<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bowo-Sidik-Pangarso-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono didakwa memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Suap itu diduga sebesar USD 163.733 dan Rp 311 juta melalui Indung Andriani yang telah divonis bersalah dalam perkara ini.  Uang suap tersebut diberikan Taufik bersama dengan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti. Suap itu diberikan secara bertahap.  "Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (16/9).  Uang suap itu, diberikan Taufik dan Asty agar Bowo Sidik membantu PT HTK untuk mendapatkan kerjasama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT PILOG. Bowo disebut turut membantu PT HTK sehingga Bowo mendapatkan fee.  Atas perbuatannya, Taufik didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Perkara ini merupakan pengembangan terkait perkara kerja sama pengangkutan bidang pelayaran yang berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 28 Maret 2019. Dalam giat tangkap tangan, KPK menjerat Anggota DPR periode 2014-2019 Bowo Sidik Pangarso sebagai pihak penerima suap.  Bowo Sidik Pangarso telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan. Bowo dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait jabatannya.

Eks Direktur PT HTK Didakwa Menyuap Bowo Sidik Pangarso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bowo-Sidik-Pangarso-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengembangkan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Lembaga antirasuah tak menutup kemungkinan bakal menjerat pihak lain yang turut terlibat.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, hingga saat ini penyidik masih mengembangkan perkara yang menjerat Bowo Sidik. Pasalnya, diduga politikus Demokrat M Nasir turut memberikan gratifikasi terhadap Bowo.  “Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut tentu KPK akan menindaklanjutinya,” kata Ali dikonfirmasi, Jumat (10/7).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK akan menggali keterangan Bowo Sidik terkait gratifikasi dari M Nasir. Karena saat ini masih berdiri sendiri atau belum ada bukti yang kuat.  “Berdasarkan fakta persidangan, JPU menilai keterangan Bowo SP berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi,” tukas Ali.  Nasir sempat diperiksa KPK pada Senin, 1 Juli 2019 lalu, penyidik KPK mencecar Nasir soal aliran dana gratifikasi yang diduga diterima Bowo. Terlebih, ruang kerja Nasir sempat digeledah oleh penyidik KPK di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta pada 4 Mei 2019.  Bowo Sidik Pangarso telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan. Bowo dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait jabatan.  Selain itu, majelis hakim PN Tipikor Jakarta pun turut mencabut hak politiknya selama lima tahun usai menjalani pidana pokok. Bowo dinilai, terbukti menerima suap dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan General Manager Komersial PT HTK Asty Winasty.  Secara keseluruhan, Bowo Sidik dalam perkara ini menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311,02 juta. Bowo juga menerima Rp 300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat terkait bantuan mendapatkan proyek penyediaan BBM dan penagihan piutang PT Djakarta Llyod senilai Rp 2 miliar.  Selain itu, Bowo juga terbukti menerima gratifikasi SGD 700 ribu dan Rp 600 juta dari sejumlah sumber dengan nilai yang bervariasi yang berlangsung sejak 2016 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar).  Bowo Sidik terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terkait penerimaan gratifikasi, Bowo terbukti melanggar Pasal 12 B ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Kembangkan Perkara Bowo Sidik Pangarso, KPK Bakal Jerat Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Logistik Indonesia (PILOG) dengan PT Humpus Transportasi Kimia (HTK). Penyidik menjadawalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT HTK, Taufik Agustono sebagai tersangka.  "TAG dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (16/6).  Penetapan tersangka Taufik merupakan pengembangan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Maret 2019 yang menjerat mantan anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, Indung, dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.  KPK menduga, PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan anak perusahaan PT Petrokimia Gresik selama tahun 2013-2018. Pada tahun 2015, kontrak ini dihentikan karena membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar, yang tidak dimiliki oleh PT HTK.  Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan Bowo Sidik. Bowo kemudian bertemu dengan anak buah Taufik, Asty Winasty.  Hasil pertemuannya dengan Bowo yakni mengatur sedemikian rupa agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal. Dalam proses tersebut, kemudian Bowo Sidik meminta sejumlah fee. Kemudian Taufik sebagai Direktur PT HTK, membahasnya dengan internal manajemen dan menyanggupi sejumlah fee untuk Bowo.  Pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT PILOG dengan PT HTK, yang salah satu materi MoU-nya adalah pengangkutan kapal milik PT HTK. Setelahnya disepakati terkait pemberian fee dari PT HTK kepada Bowo. Kemudian Bowo meminta kepada PT HTK untuk membayar uang muka Rp 1 miliar setelah ditandatanganinya MoU tersebut.  Atas perbuatannya, Taufik disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 m Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK Periksa Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191204-WA0073.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Bowo terbukti menerima suap terkait dengan kerja sama angkutan jasa pelayaran atau sewa menyewa kapal antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan penerimaan gratifikasi.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Bowo Sidik Pangarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Yanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/12).  Selain kurungan badan, majelis hakim juga mencabut hak politik Bowo selama empat tahun yang berlaku setelah menjalani pidana pokok. Majelis hakim juga meminta jaksa mengembalikan uang Rp 52 juta kepada Bowo karena tak terbukti menjadi bagian suap dan gratifikasi.  "Memerintahkan jaksa penuntut umum uang Rp 52.095.966 dikembalikan kepada terdakwa," ucap Hakim Yanto.  Hakim menyatakan, hal yang memberatkan atas perbuatan Bowo adalah tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal ringan, Bowo dinilai berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya serta mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya.  Vonis ini sebetulnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yakni selama tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, tuntutan uang pengganti sebesar Rp 52.095.966 dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah inkrah maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Secara keseluruhan, Bowo Sidik menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311,02 juta. Kemudian, menerima Rp 300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat, terkait bantuan mendapatkan proyek penyediaan BBM dan penagihan piutang PT Djakarta Llyod senilai Rp 2 miliar.  Selain itu, Bowo Sidik menerima gratifikasi SGD 700 ribu dan Rp 600 juta dari sejumlah sumber dengan nilai yang bervariasi yang berlangsung sejak 2016 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar). Pertama, sebesar SGD 250.000 terkait dengan pengusulan Kabupaten Kepulauan Meranti agar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016. Kemudian, Rp 600 juta terkait pembahasan program pengembangan pasar tahun anggaran 2017.  Selain itu, gratifikasi senilai SGD 50.000 pada saat penyelenggaran Munas Partai Golkar untuk pemilihan ketua umum periode 2016-2019 di Denpasar, Bali. Kemudian, sebesar SGD 200.000 terkait dengan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Terakhir, sebesar SGD 200.000 terkait dengan posisi seseorang di BUMN yaitu PT PLN (Persero).  Atas perbuatannya, Bowo Sidik melanggar Pasal 12 huruf b atau 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terkait penerimaan gratifikasi, Bowo Sidik terbukti melanggar Pasal 12 B ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso Divonis 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bowo-Sidik-Pangarso-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Petrokimia Gresik, Rahmat Pribadi terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Rahmat akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka‎ Direktur HTK, Taufik Agustono (TAG).  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TAG," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (21/11).  Sebelumnya, Rahmat Pribadi pernah diperiksa sebagai saksi ‎untuk proses penyidikan mantan anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso pada, 4 Juli 2019. Rahmat Pribadi juga pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Bowo Sidik Pangarso.  Nama Rahmat Pribadi kerap muncul dalam persidangan perkara ini. Ia disebut ikut terlibat sebagai pihak yang memperkenalkan PT Humpuss Transportasi Kimia ke Bowo Sidik Pangarso untuk memuluskan kesepakatan jahat. Dalam persidangan, Rahmat membantah tudingan tersebut.  Belum diketahui apa yang akan digali penyidik lembaga antirasuah terhadap Rahmat Pribadi dalam pemeriksaan kali ini. Diduga, penyidik masih mendalami keterlibatan Rahmat Pribadi.  Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini. Keempatnya yakni, mantan anggota DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso; orang kepercayaan Bowo, Indung; Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti‎; serta Taufik Agustono.  Dalam perkara ini, Taufik Agustono diduga bersama-sama dengan Asty Winasti menyuap Bowo Sidik Pangarso dengan maksud tujuan agar PT HTK mendapatkan kelanjutan kontrak kerjasama sewa menyewa kapal untuk mendistribusikan pupuk. Suap tersebut diberikan kepada Bowo Pangarso melalui Indung.

KPK Periksa Dirut Petrokimia Gresik Terkait Kasus Bowo Sidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Pleidoi-Bowo-Sidik-RDW.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso meminta agar hakim tak mencabut hak politiknya pasca menjalani hukuman pidana penjara. Hal ini disampaikan Bowo dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadinya yang ia bacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (20/11).  "Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak mencabut hak politik saya untuk dipilih dalam jabatan publik dengan alasan atas peristiwa-peristiwa yang didakwakan kepada saya," kata Bowo membacakan pledoinya.  Hal ini menurutnya pantas ia dapatkan, politikus Golkar ini mengklaim tak ikut merugikan negara dari kasus yang menjeratnya tersebut.  "Karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, tidak ada kerugian negara, tidak ada kewenangan yang saya langgar," imbuhnya.  Selain itu, Bowo juga mengaku sadar akar kesalahan yang telah diperbuatnya dan berharap agar kasus yang menimpanya bisa menjadi pelajaran untuknya ke depan.  "Dengan semua kejadian ini, saya menyadari kesalahan ini, maka dengan kerendahan hati saya meminta maaf, dan mengakui kejadian ini sebagai pengalaman yang tidak saya lupakan, sehingga menjadi pelajaran berharga untuk tidak terseret lagi dengan masalah serupa ini di kemudian hari," tukas Bowo.  Dalam perkara ini, Bowo Sidik Pangarso dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, politikus Golkar itu menerima suap sebesar dengan total Rp 2,6 miliar.  Selain itu, Jaksa pun menuntut agar Bowo membayar uang pengganti sebesar Rp 52.095.965, dengan ketentuan apabila Bowo tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.  "Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/11).  Dalam pertimbangannya, Bowo diyakini jaksa menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311 juta atau senilia Rp 2,6 miliar lebih. Suap itu diterima dari Asty Winasty selaku General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK.  Pemberian suap itu diterima Bowo melalui orang kepercayaannya bernama M Indung Andriani. Pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).   Bowo menerima commitment fee yang diberikan Asty melalui Indung. Bowo juga diyakini bersalah menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS.   Jaksa menyebut Lamidi meminta bantuan Bowo menagihkan pembayaran utang. PT AIS memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM.  Akibat perbuatan itu, Bowo Sidik diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Bacakan Pleidoi, Bowo Sidik Pangarso Minta Hak Politiknya Tak Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/DAKWAAN-BOWO-SIDIK-PANGARSO-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso mendengarkan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Anggota DPR Fraksi Golkar tersebut didakwa atas dugaan menerima suap sebanyak Rp2,6 miliar berkaitan dengan PT" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso mendengarkan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Anggota DPR Fraksi Golkar tersebut didakwa atas dugaan menerima suap sebanyak Rp2,6 miliar berkaitan dengan PT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, politikus Golkar itu menerima suap sebesar Rp 2,6 miliar.  "Menuntut majelis hakim agar menyatakan terdakwa Bowo Sidik Pangarso terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/11).  Selain itu, Jaksa pun menuntut agar Bowo membayar uang pengganti sebesar Rp 52.095.965, dengan ketentuan apabila Bowo tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.  "Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," tegas Jaksa.  Dalam pertimbangannya, jaksa meyakini Bowo menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311 juta atau senilia Rp 2,6 miliar lebih. Suap itu diterima dari Asty Winasty selaku General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK.  Pemberian suap itu diterima Bowo melalui orang kepercayaannya bernama M Indung Andriani. Pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).  Bowo menerima commitment fee yang diberikan Asty melalui Indung. Bowo juga diyakini bersalah menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS.  Jaksa menyebut Lamidi meminta bantuan Bowo menagihkan pembayaran utang. PT AIS memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM.  Akibat perbuatan itu, Bowo Sidik diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso Dituntut Tujuh Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/sidang-indung.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam sidang terdakwa Bowo Sidik Pangarso di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam sidang terdakwa Bowo Sidik Pangarso di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Keuangan PT Inersia Ampak Engineering, Indung Andriani mengaku telah menerima pemberian uang lima kali dari Asty Winasty selaku Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HKT). Uang tersebut kemudian diserahkan Indung kepada Bowo Sidik Pangarso yang merupakan anggota Komisi VI DPR RI.  Saat bersaksi untuk Bowo di dalam persidangan, Indung mengaku dikenalkan Asty Winasty oleh Bowo Sidik yang menjabat Komisaris Utama PT Inersia Ampak Engineering. Dalam perkenalan itu, Indung mengatakan perusahaan Bowo akan memperoleh fee dari PT HTK.  Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menelisik uang pemberian Asty yang telah diserahkan kepada Bowo Sidik. Sebab Indung diduga merupakan perantara suap Asty kepada anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu.  "Berapa kali terima uang?" tanya Jaksa KPK Ikhsan Fernandi dalam sidang perkara suap dengan terdakwa Bowo Sidik Pangarso di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).  Menjawab pertanyaan Jaksa, Indung mengaku telah menerima uang dari Asty sebanyak lima kali. Bahkan Asty kerap mencatat ketika telah memberikan uang.  "Terima uang lima kali. Setiap dikasih ada catatan kertas. Kalau tidak ada catatan, besok saya telepon Bu Asty perhitungan uang kemarin terima dicatat buku kas saya," ucap Indung.  Indung menyebut dirinya ditugaskan untuk mengurus draf perjanjian PT HTK dan PT Inersia Ampak Engineering. Indung dan Asty pun terus berkomunikasi mengenai kerja sama antar perusahaan itu.  "Dalam perjalanan dijelaskan ada uang untuk Pak Bowo, karena Asty minta perusahaan Inersia diajukan," jelas Indung.  Jaksa Ikhsan kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) terkait lima kali penerimaan uang tersebut. Penerimaan pertama terjadi pada 1 Oktober 2018 sebesar Rp 221.523.932,00. Uang itu terkait fee sewa kapal MT Pupuk Indonesia.  Penerimaan kedua terjadi pada 1 November 2018, uang sebesar USD 59.587,00 itu terkait fee pengangkutan Amoniak oleh Kapal MT Griya Borneo untuk dilakukan pada Juli, Agustus, dan September 2018. Kemudian, penerimaan ketiga terjadi pada 20 Desember 2018, uang sebesar USD 21.327,00 dengan rincian fee terkait sewa kapal MT Pupuk Indonesia pada September 2018 selama 30 hari dan Oktober 2018 selama 31 hari.  Penerimaan keempat terjadi pada 26 Februari 2019, uang sebesar USD 7.819,00 itu terkait pengangkutan Amoniak oleh Kapal MT Griya Borneo pada November dan Desember 2018 sebanyak 2 voyage/trip. Terakhir, penerimaan kelima terjadi pada 27 Maret 2019, uang sebesar Rp 89.449.000,00 itu terkait fee sewa kapal MT Pupuk Indonesia pada Desember 2018 selama 31 hari).  "Bahwa uang fee yang telah diterima terdakwa seluruhnya sebesar USD 163,733.00 dan Rp 311.022.932,00," jelas Jaksa Ikhsan.  Dalam perkara ini, Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima total sekitar Rp 2,6 miliar berkaitan dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Uang itu diterima Bowo melalui perantara.  Jaksa merinci pemberian suap itu berupa USD 163.733 dan Rp 311 juta (bila dikurskan dan dijumlah sekitar Rp 2,6 miliar lebih). Uang USD 163.733 dan Rp 311 juta diterima Bowo dari Asty Winasty dan Taufik Agustono secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya bernama M Indung Andriani.  Asty disebutkan sebagai General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT HTK, sedangkan Taufik adalah Direktur Utama PT HTK. Jaksa menyebut pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).  PT HTK disebutkan sebagai perusahaan yang mengelola kapal MT Griya Borneo yang sebelumnya memiliki kontrak kerja sama dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) untuk pengangkutan amoniak. PT KCS disebut jaksa sebagai cucu perusahaan dari PT Petrokimia Gresik.  Namun, setelah perusahaan induk BUMN di bidang pupuk didirikan, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), kontrak kerja sama PT HTK itu diputus. Sedangkan pengangkutan amoniak itu dialihkan PT PIHC ke PT Pilog menggunakan MT Pupuk Indonesia. Atas hal itu PT HTK melalui Asty meminta bantuan Bowo agar PT Pilog dapat menggunakan kapal milik PT HTK, yaitu MT Griya Borneo.

Indung Akui Lima Kali Terima Uang untuk Diserahkan ke Bowo Pangarso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sidang-bowo-sidik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar perkara suap dan gratifikasi kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran yang menjerat anggota VII DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Dalam persidangan, Bowo disebut membuat kesepakatan dengan pemberi suap, yaitu Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.  "Ada fee permintaan terlebih dahulu total Rp 1 miliar. Apabila tidak sesuai MoU tidak bisa di tanda tangani," kata Bowo dalam rekaman telepon, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/8).  Asty yang menjadi saksi dalam persidangan langsung menanggapi rekaman telepon tersebut. Menurutnya, pihaknya memohon bantuan agar kapal-kapalnya dapat kembali beroperasi.  "Kami memohon bantuan agar kami bisa jalan kembali. Kesepakatan itu akan dibicarakan ke PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog)," ucap Asty.  Selanjutnya, data dan informasi diberikan Asty kepada Bowo melalui email. Transfer data itu dilakukan dihari yang sama saat Asty pertama kali bertemu dengan Bowo pada 8 Desember 2018 di restoran Blue Eight, Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.  "Segala informasi di sampaikan lewat email. Setelah itu baru ada pertemuan direksi Pupuk Indonesia dengan HTK. Pertemuan seluruhnya diatur atas Bowo Sidik," jelas Asty.  Bowo bersama orang kepercayaannya Indung dan Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung penerima sedangkan Asty pemberi suap.  Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga Bowo telah enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK. Total penerimaan Rp221 juta dan USD 85.130.  Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.  Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Reporter: Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti (paling kanan) bersaksi dalam persidangan terdakwa Bowo Sidik Pangarso di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/8).

Bowo Sidik Minta Rp 1 Miliar untuk Jasa Angkut Pelayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Anggota-DPR-I-Nyoman-Dhamantra-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengingatkan para pengusaha berhati-hati terhadap oknum yang kerap mencatut nama penyelenggara negara dalam kasus suap-menyuap impor. Sebab menurutnya, pihak manapun yang berbuat nakal dalam proses impor akan berurusan dengan penegak hukum.  "Mereka yang jualan nama penyelenggara negara, agar jangan lagi melakukan. Karena aparat hukum dan KPK pastinya juga melihat semua yang dilakukan," kata Enggar di Jakarta, Senin pagi (11/8).  Enggar menegaskan, tata kelola impor selama ini berjalan secara baik dan sesuai aturan (good governance). Kemendag pun tak segan-segan memasukkan daftar hitam (black list) pengusaya nakal.  Atas dasar itu, politikus Partai Nasdem itu mengingatkan agar pengusaha berhati-hati dan tak meladeni oknum yang mengaku bisa menguruskan kuota impor, bahkan membawa-bawa nama pejabat negara.  "Karena semua proses dilakukan dengan transparan, bisa diakses publik di website Kemendag. Jadi, buat apa suap-suap seperti kasus yang kini ditangani KPK. Kepada pengusaha-pengusaha, saya tegas nyatakan agar berhati-hati terhadap mereka yang jual nama pejabat untuk urus impor dan lainnya," tegasnya.  Enggar menjelaskan, proses impor bawang putih dimulai dari pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam RPIH itu, ada poin wajib tanam, sebanyak lima persen dari kuota impor.  Setelah itu dipenuhi dan ada proses verifikasi, baru diurus Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kemendag. "Kebutuhan bawang putih kita per tahun sebenarnya sekitar 490 ribu ton. Pada 2018 terbit RPIH total 938 ribu ton. Dari jumlah itu dikeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag 600 ribu ton. Mengapa lebih? Untuk cadangan awal tahun 2019," tukasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra, yang diduga menerima suap terkait perizinan impor bawang putih. Politikus partai berlogo moncong putih itu diduga telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Chandry Suanda alias Afung yang merupakan pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA).  Uang tersebut diserahkan melalui Dody yang bekerja sama untuk mengurus izin impor bawang putih untuk tahun 2019. Uang suap tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dari commitment fee awal sebesar Rp 3,6 miliar dan commitment fee besarannya dari Rp 1.700 -Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.  Kesepakatan fee tersebut setelah Zulfikar, Maria, Elviyanto dan I Nyoman melakukan pertemuan untuk membahas izin impor bawang putih. Commitment fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20 ribu ton bawang putih untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Chandry alias Afung.  Atas perbuatannya, Nyoman, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mendag Geram Terhadap Oknum yang Suka Catut Nama Penyelenggara Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bowo sidik pangarso

Berita Terkini