<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/Maka-Gojek-3278518578.jpeg" alt="ILUSTRASI mitra driver Gojek. GoTo tahun ini mengalokasikan Rp 110 miliar untuk BHR 2026, diberikan kepada 400 ribu mitra driver." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI mitra driver Gojek. GoTo tahun ini mengalokasikan Rp 110 miliar untuk BHR 2026, diberikan kepada 400 ribu mitra driver.</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) resmi menyampaikan komitmen untuk kembali membagikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan bagi ratusan ribu mitra pengemudi roda dua dan roda empat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026/1447 H ini. Manajemen GoTo menegaskan, pada tahun ini, alokasi anggaran BHR ditingkatkan hingga lebih dari dua kali lipat, yakni menjadi Rp 110 miliar dibandingkan alokasi di tahun lalu sebesar Rp 50 miliar.
Penyaluran BHR ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers bersama di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pemberian BHR ini merupakan hasil komunikasi intensif pemerintah dengan perusahaan aplikator transportasi online.
"Untuk tahun 2026, BHR akan diberikan kepada lebih dari 850.000 mitra penerima dengan nilai total sekitar Rp 220 miliar," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.
Dari total proyeksi industri tersebut, GoTo mengalokasikan anggaran hingga Rp 110 miliar yang akan disalurkan kepada 400.000 mitra di platform Gojek. Direktur utama GoTo Hans Patuwo mengatakan, penyaluran BHR ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas kontribusi para mitra dalam menjaga kualitas layanan dalam 12 bulan terakhir.&nbsp; 
"Bonus Hari Raya ini bukan sekadar bentuk dukungan finansial, tetapi juga wujud semangat kekeluargaan yang selalu kami jaga di GoTo. Kami bersyukur para Mitra terus mempercayakan Gojek dan GoTo sebagai tempat memperoleh pendapatan," kata Hans dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (4/3).
Peningkatan anggaran secara signifikan ini berdampak langsung pada besaran nominal yang diterima mitra. Untuk kategori penerima dengan nominal terendah, besarannya tercatat naik tiga hingga empat kali lipat. 
Pada 2025, batas bawah BHR berada di angka Rp 50.000, sementara tahun ini meningkat menjadi Rp 150.000 untuk mitra roda dua dan Rp 200.000 untuk roda empat.&nbsp;
Secara keseluruhan, besaran BHR untuk pengemudi roda dua berada di kisaran Rp 150.000 hingga kategori tertinggi Rp 900.000. Sementara itu, untuk pengemudi roda empat, besaran bonus yang disiapkan berada di rentang Rp 200.000 hingga tertinggi Rp 1,6 juta.
Kriteria Penerima BHR GoTo
Penetapan penerima BHR didasarkan pada tingkat penggunaan aplikasi sebagai sumber pendapatan (jam online) dan kualitas pelayanan (tingkat penyelesaian order). GoTo mengklasifikasikan penerima ke dalam tiga kelompok utama, yakni: 
<ol style="margin-top: 0cm; text-align: left;" start="1" type="I">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">Mitra Juara: Mitra yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama (produktivitas tinggi) dan memberikan kualitas layanan yang baik.</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">Mitra Juara akan dibagi menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan frekuensi menjadi &lsquo;Mitra Juara&rsquo; dalam satu tahun terakhir (antara 1 hingga 12 kali). </li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">Mitra Andalan: Mitra yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan tambahan/sampingan (produktivitas sedang) dan memberikan kualitas layanan yang baik.</li>
</ol>
Mitra Andalan akan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan frekuensi&nbsp; menjadi &lsquo;Mitra Andalan&rsquo; dalam satu tahun terakhir (antara 1 hingga 12 kali). 
<ol style="margin-top: 0cm; text-align: left;" start="1" type="I">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">Mitra Harapan: Mitra yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan sesekali (produktivitas rendah) atau mitra yang memiliki tingkat penerimaan dan penyelesaian order yang cukup.</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">Mitra Harapan yang pernah menjadi &lsquo;Mitra Juara&rsquo; paling tidak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas bulan) terakhir, atau</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;">Mitra Harapan yang pernah menjadi &lsquo;Mitra Andalan&rsquo; paling tidak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.</li>
</ol>
Skema dan Jadwal Pencairan
Terkait skema ini, Hans menambahkan bahwa sistem kategori dirancang inklusif untuk memastikan keadilan distribusi.&nbsp;"Kami memahami bahwa perjalanan setiap mitra berbeda, ada yang dapat aktif penuh selama 12 bulan, ada pula yang sempat beristirahat karena kondisi kesehatan atau tanggung jawab keluarga. Dengan pendekatan ini, BHR diharapkan dapat disalurkan secara lebih adil dan transparan," jelasnya.
Dana BHR tersebut dijadwalkan cair melalui saldo GoPay Mitra pada 4 hingga 6 Maret 2026.&nbsp; Lebih lanjut, Pemerintah menjelaskan penyaluran BHR kepada mitra pengemudi dapat dilakukan lebih awal, yakni mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri.
GoTo menyebut Pemberian BHR ini menjadi bagian dari Program Apresiasi Mitra (PAM) yang juga mencakup fasilitas perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gratis sejak Desember 2025, voucher operasional, hingga program beasiswa bagi keluarga mitra.

Dari total proyeksi industri tersebut, GoTo mengalokasikan anggaran hingga Rp 110 miliar yang akan disalurkan kepada 400.000 mitra di platform Gojek.

400 Ribu Driver Gojek bakal Terima BHR Rp 110 Miliar, ini Kriteria dan Jadwal Pencairannya

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/LBId6DozqyDmZ6SwJ6RvOsIXcD9IV1EAMzmA5pLa-1246274829.jpg" alt="Ilustrasi: Pengemudi ojol. Tahun 2026 ini, mitra driver ojol kembali menerima Bonus Hari Raya (BHR) dari aplikator, besarannya sesuai produktivitas dan kriteria dari perusahaan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengemudi ojol. Tahun 2026 ini, mitra driver ojol kembali menerima Bonus Hari Raya (BHR) dari aplikator, besarannya sesuai produktivitas dan kriteria dari perusahaan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Dua platform digital terbesar di Indonesia, GoTo dan Grab telah menyatakan mendukung penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) tahun 2026 dengan komitmen meningkatkan alokasi anggaran dua kali lipat dari tahun sebelumnya.&nbsp;Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk apresiasi berbasis kinerja yang tetap sejalan dengan karakter hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.
GoTo menyatakan bahwa BHR diberikan kepada mitra pengemudi roda dua dan roda empat yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama maupun tambahan serta menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.&nbsp;
Sementara Grab menekankan skema BHR-nya dirancang dengan pendekatan berbasis produktivitas yang bertujuan memastikan apresiasi diberikan secara proporsional sesuai partisipasi mitra dalam ekosistem yang fleksibel.
Secara nasional, pemerintah menyebut BHR 2026 untuk semua perusahaan aplikasi akan diberikan kepada lebih dari 850.000 mitra penerima dengan nilai total sekitar Rp 220 miliar.
Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan BHR pada dasarnya merupakan diskresi perusahaan aplikasi dalam kerangka hubungan kemitraan yang berlaku saat ini. Menurutnya, BHR perlu dipahami sebagai bentuk dukungan moral dan finansial, bukan kewajiban hukum.
"Menurut saya, BHR ini sifatnya diskresi atau kebijakan dari aplikator, apakah mereka ingin memberi atau tidak. Jika perusahaan memberikan BHR, itu adalah bentuk apresiasi agar para mitra bersama keluarganya bisa merayakan Lebaran dengan tambahan dukungan materi dari perusahaan," ujar Azas dikutip Rabu (4/3).
Ia menambahkan bahwa karena tidak bersifat wajib, kebijakan tersebut lebih tepat dipandang sebagai dorongan motivasional bagi mitra. "Betul sekali. Karena sifatnya tidak wajib, ini lebih kepada dorongan moral dan motivasi bagi mitra," katanya.
Lebih lanjut, Azas menekankan pentingnya prinsip keadilan berbasis kinerja dalam penyaluran BHR. Menurutnya, perusahaan tidak dapat memberikan insentif secara merata tanpa mempertimbangkan produktivitas mitra.
"Perusahaan aplikasi tentu tidak bisa dipaksa untuk memberi kepada semua orang tanpa kriteria, karena itu akan menjadi masalah finansial bagi mereka. Pemberian ini memang didasarkan pada kinerja atau produktivitas masing-masing mitra," ujarnya.
Ia mencontohkan, mitra yang hanya aktif 1&ndash;2 jam per hari wajar memperoleh perlakuan berbeda dibanding mitra dengan produktivitas tinggi.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menegaskan bahwa BHR merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada mitra. "Bonus Hari Raya ini bukan sekadar bentuk dukungan finansial, tetapi juga wujud semangat kekeluargaan yang selalu kami jaga di GoTo," ujarnya, Selasa (3/3).
Tahun ini, GoTo mengalokasikan sekitar Rp 110 miliar untuk BHR, melonjak dari Rp 50 miliar pada 2025 lalu.
Untuk kategori nominal terendah, besaran BHR juga meningkat 3 sampai 4 kali lipat, dari Rp 50.000 menjadi Rp 150.000 bagi mitra roda dua dan Rp 200.000 bagi mitra roda empat.&nbsp;
Secara keseluruhan, mitra roda dua berpotensi menerima Rp 150.000 hingga kategori tertinggi Rp 900.000. Sementara mitra roda empat Rp 200.000 hingga tertinggi Rp 1.600.000. Penyaluran dilakukan melalui saldo GoPay Mitra pada 4-6 Maret 2026.
Seperti halnya dengan GoTo, Program BHR 2026 Grab dibagi ke dalam tujuh kategori. Untuk kategori penerima tertinggi, mitra GrabBike dapat menerima hingga Rp 850.000 dan mitra GrabCar hingga Rp 1.600.000.
Sementara itu, pada kategori nominal terendah, mitra GrabBike mendapatkan Rp 150.000 dan Rp 200.000 untuk GrabCar..
Lebih lanjut Azas juga mengingatkan agar perhatian terhadap pekerja sektor informal tidak berhenti pada transportasi online saja. Ia menilai pemerintah perlu mendorong kebijakan yang lebih merata.
"Benar, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada satu sektor ini saja. Pemerintah perlu mendorong agar sektor informal lainnya juga mendapatkan perhatian serupa. Tujuannya supaya ada rasa keadilan," kata Azas.

Dua platform digital terbesar di Indonesia, GoTo dan Grab telah menyatakan mendukung penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) tahun 2026.

Aplikator Perbesar Anggaran BHR Ojol 2026, Pengamat Tekankan Prinsip Produktivitas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Screenshot_2026-03-03-12-25-57-195_comandroidchrome-edit-42716919.jpg" alt="Menaker Yassierli menyebutkan BHR diberikan dalam bentuk tunai, dan paling sedikit besarnya 25 persen dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli menyebutkan BHR diberikan dalam bentuk tunai, dan paling sedikit besarnya 25 persen dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berbasis aplikasi wajib diberikan dalam bentuk uang tunai. Besarannya paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Penegasan itu disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. "BHR keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3). Namun, Yassierli menyampaikan bahwa dalam surat edaran tersebut juga ditetapkan bahwa BHR keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Selain itu, perusahaan aplikasi diminta transparan dalam menghitung besaran BHR yang diterima masing-masing pengemudi dan kurir online. Melalui SE tersebut, pemerintah juga menetapkan batas waktu pencairan BHR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Meski demikian, Menaker mengimbau agar perusahaan dapat membayarkannya lebih awal. &ldquo;BHR keagamaan diberikan paling lambat 7 hari, tapi kami menghimbau untuk bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu itu,&rdquo; ujarnya. Yassierli juga menegaskan bahwa pemberian BHR keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan lain yang selama ini telah diberikan perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakni, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Yassierli, kebijakan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada para pengemudi dan kurir online dalam menyambut hari raya keagamaan. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir online. &ldquo;Sekali lagi pemerintah mengimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,&rdquo; tegasnya. (*) &nbsp;

Menaker Yassierli tegaskan BHR ojol wajib tunai minimal 25 persen dari pendapatan bersih 12 bulan, dan wajib dibayar sebelum hari raya

Menaker Yassierli Tegaskan BHR Ojol Wajib Tunai, Minimal 25 Persen dari Pendapatan Bersih Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/menakeerrr-3311842627.jpeg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengisyaratkan pengumuman atau surat edaran (SE) terkait pemberian bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek daring/online&nbsp;(ojol) dilakukan bersamaan dengan SE tunjangan hari raya (THR) pekerja. &ldquo;Kita umumkan nanti. Ya, nanti bersamaan, BHR, THR, dan seterusnya,&rdquo; kata Menaker dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Lebih lanjut, Yassierli mengatakan saat ini pemerintah pun tengah menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang beroperasi di Indonesia. &ldquo;Alhamdulillah respons mereka (aplikator) baik, mereka komitmen (untuk memberikan BHR),&rdquo; ujar dia. Mengenai progres dari penyusunan SE BHR, Menaker&nbsp;yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan pihaknya, kini juga tengah berkoordinasi erat dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). &ldquo;Tinggal nanti dalam bentuk SE-nya atau pun nanti dalam bentuk&nbsp;launching-nya, tadi kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama,&nbsp;insya Allah,&rdquo; kata Menaker Yassierli. Adapun BHR sendiri pertama kali dikenalkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, yang diterbitkan pada Maret 2025. Dalam SE Menaker tahun lalu mengenai BHR, bonus tersebut diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir kepada para pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang produktif dan berkinerja baik. ThrBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/017234602/perhitungan-thr-untuk-karyawan-swasta-kontrak-di-atas-1-tahun-di-bawah-1-tahun-dan-freelance">Perhitungan THR untuk Karyawan Swasta Kontrak di Atas 1 Tahun, Di Bawah 1 Tahun, dan Freelance</a> Selain itu, pencairan BHR ini juga mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu diberikan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. (*)

Menaker Yassierli mengatakan, SE terkait pemberian BHR bagi mitra pengemudi ojek ojol dilakukan bersamaan dengan SE THR

Menaker Yassierli Isyaratkan Bonus untuk Driver Ojol Diumumkan Bersamaan SE THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/ketua-garda-ojol-3675526428.jpg" alt="Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksoni (tengah) menggelar aksi bersama puluhan sopir ojol lainnya pada Kamis (27/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksoni (tengah) menggelar aksi bersama puluhan sopir ojol lainnya pada Kamis (27/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polemik Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) kembali mencuat. Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) menuding para aplikator telah melakukan penipuan besar-besaran terhadap para pengemudi ojol dan taksi online, dan bahkan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015808385/braineye-bawa-teknologi-pemantauan-kesehatan-otak-ke-indonesia">BrainEye Bawa Teknologi Pemantauan Kesehatan Otak ke Indonesia</a>&nbsp; Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkapkan, mayoritas pengemudi ojol hanya menerima BHR sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Jumlah tersebut jauh dari ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menetapkan BHR sebesar 20 persen dari pendapatan tahunan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan BHR Online 2025 sangat menyimpang. "Kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di Presiden RI. Aplikator melaporkan bahwa BHR diberikan senilai hampir Rp1 juta, pembohongan besar," ujar Igun, Senin (24/3).&nbsp; Igun mengungkapkan, banyak pengemudi ojol yang telah bekerja lebih dari lima tahun di satu platform hanya menerima Rp 50 ribu. Sementara itu, hanya segelintir pengemudi yang diklaim sebagai &lsquo;ojol binaan&rsquo; yang mendapatkan BHR hingga Rp 900 ribu.&nbsp; Bahkan, menurut Igun, pengemudi ojol yang diundang ke Istana dan bertemu Presiden Prabowo merupakan bagian dari kelompok &lsquo;binaan&rsquo;, sehingga mereka mendapat nominal lebih besar, sementara mayoritas ojol lainnya hanya mendapat Rp 50 ribu. "Bagi kami, BHR Rp 50 ribu ini sudah merupakan bentuk bukti nyata dari suatu praktik perbudakan tersistematis terhadap Rakyat Indonesia yang bekerja sebagai ojol dan kami Asosiasi mengecam praktik perbudakan ini," ucapnya.&nbsp; Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah berdiskusi dengan para pimpinan perusahaan transportasi online, termasuk CEO Gojek Patrick Waluyo, serta CEO Grab Anthony Tan, pada Senin (10/3). Ia meminta penyedia jasa ojol untuk memberikan THR atau BHR kepada driver mereka masing-masing. (*)

Bantuan Hari Raya untuk pengemudi Ojol 2025 Hanya Rp50 Ribu, Asosiasi: Aplikator Tipu Pengemudi dan Presiden Prabowo