<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/usai-revitalisasi-pengelolaan-tim-masih-tunggu-instruksi-anies_m_.jpg" alt="Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang" width="100%">
<figcaption>Revitalisasi TIM akan dimulai Juni mendatang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tak mau berkomentar banyak soal dugaan kolusi yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (JakPro), dalam revitalisasi TIM tahap III. Pasalnya, saat ini kasus tersebut tengah disidangkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI.  "Jadi kita lihat aja. Karena dari kami tidak mungkin sampai masuk ke dalam proses pengadaannya (tender)," ujar Plt. Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani kepada JawaPos.com, Selasa (7/2).  Dengan persidangan yang tengah berjalan saat ini, Fitria merasa bahwa tuduhan-tuduhan yang disematkan pada JakPro dan asumsi dari pelapor hingga KPPU RI, juga telah diklarifikasi satu sama lain.  "Jadi nanti pengawasan persaingan usaha yang dilakukan KPPU, sudah dilakukan KPPU, dan hak jawab oleh JakPro juga sudah dilakukan," tegasnya.  Ia tak mau berkomentar lebih lanjut terkait dugaan kasus kolusi yang memenangkan tender tertentu dalam revitalisasi TIM, lantaran menurutnya itu sudah bukan ranah BP BUMD.  "Proses pengadaan itu kewenangannya adalah BUMD, maka BUMD yang punya ketentuan terkait dengan proses pengadaan di masing-masing BUMD," pungkas Fitria.  Klarifikasi JakPro  PT Jakarta Propertindo (JakPro) buka suara soal alasan pembatalan tender dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI. VP Corporate Secretary JakPro Syachrial Syarif mengatakan, bahwa ada beberapa syarat yang tak dipenuhi pemenang tender pertama revitalisasi TIM Tahap III.  "Jadi pada saat proses tender, kok kayaknya ada sesuatu yang tidak sesuai, makanya diulang (lelang tender)," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/2).  Namun begitu, Syachrial belum mau membeberkan masalah sesuatu yang tidak sesuai pada pemenang tender pertama revitalisasi TIM tahap III itu. Ia meminta agar hal itu dapat dibuktikan dalam proses persidangan dengan KPPU RI.  "Karena di KPPU kan masih berproses, sidang baru satu kali, ada serial sidang," jelasnya.  Ia menyatakan bahwa sidang kedua terkait dugaan kolusi itu akan dilangsungkan, Senin (6/2). Saat ini, pihaknya telah membuat pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan.  "Kronologi sebelumnya seperti apa, ini disiapkan teman-teman legal," pungkasnya.  Sebelumnya, dugaan kolusi ini disebut KPPU RI dalam akun Instagram resminya. Menurut keterangan di akun tersebut, dugaan kolusi revitalisasi TIM Tahap III oleh JakPro itu masuk dalam laporan KPPU dan kini berada di tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Komisi.  "Ketika revitalisasi masih berlangsung, KPPU menerima laporan adanya dugaan persekongkolan atau kolusi dalam pengadaan revitalisasi tahap 3," tulis akun Instagram kppu_ri.  Ada 3 pihak yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, yakni pelaksana tender, PT Jakarta Propertindo (terlapor I), PT Pembangunan Perumahan Tbk (terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (terlapor III).  KPPU menjelaskan kronologi dugaan persekongkolan yang terjadi saat pengadaan revitalisasi tahap 3, dilaksanakan oleh tim pengadaan pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas dua jenis dokumen, yakni administrasi dan teknis, serta harga.  Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT Waskita Karya, KSO PP-JAKON, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya.  "Dari hasil evaluasi, secara berurutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan KSO PP-JAKON menduduki peringkat 1 hingga 3 dalam tender tersebut," urai KPPU.  Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum Jakpro. Namun, pada tanggal 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang.  Lalu pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu KSO PT Waskita Karya-PT MSP, PT Adhi Karya, KSO PP-JAKON, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dari hasil evaluasi, KSO PP-JAKON dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender.  "Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum Terlapor I (Jakpro), dan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan KSO PP-JAKON sebagai pemenang tender tersebut," jelasnya.  Dari kondisi ini, investigator Penuntutan KPPU menilai bahwa diduga telah terjadi upaya bersekongkol atau kolusi yang dilakukan oleh JakPro dengan cara membatalkan tender pertama pada tanggal 21 Juni 2021.

Dugaan Kolusi Revitalisasi TIM Masuk Sidang, BP BUMD: Kita Lihat Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ilustrasi-sirkuit-formule-jakarta-antara.jpg" alt="layar foto udara Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2022). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial" width="100%">
<figcaption>layar foto udara Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2022). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial</figcaption>
</figure>JawaPos.com-PT Jakarta Propertindo (JakPro) menyatakan bahwa hasil audit pelaksanaan ajang balap mobil Formula E 2022 sudah selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo. Hasil dari audit itu pun sudah diberikan ke pihak yang berkepentingan.  "Sudah (selesai diaudit, Red), sudah. Hasilnya sudah kami serahkan ke BP BUMD (Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah) dan Inspektorat," ujar Kepala Sekretaris Perusahaan JakPro Syachrial Syarif kepada wartawan, Selasa (31/1).  Syachrial mengatakan bahwa hasil audit tersebut sudah diserahkan sejak minggu kedua bulan Januari ini. Ia menegaskan bahwa hasil dari audit tersebut menyatakan wajar. "Itu wajar, hasil auditnya itu wajar," ungkapnya.  Sementara itu, JakPro juga meralat besaran laba atau keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan Formula E di era kepemimpinan Anies Baswedan. Mulanya, keuntungan itu disebutkan sebesar Rp 6,41 miliar, namun ternyata jumlahnya adalah Rp 5,29 miliar.  "Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya ya, kita sampaikan waktu itu Rp 6 koma sekian M, sekarang Rp 5,29 M," ujar Kepala Sekretaris Perusahaan JakPro Syachrial Syarif kepada wartawan, Selasa (31/1).  Hasil keuntungan tersebut berbeda, kata Syarif, setelah audit penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu rampung dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo. "Detailnya saya gak ingat, tapi secara keuntungan 2022 itu," ucap dia. (*)  &nbsp;

JakPro sudah Serahkan Hasil Audit Formula E ke BP BUMD dan Inspektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jakpro-ajukan-tambahan-modal-jadi-rp-35-t-dprd-cuma-setujui-rp-30-t_m_.jpg" alt="PT Jakpro minta tambahan modal dasar hingga Rp 35 miliar" width="100%">
<figcaption>PT Jakpro minta tambahan modal dasar hingga Rp 35 miliar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tengah melakukan kajian terkait dengan solusi atas tidak sehatnya keuangan PT Jakarta Propertindo (JakPro). Hal itu sehubungan dengan tak adanya dividen yang diberikan JakPro kepada Pemprov DKI Jakarta sejak 2019 lalu.  "Apakah itu nanti menggabungkan atau kita ngomongnya bahasa-bahasa korporasi lah, mungkin bisa jadi nggak menggabungkan, bisa jadi atau pilihannya apa gitu ya," ujar Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani kepada wartawan, Sabtu (28/1).  Masih banyak kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi tugas-tugas dari 7 anak perusahaan JakPro. Bukan hanya dengan merger, kemungkinan lain seperti memindahkan satu bisnis ke bisnis lain, akuisisi, ataupun spin off bisa saja dilakukan.  "Itu banyak sekali opsi aksi korporasi yang bisa dilakukan. tapi saat ini posisinya adl kita lagi mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk penyehatan bisnis di anak-anak perusahaan," jelas Fitria  Selama ini, ia mengakui bahwa di tubuh anak perusahaan JakPro tampaknya memang ada yang kurang sesuai. Hal itulah yang membuat beberapa anak perusahaan membuat pincang keuangan.  "Itu bisa jadi tadi, mungkin ada yang kor bisnisnya, mungkin bahasanya bukan nggak cocok, tapi ada yang perlu disesuaikan gitu ya," pungkas Fitria.  Sebelumnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk menggabungkan anak usahanya yang dianggap terlalu banyak. Hal itu sehubungan dengan tak adanya dividen yang diberikan Perumda itu ke Pemprov DKI Jakarta selama empat tahun belakangan inin  “Perusahaan ini terlalu besar. Sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya aja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, Selasa (24/1).  "Misalnya ada anak perusahaan yang tugasnya cuma menyewakan rumah, nyewakan lahan, cuma itu,” sambungnya.  Adapun tujuh anak usaha PT Jakpro yang selama ini menopang bisnis PT Jakpro adalah PT PMJ Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, dan PT Jakarta Solusi Lestari.  “Jadi kami menyampaikan kepada kepala BP BUMD supaya kalau memungkinkan untuk harus digabungkan ya gabungkan saja,” kata politikus PDI-P itu.

BP BUMD Kaji Opsi untuk Perbaiki Kesehatan Keuangan JakPro

bp bumd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bp bumd

Berita Terkini

Dugaan Kolusi Revitalisasi TIM Masuk Sidang, BP BUMD: Kita Lihat Saja

JakPro sudah Serahkan Hasil Audit Formula E ke BP BUMD dan Inspektorat

BP BUMD Kaji Opsi untuk Perbaiki Kesehatan Keuangan JakPro

Download Aplikasi JawaPos.com