<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-1.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait pengalihan program layanan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029. Hal ini pun mendapat sorotan berbagai pihak, seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).  DJSN menindaklanjuti putusan MK dengan menyusun policy brief yang didalamnya perihal apa tindak lanjut pasca putusan MK dengan 2 opsi. Opsi pertama adalah skema segmentasi, artinya jaminan sosialnya bergerak sendiri-sendiri, untuk swasta, TNI/Polri dan ASN masing-masing lembaga jaminan sosialnya terpisah.  Opsi kedua adalah multipilar, di mana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan manfaat dasar, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Program Kesejahteraan Pegawai/ Manfaat Karyawan, diselenggarakan oleh PT Taspen, PT Asabri, DPPK/DPLK dan perusahaan asuransi komersial.  Anggota DJSN Indra Budi Sumantoro menjelaskan, melihat kedua opsi tersebut, yaitu opsi fregmentasi dan opsi multipilar, pihaknya lebih merekomendasikan ke opsi multipilar. Sebab, pada dasarnya setiap warga negara itu harus menerima hak dasar jaminan sosial dari Negara.  "Lembaga yang menjalankan jaminan sosial tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan. Opsi multipilar itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh putusan MK. Putusan MK cuma membatalkan pengalihan program yang sama," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (14/10).  Kata dia, skema multipilar tanpa adanya peleburan dan pengalihan program tetap bisa berjalan, sebab sifatnya hak atau dasar yang memberikan jaminan sosial. Sementara Taspen dan Asabri bersifat penghargaan.  Keduanya, lanjut dia, tetap berjalan masing-masing. Akan tetapi, tetap jaminan sosial tenaga kerja, di manapun orang tersebut bekerja tetap mendapat hak jaminan sosial tenaga kerja dari Negara.  "Jadi Taspen dan Asabri itu nantinya bukan sebagai penyelenggara jaminan sosial, tapi sebagai penyelenggara program kesejahteraan pegawai yang sifatnya penghargaan," tutur dia.

Tak Ada Peleburan Taspen-Asabri ke BP Jamsostek, Ini Rekomendasi DJSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/reksadana-saham.jpg" alt="ILUSTRASI: BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) terkait dengan kasus dugaan korupsi keuangan dan dana investasi. Penurunan nilai investasi saham BP Jamsostek berbeda secara mendasar pada investasi saham di kasus Jiwasraya dan Asabri.  Pengamat Ekonomi Ardo R. Dwitanto pun angkat bicara terkait penyidikan tersebut. Menurut dia, paling tidak ada empat hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, emiten-eminten yang sahamnya dibeli BP Jamsostek merupakan emiten-emiten yang juga dibeli para investor saham pada umumnya. Lalu, penurunan nilai investasi saham BP Jamsostek disebabkan risiko pasar.  ”Ketiga, risiko pasar yang dialami  BP Jamsostek setelah dilakukan diversifikasi saham mengikuti indeks pasar saham. Dan keempat, penurunan nilai investasi saham BP Jamsostek tidak berdampak pada kemampuan dalam pembayaran klaim,” beber Ardo dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3).  Bahkan, lanjut dia, emiten-emiten pilihan dari BPJamsostek merupakan penghuni tetap Indeks LQ45 dan sebagian besar merupakan penghuni indeks saham investasi global. Seperti MSCI Indonesia Index, di antaranya BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, ASII, UNVR, BBNI, dan UNTR. MSCI Indonesia Index merupakan indeks acuan bagi investor global ketika berinvestasi saham di Indonesia.  ”Dengan kata lain, semua emiten tersebut, pada umumnya, merupakan emiten-emiten pilihan utama para investor karena memiliki kinerja yang bagus, mapan, dan memiliki kapitalisasi pasar saham yang besar atau big caps,” tegas Ardo.  Penurunan nilai investasi saham BP Jamsostek, sambung Ardo, disebabkan risiko pasar. Semua investasi memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu potensi untung dan potensi rugi (risiko). Mengejar potensi untung (return) yang tinggi, berarti harus menerima pula potensi rugi (risiko) yang tinggi. Sebaliknya, potensi untung yang rendah diikuti pula oleh potensi rugi yang rendah.  Ardo menjelaskan, hal itu dinamakan dengan risk-return trade-off. Meskipun terjadi unrealized loss pada investasi saham, secara keseluruhan nilai dana kelola investasi BP Jamsostek meningkat terus sejak 2015. Per Desember 2015, nilai dana investasi BP Jamsostek sebesar Rp 206,05 triliun dan meningkat terus hingga akhir 2020 nilai dana investasinya sebesar Rp 486,38 triliun atau meningkat sebesar 137 persen.  ”Ini merupakan bukti bahwa manajemen risiko investasi yang diterapkan BP Jamsostek telah membuahkan hasil portofolio investasi yang tahan uji terhadap stock market crash akibat lonjakan ketidakpastian yang ditimbulkan pandemi Covid-19,” ujar Ardo.  Sebelumnya, Kejagung menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BP Jamsostek mencapai Rp 20 triliun. Tetapi hal itu masih dalam penelusuran penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung.  ”Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisisnya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp 20 triliun?” ujar Direktur Penyidikan Jam Pidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Jumat (12/2).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/s4CPvgRc688

Pengamat Sebut Kasus BP Jamsostek Beda dengan Jiwasraya dan Asabri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BPJS-Ketenagakerjaan-Jawa-Pos.jpg" alt="BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJS TK) atau yang sekarang bernama BP Jamsostek. Kejagung memeriksa 10 orang saksi pada Rabu (27/1).  "Rabu 27 Januari 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 10 orang sebagai saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (27/1).  Leonard memaparkan, 10 orang saksi yang diperiksa antara lain YM selaku Direktur Pemasaran PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen; ABY selaku Direktur Utama Samuel Asset Management; IAP selaku Staf pada Deputi Direktur Bidang Keuangan; AR selaku Penata Senior Analisis Pasar Uang dan Reksa Dana pada BPJS TK; serta, ISI selaku Direktur PT Samuel Aset Manajemen. Kemudian FRH selaku Direktur Utama PT Syailendra Capital; REP selaku Asisten Deputi Wilayah Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Manajemen Risiko Kantor Wil DKI; PI selaku Deputi Direktur Bidang Pasar Modal BPJS TK; NS selaku Pegawai BP Jamsostek; dan, MK selaku Direktur BNP Paribas Asset Management.  "Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang dugaan korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," beber Leonard.  Leonard memastikan, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19. Antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.  "Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," cetusnya.  Kendati demikian, hingga kini Jampidsus Kejagung belum membeberkan adanya seorang yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini. Meski perkara dugaan korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah pada tahap penyidikan.  Sebelumnya, tim penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (18/1). Tim penyidik Kejagung menyita dokumen usai menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.  https://www.youtube.com/watch?v=6txYq3GbY5Q

Usut Dugaan Korupsi BPJS TK, Kejagung Periksa 10 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Kantong-Jenazah-Korban-Pesawat-Sriwijaya-Air-SJ182-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Petugas membawa kantung jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta - Pontianak yang jatuh di perairan Pulau Seribu di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (10/1/2021). Selain itu jenazah, petugas juga menemukan bagian pesawat yang sel" width="100%">
<figcaption>Petugas membawa kantung jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta - Pontianak yang jatuh di perairan Pulau Seribu di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (10/1/2021). Selain itu jenazah, petugas juga menemukan bagian pesawat yang sel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maskapai penerbangan yang jatuh di perairan kepulauan Seribu, PT Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 tujuan Pontianak telah menelan 62 korban yang terdiri atas 50 penumpang bersama 12 kru. BP Jamsostek telah mendata kru pesawat yang bertugas yakni para pekerja Sriwijaya Air dan NAM Air.  Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Khrisna Syarif mengatakan, data tersebut ditelusuri melalui Layanan Cepat Tanggap BP Jamsostek. Dan pihaknya memastikan keluarga korban yang sedang bertugas akan mendapat perlindungan dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) bagi para korban.  Khrisna menjelaskan, jika pekerja mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ketika bertugas atau dalam kegiatan terkait dengan kedinasan, ahli waris pekerja berhak mendapatkan santunan program JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan kepada BP Jamsostek.  Demikian juga jika ada dari pekerja yang menjadi korban meski tidak sedang bertugas atau dalam kedinasan, tetap berhak atas santunan Jaminan Kematian senilai Rp 42 juta yang akan diberikan kepada ahli waris yang sah.  Selain itu, anak dari ahli waris pekerja juga berhak atas beasiswa pendidikan dan sekolah dasar hingga kuliah bagi 2 orang anak senilai maksimal Rp 174 juta. Untuk program ini juga berlaku beasiswa bagi 2 orang anak pekerja.  “Ahli waris pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan tersebut juga otomatis mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan tabungan pekerja semasa masih aktif bekerja,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (11/1).  Selanjutnya, pihaknya meminta agar keluarga korban untuk mengakses layanan informasi BP Jamsostek yakni melalui contact center 175, Facebook BPJS Ketenagakerjaan, dan Twitter resmi @bpjstkinfo. Pihaknya memastikan, seluruh insan BP Jamsostek siap membantu menerima laporan atau informasi dari keluarga korban Sriwijaya Air SJ182.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/01/2021/keluarga-saya-harusnya-naik-nam-air-tapi-dipindah-ke-sriwijaya-air/">Keluarga Saya Harusnya Naik Nam Air, Tapi Dipindah Ke Sriwijaya Air</a>  "Jika mengetahui ada dari korban yang sedang menjalankan tugas kedinasan, agar menginformasikan kepada BPJAMSOSTEK melalui kanal informasi resmi kami atau kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat. Kami pastikan santunan yang akan diberikan sampai ke ahli waris para korban," ungkapnya.  Ia menambahkan, pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan ia menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa penumpang Sriwijaya Air SJ182.  "Semoga amal ibadah mereka diterima dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi keikhlasan dalam menghadapi musibah ini," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IcOENmXFwRM

Ahli Waris Kru Pesawat dapat Santunan 48 Kali Upah dari BP Jamsostek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenaker-gagalkan-pengiriman-20-buruh-migran-ilegal_m_.jpg" alt="Ilustrasi TKI. Kemenaker menggagalkan pengiriman 20 calon pekerja migran ilegal, Senin (24/9) malam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TKI. Kemenaker menggagalkan pengiriman 20 calon pekerja migran ilegal, Senin (24/9) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Haiyani Rumondang mengatakan, proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam dilakukan oleh Kemenaker, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.  "Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," ujarnya dalam diskusi online, Kamis (17/9).  Menurutnya, proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemenaker merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.  Atas dasar itu, peran kementerian ini sangat penting. Kementerian ini akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.  "Kami hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke bank penyalur, Himbara," katanya.  Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Realisasi penyaluran batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.  "Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer," katanya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto menyatakan, sudah sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kemenaker untuk diberi BSU. "Dalam tiga minggu, kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=5eAQEJeFAEg

Data Pekerja Dijamin Valid, Kemenaker Klaim Subsidi Gaji Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BPJS-Ketenagakerjaan-Jawa-Pos.jpg" alt="BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan seiring dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelangsungan usaha sekaligus tetap memberikan perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).  ”Supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kemarin (9/9). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang terbit pekan lalu (31/8).  Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui PP tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Iuran yang semula harus dibayar pada tanggal 15 diperpanjang menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.  Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Lalu yang ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. ”Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021,” jelas Ida.  Untuk memperoleh relaksasi, terang Ida, pasal 13 ayat (1) mensyaratkan bahwa pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum Agustus 2020 diberi keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai Juli 2020. ”Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/08/2020/19-juta-data-penerima-bantuan-subsidi-gaji-belum-masuk-bpjamsostek/">1,9 Juta Data Penerima Bantuan Subsidi Gaji Belum Masuk BPJamsostek</a>  Sementara bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM pada Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, kelebihan iuran tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. ”Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan,” ujarnya.  Ida juga menyampaikan survei online LIPI, Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemenaker, serta Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai 2 Mei 2020. Survei menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat memengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia.  Melemahnya perekonomian dan penurunan produktivitas akibat Covid-19 sangat berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja itu akan memengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, relaksasi iuran itu merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja dan melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui bantuan subsidi upah pekerja/buruh. ”Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemi dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.  ”Relaksasi ini penting agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik. Sebab, kalau pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentu bisa terhindar juga PHK atau bertambahnya pengangguran,” imbuh Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Dipa Susila.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4UCzpZgk8fA

Pemerintah Relaksasi Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bantuan-subsidi-upah-1.jpg" alt="Sejumlah pekerja di Kota Solo mengikuti pertemuan secara virtual antara Presiden Joko Widodo dengan penerima bantuan subsidi upah. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja di Kota Solo mengikuti pertemuan secara virtual antara Presiden Joko Widodo dengan penerima bantuan subsidi upah. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah pekerja di Kota Solo mulai menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta yang dibagi menjadi dua tahap.  ”Tadi malam saya cek di ATM, uangnya sudah masuk tetapi belum saya ambil,” kata salah satu penerima Didik Andrianto seperti dilansir dari Antara usai mengikuti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan penerima bantuan subsidi upah yang dilakukan secara virtual di Solo pada Kamis (27/8).  Didik, petugas kebersihan di RS Oen Kandang Sapi Surakarta itu mengatakan, bantuan subsidi upah tersebut sangat berguna untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Meski belum memiliki keluarga, warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu mengatakan, bantuan akan digunakan untuk membantu kebutuhan kedua orang tuanya.  Penerima lain, Wahyu Ardani mengatakan, bantuan subsidi upah tersebut sangat berguna baginya yang sempat menghadapi penyesuaian gaji akibat pandemi Covid-19. Petugas administrasi Rumah Sakit Panti Waluyo itu mengatakan, meski tidak banyak, penurunan gaji yang diterima berpengaruh pada rumah tangga.  ”Tidak terlalu signifikan tetapi ada pengaruhnya. Jadi subsidi ini sangat bermanfaat untuk tambahan kebutuhan pokok sehari-hari,” kata Wahyu Ardani.  Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Kepala Kantor Cabang BP JAMSOSTEK Surakarta Bambang Margono mengatakan, sejauh ini, dari 6.936 badan usaha yang terdaftar sebagai peserta BP JAMSOSTEK di Solo, masih terdapat 1.938 badan usaha yang belum menyetorkan nomor rekening pekerjanya. Dari badan usaha yang belum menyetorkan nomor rekening tersebut, potensi jumlah pekerja sekitar 15.000 tenaga kerja.  ”Sebetulnya kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak badan usaha, tetapi sampai saat ini mereka belum melakukan update. Kami upayakan agar mereka mau melakukan update, masih ada waktu sampai 31 Agustus,” kata Bambang.  Dia menambahkan, komunikasi sudah dilakukan BP JAMSOSTEK baik melalui telepon, email, maupun whatsapp. Berdasar data, dari badan usaha yang belum melapor kebanyakan merupakan kategori usaha mikro dan kecil.  ”Kurang tahu juga kendala dari mereka, kami WA, telepon, email mereka tidak respons. Jadi memang agak susah, begitu dikontak mereka bilang iya tapi belum, kalau update kan mereka yang melakukan,” ujar Bambang.  Terkait hal itu, pihaknya mengimbau jika memang kesulitan memasukkan data, bisa melakukan komunikasi untuk selanjutnya bisa didampingi BP JAMSOTEK. ”Atau bisa kirim data ke kami. Yang jelas pekerja tidak bisa secara personal datang ke sini, karena kami tidak tahu peserta ini betul karyawan atau tidak, kalau badan usaha kan sudah pasti tahu ini pekerjanya. Harus tetap kolektif oleh perusahaan,” ucap Bambang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pc0v2HJBuDs

Pekerja di Solo Mulai Terima Bantuan Subsidi Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Jamsostek.jpg" alt="Ilustrasi layanan BP Jamsostek. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan BP Jamsostek. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berencana melakukan relaksasi terkait kewajiban pembayaran iuran peserta. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemi Covid-19.  Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa beberapa program jaminan sosial yang diselenggarakan BP Jamsostek direncanakan akan mendapatkan relaksasi iuran sesuai yang disepakati bersama pemerintah.  "Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) rencananya dipotong 90 persen atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10 persen setiap bulannya selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi berdasarkan evaluasi Pemerintah," terangnya melalui siaran pers, Jumat (1/5).  Untuk iuran Jaminan Pensiun (JP), rencananya peserta dapat membayar sebesar 30 persen saja setiap bulannya selama 3 bulan. Sedangkan selebihnya, sebesar 70 persen dapat ditunda pembayarannya sampai 6 bulan berikutnya.  Terkait rencana penerapan relaksasi pembayaran iuran BP Jamsostek ini, dirinya menyampaikan bahwa pemberian manfaat untuk program JKK, JKM dan JP kepada peserta tidak akan terpengaruh atau berkurang.  "Besaran kompensasi yang dapat dihemat oleh peserta pemberi kerja dari penyesuaian iuran program JKK, JKM dan JP ini mencapai sebesar Rp 12,6 triliun," jelas Agus.  Akan tetapi, dari empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BP Jamsostek, khusus untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dilakukan relaksasi dan tetap dibayarkan pemberi kerja dan pekerja sesuai regulasi berlaku.  Implementasi kebijakan relaksasi iuran itu, kata dia, masih harus menunggu terbitnya regulasi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sedang dalam tahap difinalisasi.  Agus pun turut menuturkan, jajaran dewan pengawas, direksi dan karyawannya juga telah berpartisipasi dalam kepedulian menanggulangi wabah virus Covid-19.  "Kami juga tidak ketinggalan memberikan donasi dengan melakukan pemotongan gaji untuk perlindungan para relawan Covid-19 yang terdaftar di BNPB," ujarnya.  Selain relaksasi, dalam membantu pemerintah memerangi Covid-19, pihaknya juga telah menggeser anggaran operasionalnya untuk membantu masyarakat pekerja.  "Berupa pemberian masker, APD, sembako, pelatihan vokasional ke masyarakat pekerja melalui seluruh kantor perwakilan, dengan nilai bantuan hingga mencapai Rp 300 miliar. Semua ini untuk membantu dunia usaha dan pekerja menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r0UAxTKENCs  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y  https://www.youtube.com/watch?v=-_R6gWisarw

BP Jamsostek Akan Potong Iuran Program Hingga 90 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BPJS-Ketenagakerjaan-Jawa-Pos.jpg" alt="BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BPJS Ketenagakerjaan Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyampaikan, penerima Kartu Prakerja bertambah menjadi 6 juta orang. Tambahan tersebut berasal dari peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yaitu sekitar 400.000 pekerja.  “Paling tidak di tahun ini sekitar 400 ribu pekerja bila mengalami PHK maka mereka akan dibantu dengan skema yang tidak jauh beda dari yang ada di Kartu Prakerja. Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Kartu Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BP Jamsostek sekitar 400.000 pekerja,” ujarnya mengutip laman setkab, Kamis (9/4).  Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program Kartu Prakerja dengan anggaran yang tadinya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, yang akan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Management Office (PMO). Para pekerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta untuk pelatihan online.  Kemudian, sambil mereka melakukan pelatihan untuk menaikkan keterampilan dan reskilling-nya mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp 600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp 50.000 untuk 3 kali survei.  ”Insentif dan survei akan diberikan setelah program berakhir. Survei dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan,” tambah Askolani.  Penerima manfaat dari Kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal, pelaku usaha yang terdampak Covid-19 dengan minimal usia 18 tahun. Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, peserta diminta untuk menyampaikan data secara online yang sudah disiapkan oleh PMO.  Setelah itu, data akan diverifikasi oleh PMO. Kemudian insentif akan dirilis oleh PMO. Pekerja peserta BP Jamsostek yang terkena PHK juga akan dibantu oleh BP Jamsostek.

Peserta BP Jamsostek yang Di-PHK Berhak Dapat Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/80-persen-lembaga-pelatihan-kerja-di-jateng-diklaim-belum-berkompeten_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengungkap, sebanyak 80 persen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) belum berkompeten." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengungkap, sebanyak 80 persen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) belum berkompeten.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerja-pekerja di wilayah Kalimantan belum terlindungi dengan optimal. Para pekerja formal belum semuanya menjadi peserta BP Jamsostek.  Menurut Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (Kornas MP) BPJS Hery Susanto, tingkat kesadaran kepesertaan pekerja di wilayah Kalimantan masih sedikit. Belum lebih dari 50 persen.  Pada 2018 lalu, di Kalimantan Tengah jumlah pekerja terdaftar di BP Jamsostek sebesar 50 persen. Kalimantan Timur tingkat kepesertaannya 49,2 persen. Kalimantan Utara (43,76 persen), Kalimantan Barat (25,8 persen), dan Kalimantan Selatan (22,35 persen).  "Kalsel provinsi dengan jumlah kepesertaan BP Jamsostek yang paling minim di Kalimantan," kata Hery Susanto dalam keterangan persnya, Kamis (27/2).  Kata Hery, banyak perusahaan-perusahaan yang mengikutkan pekerjanya menjadi peserta BP Jamsostek. Cuma jumlahnya baru sebagian. Misalnya, dari 1.000 jumlah pekerja, yang diikutkan hanya berkisar 100-200 orang.  Situasi demikian diamini Deputi BPJamsostek Kalimantan Panji Wibisana. Dia menyebut, BP Jamsostek Kalsel pada 2019 telah mencairkan 34.935 klaim dengan nilai Rp 290,58 miliar.  Sementara jumlah tenaga kerja di Kalsel sebanyak 1,86 juta orang. Sedangkan yang menjadi peserta 417.113 atau 22,35 persen. Mayoritas peserta BP Jamsostek Kalsel didominasi pekerja formal, sedangkan pekerja informal masih sangat kecil hanya berkisar 34 ribuan orang atau 4 persen saja. "Kepesertaan BP Jamsostek di Kalsel memang masih rendah," tandasnya.

Perlindungan Pekerja di Kalsel Masih Rendah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BP Jamsostek

Berita Terkini