<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan tak terima dengan hasil putusan kasasi yang menyatakan penyitaan aset biro perjalanan umrah tersebut. Pasangan suami-istri yang membuat ribuan jemaahnya terkatung-katung itu berencana mengajukan peninjauan kembali (PK).  Hal itu disampaikan kuasa hukum bos First Travel, Pahrur Dalimunthe. Menurut dia, kliennya akan mengajukan PK terkait penyitaan aset itu. “Klien kami (Andika Surachman) dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali,” kata dia seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (19/11).  Salah satu alasan yang dikemukakan adalah pihaknya mengklaim menemukan bukti baru. Di antaranya kekeliruan putusan majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi. Rencananya, upaya hukum luar biasa itu akan diajukan dalam dua pekan ke depan. “Detailnya akan kami sampaikan saat pengajuan PK,” ucap Pahrur.  Di sisi lain, Pahrur menambahkan, kliennya sepakat dengan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut putusan kasasi MA dinilai bermasalah. Karena aset First Travel seluruhnya dirampas negara. “Karena seharusnya secara hukum aset barang bukti pada kasus ini dikembalikan kepada korban (jamaah),” terang Pahrur.  Sebelumnya, Mahkamah Agung ( MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel. Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.  Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya bersikeras tetap akan mengambalikan aset tersebut kepada para jamaah. Saat ini, masih dilakukan upaya hukum lainnya terkait hal tersebut. “Bukan melelang kok. Ini akan dipelajari, dan kalau memang itu salah, saya akan minta dia meluruskan dan mempertanggungjawabkan,” kata Burhanuddin di Kantor Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (18/11).  Pihaknya juga memastikan bahwa barang bukti hasil sitaan jaksa jumlahnya tidak akan berkurang. Oleh karena itu, dia berharap aset tersebut bisa dibagikan ke jamaah seperti tuntutan jaksa dalam persidangan.  “Kita berpendapat harusnya dikembalikan kepada korban bukan disita untuk negara. Ini menjadi masalah. Eksekusi kita kesulitan kan,” tegasnya.

Bos First Travel Buka Suara Soal Aset Dirampas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-first-travel-divonis-20-tahun-kiki-hasibuan-lebih-ringan_m_216465.png" alt="Dua terdakwa kasus penipuan jamaah umrah First Travel, Andika Siti Nuraida dan Anniesa Hasibuan saat menjalani Sidang Vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Dua terdakwa kasus penipuan jamaah umrah First Travel, Andika Siti Nuraida dan Anniesa Hasibuan saat menjalani Sidang Vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok menjatuhkan vonis terhadap tiga Bos First Travel, Rabu (30/5). Andika Surrachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah alias Kiki Hasibuan dinyatakan terbukti melakukan penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk Andika yang notabene Direktur Utama <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/30/216475/tak-mau-aset-jatuh-ke-tangan-negara-bos-first-travel-ajukan-banding" target="_blank">First Travel</a>, divonis 20 tahun penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara sang istri dua tahun lebih ringan. "Menjatuhkan kepada terdakwa 1 Andika Surachman dengan pidana selama 20 tahun penjara. Terdakwa 2 Anniesa Hasibuan dijatuhi pidana 18 tahun penjara," kata Hakim Ketua Sobandi ketika membacakan vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Sedangkan untuk denda materi, Andika dan Anniesa sama-sama dituntut membayar denda Rp 10 miliar per orang. "Jika tidak (dibayar) diganti dengan kurungan selama 8 bulan," lanjut Sobandi. Sementara itu, Direktur Keuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/99063/first-travel" target="_blank">First Travel</a>, Kiki Hasibuan mendapat hukuman lebih ringan. "Menyatakan terdakwa Siti Nuraida telah terbukti sah melakukan penipuan. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 8 bulan," pungkas Sobandi. Adanya perbedaan hukuman bagi ketiga terdakwa sendiri menurut hakim atas pertimbangan beberapa hal.&nbsp;Anniesa disebabkan yang bersangkutan memiliki balita. Sedangkan Kiki karena dianggap bukan sebagai pelaku utama.

Bos First Travel Divonis 20 Tahun, Kiki Hasibuan Lebih Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagal-berangatkan-ribuan-jamaah-bos-first-travel-tak-merasa-bersalah_m_213330.jpeg" alt="Bos First Travel, Andik Surrachman ketika hendak menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu pekan lalu. Andika ngotot merasa tak bersalah. Dia mengkalim sejak 8 tahun lalu sudah memberangkatkan ribuan jamaah" width="100%">
<figcaption>Bos First Travel, Andik Surrachman ketika hendak menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu pekan lalu. Andika ngotot merasa tak bersalah. Dia mengkalim sejak 8 tahun lalu sudah memberangkatkan ribuan jamaah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andika Surrahcman ngotot tak berasalah. Dia keberatan dengan tuntutan 20 tahun penjara yang dialayangkan kepada dirinya sang sang istri, Anniesa Hasibuan. Hal itu terungkap dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (16/5). Andika membantah telah menipu ribuan jamaah Firts Travel yang tidak bisa berangkat Umrah. &ldquo;Majelis hakim yang kami muliakan, pak JPU yang kami hormati bahwa berujung pada tuntutan (JPU) kami merasa sangat keberatan. Kami merasa tidak adil selama persidangan,&rdquo; kata Andika dilansir Radar Depok (Jawa Pos Grup). "Semua yang dituduhkan kami tidak terima, kami rasa tidak ada yang salah dan tak berniat melakukan penipuan," jelas dia. Menurutnya, kurang lebih delapan tahun dirinya telah memberangkatkan jamaah umrah dengan bendera First Travel. Hingga saat ini, Kementerian Agama juga belum bisa memberikan langkah konkret untuk kasus yang menyeretnya. &ldquo;Satu hal penting tentang pemboikotan visa kami yang tidak pernah terungkap. Di sini kami lihat peran media semakin memperburuk keadaan dan memojokan kami,&rdquo; terangnya. Andika memberikan informasi, pada Selasa (15/5) dari sidang PKPU yang diselenggarakan di PTUN telah menghasilkan perdamaian. &ldquo;Artinya adalah ada jalan, dan kesepakatan baru terhadap jamaah First Travel, yang ingin diberangkatkan telah menghasilkan perdamaian,&rdquo; paparnya. Andika berharap dengan nota pembelaan ini, menjadi sebuah pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap dirinya.

Gagal Berangatkan Ribuan Jamaah, Bos First Travel Tak Merasa Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-first-travel-ungkap-penderitaannya-usai-tipu-ribuan-jamaah_m_213267.jpeg" alt="Bos First Travel, Anniesa Hasibuan ketika digeladang menuju ruang persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5). Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara." width="100%">
<figcaption>Bos First Travel, Anniesa Hasibuan ketika digeladang menuju ruang persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5). Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus penipuan jamaah umrah First Travel, Anniesa Hasibuan terus menangis menyesali perbuatannya. Perempuan yang selalu menggunakan kerudung hitam itu terus menunduk di hadapan majelis hakim. Hal itu terungkap saat persidangan dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin (16/5). Sambil menangis, perempuan 32 tahun itu berusaha membacakan nota pembelaannya. Anniesa mengaku menyesal atas kesalahannya dalam kasus dugaan penipuan terhadap ribuan jamaah umrah First Travel. &ldquo;Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, saya sadar dan menyesal atas kesalahan yang saya lakukan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan,&rdquo; kata Anniesa dilansir Radar Depok (Jawa Pos Group), kemarin. Sambil terbata-bata, Anniesa terus melanjutkan pembacaan nota pembelaannya. Menurutnya sejak berada di tahanan, keluarga dan ketiga anaknya kini terbengkalai. &ldquo;Saya sekarang tidak bisa nafkahi adik saya yang sudah menjadi anak yatim hingga mereka harus putus sekolah di tengah jalan demi membiayai kakaknya di penjara. Sekarang mereka menafkahi diri sendiri. Saya menafkahi mereka sejak ayah meninggal,&rdquo; ucapnya. Selanjutnya, Anniesa juga mengaku terus memikirkan ketiga anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan perlindungannya. &ldquo;Sejak saya dijebloskan ke penjara, saya masih punya bayi kecil berumur sembilan bulan dan harus dipisahkan. Terlebih lagi bayi ini telah saya dambakan belasan tahun,&rdquo; paparnya. Selain itu, Anniesa menegaskan anaknya yang masih berusia dini tersebut sudah lama tidak merasakan ASI. &ldquo;Saya tidak bisa apa&ndash;apa,&rdquo; lirih dia. Namun Anniesa mengaku, hingga kini ketiga anaknya tersebut menjadi penguat dirinya dalam menghadapi proses persidangan. &ldquo;Mereka yg membuat saya bertahan dari caci maki, saya menyesal tidak ada ibu yang ingin seperti ini. Semoga Yang Mulia mempertimbangkan putusan JPU. Karena saya harus mengasuh mereka terlebih lagi dengan adik-adik saya,&rdquo; katanya. Adapun dalam persidangan sebelumnya, Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara. Keduanya dinilai JPU telah terbukti melakukan tindak penipuan dan pencucian uang.

Bos First Travel Ungkap Penderitaannya Usai Tipu Ribuan Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-bos-first-travel-dituntut-hukuman-maksimal-kiki-lebih-beruntung_m_210592.jpeg" alt="Bos First Travel, Anniesa Hasibuan ketika digeladang menuju ruang persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5). Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara" width="100%">
<figcaption>Bos First Travel, Anniesa Hasibuan ketika digeladang menuju ruang persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5). Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua bos First Travel dengan hukuman maksimal. Baik Andika Surachman maupun Anniesa Hasibuan sama-sama dituntut 20 tahun penjara, plus denda Rp 10 miliar subsider kurungan 1 tahun 4 bulan kurungan. Koordinator JPU Kasus First Travel, Heri Jerman mengatakan, keduanya terbukti melakukan penipuan umrah serta tindak pidana pencucian uang. Termasuk menyamarkan hasil uang yang dihimpun dari para jamaah. "Kami kenakan pasal kombinasi (kepada Anniesa dan Andika), alternatif 378 atau 372 ayat 1 juncto pasal 6. Serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ujar Heri kepada JawaPos.com usai sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (7/5). Heri menjelaskan tuntutan yang disematkan kepada Anniesa dan Andika sudah maksimal. Termasuk besaran dendanya. "Karena keduanya adalah aktor utama," jelas dia. Sementara adik Anniesa Hasibuan, Siti Nuraidah alias Kiki Hasibuan sedikit lebih ringan. Tim JPU 'hanya' menuntutnya 18 tahun penjara, denda Rp 5 miliar subsider satu tahun kurungan penjara. "Kenapa beda? Kiki bukan pelaku utama. Bukan aktor intelektual, beda dengan Andika dan Anniesa. Itu yang membuat (tuntutan kepada Kiki) lebih ringan," jelas dia. Sebagai informasi, total jamaah yang menjadi korban First Travel berjumlah 58.682 orang. Mereka adalah jamaah yang mendaftar umrah promo Rp 14,3 juta, pada periode Desember 2016 hingga Mei 2018. Adapun total yang mendaftar di periode tersebut sekitar 72.682 orang. "14.000 sudah berangkat, sisanya sekitar 50 ribuan belum. Mereka ini sudah lunas," kata Heri belum lama ini.

Dua Bos First Travel Dituntut Hukuman Maksimal, Kiki Lebih Beruntung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/biaya-referensi-resmi-ditetapkan-selamat-tinggal-promo-umrah-murah_m_205342.jpeg" alt="Kemenag resmi menetapkan harga referensi umrah. Harga ini bakal menjadi rujukan wajib bagi seluruh biro travel umrah dan haji." width="100%">
<figcaption>Kemenag resmi menetapkan harga referensi umrah. Harga ini bakal menjadi rujukan wajib bagi seluruh biro travel umrah dan haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta. Penetapan ini tertuang di Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi. &ldquo;KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20 juta,&rdquo; ujar Direktur Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim di Jakarta, Selasa (17/4). Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam mengawasi dan mengendalikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Mencakup pelayanan yang seharusnya diberikan memenuhi standar minimal. BPIU referensi juga sekaligus menjadi dasar investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,&rdquo; terangnya Arfi. Arfi menjelaskan, BPIU Referensi bisa digunakan PPIU sebagai acuan menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. &ldquo;Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,&rdquo; tandasnya. Biaya referensi ini, lanjut Arfi, dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta. &ldquo;BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,&rdquo; lanjutnya. Menurut Arfi, terbitnya KMA ini diharapkan menjadi pedoman dasar Kemenag mengawasi PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag. &ldquo;Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,&rdquo; pungkasnya.

Biaya Referensi Resmi Ditetapkan, Selamat Tinggal Promo Umrah Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keterangan-hotman-dibantah-syahrini-bukan-pemicu-skandal-first-travel_m_201701.jpeg" alt="Syahrini bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Ketika hadir di persidangan Senin kemarin, Hotman mengklaim bahwa kliennya lah yang menjadi pemicu terbongkarnya kasus First Travel. Hotman juga menepis adanya aliran duit dari Bos First Travel" width="100%">
<figcaption>Syahrini bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Ketika hadir di persidangan Senin kemarin, Hotman mengklaim bahwa kliennya lah yang menjadi pemicu terbongkarnya kasus First Travel. Hotman juga menepis adanya aliran duit dari Bos First Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaim pengacara kondang Hotman Paris Hutapea soal Syahrini mendapat bantahan dari Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umrah (TPDU). Pernyataan Hotman bahwa kliennya merupakan pemicu terbongkarnya kasus First Travel, dinilai mengada-ada. "Itu karangan belaka. (Statment Hotman) tanpa dasar dan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Advokat TPDU, Luthfi Yazid melalui siaran persnya kepada JawaPos.com, Rabu (4/4). "Pelapornya Setyaningsih. Dia yang mewakili ketigabelas agen," lanjut Luthfi. Dijelaskan Lufhti, kasus yang diduga merugikan sekitar 63 ribu jamaah itu terbongkar berawal dari laporan 13 eks agen First Travel. Mereka kemudian memberikan kuasa kepada pengacara yang tergabung dalam Indonesia Nobilee Law Center (InLaw). Selain Luthfi, ada sekitar 10 pengacara dari InLaw yaitu Luthfi Yazid ,Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Aldwin Rahadian M, Cecep Suhardiman, Iim Abdul Halim, Agus Slamet Hidayat, Jesi Aryanto, Ibrahim, Unoto Dwi Yulianto, Irfan Iskandar, Sugeng Aribowo, Junaidi, dan Iwan Gunawan. "Tim pengacara dari InLaw ini kemudian diberi nama Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umroh. TPDU yang mendampingi pelapor membuat Laporan Pidana di Bareskrim Mabes Polri," tegas dia. Sebelumnya dalam persidangan Senin kemarin, Hotman diketahui datang bersama Syahrini ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Syahrini memberikan kesaksian untuk tiga terdakwa yakni Andika Surrachman, Anniesa Hasibuan, serta Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan.

Keterangan Hotman Dibantah, Syahrini Bukan Pemicu Skandal First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akui-jadi-teman-lesbi-bos-first-travel-esti-bergelimang-harta_m_201529.jpeg" alt="(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok." width="100%">
<figcaption>(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran Esti Agustin di Pengadilan Depok, Jawa Barat, hari ini (4/4), memantik perhatian pengunjung sidang. Ya, Esti merupakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/28/199733/demi-pasangan-sejenisnya-bos-first-travel-belikan-apartemen-mewah" target="_blank">saksi 'spesial' </a>yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat tiga Bos First Travel, yakni Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. Esti diketahui merupakan teman dekat alias kekasih Kiki Hasibuan. Mengenakan kemeja dan celana jins, ia diketahui turut menikmati duit para calon jamaah First Travel. Dalam persidangan Rabu pekan lalu, JPU mengungkap bahwa Kiki membelikan sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. Tak hanya itu, Kiki juga diketahui cukup royal memberikan sejumlah barang-barang mewah kepada Esti. Hal tersebut sebagaimana kesaksian yang diungkapkan langsung Esti. Selain apartemen dan mobil Mazda, Kiki juga memberikan berbagai perhiasan. Mulai dari cincin emas, emas putih, berlian, ponsel, hingga tas mewah merek Louis Vuitton dan Gucci. "Kami juga liburan berdua ke luar negeri, serta pernah umrah bersama keluarga (Kiki)," jelas dia. Berdasarkan sekian banyak fasilitas dan barang mewah itu, JPU Herry Jerman lantas bertanya kepada Esti, "Apa alasannya kamu dikasih itu semua, termasuk tanah di Lombok?" "Saya mantan pacarnya, Pak," jawab Esti yang langsung diteriaki sejumlah pengunjung sidang.

Akui Jadi Teman Lesbi Bos First Travel, Esti Bergelimang Harta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duit-calon-jamaah-first-travel-dipakai-buat-program-bayi-tabung_m_201466.jpeg" alt="(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok." width="100%">
<figcaption>(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam lanjutan sidang kasus First Travel, hari ini, Rabu (4/4). Ketiga terdakwa, yakni Anniesa Hasibuan, Andika Surachman, serta Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan, rupanya mengalirkan duit para jamaah ke Koperasi Pandawa. Sebagai informasi, Koperasi Pandawa ditutup pihak aparat lantaran terlibat kasus penipuan. Ribuan nasabah mengalami kerugian. Hal itu diketahui setelah hakim ketua, Sobandi menanyai salah seorang saksi, Muammar Khaddafi. Muammar tercatat sebagai mantan pegawai First Travel. "Ada lebih dari Rp 1,59 miliar ya untuk berbagai keperluan. Rp 100 juta untuk (koperasi) Pandawa," ujar Sobandi. Selain untuk berinvestasi di Koperasi Pandawa, sebagian duit tersebut juga diperuntukan bagi keperluan pribadi Anniesa. "Untuk biaya program bayi tabung terdakwa," lanjut Sobandi tanpa merinci berapa biaya yang dikeluarkan Anniesa dan Andika. Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlangsung. Pantauan JawaPos.com, dari 21 saksi yang dijadwalkan hadir, ada 16 orang yang bersedia datang. Persidangan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama untuk mantan pegawai First Travel, kedua bagi bank rekanan First Travel.

Duit Calon Jamaah First Travel Dipakai buat Program Bayi Tabung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-syahrini-dan-keluarga-dapat-fasilitas-umrah-vvip_m_200923.jpeg" alt="Syahrini ketika tiba di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (2/4). Syahrini membantah telah di-endorse pihak First Travel" width="100%">
<figcaption>Syahrini ketika tiba di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (2/4). Syahrini membantah telah di-endorse pihak First Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi Syahrini membantah menerima aliran duit Rp 1,3 miliar dari tiga terdakwa kasus First Travel, Andika Surrachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. Syahrini mengaku membayar seperti halnya jamaah lain ketika berangkat umrah bersama 12 keluarganya. "Saya bayar Rp 197 juta," ujar dia usai bersaksi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (2/4). Dia juga menegaskan bahwa tak ada sistem endorse sebagaimana banyak diberitakan. Relasinya dengan First Travel, kata dia, murni kerja sama. Itu pula yang membuatnya mendapat fasilitas VVIP, sekalipun Syahrini hanya membayar sekitar Rp 15 juta per orangnya. Sebagai informasi, harga umrah promo yang ditawarkan First Travel sekitar Rp 14,3 juta. "Saya umrah 12 orang membayar Rp 167 juta untuk tiket keberangkatan ke Tanah Suci, dengan kesepakatan harus posting dua kali sehari. Kemudian ada satu asisten saya menyusul itu juga saya bayar Rp 30 juta lagi," lanjut Syahrini. Dalam memposting videonya, Syahrini juga diwajibkan mencantumkan hastag VVIP Umrah First Travel. Selain memposting, mantan pasangan duet Anang Hermansyah ini juga harus menemui jamaah reguler First Travel yang tengah berada di Makkah. Pelantun lagu 'sesuatu' itu mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya hanya sekadar membantu, bukan di-endorse. Sebab, kalau pihak First Travel ingin menggaetnya, dia semestinya mendapat bayaran yang lebih tinggi. Informasi dari pihak manajemen Syahrini, tarif sekali posting di Instagram bosnya sekitar Rp 150 juta. Jika dalam satu hari terdapat 2 postingan, maka selama sembilan hari melaksanakan umrah, seharusnya mendapat bayaran Rp 3,7 miliar. Meski demikian Syahrini memastikan bahwa tidak menerima uang sepeserpun dari pihak First Travel, sebab dari awal tidak ada perjanjian seperti endorse tersebut. "Tidak pernah saya menerima 1 perak pun dari uang itu," tegas Syahrini. "Saya gak merasa bersalah, dan diakui (kesaksian) saya (oleh terdakwa) benar, di bawah sumpah Al Quran, jadi tidak ada kata-kata dusta, kata-kata fatamorgana dan halusinasi," pungkas Syahrini. Sebagai tambahan, seluruh kesaksian yang diberikan Syahrini di persidangan tadi, tidak ada satu pun yang dibantah oleh tiga terdakwa, baik itu Andika, Aniesa dan Kiki.

Ini Alasan Syahrini dan Keluarga Dapat Fasilitas Umrah VVIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bos first travel

Berita Terkini