<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/9xKlrmpBXfeZQD3BllQ3DyHbx16bkeKzsRDYPS3Y-1-3488485634.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman serahkan bukti dugaan korupsi kuota haji era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman serahkan bukti dugaan korupsi kuota haji era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan pihaknya menunggu komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2026 untuk menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dua tersangka tersebut adalah anggota DPR RI periode 2024-2029, yakni Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG). Keduanya sempat menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yang bermitra dengan BI dan OJK. &ldquo;Kami tunggu aksi KPK menahan Satori dan Heri Gunawan,&rdquo; ujar Boyamin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/1). Sementara itu, dia memandang KPK sudah memegang sejumlah barang bukti yang cukup, termasuk menyita sejumlah aset milik kedua tersangka. &ldquo;Jadi, dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia, KPK itu sudah pegang lima alat bukti, yaitu saksi, dokumen, petunjuk, ahli, dan alat bukti elektronik," katanya. Oleh sebab itu, kata dia, sudah tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda penahanan kedua tersangka kasus CSR BI-OJK. Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020&ndash;2023. Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024. Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019&ndash;2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Dua tersangka dalam kassu CSR BI tersebut adalah anggota DPR RI periode 2024-2029, yakni Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).

Belum Ada Tersangka yang Ditahan, MAKI Pertanyakan Keseriusan KPK Tangani Kasus CSR BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/akW7nHIqf9kXg6HZfwPFDmsUySHcnk3Prooo7vE0-1-2525037095.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia digugat perdata oleh seorang warga negara, bernama Tati Suryati, atas dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta. Tak hanya Bahlil, gugatan juga&nbsp; menyasar Shell dan PT Pertamina. Kuasa hukum penggugat, Boyamin Saiman, mendesak Bahlil Lahadalia untuk segera mengubah aturan yang dianggap menyulitkan SPBU swasta dalam memperoleh pasokan BBM murni. Menurutnya, kebijakan yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi, yang justru menghambat partisipasi sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. "Betul, jadi kan SPBU swasta itu boleh mengimpor. Impor caranya apa, yang memberikan izin Menteri Perdagangan atas rekomendasi Menteri ESDM. Ya, berikan aja gitu loh," kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/10). Menurutnya, kebijakan yang mengatur izin impor BBM seharusnya tidak dijadikan penghalang, karena sifatnya hanya administratif. Boyamin menegaskan, peraturan yang berlaku di Indonesia bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diubah.&nbsp; "Ini kan bukan kitab suci, sekali lagi saya katakan, kebijakan atau aturan yang ada di Indonesia itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Misalnya kalau kita kekurangan beras, apakah tidak kemudian kuotanya kita tambah? Kan mesti ditambah. Ini kan kebutuhan masyarakat," tegasnya. Ia menjelaskan, keberadaan SPBU swasta justru membantu pemerintah dalam menekan beban subsidi energi. Dengan beralihnya sebagian masyarakat untuk membeli BBM di SPBU swasta, maka konsumsi terhadap bahan bakar bersubsidi yang disediakan Pertamina otomatis berkurang.&nbsp; "Masyarakat sudah merelakan dirinya membantu negara dengan apa? Tidak mengonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang ada di Pertamina, SPBU Pertamina dengan berpindah ke SPBU swasta," jelasnya. Boyamin menekankan, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan bagi SPBU swasta untuk mendapatkan BBM murni, termasuk dengan membuka kembali keran impor bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.&nbsp; "Ini kan membantu negara mengurangi subsidi. Nah kalau cuman membuka keran impor lagi aja apa susahnya sih? Sebenarnya ini kan bukan kitab suci apalagi cuman rekomendasi gitu," ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang SPBU swasta melakukan impor BBM secara langsung. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 justru mengizinkan impor BBM dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM.&nbsp; "Dan tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan pemerintah, bahkan Perpres 191-2014 mengizinkan memang impor. Hanya butuh rekomendasi, tidak ada syarat lain," ujar Boyamin. Boyamin menilai, pemerintah tidak perlu khawatir karena SPBU swasta yang mengimpor BBM akan menanggung seluruh risiko dan urusan bisnisnya sendiri. Ia menegaskan, kebijakan yang lebih terbuka terhadap impor BBM justru akan mendorong kompetisi sehat dan menjamin ketersediaan energi di masyarakat. "Jadi, ini sebenarnya gugatan ini memaksa pemerintah untuk memberikan izin tambahan," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia digugat atas dugaan kelangkaan BBM di SPBU swasta, Boyamin Saiman mendesak perubahan aturan.

SPBU Swasta Sulit Dapat BBM Murni, Boyamin Desak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ubah Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi9-2507602491.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memulihkan keuangan negara, dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji 2024. Hal ini setelah KPK menaikan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji ke tingkat penyidikan. "Harus dikenakan TPPU kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melacak aliran uang itu kemana dan bisa diambil, bisa diserahkan ke negara," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (11/8). Dugaan korupsi kuota haji itu berkaitan dengan kuota tambahan yang dihasilkan dari pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Pemerintah Arab Saudi, sebanyak 20 ribu kuota. Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji ditetapkan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. "Tapi nampaknya itu dibagi rata 50-50. Jelas itu melanggar UU, saya juga ikut melaporkan berkaitan dengan kuota itu, karena dari penelusuran saya per orang yang dapat kuota tambahan itu dikenakan uang 5 ribu dollar. Itu berati hampir 75 juta per orang. Jadi ada biro travel yang bergabung kemudian dikelola disana di konsorsium itu, nah diduga uang itu juga mengalir pada oknum," ucap Boyamin. Pegiat antikorupsi itu menaksir kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji diperkirakan mencapai Rp 750 miliar atau hampir Rp 1 triliun. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait penghitungan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi kuota haji. "Karena diduga per orang 5 ribu dollar, nah kali 10 ribu itu sudah berapa, karena kan ini 20 ribu. Yang 10 ribu kan dikasihkan khusus, kalau itu dijual 5 ribu dollar semua, 5 ribu kali 10 ribu sudah berapa, artinya 7,5 ya Rp 750 miliar," ujar Boyamin menduga-duga. Boyamin menduga, kuota haji dinikmati pihak penyelenggara negara dan juga mengalir ke perusahaan-perusahaan travel. Karena itu, KPK perlu menelusuri secara mendalam terkait aliran uang dugaan korupsi kuota haji tersebut. "Harapan saya KPK menerapkan pencucian uang. Karena uang tadi mengalir kemana-mana, mengalir kepada siapa. Selain juga dipakai oleh travel sekian yang kebutuhan," urainya. Sementara, sejauh ini KPK menggunakan Pasal Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penerapan hukum itu mengatur soal perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Kemudian, nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini, yang diuntungkan adalah tadi, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi," tutur Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8) dini hari. Meski telah menaikan pengusutan dugaan korupsi kuota haji ke tingkat penyidikan, KPK belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK akan menjerat pihak-pihak yang diuntungkan dari dugaan korupsi kuota haji 2024 tersebut. "Kemudian, nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini, yang diuntungkan adalah tadi, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi," paparnya. Menurutnya, jeratan tersangka itu bisa saja menyasar penyelenggara negara di Kementerian Agama (Kemenag) maupun korporasi yang diuntungkan dari penyelewenangan kuota haji tambahan 2024 tersebut. "Di sini diri sendirinya adalah orang-orang yang mendapat aliran dana, aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, oknum pihak pemerintah atau Kementerian Agama yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan kemudian mendapatkan sejumlah uang," ungkap dia. (*)

KPK didorong untuk menerapkan Pasal TPPU dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024, demi pemulihan keuangan negara.

KPK Dinilai Bisa Terapkan Pasal TPPU untuk Usut Aliran Uang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/1000622049-1-997522539.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus dugaan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang berkepanjangan membuat jengkel banyak pihak. Salah satunya Pengacara Boyamin Saiman yang langsung mengajukan gugatan praperadilan melawan Polda Metro Jaya sebagai termohon satu dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sebagai termohon dua. Kedua lembaga dinilai tidak profesional dalam menangani kasus Firli.&nbsp; Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Boyamin menuturkan bahwa sidang perdana gugatan praperadilannya digelar hari ini. Masalahnya, hanya Polda Metro Jaya yang hadir. "Sedangkan Kejati DKI Jakarta tidak hadir. Karenanya, sidang ditunda pekan depan. Informasi dari pengadilan, ketidakhadiran itu dikarenakan Kejati DKI Jakarta menolak surat pengadilan akibat nama institusi ditulis nama negara terlebih dahulu. Ya sudahlah," paparnya.&nbsp; Menurut dia, gugatan praperadilan dalam kasus Firli ini diajukan dikarenakan ketidakprofesionalan dari penyidik dan jaksa. Awalnya, kasus begitu cepat naik, dari penyelidikan ke penyidikan hanya dua bulan. "Namun, setelahnya kasus berhenti lebih dari satu tahun, hanya bolak-balik berkas perkara. Ini sangat menjengkelkan. Kalau penyidik professional, tentunya masyarakat seperti saya tidak perlu menggugat," lanjutnya.&nbsp; Seharusnya, penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa menjelaskan mengapa kasus ini berjalan lambat. Kondisi ini bisa jadi mengarah ke obstruction of justice (OOJ), di mana penyidik menghalang-halangi proses penegakan hukum. "Walau masih terbilang tidak profesional. Alasannya kasus lama ditangani juga gak ada," keluhnya.&nbsp; Kondisi ini sangat berbeda dengan kasus yang terjadi ke masyarakat awam. Bisa jadi, kalau masyarakat hanya dipanggil sekali tidak datang, langsung dilakukan upaya paksa. "Saya pernah sekali tidak hadir panggilan polisi, panggilan kedua dilampiri surat upaya paksa. Ini artinya kasus Firli ini membuat masyarakat melihat bahwa polisi melakukan hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," tegasnya.&nbsp; Apalagi, Firli merupakan purnawirawan Polri. Status itu membuat masyarakat kemudian menilai bahwa purnawirawan Polri itu kebal hukum. "Purnawirawan saja kebal hukum, apalagi polisi aktif. Pandangan semacam ini yang muncul dan berbahaya," urainya.&nbsp; Dia mengatakan, dalam gugatan praperadilan tersebut dia akan mendesak Polda Metro Jaya profesional menangani kasus Firli. Dengan segera menyerahkan berkas perkaranya ke Kejati DKI Jakarta. Sekaligus mendesak Kejati DKI segera melanjutkan kasus ke tahapan penuntutan. "Kalau menilik undang-undang, maka bila kasus ini masih jalan di tempat seharusnya kasus diambil alih KPK," terangnya.

Pengacara Boyamin Saiman mengajukan gugatan praperadilan melawan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus Firli.

Boyamin Saiman Ajukan Praperadilan Melawan Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta, Jengkel Kasus Firli Molor    

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi7-2678506030.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan mantan Menko Polhukam Mahfud MD harus mengklarifikasi penggunaan jet pribadi milik Jusuf Kalla (JK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &ldquo;Perlu untuk keteladanan dan contoh pihak lain. Kita tunggu peran aktif pak MD,&rdquo; kata Boyamin kepada wartawan, Senin (9/9). Boyamin memohon agar Mahfud mendatangi KPK mengklarifikasi penggunaan jet pribadi, apakah masuk ranah gratifikasi atau bukan. &ldquo;Aku memohon pak MD utk berkenan ke KPK,&rdquo; ujarnya. Boyamin menyebut kedatangan Mahfud ke KPK tentunya bisa menjadi contoh bagi anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. &ldquo;Kita tunggu saja dengan sabar,&rdquo; katanya. Bukan Gratifikasi Diketahui&nbsp;Mantan Menko Polhukam Mahfud MD&nbsp;menegaskan penggunaan jet pribadi milik Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla&nbsp;(JK) ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi bukan merupakan gratifikasi. Mahfud&nbsp;bercerita pernah naik jet pribadi milik JK tersebut dengan tujuan Jakarta-Makasar saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, Mahfud diundang untuk mengisi khutbah hari raya di Masjid Almarkaz, Makassar. JK sebagai Ketua Pembina Masjid, kata Mahfud, mengantar dan menemani dirinya langsung dengan jet pribadi serta menyediakan kamar hotel. Selain&nbsp;itu, Mahfud kembali menggunakan jet pribadi milik JK saat acara Munas KAHMI di Palu pada November 2022. Tokoh-tokoh KAHMI disebut menyumbang sesuai pilihan, seperti gedung, catering, gala dinner, hotel, hingga transportasi. "Atas usul Pak JK, saya ditugaskan berangkat dengan rombongan privat jet Pak JK. Ada juga Pak Anies di situ," kata Mahfud melalui akun Instagram resminya, Sabtu (7/9). "Ada yang nanya: apa itu bukan gratifikasi? Tentu bukan, sebab saya menerima undangan khutbah harus pergi dan menginap di Makassar tanpa harus mengeluarkan biaya negara,"pungkasnya.

Boyamin Saiman mengatakan mantan Menko Polhukam Mahfud MD harus mengklarifikasi penggunaan jet pribadi milik Jusuf Kalla (JK) ke KPK.

MAKI Minta Mahfud MD Klarifikasi Soal Jet Pribadi JK ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/20230504_212613-2708237053.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang, Kepri." width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang, Kepri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPR RI bakal melakukan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Pembukaan seleksi pengisian lima anggota BPK itu akan diumumkan pada Rabu (19/6). Pendaftaran akan berlangsung selama dua pekan pada 20 Juni hingga 4 Juli. Menanggapi rencana itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan, agar calon anggota BPK yang akan dipilih bukan pencari kerja alias job seeker maupun titipan para pihak terkait korupsi. &rdquo;Hal pertama yang perlu diperhatikan panitia pendaftaran dan masyarakat dalam proses seleksi calon anggota BPK ialah integritas. Kemarin kita sudah mendapat pelajaran beragam dari kasus Achsanul Qosasi, penyegelan ruang kerja Pak Pius (Pius Lustrilanang), dan kasus di Kementerian Pertanian,&rdquo; kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (19/6). Boyamin mencontohkan, kasus-kasus yang menjerat anggota BPK seperti Achsanul Qosasi dalam pusaran kasus suap proyek strategis base transceiver station (BTS) untuk jaringan 4G dan Pius Lustrilanang yang ruang kerjanya disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyidikan hasil operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, menunjukkan integritas yang buruk. &rdquo;Karena integritas sebelum-sebelumnya buruk, sehingga malah jabatan BPK tampaknya dipakai untuk menambah kantong secara tidak halal,&rdquo; ucap Boyamin.&nbsp; Aktivis antikorupsi itu menambahkan, anggota BPK memang harus memiliki kemampuan dalam mencermati hasil audit atas keuangan negara. Namun, Boyamin menyebut integritas tetap harus menjadi prioritas. &rdquo;Toh pelaksana itu (audit), kan auditor-auditor BPK. Pimpinan itu hanya kebijakan, maka yang utama integritas. Kemampuan itu otomatis (diperlukan), tetapi nomor dua tetap,&rdquo; tutur Boyamin. Boyamin juga mengingatkan, kemungkinan ada calon selundupan dari pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan BPK untuk menutupi berbagai penyimpangan maupun praktik korupsi. &rdquo;Saya menengarai ada selundupan-selundupan, penyusupan untuk memanfaatkan BPK demi melindungi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dari dugaan penyimpangan-penyimpangan,&rdquo; papar Boyamin. Meski demikian, Boyamin belum menyebut calon titipan yang berpotensi diselundupkan ke BPK. Namun, dia mewanti-wanti panitia seleksi (pansel) calon anggota BPK tidak meluluskan kandidat yang diduga bermasalah. &rdquo;Pokoknya pansel harus waspada. Ada kepentingan politis dan kepentingan penyalahgunaan jabatan, terutama korupsi,&rdquo; tegas Boyamin. Menurut dia, jika ada politikus yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK, Boyamin mengingatkan kandidat tersebut harus memiliki integritas dan kemampuan yang teruji.&nbsp; &rdquo;Misalnya, teruji itu namanya tidak pernah disebut KPK, termasuk dipanggil sebagai saksi dan segala macam,&rdquo; tambah Boyamin. Boyamin juga mengingatkan soal kemungkinan job seeker mencari jabatan di BPK. Dia khawatir proses seleksi calon anggota BPK dimanfaatkan kandidat yang sebelumnya gagal dalam pemilu legislatif 2024. &rdquo;Enggak boleh seperti itu. Oleh rakyat saja sudah tidak dipercaya (sebagai caleg), masa terus kemudian malah dipercaya (menjadi anggota BPK),&rdquo; ucap Boyamin.

DPR RI bakal lakukan seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029. Pendaftaran akan berlangsung 20 Juni hingga 4 Juli

MAKI Ingatkan DPR Tak Seleksi Calon Anggota BPK Titipan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi7-2678506030.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gara-gara Firli Bahuri tidak kunjung ditahan, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat Kapolda Metro Jaya, Kapolri, dan Kajati DKI Jakarta. Mereka didesak segera menahan mantan ketua KPK yang terjerat kasus pemerasan itu. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (1/3). &rsquo;&rsquo;Mungkin Senin baru mendapatkan nomor perkaranya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Gugatan praperadilan tersebut diajukan karena Firli tak kunjung ditahan. Padahal, sudah lebih dari tiga bulan kasus tersebut berjalan. &rsquo;&rsquo;Bisa diartikan bahwa Kapolda Metro Jaya dan Kapolri melakukan upaya penghentian kasus secara tidak sah dengan tidak menahan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Berkas kasus Firli sendiri sudah dua kali bolak-balik dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. &rsquo;&rsquo;Semestinya kasus ini dinyatakan P-21 atau lengkap bila bukti mencukupi,&rsquo;&rsquo; urainya. Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik masih melakukan proses simultan untuk memenuhi petunjuk JPU pada tahap P-19. Terkait desakan menahan Firli, dia tidak menjawab dengan jelas. Menurut dia, Polri berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan kasus tersebut. &rsquo;&rsquo;Terima kasih telah memberikan kontrol sosial kepada Polri,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sebelumnya, beberapa mantan pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, M. Jasin, dan Saut Situmorang, mendatangi Mabes Polri. Mereka menyampaikan surat yang isinya mendesak penahanan Firli. Aksi itu juga diikuti mantan penyidik KPK Novel Baswedan serta pegiat antikorupsi dari Koalisi Masyarakat Sipil. Kasus Firli telah berlangsung selama lebih dari 100 hari. Namun, pensiunan Polri itu belum juga ditahan. "Kalau kasus ini menjerat masyarakat umum, pasti sudah cepat-cepat ditahan," ujar Abraham Samad kala itu. (idr/c7/oni)

Gara-gara Firli Bahuri tidak kunjung ditahan, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat Kapolda Metro Jaya dan Kapolri.

Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, MAKI Gugat Kapolri dan Kapolda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4JPG-1970407275.jpg" alt="Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan pimpinan KPK. Namun, masih muncul persoalan apakah Firli diberhentikan dengan hormat atau justru pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) siap mengajukan gugatan bila Firli tidak di-PTDH. Keputusan presiden soal pemberhentian Firli itu bernomor 129/P tahun 2023 yang ditandatangani pada 28 Desember. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, sesuai dengan keppres tersebut, pemberhentian Firli dari ketua dan anggota KPK berlaku sejak tanggal ditetapkan. &rsquo;&rsquo;Ada tiga pertimbangan pemberhentian tersebut,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Tiga pertimbangan tersebut adalah surat pengunduran diri dari Firli, surat keputusan Dewas KPK, dan berdasar Pasal 32 UU 39/2002 tentang KPK yang beberapa kali telah diubah. &rsquo;&rsquo;Pemberhentian pimpinan KPK harus ditetapkan melalui keppres,&rsquo;&rsquo; paparnya. Namun, Ari tidak menjelaskan pemberhentian terhadap Firli itu dilakukan dengan PTDH atau tidak. Padahal, Dewas KPK memutuskan Firli melakukan pelanggaran berat dan diberi sanksi terberat berupa rekomendasi pengunduran diri. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, pihaknya akan meminta duplikasi keppres tentang pemberhentian Firli Bahuri tersebut. Tujuannya, memastikan Firli diberhentikan dengan PTDH atau malah dengan hormat. &rsquo;&rsquo;Ini masalah karena tidak jelas,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sesuai dengan putusan Dewas KPK yang menyatakan Firli melakukan pelanggaran berat dan mendapat sanksi terberat, sudah semestinya dalam keppres itu Firli di-PTDH. &rsquo;&rsquo;Karena kalau tidak di-PTDH, tentunya preseden buruk,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menyampaikan, sesuai dengan aturan KPK, pimpinan yang mengundurkan diri tanpa alasan itu disanksi lima tahun tidak menjabat. Nah, karena melakukan pelanggaran berat, Firli seharusnya juga disanksi tidak bisa menjabat di pemerintahan seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Pimpinan yang mundur itu di-blacklist lho aturannya,&rsquo;&rsquo; terangnya. PTDH, lanjut Boyamin, penting untuk memberikan efek jera. Terutama terhadap pimpinan KPK yang tidak amanah sekaligus mengkhianati sumpahnya saat menjabat. &rsquo;&rsquo;Selain diproses etik, saya mendorong untuk proses pidana Firli di Polda Metro Jaya segera dituntaskan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia menambahkan, tanpa hukuman berat bagi Firli, akan sulit memperbaiki citra KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua perlu menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia sedang berada di titik nadir. (idr/c14/bay)

Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan pimpinan KPK. MAKI meminta Firli di-PTDH.

MAKI Minta Pemecatan Firli Bahuri Berstatus Tidak Hormat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/Firli-Bahuri-Tanggapi-Putusan-Praperadilannya-Dery-Ridwansah-6JPG-3284726668.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat konferensi pers terkait putusan Prapradilan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat konferensi pers terkait putusan Prapradilan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terus berlanjut meskipun mantan Kabaharkam Polri tersebut mengajukan pengunduran diri.&nbsp;Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan dirinya akan memenuhi undangan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sidang kode etik terhadap Firli Bahuri. "MAKI akan hadir dalam sidang Dewas KPK kasus Firli, hari ini,"&nbsp;kata Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (22/12) . Boyamin berharap Firli Bahuri turut hadir dalam sidang tersebut, karena dia ingin mengonfirmasi beberapa hal kepada Firli. "MAKI berharap Filri tetap datang, karena saya akan konfirmasi beberapa foto pertemuan Firli, termasuk dengan sosok orang Surabaya," tambah Boyamin. Dewas&nbsp;KPK tetap akan melanjutkan sidang kode etik terhadap&nbsp;Firli Bahuri, meskipun yang bersangkutan telah menyatakan mundur sebagai ketua KPK. Sidang hari ketiga, Jumat, dijadwalkan memeriksa para pihak yang melaporkan Firli ke Dewas KPK, termasuk MAKI. Untuk diketahui, pada Kamis malam (21/12), Firli Bahuri menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KPK. "Saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya," kata Firli di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis malam. Firli mengatakan pengunduran dirinya itu telah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta kepada jajaran pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Firli mengatakan pengunduran dirinya setelah empat tahun mengabdi sebagai pimpinan KPK adalah demi stabilitas bangsa menjelang tahun politik Pemilu 2024.

"MAKI berharap Filri tetap datang, karena saya akan konfirmasi beberapa foto pertemuan Firli, termasuk dengan sosok orang Surabaya,"

Akan Penuhi Panggilan Dewas KPK, MAKI Akan Ungkap Pertemuan Firli Bahuri dengan Orang Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi4-1510365902.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rumah yang diduga disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta, memantik sorotan. Apalagi, tarif sewa rumah itu disebut mencapai Rp 650 juta setahun. Sejumlah kalangan mendesak Polda Metro Jaya mengusut potensi kasus gratifikasi di balik rumah tersebut. Wakil Ketua KPK 2015&ndash;2019 Saut Situmorang mengatakan, jika informasi soal sewa itu benar, maka Firli berpotensi melakukan gratifikasi. Sebab, pimpinan KPK dilarang keras menerima fasilitas di luar yang dibiayai oleh anggaran KPK. "Rp 650 juta itu bukan angka yang kecil," katanya kepada Jawa Pos kemarin (1/11). Dia menyebut, selama dirinya menjabat di KPK, larangan menerima fasilitas di luar ketentuan sudah sangat tegas. &rsquo;&rsquo;Bahkan, ketika saya menikahkan anak, tamu yang ngasih uang Rp 1 juta atau lebih harus dilaporkan. Dan, dikembalikan ke negara,&rsquo;&rsquo; kenangnya. Dia menilai penerimaan Firli atas fasilitas rumah di Kertanegara itu sangat bertentangan. Pun jika Firli ternyata membayar sendiri uang sewanya, itu tidak masuk akal. Sebab, sepengetahuannya, fasilitas rumah untuk pimpinan KPK tidak sampai di angka itu. Karena itu, Saut berharap Polda mengusut duduk perkara rumah tersebut. Organisasi antikorupsi Indonesia Memanggil (IM57+) juga meminta rumah di Jalan Kertanegara diusut. Pertama, soal sebutan safe house untuk rumah itu. &rsquo;&rsquo;Di KPK sendiri, safe house merupakan tempat tersembunyi untuk mendukung operasi intelijen dan surveillance,&rsquo;&rsquo; papar Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha kemarin. Rumah itu juga harus tercatat dalam aset KPK dan dibiayai APBN. Namun, lokasinya harus sangat rahasia hingga tidak semua penyidik mengetahui. Praswad menduga, rumah tersebut digunakan Firli untuk bertemu pejabat terkait kasus yang ditangani KPK. Namun, menurut dia, sebutan safe house juga tidak tepat. Sebab, rumah itu tidak masuk dalam LHKPN dan bukan digunakan untuk mendukung operasi intelijen KPK. Rumah itu lebih tepat disebut lobby house karena diduga menjadi tempat terjadinya negosiasi. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, banyak yang harus didalami terkait Alex Tirta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ketua KPK. Alex Tirta diduga orang yang menyewakan rumah di Jalan Kertanegara untuk Firli. Namun, dalam keterangan tertulis, Alex membantah tuduhan itu. Dia mengatakan pernah menyewa rumah tersebut, lalu dialihsewakan kepada Firli. Alex mengaku hanya perantara alih sewa antara Firli dan pemilik rumah. &rsquo;&rsquo;Apakah Firli ini sudah menganggap Rp 650 juta itu uang kecil. Hingga menyewa setahun sekali senilai itu hanya untuk singgah,&rsquo;&rsquo; kata Boyamin. Kalau seperti itu, lanjutnya, berarti Firli sudah kaya raya. Seberapa kaya itu yang jadi pertanyaan. &rsquo;&rsquo;Walau dianggap uang kecil, seharusnya tetap dilaporkan ke LHKPN. Karena perlu dicatat. Misal, kekayaannya berapa berkurang Rp 650 juta untuk menyewa. Harus ada jejak begitu. Kalau enggak, patut dicurigai,&rsquo;&rsquo; terangnya. Menurut dia, Polda Metro Jaya yang telah memeriksa lebih dari 55 saksi semestinya dengan jumlah itu cukup untuk mendapatkan barang bukti. Pemeriksaan terhadap Alex Tirta seharusnya menjadi puncaknya. &rsquo;&rsquo;Sehingga Kamis atau Jumat bisa melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, sekaligus memberikan kepastian hukum,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kemarin SYL juga sempat menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dia datang seorang diri pukul 12.58 WIB dan keluar dari ruang pemeriksaan pukul 16.23 WIB. SYL kembali irit bicara saat ditanya penyerahan uang kepada Firli. &rsquo;&rsquo;Tanya ke penyidik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sementara itu, Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta mangkir dari panggilan penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan alasan sakit. Ketua harian PP PBSI itu diagendakan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan (KPK) terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan, sekira pukul 13.45 WIB penasihat hukum Alex Tirta tiba di gedung Promoter lantai 21 (ruang riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) untuk menginfokan kepada penyidik bahwa kliennya berhalangan hadir. "Alex Tirta seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini (kemarin, Red) pukul 14.00 WIB, tapi tidak hadir karena alasan kesehatan," kata Ade Safri kemarin. Sebagaimana diketahui, penyidik menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi terkait kasus dugaan pemerasaan mantan Mentan. Yakni, Alex Tirta, eks ajudan Mentan, dan 1 saksi lainnya. Alex diperiksa terkait rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sempat digeledah terkait kasus itu. Rumah tersebut diduga menjadi lokasi pertemuan Firli-SYL. (elo/idr/ygi/c18/oni)

Rumah yang diduga disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta, memantik sorotan.  Harga sewanya Rp 650 juta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Boyamin Saiman

Berita Terkini