumber nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jamaah Rp 33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari rata-rata BPIH 2025," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wachid menjelaskan, pemerintah dan DPR bersepakat untuk menggunakan kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar 16.000 dan riyal Saudi Arabia 4.266,67. Nantinya, nominal uang tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta living cost.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angka (BPIH) ini mengalami penurunan sebesar Rp 4.000.027,21," pungkasnya.</div> </div>

Penurunan biaya haji itu setelah pihaknya
melakukan penyisiran, sehingga akhirnya bisa melakukan penghematan.

Menag Nasaruddin Umar Sebut Penurunan Biaya Haji Rp 4 Juta Sesuai Harapan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/29/1000564543-1570400632.jpg" alt="Ilustrasi pemberangkatan jemaah haji 2024 di Embarkasi Surabaya. (Dokumentasi Kanwil Kemenag Jatim)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberangkatan jemaah haji 2024 di Embarkasi Surabaya. (Dokumentasi Kanwil Kemenag Jatim)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 89.410.258,79. Terdapat penurunan anggaran dari sebelumnya diusulkan senilai Rp 93.389.684,99.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibebankan per jamaah sejumlah Rp 55.431.750,78. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Kemenag dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid saat memimpin rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komposisi BPIH tahun 1446/2025 M terdiri dari biaya yang bersumber nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata perjamaah Rp 33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari rata-rata BPIH 2025," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wachid menjelaskan, pemerintah dan DPR bersepakat untuk menggunakan kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar 16.000 dan riyal Saudi Arabia 4.266,67. Nantinya, nominal uang tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta <em>living cost</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angka (BPIH) ini mengalami penurunan sebesar Rp 4.000.027,21," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan usulan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi Rp 89.666.469,26. Pemerintah melalui Kemenag sebelumnya telah mengusulkan BPIH 2025 sebesar Rp 93.389.684,99 per jamaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kami kaji rasionalitasnya, kualitas layanan dan tentu saja efisiensi di sana sini kami saat ini mengajukan Rp 89.666.469,26," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurunnya BPIH itu berimbas pada penurunan anggaran yang dibebankan kepada jamaah haji. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) per jamaah kini sebesar Rp 55.593.201,57.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, nilai manfaat yang dianggarkan oleh Kemenag sebesar Rp 34.073.267,69 atau sekitar 38 persen dari keseluruhan BPIH.</div>

Nominal uang tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta living cost.

DPR dan Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Rp 55,4 Juta per Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/irvan-3652475487.jpg" alt="Irvan Maulana" width="100%">
<figcaption>Irvan Maulana</figcaption>
</figure> <p>Pada 2025 pemerintah mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia pada 1446 H/2025 M sejumlah Rp 93.389.684,99 (Rp 93,3 juta). Perinciannya, biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2025 yang harus dibayarkan setiap jemaah Rp 65.372.779,49 atau 70,02 persen dari total BPIH. Pada 2024, bipih hanya Rp 56 juta atau 59,95 persen dari total biaya.</p> <p>Sebaliknya, nilai manfaat yang disubsidi dari pengelolaan dana haji oleh pemerintah justru diusulkan turun dari Rp 37,4 juta (40,05 persen) pada 2024 menjadi Rp 28,02 juta (29,98 persen) pada 2025. Menurun dari segi nominal maupun persentasenya. Implikasinya, beban biaya yang harus ditanggung jemaah haji akan meningkat secara langsung. Pertanyaannya, masihkah mungkin biaya yang ditanggung jemaah bisa turun?</p> <p><strong>Proporsi Pembiayaan</strong></p> <p>Pada dasarnya, usulan BPIH 2025 sejumlah Rp 93,3 juta itu memang turun 0,11 persen daripada BPIH 2024 (Rp 93,4 juta). Meskipun nominal BPIH 2025 sedikit lebih rendah, proporsi pembiayaan antara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah dan nilai manfaat yang disubsidi pemerintah bergeser cukup tajam.</p> <p>Pendapatan nilai manfaat dana penyelenggaraan ibadah haji (PIH) fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada 2021, pendapatan mencapai 142,80 persen, jauh melampaui beban penyelenggaraan. Kondisi itu mencerminkan pengelolaan dana yang sangat optimal. Namun, pada 2022, pendapatan turun signifikan menjadi 81,93 persen. Sangat mungkin hal tersebut disebabkan kondisi ekonomi global, volatilitas pasar investasi syariah, serta dampak pandemi Covid-19.</p> <p>Pemulihan mulai terlihat pada 2023. Pendapatan meningkat menjadi 112,78 persen. Menandakan bahwa strategi investasi mulai efektif meski belum kembali ke tingkat optimal seperti pada 2021. Fluktuasi itu menunjukkan ketergantungan besar pada hasil investasi yang rentan terhadap dinamika ekonomi global. Terutama pada instrumen berbasis syariah dan perubahan nilai tukar.</p> <p>Perubahan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban pembiayaan yang lebih besar kepada jemaah jika dibandingkan dengan subsidi dari pemerintah. Kebijakan itu bisa menimbulkan sejumlah implikasi. Terutama bagi calon jemaah dengan kondisi keuangan terbatas.</p> <p>Peningkatan bipih hingga 16,74 persen (Rp 9,37 juta) sangat mungkin memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu, penurunan nilai manfaat yang disubsidi dari Rp 37,4 juta menjadi Rp 28,02 juta menunjukkan penurunan efektivitas pengelolaan dana haji yang bersumber dari investasi syariah dan instrumen keuangan lainnya.</p> <p><strong>Evaluasi Pengelolaan</strong></p> <p>Untuk itu, efektivitas model pengelolaan ini patut dievaluasi. Terutama jika dibandingkan dengan keberhasilan sistem pengelolaan dana haji di Malaysia. Data satu dekade terakhir menunjukkan, BPIH Indonesia terus berfluktuasi yang dipengaruhi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).</p> <p>Sebaliknya, Malaysia berhasil mempertahankan biaya haji yang stabil, yakni RM 9.980, tanpa perubahan berarti selama 9 tahun terakhir. Ketika dikonversi ke rupiah, rata-rata biaya haji di Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Stabilitas itu tidak lepas dari pendekatan bisnis yang diterapkan Tabung Haji Malaysia sejak 1963, yang menjadikannya model terbaik dalam mengelola dana haji.</p> <p>Malaysia bahkan bisa melaksanakan kontrak perjanjian dengan penyedia layanan di Arab Saudi sejak 3-5 tahun sebelumnya. Sementara kontrak perjanjian Indonesia dengan penyedia layanan di Saudi dilakukan ketika tahun berjalan. Tabung Haji Malaysia mengintegrasikan dana haji dalam berbagai investasi strategis.</p> <p>Termasuk sektor perbankan syariah melalui kepemilikan saham di Bank Islam Malaysia serta investasi di teknologi, perkebunan, realestat, konstruksi, serta pasar modal.</p> <p class="class-paragraph">Sebaliknya, di Indonesia, pengelolaan dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terbatas pada optimalisasi portofolio investasi yang cenderung berisiko tinggi dalam pasar modal dengan hasil yang fluktuatif. Konsekuensi model itu terlihat pada meningkatnya porsi biaya yang ditanggung jemaah haji, sedangkan nilai manfaat yang dihasilkan BPKH justru makin menurun.</p> <p>Meskipun BPIH sering diusahakan untuk turun, kenyataannya, pengurangan itu hanya terjadi pada komponen nilai manfaat, bukan pada biaya yang langsung dibebankan kepada jemaah. Hal itu menimbulkan paradoks. Alih-alih memberikan subsidi lebih besar kepada jemaah, model pengelolaan saat ini justru mengalihkan beban finansial kepada masyarakat.</p> <p>BPKH perlu belajar dari Tabung Haji Malaysia untuk mengadopsi pendekatan bisnis yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang<strong>. (*)</strong></p> <hr /> <p><em><strong>*) IRVAN MAULANA,&nbsp;</strong>Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS)</em></p> <p>&nbsp;</p>

Pada 2025 pemerintah mengusulkan rata-rata biaya haji pada 1446 H/2025 M sejumlah Rp 93.389.684,99 (Rp 93,3 juta).

Era Baru Efisiensi Penyelenggaraan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan usulan biaya haji 2025 di Komisi VIII DPR kemarin (30/12). Total biaya haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji/BPIH) yang diusulkan mencapai Rp 93,3 juta per jemaah.</p> <p>Dari jumlah tersebut, yang harus ditanggung jemaah Rp 65,3 jutaan, lebih mahal dibandingkan ongkos haji 2024.</p> <p>Biaya yang ditanggung jemaah haji disebut sebagai biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Pada musim haji 2024, rerata bipih ditetapkan Rp 56 juta. Dengan demikian, biaya haji yang ditanggung jemaah tahun depan naik sekitar Rp 9,3 juta per orang.</p> <p>Jika usulan Kemenag itu disetujui, jemaah yang berangkat haji tahun 2025 harus menyiapkan dana Rp 40,3 juta. Sebab, di awal mendaftar, mereka sudah membayar setoran awal Rp 25 juta.</p> <p>Namun, ongkos haji 2025 itu masih berupa usulan Kemenag. Biasanya, biaya haji resmi yang ditetapkan pemerintah bersama DPR lebih rendah dibandingkan usulan. Misalnya, pada musim haji 2024, sebelumnya diusulkan BPIH sebesar Rp 105 juta. Kemudian, usulan bipih-nya waktu itu Rp 73,7 jutaan. Tetapi, akhirnya bipih 2024 disepakati Rp 56 juta per jemaah.</p> <p>Usulan biaya haji 2025 itu disampaikan Menag Nasaruddin Umar. &rsquo;&rsquo;Komponen beban jemaah langsung atau bipih Rp 65.372.799 per jemaah. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan dana haji,&rsquo;&rsquo; katanya. Dalam usulannya, jemaah menanggung biaya haji 70 persen. Sedangkan subsidi atau nilai manfaat sebesar 30 persen.</p> <p>Pembagian porsi itulah yang membuat ongkos haji yang dibayarkan jemaah menjadi lebih mahal dibandingkan 2024. Pasalnya, tahun lalu porsi beban jemaah hanya 60 persen. Sedangkan subsidi dana haji 40 persen. Dengan adanya pengurangan subsidi itu, otomatis biaya haji yang ditanggung jemaah semakin besar.</p> <p>Nasaruddin mengatakan, usulan proporsi antara beban jemaah dan subsidi tersebut sudah menggunakan formulasi pembebanan dan proses kajian. Menurut dia, proporsi 70:30 itu bisa menjaga keberlanjutan dana haji. Jangan sampai hasil pengelolaan dana haji habis karena proporsi subsidi yang terlalu besar.</p> <p>Nasaruddin juga menyampaikan sejumlah tantangan haji mendatang. Di antaranya, pengurangan kuota petugas haji. Dia mengatakan, kuota haji Indonesia tahun depan 221 ribu. Arab Saudi memberikan kuota petugas haji sebanyak 2.210 orang. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan kuota petugas haji 2024 yang mencapai 4.700 orang. Semula Saudi memberikan kuota petugas haji 2024 sebanyak 4.200 orang. Kemudian, ditambah 500 orang karena ada penambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami akan terus berupaya mendapatkan tambahan kuota petugas haji,&rsquo;&rsquo; katanya. Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa jarak hotel di Makkah dibatasi maksimal 4,5 km dari Masjidilharam. Sedangkan di Madinah berada di radius 1 km dari Masjid Nabawi.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi&rsquo;i mengakui, terasa ada kontradiksi antara pernyataan pemerintah sebelumnya dan usulan biaya haji. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu mencuat statement biaya haji 2025 mengalami penurunan. Tetapi, ternyata lebih besar dibandingkan tahun lalu.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015474852/kemenag-usulkan-biaya-ibadah-haji-2025-sebesar-rp-934-juta-ditanggung-jamaah-rp-653-juta">Kemenag Usulkan Biaya Ibadah Haji 2025 Sebesar Rp 93,4 Juta Ditanggung Jamaah Rp 65,3 Juta</a></strong></p> <p>Biaya haji yang disebut mengalami penurunan adalah BPIH atau biaya riil haji. BPIH 2024 ditetapkan Rp 93.410.286 per jemaah. Sedangkan usulan BPIH 2025 adalah Rp 93.389.684 per jemaah. Atau mengalami penurunan Rp 20.602 per jemaah. Tetapi karena subsidi dikurangi dari 40 persen menjadi 30 persen, biaya yang ditanggung jemaah meningkat.</p> <p>Syafi&rsquo;i mengatakan, perubahan porsi subsidi itu untuk menjaga keberlanjutan dana haji. Dia mengatakan, pada 2024 dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar Rp 166 triliun. Jumlah itu menghasilkan nilai investasi sekitar Rp 10,9 triliun. Kemudian, Rp 7 triliun dipakai untuk subsidi keberangkatan haji 2024. Sisanya Rp 3,9 triliun dibagikan kepada lima jutaan jemaah yang berada di daftar antrean (waiting list).</p> <p>&rsquo;&rsquo;Artinya, lebih banyak yang dipakai berangkat ketimbang yang dibagikan ke jemaah tunggu,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Jika dibiarkan terus, dana haji bisa tergerus habis. Belum lagi pada 2027 nanti, dalam satu tahun ada dua kali pemberangkatan haji. Maka, harus tersedia likuiditas dana haji yang mencukupi. <strong>(wan/c6/oni)</strong></p>

Kemenag menyampaikan usulan biaya haji 2025 di Komisi VIII DPR. Total biaya haji yang diusulkan mencapai Rp 93,3 juta per jemaah.

Subsidi Haji Dikepras, Jemaah Bayar Ongkos ke Tanah Suci Rp 65,3 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_RDP-Komisi-VIII-DPR-dengan-BPKH_Salman-Toyibi-1JPG-1653819640.jpg" alt="Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) bersama Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin (kanan) menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka" width="100%">
<figcaption>Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) bersama Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N Nazaroedin (kanan) menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara bertahap meningkatkan pembagian nilai manfaat pengelolaan dana haji kepada jamaah yang antre. Dampaknya dalam jangka panjang, biaya pelunasan ongkos haji yang harus dibayar jamaah semakin murah atau terjangkau. Karena, akumulasi nilai manfaat di dalam virtual account (VA).</p> <p>Kepada Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menuturkan tahun depan, proyeksi nilai manfaat pengelolaan dana haji mencapai Rp 12 triliun lebih atau mengalami kenaikan sekitar 9,6 persen dari raihan nilai hasil pengelolaan tahun ini.</p> <p>Fadlul mengatakan, sebagian dari hasil nilai manfaat tersebut akan didistribusikan ke seluruh rekening jamaah tunggu. Skemanya melalui VA masing-masing jamaah. Tahun depan, BPKH memproyeksikan nilai manfaat yang didistribusikan ke seluruh jamaah tunggu mencapai Rp 4,4 triliun.</p> <p>Menurut dia angka tersebut cukup besar, karena mengalami kenaikan mencapai 91,3 persen dibandingkan distribusi nilai manfaat tahun ini. Sebagaimana diketahui perolehan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jamaah, proporsinya selama ini lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan.</p> <p>Pemberian nilai manfaat untuk jamaah tunggu baru dilakukan setelah BPKH berdiri. Kemudian mulai dibagikan sejak 2018 secara proporsional. Pendistribusian nilai manfaat kepada jamaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual. Sampai menuju self financing.</p> <p>"Diharapkan kenaikan alokasi Virtual Account kepada jamaah tunggu ini akan mendorong peningkatan Virtual Account jamaah tunggu,&rsquo;&rsquo; kata Fadlul dalam keterangannya Rabu (25/9).</p> <p>Sehingga suatu hari nilai manfaat itu bisa dibagi seluruhnya langsung kepada masing-masing akun jamaah. Jadi saat biaya haji diumumkan, jamaah haji tinggal mengecek nilai VA-nya. "Secara bertahap setoran pelunasan (biaya haji) akan menjadi lebih kecil setelah dikurangi nominal dalam virtual account," jelasnya.</p> <p>Selain melakukan efisiensi dalam biaya operasional, BPKH memiliki sejumlah strategi investasi penempatan dengan mekanisme lelang. Selain itu juga mengeksplorasi surat berharga syariah. Termasuk SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan BI yang diatur OJK.</p> <p>Tujuannya untuk memberikan yield yang optimal. Selain itu BPKH juga akan mendorong investasi emas. Sebagai upaya untuk melakukan lindung nilai (hedging) yang tetap berprinsip syariah. Serta investasi lainnya yang berpotensi memberikan nilai manfaat yang optimal termasuk dalam ekosistem perhajian.</p> <p>BPKH juga berupaya melakukan strategi Inovasi berupa penggunaan platform digital dalam pengelolaan keuangan haji. Tujuannya demi kemudahan setoran awal dan pelunasan bertahap Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jamaah haji.</p> <p class="class-paragraph">Dengan rencana dan strategi ini, BPKH berharap dapat meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah haji dan memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia. Tentunya upaya-upaya ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan regulasi dan kebijakan dari pemangku kepentingan.</p>

BPKH secara bertahap meningkatkan pembagian nilai manfaat pengelolaan dana haji kepada jamaah yang antre.

BPKH Siapkan Strategi Khusus Lewat Distribusi Virtual Account, Biaya Pelunasan Haji Bakal Semakin Terjangkau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/Screenshot_20240523-075038-419006211.jpg" alt="Cuaca panas saat siang hari bisa membuat jamaah haji dehidrasi dan kehabisan stamina./Kemenag via Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Cuaca panas saat siang hari bisa membuat jamaah haji dehidrasi dan kehabisan stamina./Kemenag via Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jamaah Haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua, mulai diterbangkan ke Arab Saudi. Mereka dari embarkasi Tanah Air akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Selanjutnya, mereka berangkat ke Makkah untuk menunaikan Umrah Wajib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bidang Bimbingan Ibadah pada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Zulkarnain Nasution, meminta jamaah haji gelombang kedua ini melakukan mandi sunah dan mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta Tim Pimbingbing Ibadah Haji Indonesia (TPHI) Kloter untuk memperhatikan jamaahnya pada saat keberangkatan, agar mereka sudah mandi sunah dan mengenakan kain ihram sejak di embarkasi Tanah Air," kata Zulkarnain, Sabtu (25/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terlebih lagi jamaah haji yang proses keberangkatannya sudah melalui layanan <em>fast track</em>," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulkarnain mengatakan, imbauan ini diharapkan memudahkan bagi jamaah yang akan mengambil miqat di Yalamlam. Sehingga, mereka tidak perlu mandi atau berganti kain ihram di atas pesawat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jamaah yang akan miqat di Yalamlam, tinggal salat di kursi pesawat dan langsung berniat ihram umrah. Untuk bersuci, jamaah bisa bertayammum sebagai pengganti wuduk ketika di dalam pesawat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenakan kain ihram sejak di Embarkasi juga tetap penting bagi jamaah yang akan miqat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Pasalnya, waktu yang tersedia tidak banyak. Sehingga, begitu sampai di Bandara, jamaah bisa langsung berwudlu, salat sunnah dan niat umrah, lalu menuju bus untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Miqat jamaah haji Indonesia bisa dilakukan ketika sampai di Bandara King Abdul Azis Jeddah. Hal ini sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1980, 1981, dan 2006, bahwa miqat di Bandara Jeddah sah hukumnya," tegas Zulkarnain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada Petugas Pembimbing Ibadah, Zulkarnain meminta untuk memberikan bimbingan kepada jamaah terkait niat umrah sebelum jamaah haji diberangkatkan dari aula transit ke bus yang akan membawa ke Mekkah. Pembimbing ibadah harus juga selalu mengingatkan jamaah terkait larangan setelah berihram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai mereka sudah berniat ihram ketika di atas pesawat tetapi masih memakai penutup kepala dan memakai pakaian dalam dan sebagainya," sebutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belajar dari tahun sebelumnya, lanjut Zulkarnain, terkadang ada kain ihram jamaah yang kotor dan terkena najis saat tiba di bandara Jeddah. Ada juga jamaah yang hanya memakai sepatu, tidak punya sandal jepit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah tahun ini sudah mengantisipasi keadaan seperti ini dengan menyediakan kain ihram, kaos kaki, sarung tangan ihram, sabuk ihram, sandal jepit dan payung di Bandara," tandasnya.</div>

Zulkarnain Nasution, meminta jamaah haji gelombang kedua ini melakukan mandi sunah dan mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi.

Jamaah Haji Gelombang II Diminta Kenakan Pakaian Ihram Sejak di Embarkasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/pregnant-woman-standing-by-window-looking-photo-fotor-202404059277-3115314000.jpg" alt="ilustrasi ibu hamil dan hasil USG. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi ibu hamil dan hasil USG. (Freepik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon jamaah haji dengan kategori ibu hamil mendapat dispensasi untuk menunda keberangkatan. Mereka bisa memundurkannya untuk pemberangkatan tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Abdul Haris usai melepas keberangkatan rombongan jamaah haji kloter 50 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada satu orang yang tunda berangkat dari kloter 50. Tunda tahun ini jadi tahun depan karena kebetulan hamil. Dan ini adalah pilihan karena yang bersangkutan itu sudah menikah selama 15 tahun, belum pernah hamil, dan baru tahu hamil anak pertama saat menjelang keberangkatan sehingga memilih untuk menunda keberangkatannya," ungkap Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibedakan ya antara gagal berangkat dengan tunda berangkat. Tunda berangkat tahun ini jadi berangkat tahun depan. Meskipun tidak jadi tahun ini, tahun depan diberi berangkat," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Haris, jamaah kloter 5 yang mengalami tunda berangkat, sudah memasuki usia kehamilan lebih dari 26 minggu. Sedangkan usia kehamilan yang masih layak naik pesawat adalah tidak lebih dari 26 minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena memang hamilnya sudah lebih dari 26 minggu. Karena untuk batasan hamil yang masih bisa berangkat atau layak terbang adalah yang 14 minggu ke atas atau 26 minggu ke bawah," tutur Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Haris mengatakan, kuota dari jamaah yang menunda keberangkatannya akan diisi oleh calon jamaah yang terdaftar pada kuota cadangan. "Kita isi dari cadangan, nanti kita akan naikkan menjadi porsi berangkat. Sehingga kita menghindari adanya open seat," jelasnya.</div>

Calon jamaah haji dengan kategori ibu hamil mendapat dispensasi untuk menunda keberangkatan, bisa mengundurnya ke tahun depan.

Ibu Hamil Calon Jamaah Haji Bisa Tunda Keberangkatan untuk 2025

<div id="m#msg-f:1799815442260299265" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/uang-dolar-valas-3218992531.jpg" alt="ILUSTRASI Dolar." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Dolar.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa ibadah haji tak akan mengganggu kebutuhan valuta asing (valas), terutama dollar AS di dalam negeri. Lantaran pihaknya telah memperkirakan supply dan demand valas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, biaya operasional Haji mayoritas dibayarkan menggunakan mata uang asing seperti, riyal dan dolar AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, yang gini-gini kita sudah perkirakan jauh-jauh hari. Tugasnya Bank Indonesia itu bagaimana memastikan kebutuhan valas untuk ibadah haji sudah ada dan itu sudah kita rencanakan sejak dari awal,&rdquo; kata Perry dalam konferensi pers, dikutip Kamis (23/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, BI juga sudah mempersiapkan dan memperhitungkan kebutuhan valas untuk pembayaran utang pemerintah. Kemudian, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), maupun pembayaran utang BUMN lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perry menegaskan perhitungan tersebut telah masuk dalam perencanaan, pengelolaan cadangan devisa, dan juga sudah masuk di dalam asesmen terhadap nilai tukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak hanya masalah untuk kebutuhan valas haji kebutuhan valas untuk membiayai utang pemerintah kami juga sudah rencanakan. Untuk Petamina, BUMN, PLN itu sudah ada diskusi, perencanaan tahunan itu sudah masuk didalam perhitungan suplai demand valas, dampaknya terhadap cadangan devisa dan terutama terhadap stabilitas nilai tukar rupiah,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024, kuota haji Indonesia tercatat sebanyak 221.000 jamaah. Indonesia juga mendapat 20.000 kuota tambahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jamaah, terdiri atas 213.320 kuota jamaah haji reguler dan 27.680 kuota jamaah haji khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasional pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) Indonesia memasuki hari ketujuh kemarin. Sudah 41 ribu lebih jemaah haji tiba di Madinah. Sementara itu, jemaah yang wafat di Madinah hingga kemarin sebanyak empat orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kemarin sudah 7.773 jemaah yang terbang ke Madinah. Mereka terbagi dalam 20 kelompok terbang (kloter) dengan sebaran embarkasi Balikpapan (BPN) sebanyak 324 jemaah, embarkasi Solo (SOC) 1.440 jemaah, embarkasi Banjarmasin (BDJ) 320 jemaah, embarkasi Padang (PDG) 393 jemaah, embarkasi Surabaya (SUB) 1.486 jemaah, dan embarkasi Makassar (UPG) 450 jemaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu embarkasi Medan (KNO) 360 jemaah, embarkasi Batam (BTH) 350 jemaah, embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) 440 jemaah, embarkasi Kertajati (KJT) 440 jemaah, embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) 1.320 jemaah, dan embarkasi Palembang (PLM) 450 jamaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tak hanya itu, BI juga sudah mempersiapkan dan memperhitungkan kebutuhan valas untuk pembayaran utang pemerintah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpih

Berita Terkini