<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/bahlil-subroto-4127520284.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tengah mencari formulasi supaya penerapan 50 persen campuran solar dan biodiesel (B50) pada tahun 2026 tidak terlalu mahal. &lrm;Bahlil menyatakan, formulasi tersebut dirumuskan pihaknya bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar penerapan B50 nanti tidak memberikan biaya&nbsp;(cost)&nbsp;yang lebih besar. &lrm;"Kalau B50 itu akan meningkatkan&nbsp;cost. Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi. Boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak, sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita&nbsp;clear-kan," ujarnya saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10). &lrm;"Saya tahu ini tantangannya besar, terutama bagi kontraktor, pengusaha tambang," kata Bahlil lagi. &lrm;Adapun pihaknya mencatat pemanfaatan biodiesel untuk domestik sampai dengan September 2025 sebesar 10,57 juta kiloliter (KL) dari target produksi 15,6 juta KL. &lrm;Saat ini, implementasi B40 sepanjang 2025 menghemat devisa sebesar Rp 93,43 triliun. Implementasi B40 juga meningkatkan nilai tambah CPO sebesar Rp 14,72 triliun, menyerap tenaga kerja sebanyak 1,33 juta orang, serta penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton. &lrm;Sebelumnya, Bahlil mengatakan akan memberi insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna mendukung rencana mandatori bioetanol 10 persen (E10) pada 2027.&nbsp;"Pasti ada insentif. Bisa ada&nbsp;tax holiday, kemudian pasarnya ada," kata&nbsp;Bahlil ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi, beberapa waktu lalu. &lrm;Bahlil mengungkapkan terdapat kemungkinan masuknya investor dari Brasil terkait pembangunan pabrik etanol. &lrm;Akan tetapi, masuknya investor dari Brasil masih berada di tahap diskusi setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Brasil. &lrm;Dirinya juga memutuskan rencana untuk berhenti mengimpor solar pada semester II 2026, setelah pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengimplementasikan B50.

"Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi," kata Bahlil.

Rumuskan Formulasi B50 Bareng BPDPKS, Bahlil: Harganya Tidak Boleh Naik Terlalu Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/minyakita-441347180.jpg" alt="ILUSTRASI. MinyaKita tak sesuai takaran beredar di pasar. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. MinyaKita tak sesuai takaran beredar di pasar. (Platform X)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Minyakita yang tak sesuai takaran mendadak ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, masyarakat menemukan fakta baru bahwa takaran Minyakita 1 liter yang beredar disunat atau dikurangi oleh perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini fakta-fakta Minyakita yang heboh tak sesuai takaran di pasaran:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Viral di medsos</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video yang beredar di media sosial, Minyakita dengan takaran 1 liter yang beredar rupanya disunat menjadi 750 ml sampai dengan 800 ml.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana dibuktikan oleh seorang netizen yang mengukur secara langsung menggunakan teko ukur dengan kapasitas 1.000 ml.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lihat nih ya 1 liter. Gila nih, penipuan nih, bangke nih," kata seorang perekam video itu, dikutip Jumat (7/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya menuangkan isian Minyakita ke teko ukur, seorang perekam itu pun menyebutkan secara rinci sebotol minyak yang dimilikinya merupakan produksi dari PT Navtya Nabati Indonesia. "Nih botol udah kosong ya, tuh liat cuma 750 ml," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Mendag bantah isu lama</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa persoalan Minyakita yang tak sesuai ukuran kemasan tersebut adalah kasus lama. Ia memastikan, sudah menindak produsen Minyakita itu ke pihak berwenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Budi Santoso mengakui bahwa produsen PT Navtya Nabati Indonesia juga sudah ditindak dalam kasus lain, yakni penimbunan pasokan hingga membuat stok langka dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya sudah kita tindaklanjuti. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu kasus penumpukan barang itu," kata Budi Santoso kepada wartawan belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi itu mungkin video lama, tapi itu sudah kita laporkan ke polisi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Mendag pastikan Minyakita yang beredar tetap 1 liter</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, bahkan Mendag juga memastikan bahwa Minyakita yang tak sesuai dengan ukuran seharusnya sudah tidak lagi beredar di pasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjamin bahwa yang beredar saat ini sudah sesuai, yakni berkapasitas 1 liter. "Yang lain 1 liter. Ya dipastikan ya. Yang itu sudah tidak beredar lagi," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Mentan Temukan Minyakita tak sesuai takaran</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan Minyakita yang dikemas tak sesuai ukuran di pasaran. Meski di kemasan berlabel 1 liter, tetapi saat diukur hanya berisi 750 ml.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Temuan tersebut didapatkan saat Amran menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amran setelah mencoba menuangkan Minyakita ke sebuah teko ukur. Benar saja, hasilnya tak sesuai klaim di label.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Minyakita dijual di atas HET</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, tak hanya persoalan ukuran, Amran juga menemukan harga jual Minyakita di atas harga eceran. Seharusnya Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita hanya Rp 15.700 per liter, namun yang ia temukan justru dijual hingga Rp 18.000 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Perusahaan Minyakita yang terbukti sunat takaran diminta disegel dan ditutup</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta Bareskrim Polri dan Satgas Pangan, untuk menindak perusahaan yang mengedarkan Minyakita tak sesuai ukuran kemasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu perusahaan yang dimaksud adalah PT Artha Eka Global Asia. Ia pun meminta Bareskrim Polri untuk menindak perusahaan tersebut karena dinilai telah merugikan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta diproses, Bila terbukti, disegel, ditutup. Enggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa," tegas Amran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Masyarakat menemukan fakta baru bahwa takaran Minyakita 1 liter yang beredar disunat atau dikurangi oleh perusahaan.

Fakta-fakta MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Sempat Dibantah Mendag hingga Temuan Kasus oleh Mentan di Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/impor-solar-2502951151.jpg" alt="Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia menyatakan dengan mengimplementasikan biofuel jenis B50 tahun 2026 akan secara langsung membuat Indonesia terbebas dari impor solar. Menurut&nbsp;Bahlil, hal tersebut karena apabila bahan bakar diesel ramah lingkungan itu sudah diimplementasikan dua tahun ke depan bakal mencukupi kebutuhan domestik. "Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri, jadi produksi dalam negeri sudah cukup dengan konversi B50," kata dia, saat rapat bersama dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12). Adapun untuk menuju implementasi B50 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025 misalnya, pemerintah menetapkan akan mewajibkan (mandatory) penggunaan biofuel jenis B40. "1 Januari 2025 kita sudah&nbsp;go&nbsp;dengan B40," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Biofuel jenis B40 dan B50, dikategorikan berdasarkan campuran ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang merupakan hasil pemurnian dari minyak kelapa sawit dengan BBM fosil. Contohnya, biodiesel tipe B40 yang memiliki kadar campuran FAME 40 persen, dan diesel fosil 60 persen. B50 yang memiliki kadar campuran masing-masing 50 persen, atau B100 yang murni hanya terbuat dari FAME minyak kelapa sawit. Sementara merujuk data Kementerian ESDM, impor solar Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,14 juta kiloliter (kl). Angka ini turun secara tahunan pada tahun 2022 (year on year) yang sebesar 5,27 juta kl. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan butuh sekitar tujuh hingga sembilan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi biodiesel tambahan untuk bisa memproduksi bahan bakar jenis B50. Penambahan pabrik pengolahan CPO tersebut guna mengejar celah antara kebutuhan konversi ke B50 yang membutuhkan biodiesel sebanyak 19,7 juta kiloliter, sementara saat ini total produksi dalam negeri baru sebanyak 15,8 juta kiloliter. Kebutuhan produksi tersebut juga bisa dijadikan peluang investasi, mengingat untuk merealisasikan B50 butuh penanaman modal tambahan sebesar 360 juta dolar AS.

"Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri," ungkap Bahlil.

Ketua Harian DEN Bahlil Optimistis Indonesia Tak Perlu Impor Solar jika Terapkan B50 pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_-copy-1337483888.jpg" alt="Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyampaikan tengah mengejar target pungutan ekspor kelapa sawit Rp 24 triliun hingga akhir 2024. Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengungkapkan, sampai November tahun ini pihaknya telah mengumpulkan hasil pungutan ekspor Rp 22 triliun. "Kalau kami dari BPDPKS, target pungutan ekspor yang kami tetapkan itu kurang lebih sekitar Rp 27 triliun ya, sekarang kita sudah revisi menjadi sekitar Rp 24 triliun," ujar Normansyah dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Surabaya. Agar mampu mencapai target, Normansyah mengatakan BPDPKS tengah fokus mempercepat pungutan ekspor. Pihaknya juga menggandeng Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) guna mengawal proses pemungutan berbagai potensi ekspor. "Tentu kita melakukan percepatan terkait dengan pungutan ekspornya, teman-teman di Bea Cukai juga kita gandeng untuk mengawal terkait dengan pungutan ekspor, terutama para ekspor-ekspor yang memiliki potensi. Selain itu juga kita melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pungutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi," jelasnya, dikutip Minggu (24/11). Adapun Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk CPO dan produk turunannya berubah yang semula merupakan tarif spesifik menjadi tarif advalorum (persentase dari harga CPO Referensi Kementerian Perdagangan yang berlaku). Sedangkan untuk produk non minyak, tarif pungutan ekspor masih menggunakan tarif spesifik seperti pada kebijakan tarif sebelumnya. "Besaran tarif pungutan ekspor dibagi ke dalam lima kelompok jenis barang, yaitu Kelompok I dengan dengan tarif spesifik sesuai jenis barang, Kelompok II sebesar 7,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok III sebesar 6 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, Kelompok IV sebesar 4,5 persen dari harga CPO Referensi Kemendag, dan Kelompok V sebesar 3 persen dari harga CPO Referensi Kemendag," jelasnya. Pengenaan tarif baru tersebut sudah berlaku sejak tanggal 22 September 2024. Dalam pertemuan sosialisasi yang digelar di Surabaya tersebut, dijelaskan bahwa BPDPKS telah menyesuaikan proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor dan peningkatan pelayanan sesuai Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan Atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil dan/atau Produk Turunannya. Penyesuaian proses bisnis dan peningkatan pelayanan itu merupakan upaya BPDPKS untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing produk kelapa sawit indonesia. Sesuai peraturan Direktur Utama BPDPKS, terdapat beberapa perubahan yang diatur yaitu yang pertama penyempurnaan proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor yakni penyesuaian ketentuan besaran tarif pungutan, optimalisasi penagihan melalui SP3ES khusus dan penagihan piutang. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada eksportir berupa Layanan Penanganan Keberatan dan Layanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan (Restitusi). Kemudian yang ketiga, menjamin Kepastian Hukum dan Manifestasi dari Asas Keadilan Bagi Eksportir berupa penegasan norma waktu layanan penanganan Keberatan dan Restitusi dan Penyeragaman Format Permohonan Keberatan, Permohonan Restitusi dan lain-lain. Dalam acara sosialisasi, juga dijelaskan terkait peningkatan layanan. Penyesuaian penyelesaian permohonan keberatan di mana Surat Keputusan Keberatan diterbitkan 15 hari kerja sejak surat konfirmasi diterima dari DJBC dan penyelesaian permohonan pengembalian (restitusi) menjadi 10 hari kerja sejak surat konfirmasi diterima dari DJBC. Percepatan pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan roda perekonomian nasional. Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya dukungan semua pihak. Kebijakan penyesuaian proses bisnis mengenai pengenaan pungutan ekspor diambil sebagai komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dalam mewujudkan keberlanjutan (sustainability) kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional. "Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk terus menjaga komoditas kelapa sawit tetap menjadi salah satu penyokong utama perekonomian Indonesia," jelasnya.

Syahruddin mengungkapkan, sampai November tahun ini pihaknya telah mengumpulkan hasil pungutan ekspor Rp 22 triliun.

BPDPKS Kejar Target Pungutan Ekspor Sawit hingga Rp 24 Triliun pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_-copy-1337483888.jpg" alt="Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi menurunkan target pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Dari Rp 27 triliun menjadi Rp 24 triliun. &ldquo;Kalau kami dari BPDPKS, target pungutan ekspor yang kami tetapkan itu kurang lebih sekitar Rp 27 triliun ya, sekarang kita sudah revisi menjadi sekitar Rp 24 triliun,&rdquo; ujar Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Eksportasi dan Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit di Ciputra Hotel Surabaya, Kamis (21/11). Normansyah kemudian menyebut hingga November 2024, BPDPKS telah mengumpulkan hasil pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya sebesar Rp 22 Triliun. Artinya, diperlukan Rp 2 Triliun lagi untuk mencapai target Rp 24 Triliun. BPDPKS melalui berbagai upaya untuk mempercepat pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Salah satunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), untuk mengawal proses pungutan ekspor. Utamanya para eksportir yang berpotensi menyumbang pungutan. &ldquo;Selain itu juga kita melihat celah-celah apakah ada nanti kira-kira dari pungutan itu bisa kita eksplor lebih lanjut lagi,&rdquo; ujar Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS itu. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam regulasi tersebut, tarif pungutan ekspor minyak sawit ditetapkan sebesar 7,5 persen. Penyesuaian tarif baru ini sudah berlaku sejak 22 September 2024. (*)

BPDPKS) resmi menurunkan target pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Dari Rp 27 triliun menjadi Rp 24 triliun.

Tarif Ekspor Sawit Jadi 7,5 Persen, BPDPKS Turunkan Target Pungutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/gapki-3326943573.jpg" alt="Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono. (Dinda Juwita/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit disambut baik oleh kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono optimistis kebijakan itu akan bisa memberikan dorongan pada industri sawit domestik yang saat ini tertekan. Penurunan pungutan tarif ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen disebut Eddy cukup ideal. Kendati begitu, dia berharap akan ada penurunan tarif lebih lanjut. "Memang terus terang kita berharap bisa turun lagi (tarifnya), tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR). Kalau minta turun lagi, maka (dikhawatirkan justru) akan ada problem lagi," ujarnya pada Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11). Upaya PSR menjadi krusial dalam industri sawit dalam negeri. Sebab, PSR dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit, serta menjaga keberlanjutan usaha perkebunan. PSR membantu petani memperbaharui perkebunan dengan benih kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas lahan tidak perlu ditingkatkan dengan membuka lahan baru. "Bagaimana mau PSR kalau nanti dananya berkurang? Jadi, kita bersyukur sudah ada penurunan tarif pungutan ekspor di angka yang sekarang ini," katanya. Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut.

"Memang terus terang kita berharap (tarif) bisa turun lagi. Tetapi kan, kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk PSR."

GAPKI Sambut Baik Penurunan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/BPDPKS-1-82072600.jpg" alt="Ketua Gapki Eddy Martono memberikan keterangan di sela Sosialisasi Implementasi Ketentuan Ekspor dan Pungutan Ekspor Komoditas Kelapa Sawit di Surabaya, Kamis (21/11). (Dinda Juwita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Gapki Eddy Martono memberikan keterangan di sela Sosialisasi Implementasi Ketentuan Ekspor dan Pungutan Ekspor Komoditas Kelapa Sawit di Surabaya, Kamis (21/11). (Dinda Juwita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan menurunkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen. Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Normansyah Hidayat Syahruddin menuturkan, kebijakan itu bertujuan untuk mendorong daya saing industri kelapa sawit dalam negeri. &rsquo;&rsquo;Kita melihat bahwa ekspor kelapa sawit kita ini daya saingnya sedikit terganggu. Dan kita melakukan penyesuaian supaya daya saing ekspor kelapa sawit kita kembali seperti semula,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11). Normansyah melanjutkan, hal itu tercermin dari data ekspor ke beberapa negara tujuan utama. Di antaranya Tiongkok dan Pakistan yang mencatat penurunan. Data BPDPKS mencatat, volume ekspor kelapa sawit Indonesia sampai dengan September 2024 mencapai 28,56 juta metrik ton. Sementara, sepanjang tahun 2023, volume ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 37,89 juta metrik ton. Ekspor produk sawit didominasi oleh produk hilir (intermediate products). Empat besar negara mitra dagang terbesar yang merupakan importir RI yakni Tiongkok, India, Uni Eropa, dan Pakistan. Dengan kondisi itu, diperlukan kebijakan untuk mendorong agar daya saing kelapa sawit bisa lebih kompetitif. Adapun penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit itu termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 62/PMK.05/2024. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman menyebut Indonesia memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan minyak sawit di dunia. &rsquo;&rsquo;Sebagai pemain global, perkebunan kelapa sawit Indonesia menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi produktronomian negara. Selain sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan, industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. &rsquo;&rsquo;Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut,&rsquo;&rsquo; imbuh Eddy.

Pemerintah memastikan menurunkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen untuk mendorong daya saing.

Dorong Daya Saing di Pasar Internasional, Pemerintah Turunkan Tarif Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya jadi 7,5 Persen   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KEBUN-SAWIT-JAWAPOSCOM-1.jpeg" alt="ILUSTRASI KEBUN SAWIT" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEBUN SAWIT</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah ditugaskan untuk memberikan pendanaan-pendanaan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Sawit di tanah air, baik dari sisi pelatihan maupun riset dengan bekerjasama dengan lembaga pelatihan dan kampus-kampus. Hal ini&nbsp;disampaikan oleh Kepala Divisi Program Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Arfie Thahar. Ia mengatakan, pendanaan untuk melakukan riset kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 2015. Yang mana, dana riset yang dikeluarkan naik dalam prosesnya. &ldquo;BPDPKS ada penugasan untuk pendanaan riset dan riset ini juga naik dalam beberapa periode sejak tahun 2015, dan hasil-hasil riset ini yang kami inginkan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh stek holder yang bisa memanfaatkan hasil-hasil tersebut, mulai dari industri pemerintah maupun masyarakat yang nantinya bisa menggunakan hasil-hasil riset tersebut,&rdquo; ungkapnya dalam keterangan yang diterima. Lebih jauh dia mengungkapkan, beberapa riset yang telah dilakukan sudah mulai diaplikasikan. Yang mana untuk beberapa riset yang terkait dengan satu produk itu sudah mulai pada tahap komersial, walaupun belum banyak jumlahnya dan beberapa riset yang terkait dengan aplikasi di lahan pun sudah mulai dicoba. "Misalnya kegiatan riset yang terkait dengan sistem pola kultur dengan menambahkan tanaman sela di perkebunan sawit raya untuk menambah pendapatan petani rakyat ketika tanaman sawit belum menghasilkan,&rdquo; katanya. Lebih jauh dia menjelaskan, beberapa jenis tanaman sudah direkomendasikan seperti tanaman jagung, semangka, timun, yang mana dari hasil riset sudah mulai didapatkan itu bisa mendukung dan positif dari pendapatan para perkebunan. &ldquo;Beberapa riset juga sudah mendapatkan. Misalnya dari hasil dari batang yang sudah tua itu yang saat ini dicacah kemudian ditanam kembali. Sekarang sudah bisa dimanfaatkan dan ada nilai jualnya dari bisa dimanfaatkan untuk furniture, menjadi kayu lapis sebagai bahan baku kulit furniture dan lain sebagainya dan berapa juga sudah dimanfaatkan diambil tetesnya untuk bahan baku berbagai industri untuk dijadikan glukosa,&rdquo; ungkapnya. Terkait dengan pelatihan, Arfie menyampaikan beberapa pelatihan yang sedang dilaksanakan memang masih berdasarkan yang diatur di dalam rekomendasi atau SK Dirjen Perkebunan. Yang mana menurutnya, pelatihan itu masih terbatas dengan pelatihan yang ada. &ldquo;Kami nanti akan sampaikan pada Dirjen perkebunan untuk menambah jenis-jenis pelatihan yang mungkin akan menambah manfaat hasil riset. Misalnya pelatihan tentang pengomposan dari kandang kosong ataupun pengomposan dari pelepah, yang ternyata sangat membantu dari para perkebunan dalam pemupukan, jadi tidak bergantung lagi kepada pupuk kimia, tetapi menggunakan pupuk alami yang berasal dari kebunnya sendiri,&rdquo; imbuhnya. &ldquo;Nah itu satu hasil penelitian yang sudah dihasilkan, di mana kalau dulu kegiatan pengomposan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi dengan satu teknologi itu bisa lebih singkat waktunya untuk bisa diaplikasikan kepada para pekebun. Nah ini sedang kami usahakan kalau menambahkan jenis pelatihan yang ada sekarang ini,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, terkait dengan pelatihan SEVP Operation LPP Agro Nusantara Pugar Indriawan, menjelaskan, LPP Agro Nusantara menjadi satu dari 15 penyelenggara pelatihan yang bekerjasama dengan BPDPKS. Sebagai salah satu penyelenggara pelatihan dipercaya BPDPKS untuk menyelenggarakan 43 kelas pelatihan bagi 1.339 peserta yang berasal dari 7 provinsi penghasil sawit di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 21% dari total data rekomtek peserta pelatihan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015053405/pemerintah-soroti-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-serentak-2024">Pemerintah Soroti Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024</a> &ldquo;Kontribusi LPP Agro Nusantara untuk program ini terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu BPDPKS mempercayakan 876 peserta dan tahun 2024 meningkat di angka 1.339 peserta,&rdquo; ujarnya. Secara data, penyelenggaraan pelatihan LPP Agro Nusantara terus meningkat setiap tahunnya. Selain jumlah peserta, peningkatan juga terlihat di jumlah kelas dan lokasi pelaksanaan pelatihan. Tahun 2023, kelas yang berjalan sebanyak 28 kelas di 4 provinsi, sedangkan tahun 2024 pelatihan dilaksanakan di 7 provinsi. Dengan kelas terbanyak di Provinsi Riau sejumlah 23 kelas berjalan. &ldquo;Selain pengetahuan teknis, pengembangan bisnis harus menjadi mindset baru pekebun. Bisnis yang dikelola dengan baik dan meningkat skalanya tentu harus segera dimulai.&rdquo; Tambah Pugar. Hal ini tentu menjadi tujuan bersama dalam lanskap bisnis kelapa sawit di Indonesia. Peran pekebun swadaya harus meningkat baik secara kuantitas dan kualitas. Tidak hanya mampu memproduksi hasil yang lebih baik tapi juga memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan bisnis. Dengan pengalaman di bidang Perkebunan sejak tahun 1950, LPP Agro Nusantara turut berkontribusi mengembangkan bisnis Perkebunan di Indonesia. Melalui program strategis pemerintah yang dijalankan BPDPKS ini, LPP Agro Nusantara berharap semakin banyak pekebun yang memiliki akses pada praktik baik perkebunan yang meningkatkan kualitas perkebunan Indonesia. Karena tidak dipungkiri, SDM yang berkualitas memiliki peran penting dalam keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia

BPDPKS telah ditugaskan untuk memberikan pendanaan-pendanaan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Sawit di tanah air.

BPDPKS Berharap Hasil Riset Bisa Diaplikasikan untuk Pelatihan Pekebun Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/IMG-20240725-WA0009-1552314466.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah untuk mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Menurut Airlangga, konversi tersebut diarahkan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana yang tak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Melainkan juga kakao, kelapa, dan juga karet. &ldquo;Makanya kemarin BPDPKS itu kita akan konversi menjadi BPDP Pembiayaan Perkebunan. Termasuk di dalamnya Kakao, Kelapa, dan Karet. Jadi kalau kita lihat, Kelapa, Karet, Kakao ketinggalan sama Kelapa Sawit. Padahal kan genrenya sama,&rdquo; kata Airlangga dalam acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (25/7). Airlangga menjelaskan nantinya BPDP akan diberi tugas untuk merevitalisasi sejumlah komoditas. Di antaranya, revitalisasi kakao, karet, dan juga kelapa. Dia memastikan, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya. Dalam hal ini, Airlangga memberikan contoh perkebunan kakao di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki potensi lebih untuk dikembangkan lagi. &ldquo;Oleh karena itu, kemarin kita akan dorong juga industri kakao untuk kita dongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800 ribu ha pada saat puncak (panen). Tetapi saat sekarang di bawah 200 ribu ha. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku,&rdquo; ujarnya. Airlangga juga memastikan, pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Selasa (25/7) di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta untuk membahas rencana konversi BPDPKS. "Ya itu kan kita rapat BPDPKS, BPDP sawit," pungkasnya.

Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah untuk mengubah BPDPKS menjadi BPDP.

Tingkat hasil Perkebunan Pemerintah Bakal Ubah BPDPKS jadi BPDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/SAWIT-19-B-2485573573.jpg" alt="Pengembangan Kebun kelapa sawit Bangun Kebun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengembangan Kebun kelapa sawit Bangun Kebun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia menggagas pemanfaatan ekonomi lewat budi daya sapi melalui pola integrasi sawit sapi (Siska) bagi petani sawit plasma di Sulawesi Tengah. Sekitar 100 petani plasma kelapa sawit anggota Aspekpir Indonesia yang berasal dari Kabupaten Donggala, Buol, Parigi Moutong, Sigi dan Tolitoli memgikuti workshop untuk belajar budidaya sapi yang baik dan menguntungkan secara bisnis. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rudy Dewanto mengatakan budidaya sapi pola Siska belum begitu familiar bagi petani sawit, khususnya petani sawit plasma di Sulawesi Tengah. Dia mengharapkan melalui kegiatan kolaborasi BPDPKS-Aspekpir Indonesia nantinya, dapat melahirkan inisiatif dan inovasi guna memperkuat ekosistem UKMK petani sawit plasma dengan mendorong kelembagaan petani sawit plasma untuk memproduksi pupuk organic dan pakan ternak melalui budidaya sapi pola Siska. &ldquo;Harapan kami sangat besar terhadap sistem Siska ini,&rdquo; katanya sangat membuka Workshop. Di Provinsi Sulawesi Tengah, luas perkebunan kelapa sawit yang tercatat mencapai 150.000 hektare atau hampir satu persen dari luas perkebunan kelapa sawit nasional yang mencapai 16 juta hektare dan tersebar di sejumlah kabupaten dengan kemampuan produksi tandan buah segar mencapai 400.000 ton per tahun. Dr. Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian era 2011-2014 menjelaskan jika jumlah populasi sapi dalam rentang waktu 2013-2023 menurun dari 13,13 juta ekor menjadi 11,32 juta atau menurun 13,79%. Pulau Jawa masih mendominasi jumlah populasi sapi, Tahun 2023 sebesar 5,23 juta ekor (46,19%) dari total Indonesia. Sulawesi Tengah 207,3 ribu atau 1,83%. Siska menjadi komponen penting dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) sesuai Inpres No. 6 tahun 2019. Siska yang diperkenalkan tahun 2010, hingga kini kasih belum berkembang luas. Para pemilik kebun masih ragu adanya dampak negatif Siska seperti penyebaran genoderma, pemadatan tanah, walaupun banyak studi/kajian telah mematahkan keraguan ini. Anwar Sadat, Senior Analis Divisi UKMK BPDPKS menjelaskan jika BPDPKS senantiasa mendukung kegiatan budidaya sapi melalui sistem Siska melalui kegiatan kolaborasi bersama dan wujud nyata misi BPDPKS dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional dan akuntable. Program-program tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit dan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pada workshop tersebut, petani sawit plasma Sulawesi Tengah diajak mengikuti fieldtrip untuk melihat langsung sentra budidaya sapi dan diajarkan bagaimana membuat pupuk organik yang manfaatnya dapat meningkatkan kesuburan tanah pada tanaman kelapa sawit. Sutoyo, Bendahara Umum Aspekpir Indonesia mengatakan Workshop Penguatan UKMK Petani Sawit Plasma Melalui Pembuatan Pupuk, Pakan Ternak dan Integrasi Sawit Sapi (Siska) ini memang dirancang untuk kegiatan budidaya sapi guna mewujudkan swasemdaba daging. &ldquo;Pola Siska ini sudah berkembang di sejumlah sentra sawit pola plasma di Indonesia,&rdquo; katanya.

Workshop Penguatan UKMK Petani Sawit Plasma lewat pengembangan budi daya sapi dirancang guna membantu mewujudkan swasemdaba daging.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPDPKS

Berita Terkini