<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/87888cf4-2a4c-4c6f-95fb-ef2a452a0416-3814001982.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan rilis akhir tahun. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan rilis akhir tahun. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paripurna DPR RI telah menegaskan bahwa institusi Polri tetap berada di bawah Presiden RI, bukan Kementerian. Penegasan itu menindaklanjuti permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Analis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens, menilai pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian, mencerminkan kenegarawanan dalam menjaga arsitektur demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. &ldquo;Penolakan Kapolri bukan sekadar sikap defensif institusional, melainkan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap prinsip dasar negara hukum demokratis,&rdquo; kata Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (29/1). Boni menilai, kemandirian lembaga penegak hukum merupakan prasyarat penting untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Karena itu, perdebatan mengenai posisi Polri dinilainya bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut filosofi penyelenggaraan negara. Menurut Boni, independensi Polri dari intervensi politik praktis menjadi jaminan agar hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi kepentingan kekuasaan. Ia juga mengingatkan kembali prinsip trias politika sebagai fondasi demokrasi Indonesia, di mana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif harus berjalan setara dan saling mengawasi. Dalam konteks tersebut, Polri memiliki karakter khusus sebagai institusi penegak hukum yang tidak dapat disamakan dengan lembaga eksekutif biasa. &ldquo;Menempatkan Polri sebagai bagian dari struktur eksekutif akan menciptakan konflik kepentingan mendasar. Institusi yang seharusnya menegakkan hukum justru berpotensi berada dalam tekanan kekuasaan politik,&rdquo; jelasnya. Boni menegaskan, UUD 1945 serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. &ldquo;Presiden sebagai kepala negara merepresentasikan kedaulatan rakyat, sementara sebagai kepala eksekutif menjalankan fungsi politik pemerintahan. Polri harus bertanggung jawab kepada negara dan rakyat, bukan kepada kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa,&rdquo; tegas Boni. Ia juga mengingatkan, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang politisasi penegakan hukum. Dalam sistem birokratis-politis, risiko penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan dinilai semakin besar. &ldquo;Sejarah menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan penegakan hukum di tangan eksekutif kerap berujung pada rule by law, bukan rule of law,&rdquo; ujarnya. Dalam kondisi tersebut, Boni menilai praktik penegakan hukum yang selektif, kriminalisasi lawan politik, hingga perlindungan terhadap kelompok tertentu menjadi sulit dihindari. Lebih lanjut, Boni menekankan reformasi Polri yang sejati bukan soal perubahan struktur kelembagaan, melainkan transformasi budaya organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mendorong perubahan dari kultur militeristik menuju profesionalisme pelayanan publik yang menjunjung tinggi integritas dan hak asasi manusia. &ldquo;Polri harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan instrumen kekuasaan,&rdquo; tegasnya. Boni pun mengingatkan, agar agenda reformasi Polri tidak dijadikan komoditas politik jangka pendek. Menurutnya, reformasi sejati membutuhkan konsistensi, komitmen jangka panjang, dan keberanian untuk berubah tanpa kepentingan politis. &ldquo;Sikap Kapolri dalam menjaga independensi Polri merupakan cerminan komitmen terhadap supremasi hukum sebagai fondasi negara hukum yang demokratis,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

aripurna DPR RI telah menegaskan bahwa institusi Polri tetap berada di bawah Presiden RI, bukan Kementerian.

Boni Hargens Sebut Penempatan Polri di Bawah Langsung Presiden Dinilai Hadirkan Kemandirian dari Kesan Politik Praktis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/WhatsApp-Image-2025-07-14-at-85812-PM-1723786289.jpeg" alt="Bonifasius Hargens alias Boni Hargens. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bonifasius Hargens alias Boni Hargens. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bonifasius Hargens alias Boni Hargens resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025-2028. Pendaftaran dilakukan di gedung Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (14/7). Boni menyerahkan langsung seluruh dokumen sebagai syarat pendaftaran. Panitia pun menyatakan pendaftaran tersebut sudah lengkap dan layak diterima. Boni mengatakan, jika terpilih menjadi ketua umum, dirinya berkomitmen akan menjadikan ILUNI UI sebagai wadah berkumpulnya talenta-talenta berkualitas. Dia ingin para alumni memperkuat&nbsp;demokrasi dan pembangunan. "Saya mendaftarkan diri jadi Calon Ketua Umum ILUNI UI. Dasarnya kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti ILUNI UI adalah basis penting dalam demokrasi, saya melihat peran ILUNI UI besar untuk jadi katalis perubahan Indonesia," ujar Boni. Secara internal ILUNI UI, dia berkomitmen untuk menyatukan semua kekuatan dan talenta alumni UI. Baginya, bila internal kuat, maka kontribusi kepada bangsa akan semakin besar. "Kita berharap kalau bisa bangun ILUNI sebagai kumpulan talenta yang akan berkontribusi bagi Indonesia. Harapan ILUNI jadi contoh masyarakat sipil yang menopang demokrasi demi kemajuan bangsa. Ini jadi dasar visi misi saya," ungkap Boni. "Kalau terpilih, programnya adalah miliki pusat kajian di mana ILUNI jadi laboratorium gagasan yang bisa digunakan pemerintah untuk konteks pembangunan. Ini bisa jadi input bagi pembuat kebijakan. Kita ingin satukan alumni, talenta hebat agar saling memberdayakan agar memperkuat ILUNI," pungkasnya. &nbsp;

Bonifasius Hargens alias Boni Hargens resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

Resmi Daftar Caketum ILUNI UI, Boni Hargens Ingin Alumni Perkuat Demokrasi dan Pembangunan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/boni-hargens-722429477.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat politik, Bonifasius Hargens, atau yang lebih dikenal sebagai Boni Hargens, menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025&ndash;2028. Sebagai alumnus UI dia bertekad membawa visi penguatan peran ILUNI UI sebagai katalis perubahan sosial dan kebangsaan. "Saya siap maju Ketum ILUNI UI 2025-2028 dan akan membawa ILUNI UI sebagai katalis perubahan sosial dan kebangsaan," ujar Boni kepada wartawan, Jumat (4/7). Boni merasa percaya diri layak menjadi ketua umum selanjutnya. Dari segi akademik, dia pernah&nbsp;meraih gelar doktor dari Amerika Serikat. Boni menyampaikan komitmennya untuk menjadikan ILUNI UI lebih progresif, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Dari aspek pengalaman, Boni juga cukup banyak pengalaman. Mulai dari&nbsp;akademisi hingga pengamat politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara.&nbsp; Antusiasme pemilihan Ketua ILUNI UI tahun ini mencapai rekor baru, dengan lebih dari 15 alumni mendaftarkan diri hanya dalam waktu seminggu sejak masa pendaftaran dibuka.keikutsertaan banyaknya tokoh menandai bahwa ILUNI UI bukan sekadar wadah nostalgia, tetapi arena strategis bagi kontribusi alumni UI terhadap masa depan bangsa. Dikenal luas di kalangan akademisi nasional maupun internasional, serta aktif dalam isu demokrasi lokal hingga reformasi intelijen negara, Boni hadir menawarkan kepemimpinan yang berbasis pemikiran ilmiah, rekam jejak pengabdian, dan dedikasi untuk memajukan UI dan Indonesia. "Saya sederhana saja, saya akan menawarkan kepemimpinan yang berbasis pemikiran ilmiah, rekam jejak pengabdian, dan dedikasi untuk memajukan UI dan Indonesia," pungkas Boni. &nbsp;

Boni Hargens, menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028.

Calonkan Diri Sebagai Ketua Umum ILUNI UI, Boni Hargens Tawarkan Kepemimpinan Berbasih Ilmiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-2019gantipresiden-boni-gerakan-ini-mendelegitimasi-jokowi_m_.jpg" alt="Pengamat politik Boni Hargens saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Pengamat politik Boni Hargens saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Safari politik bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan dinilai Boni Hargens telah melakukan curi start sebelum memasuki masa kampanye Pemilu 2024. Karena itu, dia berharap Bawaslu bisa mengambil sikap tegas atas kunjungan Anies Baswedan ke sejumlah daerah belakangan ini.  "Safari politik yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anis Baswedan telah mencederai demokrasi elektoral. Prasarana pemilu, dalam hal ini Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekedar evaluasi prosedural-administratif," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens kepada wartawan, Sabtu (17/12).  Boni Hargens tak memungkiri, aturan kampanye berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU. Tetapi hal itu tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.  "Apa yang dilakukan AB merupakan curi start kampanye secara gamblang dan agresif. Hal itu tidak hanya melanggar aturan Pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan pembelaham politik yang dini di tengah masyarakat," ungkap Boni.  "Kecemasan terbesar kita adalah terjadinya konflik horizontal antara pendukung Anies Baswedan dan yang bukan pendukung," sambungnya.  Selain Bawaslu, lanjut Boni, Partai NasDem juga perlu bersikap bijaksana dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai. Menurutnya, NasDem seharusnya bisa menertibkan bakal capresnya agar tidak melahirkan masalah bagi kepentingan umum.  Sebab, salah satu tugas pokok partai politik adalah mengupayakan pencegahan konflik di tengah masyarakat. Karena itu, Partai NasDem perlu merefleksikan tugas pokok itu.  Dia pun menegaskan, Bawaslu tidak bisa berpatok hanya pada tafsir literal atas pasal-pasal dalam bab pengawasan pemilu. Tetapi menafsir setiap aktivitas politik berdasarkan motif, bentuk, tujuan, dan dampaknya bagi demokrasi.  "Kalau Bawaslu jujur dan mau berinisiatif untuk itu, tentu mereka dapat menjatuhkan sanksi pada bakal capres yang mencuri start kampanye," tegas Boni.  Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Puadi juga telah mengimbau bakal capres Partai NasDem Anies Baswedan untuk tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap Pemilu 2024. Sebab saat ini, belum memasuki masa kampanye.  “Undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye,” tegas Puadi dalam keterangannya, Jumat (16/12).  Menurut Puadi, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam Pemilu. Dia menegaskan, safari politik hakikatnya memang bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung.  “Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang dikehendaki UU Pemilu sebagai regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum,” pungkas Puadi.

Respons Boni Hargens Terkait Safari Politik Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MALANG-Suasana-stadion-Kanjuruhan-alfian-rizal_6-1.jpg" alt="Kondisi mobil yang terbakar pasca Tragedi Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kondisi mobil yang terbakar pasca Tragedi Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang dinilai merupakan kesalahan semua pihak.  Analis Politik dari Walden University Boni Hargens minta publik tidak tendensius menyudutkan Polri dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10) malam usia pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.  ”Kasus Malang itu kesalahan semua pihak. Maka, semua pihak harus sama-sama bertanggung jawab tanpa harus saling menyalahkan,” kata Boni Hargens kepada wartawan, Selasa (4/10).  Boni mengatakan, penggunaan gas air mata dibolehkan undang-undang dalam situasi darurat. Dia menyebut, kondisi kerusuhan di Kanjuruhan pada Sabtu (1/10) malam dinilai merupakan kondisi darurat. ”Situasi keributan di Stadion Malang itu masuk kategori situasi darurat,” ucap Boni.  Boni juga menyinggung soal pasal 9 dan 10 dalam aturan FIFA terkait pengendalian keributan saat pertandingan sepak bola. Dia berpendapat, aturan tersebut terkait situasi darurat yang membolehkan aparat keamanan menggunakan senjata.  ”ICCPR, kovenan internasional, juga mengatur hal itu bahwa polisi boleh menggunakan senjata dalam situasi darurat,” ujar Boni.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut insiden di Stadion Kanjuruhan. Polri telah mengidentifikasi korban meninggal dunia dalam tragedi tersebut sebanyak 125 orang.  ”Hasil verifikasi terakhir dengan data di dinkes, kabupaten/kota terkonfrimasi terverifikasi, dari awal 129 orang. Saat ini dari hasil pemeriksaan dan verifikasi, jumlahnya 125 orang. Ada yang tercatat ganda,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Malang, Minggu (2/10) malam.  Kapolri juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap meninggalnya suporter Arema di Kanjuruhan. Insiden terjadi Sabtu (1/10) malam setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan.  ”Sesuai dengan arahan presiden, karena begitu besarnya yang meninggal dunia, kami bersama-sama tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus tentunya investigasi terkait peristiwa terjadi,” ujar Listyo.  Sementara itu, terkait dengan penembakan gas air mata, lanjut Listyo, tim akan mendalami SOP dan tahap-tahap yang dilakukan satuan tugas atau tim pengamanan yang melaksanakan tugas saat pertandingan.  ”Informasi terkait upaya-upaya penyelamatan pemain dan official Persebaya dan Arema, semuanya akan didalami. Ini akan jadi satu bagian yang kami investigasi secara tuntas, baik dari penyelenggara dan pengamanan serta pihak-pihak yang perlu dilakukan pemeriksaan untuk menuntaskan peristiwa dan siapa yang harus bertanggung jawab,” ucap Listyo.

Semua Pihak Harus Bertanggung Jawab Dalam Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Prajurit-TNI-Tertibkan-Spanduk-FPI-Dery-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menurunkan semua spanduk ataupun baliho yang memasang wajah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.  Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan TNI. Bahkan ketegasan itu seperti FPI ia minta untuk dibubarkan.  “Saya melihat itu sebagai preseden yang baik sekali dan patut kita apresiasi. TNI adalah tulang punggung negara ini. Ketegasan Pangdam Jaya memulihkan kebanggaan dan kecintaan publik terhadap TNI dan menumbuhkan rasa aman yang tentunya sangat dibutuhkan setiap warga negara saat ini,” ujar Boni kepada wartawan, Jumat (20/11).  Boni melanjutkan, ketegasan TNI suatu bentuk dukungan bagi upaya penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan kuat di level institusi kepolisian.  Boni mengatakan, semua pihak tidak ingin negara ini dikooptasi oleh kekuatan non-formal, seperti ormas garis keras yang selalu mengusung politik identitas, untuk melemahkan wibawa negara dan merusak tatanan demokrasi.  "Sikap tegas TNI dan Polri merupakan representasi sikap negara yang ideal sebagai negara hukum yang berwibawa. TNI dan POLRI adalah ujung tombak dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara. Hal itu harus terus kita apresiasi dan dukung,” katanya.  Boni juga mengapresiasi kehadiran pasukan khusus TNI di wilayah Petamburan, persisnya di sekitar markas FPI.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2020/video-viral-baliho-rizieq-shihab-diduga-dicopot-anggota-tni/">Video Viral Baliho Rizieq Shihab Diduga Dicopot Anggota TNI</a>  “Itu adalah sinyal keras bagi semua kelompok ormas yang mengusung narasi dan aksi radikal selama ini. Pertanda bahwa masih ada TNI di negara ini yang siap setiap saat menjaga rakyat dan NKRI. Maka, tidak ada ormas yang boleh melampaui hukum, apalagi menghina negara," ungkapnya.  Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.  Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang terpasang di baliho. Video itu beredar di media sosial.  "Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).  Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6uDwMijsR_I

TNI Turunkan Baliho Rizieq, LPI: Tumbuhkan Rasa Aman Warga Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Gerakan-Moral-Selamatkan-Indonesia-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Para tokoh bangsa diantaranya Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Minggu (2/8/2020). Para t" width="100%">
<figcaption>Para tokoh bangsa diantaranya Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Minggu (2/8/2020). Para t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diprakarsai sejumlah tokoh nasional, menuai sorotan dari berbagai kalangan. Tak terkecuali pengamat politik.  Salah satunya adalah Pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Ia memandang, lahirnya KAMI karena lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya sangat memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.  "Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan," ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (18/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/08/2020/din-syamsuddin-ada-oknum-yang-ingin-menggembosi-kami/">Din Syamsuddin: Ada Oknum yang Ingin Menggembosi KAMI</a></li> </ul> Namun, kata Boni, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah para mantan elite, mulai dari mantan politikus, birokrat, agama, akademisi kampus, dan ada juga mantan aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya.  Menurt Boni,‎ kehadiran broker politik dan pemburu rente. Di dalam demokrasi electoral sudah menjadi tradisi umum di negara yang demokrasinya belum begitu stabil. Karena itu, ia mengaku cemas, sebab jangan-jangan KAMI ini hanya kelompok yang ingin mencari untung sesaat.  "Alasannya jelas, para deklarator adalah orang-orang yang dikenal publik karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media. Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokrasi," ungkapnya.  Lebih lanjut, Boni juga menilai, KAMI yang dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 tidak lebih dari sekedar oposisi jalanan. Pasalnya, isu yang diusung semuanya bukan hal yang baru, mereka juga tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai, dan legitimasi moral mereka lemah di mata masyarakat.  "Saya menduga, KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target Pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi capres atau cawapres," ungkapnya.  "Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis. Saya skeptis dengan misi mereka menyelamatkan Indonesia," tambahnya.  Boni mengatakan, ‎sejauh ini, KAMI belum berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan negara. Namun, dalam perjalanan waktu ke depan, KAMI bisa menjadi ancaman. Ada beberapa alasan untuk itu.  Pertama, sebagian kelompok pendukung KAMI adalah kelompok ideologis yang pada periode pemilu 2019, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017, memainkan politik identitas. Kalau KAMI ikut mengamplifikasi politik identitas, maka gerakan mereka berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila.  ‎Kedua, lanjut Boni, KAMI muncul di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.  "Ketiga, kalau KAMI ikut bermain dalam kampanye pilkada serentak Desember 2020 yang di depan mata, maka ada kemungkinan kehadiran KAMI menjadi masalah tersendiri. Propaganda antipemerintah akan terus menjadi narasi politik yang dominan baik di tingkat lokal maupun nasional," ujarnya.  Keempat, ‎masih kata Boni, kalau KAMI memang mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, sebaiknya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya.  Kelima, ‎sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik. Stigma itu tak mudah dihapus. Hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu.  "Itu sebabnya saya menilai penting sekali KAMI mengeluarkan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dengan data yang kuat dan tetap mengikuti kaidah ilmiah. Tanpa itu, lagi-lagi, KAMI hanyalah laskar sakit hati yang memobilisasi gerakan oposisi jalanan," ungkapnya.  ‎Meski demikian, kehadiran KAMI harus tetap menjadi perhatian institusi penegak hukum dan apparat keamanan. Bagaimanapun, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali sifatnya ideologis.  "Maka, perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan," pungkasnya.

LPI: Target KAMI Politik Pragmatis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Miftah-2.jpg" alt="Aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kawasan kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9).(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kawasan kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9).(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens meminta mahasiswa tetap menjaga marwah gerakan demonstrasi sebagai gerakan moral. Menurut Boni, gerakan mahasiswa merupakan gerakan berada dan bermoral untuk merawat demokrasi.  "Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, maka HMI dan organisasi kemahasiswaan lainnya sebagai bagian dari kelompok mahasiswa mempunyai tugas sejarah untuk merawat roh demokrasi ini," ujar Boni Hargens dalam diskusi PB HMI bertajuk "Beda UU KPK dan Revisi UU KUHP Guna Mengawal Aksi Mahasiswa di Era Demokrasi yang Santu dan Berkeadilan" di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Senin (14/10).  Menurut Boni, demonstrasi atau gerakan mahasiswa sebagai wujud kebebasan berpendapat merupakan sesuatu yang sah dan dijamin oleh konstitusi. Termasuk gerakan mahasiswa yang mengkritisi UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU yang sudah dibahas DPR dan pemerintah. Demokrasi, kata Boni, tidak pernah menghalalkan kekerasan.  "Tetapi jangan melakukan aksi vandal, kekerasan, dan melukai aparat keamanan. Tidak ada gunanya melakukan aksi sambil merusak fasilitas-fasilitas publik. Karena itu, saya teman-teman mahasiswa untuk tidak menyerang aparat Polri dan TNI ketika melakukan aksi massa dan jangan merusak fasilitas publik," tutur dia.  Boni yang juga merupakan aktivis 1998 mengingatkan para mahasiswa bahwa kekuatan dari suatu gerakan atau demonstrasi tidak terletak pada jumlah batu yang dilemparkan ke aparat atau banyaknya fasilitas publik yang rusak. Menurut dia, kekuatan dari gerakan adalah gagasan, ide, opini dan pendapat dari mahasiswa yang bisa menggugah rakyat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.  "Demonstrasi bagian dari demokrasi tetapi jangan sampai dipolitisir oleh kelompok yang ingin mengail di air keruh. Jangan sampai ada yang memanfaatkan gerakan mahasiswa demi kepentingan ekonomi-politik," pungkas Boni.

Jaga Gerakan Mahasiswa sebagai Gerakan Moral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/boni-nilai-tiga-emak-emak-bisa-rusak-tatanan-pemilu-di-indonesia_m_.jpg" alt="Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens." width="100%">
<figcaption>Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga emak-emak diduga memberikan narasi ujaran kebencian di Karawang, Jawa Barat. Hal itu karena menyebarkan kebohongan yang ditujukan mendeskriditkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan adanya tiga emak-emak yang tergabung dalam relawan pepes ini sangat mengancam bagi Pemilu di Indonesia. "Kampanye yang berisikan fitnah dan kebohongan ini akan menjadi ancaman atas proses elektoral dan menjadi bahaya bagi pemilu karena menyajikan propaganda politik yang merusak integritas, merusak kekeluargaan, merusak solidaritas di tengah masyarakat," ujar Boni Hargens dalam diskusi di kawasan Semanggi, Jakarta, Sabtu (2/3). &lrm;Padahal semua pihak mengharapkan proses pemilu berlangsung secara fair, damai. Karena pemilu ini partisipasi politik untuk merayakan demokrasi. Namun ingin menjadikan pemilu damai ini dirusak oleh tiga emak-emak yang memberikan ujaran kebencian dan hoaks kepada masyaraat. "&lrm;Jadi kami mengharapkan kepada tim sukses dan kandidat yang menjadi afiliasi dari kelompok relawan pepes ini harus segera melakukan koreksi, melakukan evaluasi kembali sebelum terlambat," katanya. Karena baginya ini bukan merebut kekuasan selama 5 tahun. Tapi perkara menjaga keutuhan bangsa, menjaga nilai-nilai bersama. Menjaga kepentingan semua orang. "Makanya jangan memainkan kekuasaan dengan merusak tatanan moral, tatanan nilai dan peradaban kita," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, tiga emak-emak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diamankan polisi karena dianggap menyudutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Diketahui dalam video yang beredar, para pelaku tersebut berbicara dalam bahasa Sunda saat kampanye door to door. Mereka meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, ada juga video ibu-ibu yang ditolak warga saat berkampanye mendukung Jokowi.&lrm;

Boni Nilai Tiga Emak-emak Bisa Rusak Tatanan Pemilu di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/boni-hargens-nilai-puisi-neno-warisman-bentuk-politisasi-agama_m_.jpg" alt="Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan ‎puisi Neno Warisman dianggap membawa politisasi agama. Terlebih seakan memaksa Tuhan untuk memenangkan calon tertentu." width="100%">
<figcaption>Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan ‎puisi Neno Warisman dianggap membawa politisasi agama. Terlebih seakan memaksa Tuhan untuk memenangkan calon tertentu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Puisi Inisiator Gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman mendadak viral&lrm;. Pasalnya dalam perhelatan Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2) puisinya dianggap mengancam Tuhan. Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan &lrm;puisi Neno Warisman dianggap membawa politisasi agama. Terlebih seakan memaksa Tuhan untuk memenangkan calon tertentu. "Ini memaksakan Tuhan harus memenangkan Prabowo misalnya. Ini buat saya sebuah aksi publik yang sangat berbahaya. Karena seakan-akan surga bisa dipolitisasi, dan iman masyarakat dikacaukan oleh narasi politik," ujar Boni dalam diskusi di kawasan Setia Budi, Jakarta, Sabtu (23/2). Oleh sebab itu, dia mengaku aneh kepada Neno &lrm;Warisman yang sampai membawa Tuhan dalam puisi yang dibacakannya. Apalagi dibacakan di depan khalayak ramai. "Jadi kalau capresnya kalah. Lalu tidak ada yang menyembah Tuhan. Lho ini menurut kami radikaliasi berpikir yang sangat bahaya bagi keamanan masyarakat," katanya. Harusnya apabila memakai simbol-simbol agama Neno mengaja berbuat baik di tahun politik ini. Bukan malah menyesatkan masyarakat. Agama yang sudah baik ini jangan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. &lrm;"Harusnya kan mereka kalau mau memakai simbol agama, bawalah agama pada konteks dan sesuai dengan nilai yang benar. Agama ini kan benar, kenapa dirusak oleh satu dua orang untuk kepentingan polituk," ungkapnya. Misalnya dalam gelaran itu, Neno mengajak masyarakat adi menjaga ketentraman walaupun adanya perbedaan dukungan. "Jadi &lrm;jangan kita melawan dan Tuhan tida ada urusan juga untuk disalahkan," pungasnya. Sekadar informasi, Inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman menjadi sorotan publik karena puisi yang ia bacakan saat momentum Munajat 212 lalu menja&lrm;di perbincangan di jagad dunia maya. Adapun bunyi puisi berjudul 'Munajat 212' yang dibacakan Neno Warisman adalah. &lrm;"Jangan serahkan kami kepada mereka yang tak memiliki kasih sayang kepada kami dan anak cucu kami.&lrm; Jangan tinggalkan kami dan menangkan kami. Jika engkau tidak menangkan, kami khawatir Ya Allah, kami khawatir tak ada lagi yang menyembahmu," bunyi puisi yang dibacakan Neno Warisman. Jaga publik pun memberikan komentar, seakan Neno Warisman mengancam Allah, apabila Jokowi-Ma'ruf Amin menang. Maka tidak ada lagi yang menyembahnya.

Boni Hargens Nilai Puisi Neno Warisman Bentuk Politisasi Agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#boni hargens

Berita Terkini