<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/IMG-20260220-WA0088-3036360766.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Board of Peace (BoP) menuai sorotan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai ada satu hal krusial yang absen: tidak disebutnya secara eksplisit 'two-state solution' maupun 'Palestinian statehood'. Padahal, dua istilah itu selama ini menjadi pijakan resmi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dino mengingatkan bahwa forum seperti BoP bukan sekadar wadah teknis membahas stabilisasi keamanan atau tata kelola administrasi Gaza. Menurutnya, forum tersebut juga menjadi panggung politik yang menentukan arah masa depan Palestina. Karena itu, penyebutan eksplisit solusi dua negara menjadi penting sebagai penegasan posisi Indonesia. Posisi Prinsip yang Perlu Ditegaskan Dalam KTT yang sama, sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Maroko secara terbuka merujuk pada 'two-state solution' dalam pidato mereka. Kontras inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketidakhadiran frasa tersebut dalam pidato Presiden RI. Dino berharap hal itu hanya persoalan keterbatasan waktu atau oversight, bukan perubahan sikap. &ldquo;Two-state solution dan Palestinian statehood harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama pidato Presiden dan Menlu dalam semua forum mengenai Palestina, terutama dalam Board of Peace,&rdquo; kata Dino melalui catatan di akun X pribadinya. Ia menilai, tanpa penegasan itu, ada risiko BoP bergeser menjadi sekadar platform stabilisasi keamanan dan pembangunan ekonomi, tanpa menjamin arah politik menuju kemerdekaan Palestina. Titipan Ormas dan Aspirasi Publik Dino juga menyebut, dalam pertemuan dengan Presiden sebelum KTT, sejumlah perwakilan ormas Islam dan pemerhati politik luar negeri menitipkan pesan agar keanggotaan Indonesia di BoP didedikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya mendorong Gaza menjadi damai, aman, dan makmur. Tanpa kejelasan status kenegaraan, seluruh upaya tersebut berpotensi kehilangan makna politik bagi rakyat Palestina. Isu ini pun berpotensi menjadi perdebatan lebih luas di dalam negeri: apakah absennya frasa 'two-state solution' sekadar teknis, atau mencerminkan pendekatan diplomasi yang lebih pragmatis dalam forum yang didominasi kepentingan global, termasuk Amerika Serikat. Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, penegasan posisi prinsip Indonesia dinilai penting agar peran Jakarta dalam BoP tetap konsisten dengan mandat konstitusi dan aspirasi publik. &nbsp;

Pidato Prabowo di KTT Board of Peace disorot karena tak menyebut two-state solution, padahal itu prinsip resmi dukungan RI untuk Palestina.

Tak Singgung Kemerdekaan Palestina, Sikap Presiden Prabowo Subianto di Forum BoP Dipertanyakan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/dino-2193724608.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal/(Instagram @dinopattidjalal)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal/(Instagram @dinopattidjalal).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyoroti kuatnya peran Amerika Serikat dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, khususnya dominasi Presiden AS, Donald Trump. Ia menilai arah kepemimpinan BoP saat ini terlalu dipengaruhi Washington dan belum menunjukkan sensitivitas yang memadai terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza. Menurut Dino dalam catatan yang diunggah di akun X pribadinya menjelaskan, meski roda awal aspek keamanan mulai bergerak, ditandai dengan pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force, fondasi politik dan moral dari proses tersebut masih rapuh. Tantangan di lapangan, terutama terkait demiliterisasi, disebutnya sangat berat. Namun yang paling ia soroti adalah nada pidato pihak Amerika dalam forum internasional, termasuk di PBB, yang dinilainya tidak menunjukkan empati terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza selama dua tahun terakhir konflik. &ldquo;Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza,&rdquo; ujarnya. Dino juga menyinggung pernyataan seorang anggota eksekutif BoP yang membicarakan potensi nilai real estate Gaza hingga USD 150 miliar. Menurutnya, pendekatan yang terlalu menonjolkan aspek ekonomi dan bisnis berisiko mengabaikan nurani publik Palestina yang masih diliputi trauma dan kehilangan. Baginya, rekonstruksi Gaza tidak boleh sekadar dipandang sebagai proyek pembangunan atau peluang investasi, tetapi harus berpijak pada keadilan politik dan kemanusiaan. Dominasi peran Amerika, lanjut Dino, juga berpotensi memengaruhi arah BoP yang seharusnya menjadi proses yang lebih inklusif dan 'Palestine-led', Ia menilai saat ini proses tersebut masih jauh dari benar-benar dipimpin oleh rakyat Palestina sendiri. Selain itu, meski negara-negara mayoritas Muslim di BoP disebutnya tampak kompak, Dino mengingatkan bahwa perbedaan visi dan kepentingan antaranggota, termasuk antara Trump dan Perdana Menteri Israel, bisa memicu benturan yang sulit dijembatani. Ia memperingatkan risiko BoP menjadi stagnan, bahkan ambruk, jika tidak ada kejelasan arah politik dan komitmen yang selaras. Dalam konteks ini, kritik Dino tak hanya menyasar dominasi Amerika, tetapi juga menjadi pengingat bahwa forum internasional seperti BoP harus sensitif terhadap aspek kemanusiaan dan aspirasi kemerdekaan Palestina, bukan semata stabilitas keamanan atau kalkulasi ekonomi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017165804/dino-patti-djalal-ingatkan-presiden-prabowo-indonesia-harus-siap-cabut-dari-board-of-peace-jika-tujuan-kemerdekaan-palestina-tak-terwujud">Dino Patti Djalal Ingatkan Presiden Prabowo, Indonesia Harus Siap Cabut dari Board of Peace jika Tujuan Kemerdekaan Palestina Tak Terwujud</a> BoP, tegasnya, tidak boleh menjadi platform yang meredam aspirasi politik Palestina. Perdamaian tanpa kejelasan status kenegaraan, menurut Dino, akan kehilangan makna bagi rakyat Gaza.

Dino Patti Djalal soroti dominasi Donald Trump di Board of Peace dan kritik minimnya empati AS terhadap penderitaan warga Gaza.

Dino Patti Djalal Soroti Dominasi Donald Trump di Board of Peace: Minim Empati untuk Gaza

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/b5316912-eaa6-4e3d-8c79-8e4f2a2375fe-213277270.jpeg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penandatanganan piagam perdamaian Board of Peace Charter oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penandatanganan piagam perdamaian Board of Peace Charter oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahta Suci Vatikan memastikan tidak akan bergabung dalam Board of Peace, badan baru yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengoordinasikan pemulihan Gaza pascaperang Israel-Hamas.&nbsp; Keputusan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, yang menilai struktur dan mandat lembaga tersebut tidak sejalan dengan posisi khas Vatikan dalam diplomasi internasional. Dalam keterangannya yang dikutip media resmi Vatikan, Parolin menegaskan kalau Tahta Suci tidak akan berpartisipasi karena sifatnya yang jelas berbeda dari negara-negara lain. Ia mengisyaratkan adanya sejumlah aspek krusial yang masih menimbulkan tanda tanya. &ldquo;Yang terpenting adalah ada upaya untuk memberikan respons. Namun bagi kami, ada sejumlah poin kritis yang perlu mendapat penjelasan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Salah satu sorotan utama adalah mekanisme tata kelola krisis internasional. Menurut Parolin, situasi seperti ini seharusnya berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan forum baru di luar sistem multilateral yang sudah ada. Untuk diketahui, Board of Peace dibentuk pada Januari dan diklaim beranggotakan hampir 20 negara. Badan ini dirancang untuk mengelola dan mengawasi upaya rekonstruksi di Jalur Gaza setelah konflik bersenjata antara Israel dan Hamas yang menghancurkan infrastruktur sipil dan memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan. Penandatanganan piagam awal dilakukan di Davos, Swiss, dengan partisipasi 17 pemimpin dan pejabat tinggi dari Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, serta Asia Tengah dan Asia Tenggara. Gedung Putih juga mengundang sejumlah negara lain, termasuk Rusia, Belarus, Prancis, Jerman, Vietnam, Finlandia, Ukraina, Irlandia, Yunani, dan Tiongkok. Israel secara resmi bergabung pekan lalu, menjelang pertemuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Trump di Gedung Putih. Sementara itu, Polandia dan Italia menyatakan tidak akan ikut serta. Trump menyebut para anggota telah menjanjikan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk bantuan Gaza. Komitmen dana tersebut dijadwalkan ditegaskan dalam pertemuan di Washington, D.C. Sikap Hati-hati Tahta Suci Penolakan Vatikan mencerminkan pendekatan hati-hati dalam diplomasi global, terutama terkait konflik Timur Tengah. Meski tidak bergabung, Vatikan tetap menekankan pentingnya solusi damai dan pemulihan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza. Sikap ini juga menunjukkan konsistensi Tahta Suci dalam mendukung kerangka multilateral yang dipimpin PBB sebagai forum utama penyelesaian krisis internasional.&nbsp; Bagi Vatikan, legitimasi dan inklusivitas mekanisme global menjadi faktor penting dalam memastikan rekonstruksi tidak sekadar soal pendanaan, tetapi juga keadilan dan stabilitas jangka panjang. Di tengah dinamika politik global dan rivalitas geopolitik, keputusan Vatikan menambah daftar negara yang memilih berada di luar inisiatif tersebut, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan legitimasi Board of Peace dalam mengelola masa depan Gaza.

Vatikan tolak gabung Board of Peace bentukan Trump untuk Gaza, soroti peran PBB dan kritik mekanisme pengelolaan krisis internasional.

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace Bentukan Trump untuk Gaza, Soroti Peran PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/ac8d7396-f770-4f61-8f90-6dfa2bf9b41e-1-1529158333.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah politik luar negeri Indonesia belakangan menuai sorotan. Di tengah perdebatan publik soal arah diplomasi nasional, termasuk sikap Indonesia dalam forum-forum global terkait konflik Palestina, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, dan tokoh senior diplomasi ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/). Pertemuan tertutup yang berlangsung hampir tiga jam itu bukan sekadar ajang bertukar pandangan, melainkan forum klarifikasi sekaligus uji argumentasi atas kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai sebagian kalangan mulai memunculkan pro dan kontra. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengungkapkan bahwa suasana pertemuan jauh dari kesan formal atau satu arah. Diskusi berlangsung terbuka, kritis, dan menyentuh isu-isu sensitif yang selama ini menjadi perdebatan publik. &ldquo;Saya agak surprise. Karena ada persepsi bahwa pertemuan dengan Presiden itu top down. Tapi hari ini justru sangat terbuka dan dialognya dua arah,&rdquo; ujar Dino kepada wartawan. Menurut Dino, Presiden Prabowo secara langsung merespons berbagai pertanyaan terkait risiko kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk konsekuensi geopolitik dari posisi Indonesia di tengah polarisasi global yang semakin tajam. &ldquo;Semua dibahas, termasuk risiko, opsi, dan skenario. Tidak ada topik yang ditutup-tutupi,&rdquo; katanya. Isu Palestina menjadi salah satu pembahasan paling krusial. Di tengah tekanan internasional dan pergeseran sikap sejumlah negara, muncul kekhawatiran publik bahwa posisi Indonesia berpotensi melemah atau ambigu. Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memastikan tidak ada perubahan prinsip. &ldquo;Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap Palestina. Solusi dua negara tetap menjadi sikap resmi. Itu harga mati,&rdquo; tegas Alwi. Pernyataan itu dinilai penting untuk meredam spekulasi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mulai bergeser mengikuti kepentingan blok tertentu dalam konstelasi global. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti minimnya informasi yang selama ini sampai ke publik terkait proses pengambilan keputusan diplomatik. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat. &ldquo;Karena keterbatasan informasi, publik sering melihat kebijakan luar negeri secara parsial. Di sini kami mendapat banyak penjelasan yang sebelumnya tidak diketahui,&rdquo; ujar Hassan. Tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi bahkan menilai Presiden Prabowo sudah mengantisipasi berbagai kritik yang beredar. Menurutnya, Presiden memberikan penjelasan komprehensif, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial sebelum sempat diajukan. &ldquo;Ini kesempatan yang dibuka Presiden agar kebijakan luar negeri tidak disalahpahami,&rdquo; kata Jusuf. Pertemuan ini mencerminkan dinamika baru dalam pengelolaan diplomasi Indonesia di era Prabowo. Di satu sisi, pemerintah berupaya mempertahankan prinsip lama seperti dukungan terhadap Palestina. Di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada realitas geopolitik global yang menuntut kalkulasi lebih pragmatis dan strategis. Dialog dengan para mantan diplomat senior ini sekaligus menjadi sinyal bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan tidak lepas dari perdebatan, baik di internal elite maupun di ruang publik.

Indonesia gabung BoP memicu pro kontra. Prabowo panggil mantan Menlu, bahas risiko diplomasi dan isu Palestina secara terbuka di Istana.

Indonesia Gabung BoP Tuai Pro dan Kontra, Terungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Mantan Menlu di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/pnKJS16tGL2PSxGFnWYXypxvBmufIbB4GzSqHL5D-4128496423.jpg" alt="Pemkot Surabaya akan membatasi pemberian bantuan operasional kepada sekolah baru pada tahun ajaran 2025/2026. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya akan membatasi pemberian bantuan operasional kepada sekolah baru pada tahun ajaran 2025/2026. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) bakal segera mencarikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah triwulan kedua tahun 2025 dengan nilai total Rp 1,79 triliun. Mereka meminta agar bantuan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran.&nbsp; Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyampaikan bahwa penyaluran BOP RA dan BOS Madrasah triwulan kedua dilakukan kepada 30 ribu RA dan 51 ribu madrasah di seluruh Indonesia. Sehingga angka total penerima kedua jenis bantuan tersebut sebanyak 81 ribu lembaga. Bantuan akan dicairkan melalui rekening masing-masing lembaga yang sudah lolos verifikasi.&nbsp; &rdquo;Anggaran BOP dan BOS sebesar Rp 1,79 triliun sudah dalam tahap pencairan untuk disalurkan oleh bank penyalur kepada 81 ribu lembaga yang sudah memenuhi kriteria,&rdquo; ungkap Suyitno dalam keterangan resmi Kemenag yang dikutip pada Sabtu (5/7).&nbsp; Suyitno menyampaikan bahwa BOP RA dan BOS untuk madrasah dialokasikan sebagai bentuk komitmen dari Kemenag untuk memastikan kelangsungan layanan pendidikan yang berkualitas, terutama pada periode April sampai Juni 2025. Dia pun mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. &rdquo;Saya mengajak seluruh jajaran Kemenag, baik pusat maupun daerah, untuk mengawal proses ini secara akuntabel. Dana ini harus tepat sasaran, digunakan sebagaimana mestinya, dan dilaporkan secara tertib oleh pihak madrasah,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Secara terpisah, Direktur KSKK Madrasah Kemenag Nyayu Khodijah menyampaikan bahwa pengajuan BOP dan BOS untuk triwulan kedua harus sudah masuk paling lambat hari ini, yakni 5 Juli 2025. Lembaga yang belum melengkapi persyaratan diminta segera melengkapi dokumen agar tidak tertinggal saat BOP dan BOS tersebut dicairkan.&nbsp; &rdquo;Penyaluran akan dilakukan bertahap sesuai kelengkapan dokumen. Kami minta madrasah segera membawa seluruh berkas pencairan saat datang ke bank penyalur,&rdquo; kata dia.

Kementerian Agama alokasikan Rp 1,79 triliun untuk BOP RA dan BOS Madrasah, mencakup 81 ribu lembaga di Indonesia.

BOP dan BOS Triwulan Kedua 2025 Rp 1,79 Triliun segera Cair, Kemenag Ingatkan Harus Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/UANG-.jpg" alt="Ilustrasi petugas menata tumpukan uang kertas rupiah saat melakukan persiapan pengisian ATM. ANTARA FOTO" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas menata tumpukan uang kertas rupiah saat melakukan persiapan pengisian ATM. ANTARA FOTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik tersiar untuk para penyelenggara Raudlatul Athfal (RA). Sebab, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA Tahun 2023 segera cair.  Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah memproses pencairan dana BOP-RA ini sejak dua pekan lalu. Kalau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi pendidikan dasar dan menengah, maka BOP khusus untuk RA, atau lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak-kanak yang menjadi binaan Kementerian Agama.  "Anggaran sebesar Rp 381 miliar sudah berada di rekening bank penyalur (RPL). Pihak RA sudah bisa mulai memproses pencairannya sesuai juknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam," kata Dhani kepada wartawan, Sabtu (25/3).  Menurutnya, proses yang saat ini berjalan merupakan pencairan BOP RA tahap I. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 28.841 RA seluruh Indonesia.  "Beberapa waktu lalu saya telah menyetujui pencairan tersebut. Sesuai prosedur, dana tersebut sudah cair dari Ditjen Perbendaharaan (DJPb) ke rekening bank penyalur BOP milik Pendis Kemenag untuk kemudian dicairkan ke rekening masing-masing RA," jelasnya.  Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Moh. Isom menjelaskan, pada pencairan tahap I, BOP akan dicairkan untuk 1.270.963 siswa RA. Unit kost BOP ini sebesar 600 ribu per siswa sebagaimana unit cost tahun sebelumnya.  "Untuk mendapatkan dana ini, setiap RA harus menjalankan mekanisme yang dituangkan dalam Pedoman, mulai upload berkas administrasi, verifikasi, hingga teknis pencairan di bank," kata. Isom.  Isom menuturkan, pada 2023, total ada 1.270.963 siswa calon penerima BOP-RA. Proses pencairannya akan dilakukan dalam dua tahap.  "Kami sedang berupaya agar percairan BOP Tahap I ini seluruhnya selesai sebelum libur lebaran," sebutnya.  Kepala Subdit Kelembagaan dan Kerja Sama pada Direktorat KSKK Madrasah, Papay Supriatna, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOP RA ini menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, termasuk dalam pencairan BOP. Sebab, dana BOP menjadi sumber pembiayaan mutlak bagi pelaksanan pembelajaran di tingkat RA.  "Kami terus berkoordinasi baik dengan pengelola BOP RA tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tim di Direktorat KSKK, maupun dengan bank penyalur (RPL) dalam rangka akselerasi pencairan dana BOP sehingga RA bisa langsung memanfaatkannya sesuai dengan Juknis," pungkasnya.

Hore! BOP Rp 381 Miliar untuk 28 Ribu Raudlatul Athfal segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/1-Penampilan-anak2-Kudus.jpg" alt="Penampilan anak-anak PAUD dalam acara Konferensi Guru & Festival PAUD di Kabupaten Kudus, pada Selasa (27/11)." width="100%">
<figcaption>Penampilan anak-anak PAUD dalam acara Konferensi Guru & Festival PAUD di Kabupaten Kudus, pada Selasa (27/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Reformasi kebijakan mencakup nilai satuan biaya BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang bervariasi sesuai karakteristik daerah, penyaluran langsung dana dari kas negara ke rekening satuan pendidikan, dan penggunaan dana yang fleksibel.  Koordinator Perencanaan Program dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Seditjen PAUD Dikdasmen), Nandana Aditya Bahswara mengatakan, kebijakan ini dibuat berkaca dari perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Satuan biaya yang majemuk di BOS, kita berlakukan juga di BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, supaya nilai pendanaan ini bisa lebih bermanfaat," ucap Nandana kepada wartawan, Minggu (13/3).  Nandana menjelaskan, kondisi wilayah-wilayah di Indonesia sangat beragam, dan membuat indeks harga di tiap wilayah berbeda-beda. Sehingga BOP juga turut disesuaikan.  Kebijakan BOP PAUD 2021 memberlakukan satuan biaya yang sama untuk semua wilayah. Adapun nilai satuan biaya per peserta didik per tahun sebesar Rp 600 ribu.  Kini, melalui Merdeka Belajar Episode Keenambelas, Kebijakan BOP 2022 membedakan satuan biaya antardaerah. Adapun perhitungan yang berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap kabupaten atau kota.  Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun berkisar dari Rp 600 ribu hingga Rp 1,2 juta. Kini, terdapat rata-rata kenaikan 9,5 persen bagi 270 kabupaten atau kota.  Sementara itu, terkait kebijakan kecepatan penyaluran langsung, maka satuan-satuan pendidikan bisa menerima dana tepat waktu. Sehingga dana dapat cepat digunakan untuk membantu proses pembelajaran.  Penyaluran langsung juga memangkas panjangnya birokrasi sehingga uang lebih cepat diterima satuan pendidikan. "Kemendikbudristek ingin terus mendorong kemudahan proses administrasi. Dalam proses bisnis terdahulu, dinas menerima anggaran, kemudian harus membuat Surat Keputusan (SK), harus mengecek rekeningnya, harus menyalurkan, harus mengecek returnya, dan lain-lain," kata Nandana.  Nandana berharap, beban administratif dinas pendidikan dan sekolah dapat berkurang. Dengan begitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih fokus mendampingi sekolah dan mengurus hal-hal yang lebih bersifat substansi.  "Harapannya, sekolah dan dinas pendidikan terbantu oleh sistem yang kita buat, sehingga dana lebih mudah dan cepat diterima sekolah," ucapnya.  Kemudian terkait fleksibilitas. Terobosan kali ini dibuat untuk menghargai keberagaman. Satuan pendidikan bisa menggunakan anggaran sesuai prioritas kebutuhan.  "Contohnya, bisa jadi satuan pendidikan A memutuskan menggunakan 30 persen anggarannya untuk beli buku karena dia sangat membutuhkan buku. Lalu, bisa jadi satuan pendidikan B bukunya sudah cukup dan dia justru lebih banyak menganggarkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," pungkasnya.

Dana BOP PAUD di 270 Daerah Naik 9,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan diberikan kebebasan pada PAUD dan pendidikan kesetaraan. Tidak ada batasan alokasi bagi satuan pendidikan tersebut.  "Misal tak ada lagi alokasi untuk kegiatan belajar dan bermain itu 50 persen, kegiatan pendukung pembelajaran maksimal 35 persen, kegiatan lainnya 15 persen," kata dia dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan, Selasa (15/2).  Dengan kebijakan baru tersebut, ruang lingkup penggunaan anggaran BOP pun akan lebih leluasa. Jadi, mereka dapat menggunakan BOP tersebut untuk penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekskul, kegiatan asesmen hingga pengembangan perpustakaan.  "Bahkan dapat digunakan untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidik, pelatihan guru, pembiayaan layanan, alat multimedia, hingga persiapan proses kembali kepada pembelajaran tatap muka (PTM)," ucapnya.  BOP PAUD dan kesetaraan ini pun juga dapat digunakan untuk pembayaran honor pendidik dan tenaga kependidikan. Akan tetapi, alokasi pembayaran honor ini dibatasi, maksimal 50 persen pada saat kondisi normal.  "Tapi tidak dibatasi dalam kondisi darurat bencana. Jadi kalau dalam bencana atau darurat kita berikan fleksibilitas pemberian dananya untuk guru honorer untuk melalui macam tantangan," tutupnya.

Penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan Tak Lagi Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-31-at-12.04.51.jpeg" alt="Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencairan dana Biaya Operasional (BOP) Raudlatul Athfal (RA) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Madrasah tahap I sudah selesai dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Total ada Rp 3,62 triliun dana yang disalurkan Ditjen Pendidikan Islam untuk sekitar 48 ribu madrasah swasta.  Anggaran itu belum termasuk BOP RA yang dicairkan Kanwil Kemenag Provinsi dan BOS Madrasah Negeri yang sudah dialokasikan di satuan kerja masing-masing. Kini, Kemenag bersiap untuk pencairan dana BOS Madrasah swasta tahap II tahun 2021.  "Ditjen Pendidikan Islam tengah memproses pencairan BOS Madrasah swasta tahap II. Anggaran yang akan disalurkan mencapai Rp 3,668 triliun," ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya, Selasa (3/8).  Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani merinci anggaran BOS madrasah swasta tahun 2021. Sebanyak, sebanyak Rp 3,079 triliun dialokasikan untuk 3.422.021 siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI (42 persen). Sebanyak Rp 2,746 triliun untuk 2.496.647 siswa Madrasah Tsanawiyah atau MTs (38 persen). Sementara untuk 995.274 siswa Madrasah Aliyah (MA), dialokasikan Rp 1,492 triliun (20 persen).  "BOP RA dan BOS Madrasah diberikan per tahun. Besaran BOP RA, Rp 600 ribu per siswa, BOS MI, Rp 900 ribu per siswa, BOS MTs Rp 1,1 juta per siswa, dan BOS MA Rp 1,5 juta per siswa," jelas Menag.  "Proses pencairan dimungkinkan sudah bisa dilakukan pada bulan Agustus ini. Saya harap dana BOP RA dan BOS Madrasah ini bisa dioptimalkan juga untuk mendukung penguatan digitalisasi madrasah," sambungnya.  Sementara itu, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi meminta RA dan madrasah untuk segera memproses pencairan BOP dan BOS tahap II. Ada sejumlah mekanisme yang harus diselesaikan dan itu sudah dituangkan dalam pedoman, mulai upload berkas administrasi, verifikasi, hingga teknis pencairan di bank.  Dijelaskan Isom, untuk memudahkan RA dan madrasah, pihaknya sudah menyiapkan layanan berbasis digital melalui Portal <a href="https://bos.kemenag.go.id/">https://bos.kemenag.go.id</a>. Jika ada permasalahan atau kesulitan, RA dan madrasah juga dapat menghubungi Madrasah Digital Care melalui Whatsapp 0811-4740-2020.  "Gunakan dana bos sesuai aturan yang berlaku dan untuk mempercepat peningkatan capaian pembelajaran. Gunakan dana bos secara efektif dan efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat laporannya," tandasnya.

Pencairan BOS Tahap II Sudah Buka, Madrasah Bisa Segera Proses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20201222_200254-1.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Livia Kristianti/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Livia Kristianti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilahkan untuk dilakukannya pemeriksaan pada pejabat terkait menyusul dugaan korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) dan bantuan operasional sekolah (BOS).  "Pembiayaan ini disusun sama-sama oleh eksekutif dan legislatif, dalam pelaksanaanya ada SOP, standar, mekanisme, aturan, kalau nanti dirasa ada yang kurang silahkan dicek, diperiksa, tidak ada masalah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (25/5), seperti dikutip dari Antara.  Riza Patria mengatakan, setiap warga termasuk pejabat, punya hak yang sama sehingga tidak ada masalah ketika mereka harus diperiksa secara hukum."Kami tidak ada masalah untuk setiap pejabat dicek, diperiksa, diawasi, dipantau. Kita saling mengisi satu sama lain, eksekutif bekerja membangun," ujarnya.  Pada prinsipnya kata Riza, semua proses pembangunan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan prosesnya dilalui secara baik. "Kalau itu sudah dilaksanakan harusnya tidak ada masalah," ujar politisi Partai Gerindra itu.  Seperti diketahui, dugaan tindak pidana korupsi kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di sektor pendidikan. Uang sebesar Rp7,8 miliar yang berasal dari dana BOS dan BOP ini diduga dikorupsi oleh dua orang yang ini menjadi tersangka, yakni Muhammad Faisal selaku staf pada Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Widodo seorang mantan Kepala Sekolah SMKN 53 Jakarta. (*)  &nbsp;

Wagub DKI Persilahkan Pejabat yang Terkait Korupsi BOP/BOS Diperiksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BOP

Berita Terkini