<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/antrean-haji-1795448758.jpg" alt="Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)" width="100%">
<figcaption>Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Regulator haji dan umrah segera resmi berpindah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Momentum pergeseran kewenangan itu, dimanfaatkan sejumlah travel untuk perbaikan layanan umrah ke depan. Khususnya terkait umrah backpacker yang semakin marak dan lewat travel ilegal.&nbsp; Desakan supaya pemerintah menertibkan praktik umrah backpacker itu disampaikan pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) saat bertemu dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). Ketua Umum Bersathu Wawan Suhada mengatakan mereka menaruh harapan besar dengan adanya perpindahan urusan haji dan umrah tersebut.&nbsp; Wawan mengatakan Bersathu berharap BPH dapat menata kembali pelaksanaan Umrah agar dapat lebih baik kedepannya. "Salah satunya mengawasi dan memberantas praktek Umrah Backpacker," katanya. Wawan menjelaskan saat ini umar backpacker semakin marak. Celakanya mereka berangkat tanpa menggunakan travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) berizin sesuai amanat undang-undang. Seperti diketahui promosi umrah backpacker atau mandiri semakin marak. Diantaranya melalui postingan di media sosial. Umrah backpacker menawarkan biaya yang jauh lebih murah. Namun masyarakat harus menjalani seluruh rangkaian umrah sendiri atau mandiri. Padahal umrah berbeda dengan wisata. Karena ada rangkaian ibadah yang harus dijalankan secara tertib sesuai urutannya.&nbsp; Dalam kesempatan itu Bersathu juga berharap Pemerintah dan Komisi VIII DPR dapat segera mengesahkan revisi Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah. Agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan haji dan umrah, serta memperkuat posisi BPH sebagai komandonya. Bersathu juga berharap BPH dapat memberikan perhatian dan pengawasan komprehensif pada haji khusus. Mulai dari penataan kembali penentuan user quota haji khusus berbasis sistem. Tujuannya agar lebih sistematis dan dapat diawasi dengan baik oleh BPH.&nbsp; "Bersathu memberikan ide dan gagasan mengenai haji hybrid," katanya. Dengan skema baru itu, memungkinkan perpindahan jemaah haji reguler yang ingin merubah porsi menjadi haji khusus sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Seperti diketahui antrean haji reguler sekarang sudah sampai 30 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah 40 tahun. Sementara haji khusus antriannya baru sekitar tujuh tahun.&nbsp; Selain itu Wawan mengatakan ke depan perlu penataan ekosistem pendukung pelaksanaan haji dan umrah. Seperti pengadaan konsumsi haji dan umrah mulai dari bumbu masakan, beras, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Urusan tersebut diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh BPH serta melibatkan sektor swasta terkait. (wan)&nbsp;

Bersathu mendesak pemerintah menertibkan praktik umrah backpacker ilegal yang marak, seiring perpindahan kewenangan ke BPH.

Umrah Backpacker Lewat Travel Ilegal Kian Marak, Bersathu Minta Pemerintah Tindak Tegas Menertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/antrean-haji-1795448758.jpg" alt="Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)" width="100%">
<figcaption>Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Setiap tahun antrenn haji kian panjang. Diantaranya dipicu animo masyarakat berhaji yang terus meningkat. Saat ini rekor antrean terpanjang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Yaitu mencapai 46 tahun.&nbsp; Secara umum antrean haji di Indonesia berada di rentang 17 tahun sampai 30 tahunan. Ada yang menggunakan antrean berdasarkan provinsi. Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Ada juga yang membagi kuota berdasarkan kabupaten dan kota. Seperti di Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Barat.&nbsp; Di tengah antrean haji yang panjang itu, muncul gagasan supaya pemerintah menerapkan sistem hybrid. Gagasan ini disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) Wawan Suhada usai bertemu dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzat Simanjuntak di Jakarta. "Bersathu memberikan ide dan gagasan mengenai haji hybrid," kata Wawan dalam keterangannya Jumat (4/7).&nbsp; Dengan skema baru itu, memungkinkan perpindahan jamaah haji reguler yang ingin mengubah porsi menjadi haji khusus sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Seperti diketahui antrean haji reguler sekarang sudah sampai 30 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah 40 tahun. Sementara haji khusus antreannya baru sekitar tujuh tahun.&nbsp; Seperti diketahui regulator haji dan umrah segera resmi berpindah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BPH. Momentum pergeseran kewenangan itu, dimanfaatkan sejumlah travel untuk mengusulkan perbaikan layanan umrah maupun haji ke depan. Salah satu yang disoroti adalah umrah backpacker yang semakin marak dan lewat travel ilegal. Desakan supaya pemerintah menertibkan praktek umrah backpacker itu disampaikan pengurus Bersathu. Wawan mengatakan, mereka menaruh harapan besar dengan adanya perpindahan urusan haji dan umrah tersebut. Dia mengatakan, Bersathu berharap BPH dapat menata kembali pelaksaan umrah agar dapat lebih baik kedepannya. "Salah satunya mengawasi dan memberantas praktek umrah backpacker," katanya. Wawan menjelaskan saat ini umar backpacker semakin marak. Celakanya mereka berangkat tanpa menggunakan travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) berizin sesuai amanat Undang-undang. Dalam kesempatan itu Bersathu juga berharap Pemerintah dan Komisi VIII DPR dapat segera mengesahkan revisi Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggara Ibadan Haji dan Umrah. Agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan haji dan umrah, serta memperkuat posisi BPH sebagai komandonya. Bersathu juga berharap BPH dapat memberikan perhatian dan pengawasan komprehensif pada haji khusus. Mulai dari penataan kembali penentuan user quota haji khusus berbasis sistem. Tujuannya agar lebih sistematis dan dapat dapat diawasi dengan baik oleh BPH.

Antrean haji reguler di Indonesia mencapai 46 tahun, mendorong gagasan haji hybrid agar jamaah bisa pindah ke haji khusus.

Antrean Haji Reguler Tembus 46 Tahun, Muncul Gagasan Skema Hybrid, Jamaah Bisa Pindah ke Haji Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/oKOkvFp9VzEaia82RjsCUw8krKCxUJ6OjJCnJU2z-4026281612.jpg" alt="Ilustrasi jamaah di Tanah Suci. (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah di Tanah Suci. (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa operasional haji memasuki paruh kedua, yaitu proses pemulangan usai puncak ibadah haji di Arafaf, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Catatan angka jamaah wafat cukup tinggi, yaitu mencapai 221 orang. Embarkasi Surabaya (SUB) menjadi penyumbang terbesar kasus kematian.&nbsp; Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per 11 Juni pukul 16.15 WIB jamaah wafat mencapai 221 orang. Dengan rincian 217 orang jamaah haji reguler dan empat orang jamaah haji khusus. Makkah menjadi lokasi kematian terbanyak dengan jumlah 154 orang. Dari lokasi asal jamaah, embarkasi Surabaya menjadi yang tertinggi dengan jumlah 45 jamaah wafat.&nbsp; Banyaknya jumlah jemaah haji yang wafat itu menjadi sorotan parlemen. Anggota Komisi VIII DPR Maman Immanulhaq mengatakan, sebelum berangkat, bahkan sebelum melunasi biaya haji, jemaah terlebih dahulu melakukan cek kesehatan. Sampai akhirnya dinyatakan istitha'ah dan layak berangkat haji dari sisi kesehatan. Tetapi kenyataannya banyak jemaah yang setibanya di Saudi dalam kondisi sakit. Kemudian ada yang sampai wafat. Bahkan ada yang wafat karena sakit saat masih di dalam pesawat atau baru landing di Arab Saudi. "Sebenarnya bisa dipertanyakan apakah memenuhi syarat istitha'ah kesehatan atau tidak," katanya dalam diskusi soal haji di gedung DPR kemarin (11/6).&nbsp; Dia mengatakan, petugas seharusnya jujur dan transparan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (CJH). Maman bahkan menyinggung adanya dugaan permainan supaya CJH bisa lolos pemeriksaan kesehatan, meskipun aslinya tidak memenuhi kriteria. Dia memahami ada sebagian masyarakat yang berpendirian tidak apa-apa berhaji dalam kondisi tidak sehat. Bahkan kalaupun ajal menjemput karena sakit, tidak jadi masalah selama wafat di Arab Saudi. "Saya katakan, Ibu Bapak, kalau Anda tidak sehat lalu berangkat dan meninggal, itu niatnya saja sudah salah," katanya. Transparansi status istitoah kesehatan jamaah haji Indonesia juga jadi sorotan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sorotan tersebut disampaikan saat mereka menerima Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Usai pertemuan, Irfan mengatakan dengan sejumlah catatan, termasuk soal kualitas kesehatan jamaah Indonesia. Arab Saudi bahkan memunculkan wacana mengurangi kuota Indonesia sampai 50 persen. Pertemuan itu membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini serta kick-off persiapan musim haji 2026. Seperti diketahui mulai musim 2026, penyelenggaraan haji sudah bukan di Kementerian Agama (Kemenag). Sepenuhnya sudah geser ke BPH. Irfan mengatakan, di momen pertemuan itu, dibahas sejumlah isu strategis. Termasuk belum pastinya kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia.&nbsp; Kondisi itu disebabkan beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025. Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50 persen. Jika wacana ini terlaksana, maka kuota haji Indonesia tinggal 110.500 orang. Pasalnya kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu orang. Dia mengatakan, biasanya ketetapan angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai. "Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," katanya. Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyampaikan manajemen haji di Indonesia untuk tahun depan akan beralih dari Kemenag ke BPH. Dia juga mengatakan, pemerintah Arab Saudi mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jemaah, terutama terkait aspek kesehatan atau istitoah. Selain itu juga untuk akurasi data penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dalam diskusi tersebut, pemerintah Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jamaah. &ldquo;Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?&rdquo; ungkap perwakilan Saudi. Selain itu, Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru. Diantaranya pembatasan jumlah syarikah maksimal dua perusahaan. Syarikah adalah perusahaan yang menjadi operator layanan haji di Saudi. Tahun ini Kemenag bermitra dengan delapan unit Syarikah. Yang akhirnya memicu persoalan jemaah pisah kloter. Pasangan suami-istri pisah hotel. Serta sejumlah persoalan layanan haji lainnya. Saudi juga memberlakukan pengetatan standar kesehatan jamaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per jamaah. Seluruh elemen ini akan dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi. Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan Dam atau denda haji hanya diperbolehkan di dua tempat. Yakni di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yaitu Ad-Dhahi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi.

Jumlah jamaah haji wafat mencapai 221 orang, dengan Embarkasi Surabaya menjadi penyumbang terbesar. DPR soroti aspek kesehatan jamaah haji.

Jamaah Wafat Tembus 221 Orang Mayoritas Embarkasi Surabaya, Kuota Haji Terancam Dipotong 50 Persen, DPR Soroti Aspek Istitha'ah Kesehatan

&nbsp; <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/dahnil-87043925.jpg" alt="Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jamaah safari wuquf lansia yang terletak di kawasan Aziziyah, Mekkah pada Minggu (8/6). (BP Haji)" width="100%">
<figcaption>Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jamaah safari wuquf lansia yang terletak di kawasan Aziziyah, Mekkah pada Minggu (8/6). (BP Haji)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;&mdash; Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jamaah safari wuquf lansia yang terletak di kawasan Aziziyah, Mekkah pada Minggu (8/6). Dalam kunjungan itu, Dahnil menemukan dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jemaah untuk layanan safari wuquf dan badal ibadah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungan ini ditujukan untuk memastikan kualitas pelayanan jamaah, terutama bagi kalangan lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi (risti) selama fase puncak ibadah haji. Dalam kunjungan tersebut Dahnil ditemani oleh Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas, dan PKP2JH PPIH Arab Saudi, Suviyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Dahnil menyusuri kamar demi kamar, bersilaturahmi langsung dengan para jamaah, dan mendengarkan aspirasi serta keluhan mereka. Dalam dialog hangat tersebut, terungkap adanya dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jamaah untuk layanan safari wuquf dan badal ibadah, padahal seluruh layanan tersebut semestinya diberikan secara gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Safari wuquf itu gratis. Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan," tegas Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahnil menjelaskan bahwa safari wuquf merupakan bagian dari layanan prioritas yang telah diatur khusus oleh pemerintah untuk jemaah lansia, disabilitas, dan risti. Layanan ini mencakup proses safari wuquf menggunakan bus dari Arafah, pemulangan ke hotel transit, hingga badal lontar jumrah dan tawaf ifadah. Semua proses ini tidak dipungut biaya apa pun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dahnil menyayangkan masih adanya oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jamaah. "Ada yang nabung jual sawah, jual sepeda motor, berjuang bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang-orang tua kita seperti ini," ucapnya penuh keprihatinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahnil menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Haji memiliki komitmen kuat untuk memberantas segala bentuk rente, pungutan liar, dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. "Tahun depan, penyelenggaraan haji harus bebas dari praktik rente. Ini komitmen kami. Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jamaah, ujar Dahnil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada jemaah, serta komitmen kuat pemerintah dalam memastikan haji ramah lansia terimplementasi nyata di lapangan.</div>

Dahnil Anzar Simanjuntak temukan dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia saat kunjungan ke hotel transit di Mekkah.

Temukan Dugaan Pungli di Safari Wuquf, Dahnil Anzar: Kok Tega-teganya Memperdaya Orang Tua

BPH Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPH Indonesia

Berita Terkini

Umrah Backpacker Lewat Travel Ilegal Kian Marak, Bersathu Minta Pemerintah Tindak Tegas Menertibkan

Antrean Haji Reguler Tembus 46 Tahun, Muncul Gagasan Skema Hybrid, Jamaah Bisa Pindah ke Haji Khusus

Jamaah Wafat Tembus 221 Orang Mayoritas Embarkasi Surabaya, Kuota Haji Terancam Dipotong 50 Persen, DPR Soroti Aspek Istitha'ah Kesehatan

Temukan Dugaan Pungli di Safari Wuquf, Dahnil Anzar: Kok Tega-teganya Memperdaya Orang Tua

Download Aplikasi JawaPos.com