<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221228_2230311.jpg" alt="Banjir di Makassar.   Arnas Padda/Antara " width="100%">
<figcaption>Banjir di Makassar.   Arnas Padda/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bencana hidrometeorologi sejak 23 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023 telah berdampak pada 26.263 keluarga di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah mereka terdiri atas 60.948 orang.  ”Dari 60.948 jiwa terdampak bencana alam ini, 10 di antaranya dinyatakan meninggal dunia,” kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi seperti dilansir dari Antara di Kota Makassar, Senin (9/1).  Dia mengatakan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), warga yang terdampak bencana hidrometeorologi tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sulsel. Selama periode 23 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023 bencana hidrometeorologi terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.  Bencana alam yang terjadi selama periode itu, menurut dia, antara lain tanah longsor di Gowa dan Enrekang, banjir di Makassar dan Luwu Utara, serta angin kencang di Sinjai, Enrekang, Kepulauan Selayar, dan Bantaeng. Sembilan dari 19 daerah yang menghadapi bencana hidrometeorologi selama kurun itu menetapkan status tanggap darurat bencana alam. Yakni Kabupaten Soppeng, Enrekang, Maros, Wajo, Takalar, Gowa, Bone, Kepulauan Selayar, dan Luwu Utara.  ”Bencana alam di wilayah Sulawesi Selatan dari akhir 2022 sampai awal 2023 tercatat menyebabkan kerusakan 1.168 rumah. Perinciannya, 190 rumah rusak berat, 201 rumah rusak sedang, dan 894 rumah rusak ringan,” terang Andi Aslam Patonangi.  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan kepada 19 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrem. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, bantuan kepada seluruh daerah terdampak yakni berupa bantuan operasional senilai Rp 250 juta, biaya logistik sembako dan lainnya senilai Rp 100 juta, 1.000 selimut dan matras.  ”Kita juga menyerahkan bantuan kepada Pemprov Sulsel senilai Rp 500 juta. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, ketika masa tanggap darurat bisa dimaksimalkan pemerintah daerah,” kata Suharyanto pada acara Rakor Dampak Bencana Hidrometeorologi di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel.  BNPB menyerahkan bantuan kepada 19 daerah terdampak di Sulsel dalam dua gelombang. Untuk gelombang pertama yang diserahkan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan pada 26-28 Desember 2022 kepada lima daerah. Yakni Kabupaten Gowa, Maros, Soppeng, Wajo, dan Kabupaten Takalar.  Pada hari ini (9/1), Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyerahkan bantuan kepada 14 daerah lain masing-masing Makassar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto, Parepare, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bulukumba.  ”Kami datang langsung melaksanakan rapat koordinasi, Alhamdulillah Provinsi Sulawesi Selatan terlihat kompak dihadiri Pangdam, Bapak Kapolda. Termasuk pemerintah dari 15 kabupaten/kota yang hari ini kita berikan bantuan,” ujar Suharyanto.  Dia mengatakan, ada beberapa daerah yang masih tergenang air sehingga diharapkan korban terdampak bisa segera tertangani dengan baik.

Bencana Hidrometeorologi Berdampak pada 60.948 Orang di Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cuaca-ekstrem-berpotensi-terjadi-di-7-daerah-bpbd-sulsel-siaga_m_.jpg" alt="Ilustrasi BMKG Wilayah IV Makassar meninjau kondisi cuaca di Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BMKG Wilayah IV Makassar meninjau kondisi cuaca di Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tujuh daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam terkena dampak cuaca ekstrem. Masing-masing adalah Kabupaten Barru, Gowa, Maros, Pangkep, Toraja Utara, Takalar, dan Kota Makassar. Kepala Bidang Data dan Informasi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar Daryatno mengatakan, puncak musim hujan terjadi pada Desember 2018 hingga Ferbruari 2019. Selama tiga bulan itu, intensitas curah hujan diperkirakan antara 51 mm hingga lebih dari 500 mm. "Selain tujuh daerah tersebut, kabupaten dan kota lainnya masih normal. Sedangkan yang di bawah normal berada di pesisir timur dan selatan Sulsel," jelas Daryatno, Selasa (20/11). Selama Desember nanti, sifat hujan yang di atas normal hanya terjadi pada 8 persen wilayah di Sulsel. Sedangkan pada Januari hingga Februari 2019, meluas menjadi 21 persen. Indeks El Nino atau variasi angin dan suhu permukaan air laut sepanjang tiga bulan itu berada pada kondisi lemah hingga normal. Menghadapi cuaca ekstrim tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel mulai bersiaga menyambut potensi bencana. Masyarakat diminta mengantisipasi berbagai kemungkinan, terutama pada masa peralihan. Kepala BPBD Sulsel Syamsibar mengatakan, di Sulsel ada empat ancaman bencana yang mesti diwaspadai. Umumnya berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, dan abrasi. Bencana tersebut berpeluang terjadi pada 24 Kabupaten dan Kota di Sulsel. "Kalau daerah rawan, semuanya rentan. Karena kita harus mewaspadai semua titik. Jadi tidak ada yang disepelekan,"&nbsp;ujar Syamsibar.

Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 7 Daerah, BPBD Sulsel Siaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpbd-sulsel-minta-masyarakat-waspadai-potensi-empat-bencana_m_.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (berpeci hitam) saat membuka rakor siaga darurat cuaca ekstrem di Makassar, Rabu (14/11)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (berpeci hitam) saat membuka rakor siaga darurat cuaca ekstrem di Makassar, Rabu (14/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai bersiaga menjelang bergulirnya musim hujan. Mereka mengimbau masyarakat agar waspada dan mengantisipasi berbagai kemungkinan bila terjadi cuaca ekstrem. Kepala BPBD Sulsel Syamsibar menyebut, ada empat ancaman bencana yang mesti diwaspadai. Umumnya berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, dan abrasi. Bencana tersebut berpeluang terjadi di 24 Kabupaten dan Kota di Sulsel.&nbsp; "Kita harus mewaspadai semua titik daerah rawan dan semuanya rentan. Semua harus waspada dan tidak ada yang disepelekan," kata Syamsibar usai menghadiri rapat koordinasi siaga darurat tingkat Provinsi Sulsel di Makassar, Rabu (14/11).&nbsp; Sebagian besar daerah di Sulsel bakal mengalami perubahan peningkatan cuaca yang cukup ekstrem pada awal November ini. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga awal tahun depan. Seluruh unsur BPBD di setiap daerah diminta siaga setiap saat. Selain empat potensi bencana di atas, BPBD Sulsel juga mewaspadai kemungkinan gempa. Gempa yang pernah melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala&nbsp; Sulawesi Tengah (Sulteng), kemudian Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), bisa merambat ke Sulsel karena patahan yang terbentang disejumlah Kabupaten dan Kota. "(Patahan) Sesar Palukoro melalui Luwu Timur. Ada juga sesar Matano dan Saddang yang melintasi beberapa daerah. Jadi kewaspadaan mesti kita tingkatkan," jelasnya.&nbsp; Syamsibar mengimbau jajarannya di daerah agar memperkuat koordinasi dengan elemen lain. Sebab penanganan bencana tidak bisa diatasi sendiri. Selain TNI-Polri, penanggulangan bencana mesti melibatkan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Basarnas. "Semua kekuatan harus diajak. Kita di sini tujuannya membantu orang susah. Karena penanggulangan bencana adalah panggilan kemanusiaan," tambahnya.&nbsp; Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang membuka rakor siaga darurat menginstruksikan jajarannya agar mempersiapkan berbagai langkah antisipasi bencana. Terutama persiapan kebutuhan logistik masyarakat jika terdampak. "Ketika terjadi, situasi darurat, BPBD turun, Dinas Sosial turun. Kebutuhan logistik tidak boleh kosong. Sinergi semua unsur supaya masyarakat merasa pemerintah hadir," tambah Nurdin.&nbsp; Nurdin menekankan, penempatan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas. Dalam penyusunan APBD selanjutnya, anggaran tanggap darurat diupayakan minimal 1 persen dari total anggaran daerah. "Kita jangan terlalu berharap kepada APBN. Supaya ketika terjadi apa-apa, langsung&nbsp; bisa kita sentuh apa yang jadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

BPBD Sulsel Minta Masyarakat Waspadai Potensi Empat Bencana

bpbd sulsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpbd sulsel

Berita Terkini

Bencana Hidrometeorologi Berdampak pada 60.948 Orang di Sulsel

Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 7 Daerah, BPBD Sulsel Siaga

BPBD Sulsel Minta Masyarakat Waspadai Potensi Empat Bencana

Download Aplikasi JawaPos.com